Hukum Penanaman Modal : Current Issues on Investment

  1. Nasionalisasi
  2. Otonomi Daerah
  3. Perizinan
  4. Perpajakan
  5. Penggunaan Tenaga Kerja & Alih Teknologi
  6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR: corporate social responsibility)

1. Nasionalisasi

  • Nasionalisasi merupakan suatu tindakan pemerintah (host country) yang mengambilalih perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA.
  • Di Indonesia, pada masa sebelum UU 1/1967, tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno telah merugikan perusahaan2 PMA dan mengakibatkan preseden buruk terhadap citra bangsa dan negara.
  • Dengan UU 1/1967, citra buruk ini diperbaiki seiring dengan berubahnya haluan politik pemerintah yang lebih terbuka pada masa itu di bawah rezim Soeharto. Mekanisme nasionalisasi diatur melalui Ps 21 & 22. Pada prinsipnya, pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi. Namun, apabila hal itu harus dilakukan, maka pemerintah akan memberikan kompensasi yang proporsional.
  • Untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak (investor dan host country), seharusnya diakomodir pula di dalam perjanjian WTO mengenai TRIMs. Namun perjanjian ini muatannya tidak komprehensif dan detil.
  • UU PMA yang baru memuat pengaturan mengenai nasionalisasi:
    • Ps 8 – (1) janji pemerintah untuk tidak melakukan tindakan nasionalisasi atau pencabutan/pengambilalihan hak kepemilikan perusahaan penanaman modal; (2) apabila tokh dilakukan juga, maka pelaksanaannya ditetapkan melalui UU; (3) implikasi: akan diberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak; (4) apabila kesepakatan tidak tercapai, maka penyelesaian akan dilakukan melalui lembaga arbiterase.

2. Otonomi Daerah

  • Otonomi daerah merupakan isu yang aktual dan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sbg pelaksanaan dari Ps 18 UUD 1945 (tentamg Pemerintahan Daerah), regulasi mutakhir adalah UU No. 32/2004 jo. Perpu No. 3/ 2005 & peraturan pelaksana lainnya. Pada intinya, kewenangan yang lebih luas diberikan kepada daerah kabupaten/kota dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya. Hal ini tidak ada ketika UU No. 5/1974 berlaku.
  • Namun, kewenangan yang luas ini ditafsirkan beragam oleh masing-masing tingkatan pemerintahan, baik pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota.
  • Efek domino dari beragamnya penafsiran itu adalah munculnya berbagai produk hukum daerah yang bermasalah dan tumpang tindih.
  • Pelaksanaan otda dgn wewenang luas ini, belum berperan dalam mendorong iklim penanaman modal di daerah.
  • Produk hukum daerah yang berkaitan dengan penanaman modal/dunia usaha masih berorientasi pada aspek peningkatan pendapatan asli daerah saja, dan tidak mematuhi prinsip harmonisasi antar produk hukum.
  • Faktor-faktor yg menyebabkan kurang terdorongnya pelaksanaan penanaman modal di daerah:
    • Faktor eksternal: (1) kecenderungan daerah menciptakan birokrasi yang berbelit; (2) stabilitas keamanan di daerah yang kurang kondusif; (3) sarana dan prasana investasi yang masih jauh dari memadai; (4) masalah pencemaran lingkungan.
    • Faktor internal: (1) banyaknya peraturan yang tidak jelas, tumpang tindih, bertentangan dengan peraturan yg lebih tinggi dan tidak bisa membedakan obyek pajak dan obyek retribusi; (2) Insentif investasi belum diberikan oleh kabupaten/kota
  • Perlunya pengawasan pelaksanaan pemda: penetapan perda, lembaga pengawasan internal (DPRD) dan eksternal harus mampu berjalan efektif.

3. Perizinan

  • Perizinan adalah pintu masuk suatu penanaman modal (entry permit).
  • Pengaturan: Bab XI Ps 25-26 UUPM
  • Pelayanan terpadu bidang perizinan untuk membantu investor memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
  • Perizinan yang diperlukan, a.l: Surat Persetujuan Penanaman Modal, Izin2 pelaksanaan tingkat Pusat dan Daerah, Izin Usaha untuk melakukan operasi/produksi komersial yang sekaligus dapat digunakan sebagai izin untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor. Izin lainnya di tk daerah: Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin UU Gangguan.
  • Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) ini dilakukan oleh Bdan Koordinasi Penanaman Modal (Ps 26 UUPM) >> lihat ke www.bkpm.go.id
  • BKPM melakukan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan penanam modal (Ps 27-29 UUPM)
  • Problematika:
    • Birokrasi perizinan selalu menjadi target “penghasilan”.
    • Merupakan lembaga yang potensial untuk terjadinya abuse of power.

4. GCG dan CSR

  • Pasal 15 mewajibkan investor untuk menerapkan prinsip GCG dan melaksanakan CSR
  • Implementasi dari Pasal 15 ini belum ada juklak-juknisnya. Biasanya dikembalikan kepada pelaku usaha. Ini adalah persoalan baru, karena tidak semua pelaku usaha sudah siap dengan perangkatnya (sistem dan mekanisme yang mengakomodasi GCG. Sedangkan CSR adalah bagian dari GCG).

5. Penggunaan Tenaga Kerja & Alih Teknologi

  • Ps 10 UUPM > Ayat (1) harus memprioritaskan kebutuhan tenaga kerjanya dengan menggunakan tenaga kerja WNI. Namun, diperkenankan untuk menggunakan tenaga ahli WNA. Untuk ini, perusahaan juga harus tunduk kepada UU Ketenagakerjaan 2003.
  • Perusahaan juga wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja WNI melalui pelatihan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Perusahaan wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi (transfer of knowledge dan transfer of know-how).
  • Ada 2 jenis perusahaan penanam modal: capital intensive & labour intensive. Yg dibuthkan Indonesia: campuran dari keduanya. Tapi hal ini tidak mudah, mengingat prioritas yang berbeda dari kedua cara ini.

6. Conducive Climate for Investment

  • Merupakan tugas pemerintah (pusat, propinsi, kota/kabupaten).
  • Iklim kondusif yg diinginkan oleh investor:
    • Regulasi yang memberikan insentif yang menguntungkan;
    • Kepastian hukum;
    • Stabilitas hukum, politik dan ekonomi;
    • Tenaga kerja yang full-skilled lebih disukai ketimbang yang berupah rendah;
    • Rendahnya country risk.

(Hal ini menjadi jaminan kenyamanan dan ketentraman dalam berinvestasi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: