Hukum pajak : Pajak internasional 2

January 16, 2010
  1. Tuan spitaler

    Unsure pajak ganda

  • Ada beberapa Negara pemungut pajak
  • Ada norma-norma yang ertentangan
  • Ada objek pajak yang sama
  • Dikenakan pajak yang sama atau sejenis , jadi disini subjeknya tidak perlu sama

 

Teicher

  1. Pajak ganda: Dalam arti kata sehari-hari terjadi apabila sumber pajak yang sama dikenakan pajak beberapa kali
  • Dalam arti luas: Mencakup hal-hal pajak ganda yuridis atau ekonomis yang dipungut oleh Negara (revivers subjek/objek pajak yang sama karena domisili di beberapa Negara/WN rangkap dikenakan pajak ganda )

     

  1. Pajak ganda : pungutan ganda terjadi apabila suatu subjek pajak atas suatu objek pajak dikenakan pungutan beberapa kali

    Contoh: di jerman, terjadi jika seseorang WP disamping pajak atas usaha harus juga membayar pungutan-pungutan untuk kamar dagang industry

     

  2. Doppelvorschreibung :
  • Pengenaan subjek dan objek yang sama oleh penguasa pungutan yang sama atas dasar yang sama , dua kali pajak yang sama atau beberapa kali berbagai pajak yang bertentangan dengan hokum positif

     

    Cirri-ciri Doppelvorschreibung

  • Pengenaan pungutan dua kali atau lebih
  • Oleh penguasa pungutan yang sama
  • Subjek atau objek yang sama
  • Atas dasar yang sama
  • Bertentangan dengan hokum positif

Hukum Pajak : Pajak Internasional 1

January 16, 2010

Hukum Pajak Internasional

 

  1. Prof Mr. H. J. Hofstra

    Hukum pajak Inter ialah keseluruhan peraturan hokum yang membatasi wewenang suatu Negara untuk memmungut pajak dari hal-hal Internasional

 

  1. Rosendorff

    Hukum Pajak Internasional sebagai keseluruhan hokum pajak nasional dari semua Negara yang ada di dunia

 

  1. Prof. DR. Rochmat Soemitro SH. Dalam Buku hokum pajak Internasional Indonesia

    Hukum pajak internasional adalah hokum pajak nasional yang terdiri dari kaedah, baik berupa kaedah kaedah nasional maupun kaedah yang berasal dari tractat antar Negara dan dari prinsip/kebiasaan yang telah diterima baik oleh Negara-negara di dunia umtuk mengatur soal-soal perpajakan dan dalam mana dapat ditunjukan adanya unsure-unsur asing baik mengenai subjeknya maupun mengenai objeknya

 

Sumber-sumber Hukum Pajak Internasional Indonesia

  1. Hukum pajak nasional
  2. Traktat
  • Perjanjian bilateral
  • Perjanjian multilateral

     

  1. Keputusan hakim nasional atau komisi Internasional

 

Prinsip-prinsip dan Azas-azas hokum pajak Internasional

  1. Prinsip kedaulatan dalam hokum pajak Internasional

    Suatu Negara tidak dapat melakukan tindakan administrative tanpa memperoleh izinnya, lebih-lebih kalau tindakan itu disertai dengan ancaman atau paksaan. Perbuatan seperti itu akan melanggar kedaulatan suatu Negara

 

  1. Prinsip Keadilan, prinsip keadilan nya adam smith
  2. Prinsip Negara HUkum

    UUD 1945,

  • Indonesia Negara berdasarkan atas hokum
  • Pajak dipungut berdasarkan UU
  1. Prinsip territorial/wilayah
  • Jika seseorang warga Negara asing menetap disuatu Negara dan disitu ia mendapatkan nafkah, wajib menjadi wajib pajak dalam negri di Negara ia menetap karena itu untuk keperluan pajak ia oleh Negara itu diperlakukan sama dengan warganegara nya

 

  1. Prinsip Universalitas
  • Prinsip yang memberikan wewenang kepada Negara untuk mengenakan pajak atas semua pendapatan yang diperoleh oleh seseorang tanpa mengindahkan tempat dimana pendapatan itu diperoleh (world wide income)

     

 

 

  1. Azaz Negara tempat tinggal, lex fori
  • Negara dimana seseorang bertempat tinggal tanpa memandang kewarganagaraan Negara nya mempunyai hak yang tak terbatas untuk mengenakan pajak terhadap orang-orang itu dari semua pendapatan yang diperoleh orang itu dengan tak menghiraukan dimana pendapatan itu diperoleh (lihat prinsip universalitas WNI)

 

  1. Azaz Negara asal atau azaz Negara sumber
  • Pemajakannya hanya dilakukan di Negara dimana sumber itu berada atas hasil yang keluar dari sumber itu sedang Negara tempat tinggal wajib pajak mengundurkan diri dari pemajakan

 

  1. Azaz kebangsaan
  • Azaz yang mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada status kewarganegaraan nya jadi pemajakan dilakukan oleh Negara asal WP yang dikenakan pajak ialah orang yang mempunyai kewarganegaraan Negara tersebut tanpa memandang tempat tinggalnya

 

  1. Azas pendirian tetap (Betribesttatleprinzip)
  • Azas pengenaan pajak yang memberikan hak utama kepada Negara asing dimana permanent establishment (PE) itu berada untuk mengenakan pajak atas hasil usaha yang dianggap diperoleh dari pendirian tetap itu (P.E yang digunakan untuk melakukan usaha di Negara asing dan sekaligus digunakan sebagai dasar dan syarat untuk memberikan hak pengenaan pajak kepada Negara sumber)

 

  1. Tempat tinggal

    Dalam Hukum.Pajak Inter kesulitan timbul karena seseorang mempunyai tempat tinggal di beberapa Negara

     

    Unsur-unsur untuk menentikan tempat tinggal

  • Kehendak WP untuk bertempat tinggal
  • Tempat tinggal keluarganya,istri,anak,ortu
  • Pusat kehidupan social dan ekonomi orang tersebut
  • Hubungan erat dengan suatu Negara ,karena punya kekayaan

 

  1. Wakil-wakil diplomatic dan konsuler dalam HPI

     

     

     

     

     


Hukum Pajak : Pajak Daerah

January 16, 2010

Dasar hokum : UU no 28 tahun 2009

Jenis:

  1. Jenis pajak daerah provinsi
  • Pajak kendaraan bermotor
  • Bea balik nama kendaraan bermotor
  • Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  • Pajak air permukaan
  • Pajak rokok (baru dan penggunaannya untuk bidang pelayanan kesehatan)

 

  1. Jenis pajak daerah kabupaten/kota
  • Pajak hotel
  • Pajak restaurant
  • Pajak hiburan
  • Pajak reklame
  • Pajak penerangan jalan
  • Pajak mineral bukan logam dan batuan
  • Pajak parkir
  • Pajak air tanah
  • Pajak sarang burung wallet
  • Pajak bumi dan bagunan pedesaan dan perkotaan
  • Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Hukum Pajak : PPN dan PPn BM

December 2, 2009

Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

Dasar hokum :

  1. UU No 8 tahun 1983 jo UU no 18 tahun 2000
  2. Mulai tanggal 1 april 2010 berubah jadi UU No 8 tahun 1983 jo UU no 42 tahun 2009

PPN à Pajak konsumsi barang atau jasa dalam daerah pabean

Karakteristik/cirri-ciri PPN yaitu:

  1. Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan system faktur
  2. Setiap terjadinya penyerahan BKP/JKP. Wajib dibuatkan faktur pajak

Faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN

  • Faktur pajak bagi penjual merupakan bukti pajak keluaran
  • Faktur pajak bagi pembeli merupakan bukti pajak masukan

 

Daerah Pabean , wilayah yang didalam nya berlaku UU no 10 tahun 1995 tentang kepabeanan

Meliputi daerah

  • Darat
  • Perairan (ruang udara diatasnya)
  • Tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif
  • Landaskontinen

Brang kena pajak (BKP) Pasal 1 angka 3

  • Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak
  • Barang tidak berwujud, antara lain : Hak atas merek dagang, hak oktroi (menemukan hasil baru, cara kerja baru, perbaikan —-

 

 

Jasa kena pajak (JKP) Pasal 1 angka 6

  • Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan/perbuatan hokum yang menyebabkan suatu barang/fasilitas/kemudahan/hak tersedia untuk dipakai
  • Termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan/petunjuk daripemesan

 

Pengusaha kena pajak (PKP)

  • Yang melakukan penyerahan BKP/JKP
  • Tidak termasuk pengusaha kecil kecuali pengusaha kecil yang memiliki untuk dikukuhkan sebagai PKP

 

Dasar pengenaan pajak (DPP)

  • Harga jual
  • Nilai impor
  • Penggantian
  • Nilai ekspor
  • Nilai lain yang ditetapkan oleh mentri keuangan

Hal diatas menjadi yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang

 

Faktur pajak, bukti pungutan pajak yang dibuat oleh

  • PKP karena penyerahan BKP/JKP
  • DJBC karena impor BKP

Objek pajak

  • PPN dikenakan atas
    • Penyerahan BKP atau JKP didalam daerah pabean oleh pengusaha (baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP maupun pengusaha ——-

 

 

Objek pajak

  1. Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, syarat
  • Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
  • Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud
  • Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean
  • Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

 

  1. Impor BKP
  2. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak, syarat-syarat nya:
  • Jasa yang diserahkan merupakan JKP
  • Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean
  • Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaanya
  1. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
  2. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
  3. Ekspor BKP ————–

Jawaban dari Kuis Hukum Pajak

November 23, 2009
  1. Pengertian pajak
  2. Cirri pajak
  3. Fungsi pajak
  4. Timbul dan hapusnya pajak
  5. Penggolongan pajak berdasarkan
  • Sifat
  • Pemungutan
  • Berdasarkan wewenang pemungutan
  1. Jelaskan stelsel pajak
  2. Tarif pajak
  3. Asas keadilan pemungutan pajak
  4. Asas yuridis

Jawaban

 

  1. Pajakà Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipakasakan)dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

     

  2. Unsur pajak/cirri

     

  • Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang
  • Berdasarkan undang-undang,pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
  • Tanpa jasa timbale atau kontra prestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk .dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
  • Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluara-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

 

  1. Fungsi Pajak
  • Fungsi budgeteir,pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengekuaran-pengeluarannya
  • Fungsu mengatur ,pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi

 

  1. Timbul dan hapusnya utang pajak

    Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak

  • Ajaran formil,utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus, ajaran ini diterapkan pada official assement system
  • Ajaran materiil,utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan ajaran ini diterapkan pada self assement system

    Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal

  • Pembayaran
  • Kompensasi
  • Daluarsa
  • Pembebasan dan penghapusan

     

  1. Penggolongan pajak
  • Menurut golongannya
  1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipakai sendiri oleh wajib pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
  2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang ada pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
  • Menurut sifatnya
  1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
  2. Pajak objektif, yaitu pajak berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak
  • Menurut lembaga pemungutnya
  1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara

    Ex: Pajak penghasilan,PPN dan pajak penjualan atas barang mewah dll

  2. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga nya

    +Pajak propinsi: Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

    +Pajak kabupaten/kota: Pajak hotel,pajak restoran, pajak hiburan

     

     

  1. Stelsel pajak
    1. Stelsel pajak, pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutan nya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nya mempunyai kelebihan dan kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan diketahui)

       

    2. Stelsel anggapan, Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap serupa dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya

       

    3. Stelsel campuran,Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun , besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali

     

  2. Tarif pajak
  • Tarif sebanding/proporsional

    Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berepapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak

  • Tarif tetap

    Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap

  • Tarif progresif

    Persentase tariff yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar

     

     

  1. Keadilan dalam hokum pajak, manfaat pajak

 

Keadilan dalam hokum pajak.

àPEmungutan pajak harus disesuaikan dengan penghasilan wajib pajak di mana penggunaannya untuk kepentingan umum

 

 


Catatan terakhir,perubahan UU pajak

November 23, 2009
  1. Dasar Hukum à UU No 7/1983 jo UU no 36/2008

     

    Pokok-pokok perubahan di UU no 36/2008

     

  2. Subjek pajak
  3. Objek pajak
  4. Objek pajak pasal 4 ayat(2)
  5. Pengecualian dari objek pajak
  6. Biaya pengurangan penghasilan bruto
  7. PEnghasilan tidak kena pajak
  8. Isteri yang memilih untuk memiliki NPWP sendiri
  9. Norma penghitungan penghasilan netto
  10. Tarif
  11. Pencegahan penghindaran pajak (pasal 18)
  12. Pemotongan/pemungutan
  13. Kredit Pajak luar negri (pasal 24)
  14. Angsuran pajak tahun berjalan
  15. Ketentuan perpajakan pertambangan dan syariah (àzakat)
  16. Fasilitas perpajakan bagi UMKM

 

PEngertian à pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak

Subjek pajak

  • Orang pribadi
  • Warisan yang belum terbagi
  • Badan
  • Bentuk usaha tetap

 

Subjek Pajak terbagi

  • Dalam negri
  • Luar negri

 

Subjek pajak dalam negri

  • Orang pribadi

    Betempat tinggal/berada di Indonesia/ lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia

     

  • Badan

    Yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

     

  • Warisan yang belum terbagi

 

Penghasilanà Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang:

  • Diterima atau diperoleh wajib pajak
  • Berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia
  • Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak

Rangkuman dari tugas hokum pajak

November 23, 2009

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

  1. Pengertian NPWP

    Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Psl.1 angka 6 UU KUP)

     

  2. Kewajiban Mendaftarkan Diri

    Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.. (Psl.2 (1) UU KUP)

     

  3. Fungsi NPWP

    Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. (Penjelasan Psl.2 (1) UU KUP)

 

Wajib Pajak. (WP)

    Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Psl.1 angka 2 UU KUP)

 

Pembayaran dan Penyetoran Pajak..

  1. Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

    Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutang nya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. (Psl.9 (1) UU KUP)

     

  2. Terlambat Bayar / Setor Sanksi 2 % Per Bulan.

    Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat(1) UU KUP, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dekenai sanksi administrasi berupa sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Psl.9 (2a) UU KUP)

     

  3. Terlambat Bayar / Setor PPh kurang Bayar Menurut SPT Tahunan Sanksi 2% Per Bulan.

    Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan penuh 1 (satu) bulan. (Psl.9 (2b) UU KUP)

     

  4. Jatuh Tempo Pembayaran Ketetapan Pajak,: 1 Bulan

    Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan umlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan (Psl.9 (3) UU KUP)

     

  5. WP Usaha Kecil dan WP Usaha Tertentu.

    Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) UU KUP dapat diperpanjang paling lama menjadi 2(dua) bulan yang ketentuan nya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

     

  6. Pengansuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.

    Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas)bulan, yang pelaksanaanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (psl.9 (4) UU KUP)

     

  7. Sarana Pembayaran Pajak: Surat Setoran Pajak (SSP)

    Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

     

  8. Kelebihan Pembayaran Pajak.

    Atas permohonan Wajib pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17c, atau Pasal 17d UU KUP dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung dipehitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. (Psl.11 (1) UU KUP)

     

 

Surat Pemberitahuan (SPT)

  1. Pengertian SPT. (Psl 1 UU KUP)
  2. SPT : Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  3. SPT Masa : Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
  4. SPT Tahunan : Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun pajak atau bagian Tahun Pajak

 

Penelitian .

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampiran nya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungan. (Psl. 1 angka 30 UU KUP)

Pemeriksaan Pajak

  1. Pengertian Pemeriksaan.

    Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Psl.1 angka 25 UU KUP)

  2. Wewenang Pemeriksaan Pajak

    Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Psl.29 (1) UU KUP)

 

Penyidikan Tindak Pidan Dibidang Perpajakan.

  1. Pengertian Penyidikan.

    Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidan di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. (Psl. 1 angka 31 UU KUP)

  2. Penyidik PPNS

    Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. (Psl.44 (1) UU KUP)

     

Penetapan dan Ketetapan

  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
    1. Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
    2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf e UU KUP ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Psl.13 (2) UU KUP)
    3. Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d UU KUP ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar (Psl. 13 (3) UU KUP)

    (3.1) 50% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang di bayar dalam satu Tahun Pajak:

    (3.2) 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor

    (3.3) 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar

    1. Kepastian Hukum SPT

      Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) UU KUP , setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak.

       

    2. Penerbitan SKPKB Setelah Lewat 5 Tahun

      Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) UU KUP telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setlah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap (Psl. 13 (5) UU KUP)

 

Surat Tagihan Pajak (STP)

  1. Penerbitan STP.

    Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apbila (Psl.14 (1) UU KUP):

    1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
    2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
    3. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan /atau bunga
    4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
    5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,selain:

(e.1) Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

(e.2) Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(5) huruf b dan huruf g Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran

  1. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
  2. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perbuatannya

     

  1. Kekuatan Hukum STP

    Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hokum yang sama dengan surat ketetapan pajak. (Psl.14 (2) UU KUP).

     

  2. Sanksi STP
    1. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b UU KUP ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutang nya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkan nya Surat Tagihan Pajak. (Psl.14 (3) UU KUP)
    2. Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaiman dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f UU KUP masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. (Psl.14 (4) UU KUP)
    3. Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf g UU KUP dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak,dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Psl. 14 (5) UU KUP).

 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT.)

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Paja, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yamg terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. (Psl.15 (1) UU KUP)

 

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak lebih bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang (Psl.17 (1) UU KUP)

 

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Penagihan Pajak.

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan dasar penagihan pajak (Psl.18 (1) UU KUP)

 

Gugatan

Gugatan wajib Pajak atau Penanggung pajak terhadap (Psl.23 (2) UU KUP):

  1. Pelaksanaan surat Paksa,Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau pengumuman Lelang
  2. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
  3. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.
  4. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peratiran perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

 

Keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  3. Surat Ketetapan Pajak Nihil
  4. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Banding

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU KUP. (Psl.27 (1) UU KUP)

 


TAX LAW REFORM

October 29, 2009

Reformasi undang-undang pajak

I. Zaman penjajahan kolonial–350 tahun ,berdasarkan UU pajak kolonial belanda, (official assessment system)

II. 17-8-1945 s/d 31-12-1983 — UU pajak warisan belanda (official assessment system)

III. TAX LAW REFORM: Reformasi Hukum Pajak

1 januari -1984 s/d sekarang— UU pajak hasil bikinan bangsa Indonesia

(Self assessment)

 

System pemungutan pajak suatu negara menganut dua + 1 system :

  1. Self assessment system; menghitung pajak sendiri
  2. official assessment system ;menghitung pajak adalah pihak fiscus
  3. Witholding T.S (PPh pasal 21,22,23 ex: Dosen dapat gaji lalu langsung dipotong oleh pihak kampus)

 

Self assessment system : Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan wajib pajak.

Kepercayaan wajib pajak dengan cara: Menghitung ,membayar dan melapor sendiri

Tugas pemerintah: Mengawasi,memeriksa,menagih,melelang,memeriksa.

Pajak ada 3 unsur

  • UU
  • Wajib pajak
  • Pemerintah

 

  1. Hukum pajak formil, memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum iini memuat antara lain:
    a. Tata cara penyelanggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

    b. Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dna peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

    c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan atau banding. Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Fungsi NPWP

  • Tanda pengenal/identitas wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
  • dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan

Penghapusan NPWP

  • WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
  • wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
  • warisan yang belum terbagi (dalam kedudukan sebagai subjek pajak) sudah selesai dibagi
  • WP badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan per UU ngan yang berlaku
  • WP BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT
  • WP orang pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai wajib pajak

 

 


Teori pembenaran pemungutan pajak

October 14, 2009

1. teori akuntansi

mempersamakan pembayaran pajak oleh rakyat kepada negara sama dengan pembayaran premi oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi

2. teori kepentingan

negara dibenarkan memungut pajak karena rakyat mempunyai kepentingan perlindungan jiwa, raga dan harta bendanya

3. Teori bakti

rakyat wajar/baik/seharusnya bayar pajak sebagai bukti kepada negara (organ theory)

4.teori daya pikul

pungutan pajak harus disesuaikan kepada kemampuan rakyat atau wajib pajak

5.teori daya beli

negara memungut pajak berarti mengambil atau mengurangi daya beli masy tetapi kemudian negara akan mengembalikan kepada rakyat dalam bentuk memelihara kep. umum atau kesejahteraan.

Perlawanan terhadap pajak

  • hambatan/kendala pemungutan pajak
  • pajak tidak populer/tidak disenangi maka muncul hambatan berupa perlawanan

1.perlawanan pasif

  • pemahaman kurang karena sulit dimengerti
  • tingkat kesadaran/kepedulian perlu ditingkatkan
  • pengawasan belum efektif
  • pengawasan penggunaan dana APBN belum efektif

2.perlawanan aktif

wajib pajak mengindari pajak melalui perbuatan/usaha secara langsung

  • TAX AVOIDANCE : tidak melanggar hukum pajak dengan perbuatan mengurangi pembayaran pajak
  • TAX EVASION: melanggar hukum pajak dengan perbuatan mengurangi pajak dengan cara melanggar hk pajak

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 43 other followers