Hukum Penanaman Modal : Sanksi dan Sengketa Penanaman Modal

  1. SANKSI
  2. HAL-HAL YANG DISENGKETAKAN
  3. PENYELESAIAN SENGKETA
  4. CONTOH KASUS

1. SANKSI

  • Sanksi dalam penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan UUPM, meliputi:
    • Pembatalan perjanjian;
    • Pembatalan kontrak kerja sama;
    • Administratif
    • Pidana
  • Sanksi Pembatalan Perjanjian:
    • Ps 33 (1) UUPM: pma dan pmdn yang melakukan investasi dalam bentuk badan usaha PT, dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas tersebut dilakukan untuk dan atas nama pihak lain (bukan pihak yang mendapat izin penanaman modal).
    • Tujuan pengaturan tersebut: untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki oleh seseorang, artinya di dalam akta pendirian dan anggaran dasar perseroan dicantumkan nama seseorang atau pihak tersebut, tetapi secara materi atau substansi atau faktanya, pemegang saham perseroan tersebut adalah pihak lain.
    • Praktik ini seringkali dilakukan secara diam-diam. Pihak lain yang “mendompleng” tersebut dikenal dengan istilah ultimate shareholder yaitu pemegang saham yang memegang kendali atau kontrol yang sebenarnya.
    • Ps 33 (2) UUPM menyebutkan bahwa perjanjian dan/atau pernyataan semacam itu kedudukannya dalam struktur hukum adalah batal demi hukum (batal sejak ditandatanganinya atau dibuatnya perjanjian &/ pernyataan tersebut).
    • Yang disayangkan dari pengaturan tersebut, hanya memuat syarat batal saja, namun tidak ada sanksi yang lebih konkrit terhadap perusahaan atau badan usaha yang membuat perjanjian tersebut. Misalnya, dibatalkan izin investasinya atau dikenakan sanksi administratif lainnya.
  • Sanksi Pembatalan Kontrak Kerja Sama:
    • Ps 33 (3) UUPM: dalam hal investor yang melaksanakan kegiatan usaha didasarkan atas perjanjian atau kontrak kerja sama dengan pemerintah ternyata melakukan kejahatan berupa: tindak pidana perpajakan ataupun penggelembungan biaya pemulihan untuk memperkecil keuntungan, maka kontrak kerja sama dengan pemerintah tersebut dibatalkan.
    • Pengaturan sanksi ini pun tidak tegas dan tidak memberikan kepastian hukum. Tidak adanya sanksi lainnya dari pembatalan kontrak kerja sama tersebut, misalnya, kompensasi yang harus dibayar oleh pihak investor kepada pemerintah akibat tindak pidana yang dilakukan dan telah merugikan pemerintah.
  • Sanksi Administratif:
    • Ps 34 (1) UUPM: apabila investor tidak memenuhi kewajiban dalam Ps 15 UUPM: a) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG); b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP); c) membuat laporan ttg kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kpd BKPM; d) mematuhi semua ketentuan perUUan, maka dapat dikenakan sanksi administratif.
    • Sanksi tersebut berupa: a) peringatan tertulis; b) pembatasan kegiatan usaha; c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
    • Efektivitas sanksi membutuhkan standar dan mekanisme, dalam hal ini UUPM tidak menentukan standar bahwa suatu perusahaan tidak memenuhi kewajiban Ps 15. Disamping itu, UUPM juga menyediakan mekanismenya bagaimana untuk menentukan standar, untuk menentukan kesalahan, untuk memproses apabila diduga terjadi kesalahan, dst.
  • Sanksi Pidana:
    • Mencermati Ps 33 (3) UUPM yang mengatur ttg perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada investor, yaitu tp perpajakan dan tp penggelembungan biaya pemulihan dan adanya tp korporasi yang dilakukan oleh badan usaha atau PT.
    • Akan tetapi, UUPM tidak memuat sanksi pidana sama sekali, kecuali “melemparkannya” ke “peraturan perundang-undangan lain” yang juga tidak jelas peraturan perundang-undangan yang mana?

2. HAL-HAL YANG DIPERSENGKETAKAN

  • Perizinan;
  • Perpajakan;
  • Ketenagakerjaan;
  • Fasilitas investasi;
  • Perlakuan dan kebijakan investasi;
  • Materi kontrak perjanjian penanaman modal;
  • Nasionalisasi;
  • Dll.

3. PENYELESAIAN SENGKETA – Ps 32 UUPM

  • Setiap langkah penyelesaian sengketa harus merupakan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa;
  • Para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
  • Apabila langkah tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat diajukan ke lembaga arbiterase atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau pengadilan;
  • Sengketa antara pemerintah dengan investor dalam negeri diselesaikan melalui arbiterase, dan apabila gagal, maka maju ke pengadilan.
  • Sengketa antara pemerintah dengan investor asing diselesaikan di arbiterase internasional yang disepakati oleh para pihak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: