Hukum Kesehatan : Transplantasi

  • Transplantasi
    • Eksplantasi
    • Implantasi

Macam-macam

  • Heterotransplantasi (animal to human)
  • Hemotransplantation (unrelated human donor to human resipient)
  • Isotransplantation (twin)
  • Autotransplantation

Transplantasi

(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat

dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan

tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah

plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.

(2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya

untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk

dikomersialkan.

(3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan

dengan dalih apapun.

 

Pasal 65

  • Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
  • Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
  • Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  • Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
  • Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.
  • Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  • Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi.
  • Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari sel punca embrionik.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

 

 

Pihak yang Terlibat

 

 

  • Tenaga Kesehatan
  • Donor Hidup

Mati

  • Recipien

 

 

 

  1. Jelaskan pengertian hukum kesehatan dan jelaskan juga secara konkrit perbedaan antara hukum kesehatan dengan hukum kedokteran
  2. Sebutkan dan jelaskan perikatan yang timbul dalam hubungan dokter dengan pasien disertai dengan contoh konkrit dari masing-masing perikatan dimaksud
  3. Apa itu informed consent, dan apakah informed consent itu wajib? Jelaskan
  4. Jelaskan pengertian standar profesi dan medical malpractice serta hubungan kedua istilah tersebut dalam suatu peristiwa hukum yang merugikan orang lain
  5. Apa yang dimaksud dengan aborsi? Dan apakah aborsi diperbolehkan di Indonesia? Jelaskan dengan memberikan dasar hukumnya.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: