Hukum Penanaman Modal : Sejarah dan Perkembangan penanaman modal II

Kebijakan Penanaman Modal di Indonesia

  • Sebelum 2007, Indonesia memiliki 2 undang-undang di bidang penanaman modal, yaitu (1) UU no 1 tahun 1967 ttg penanaman modal asing . (2) UU no 6 tahun 1968 ttg penanaman modal dalam negeri
  • Keduanya telah diamandemen pada tahun 1871
  • Mulai 2007 : UU no 5 tahun 2007 tentang penanaman modal (UUPM), diikuti dengan serangkaian PP dan peraturan di bawahnya

Kebijakan penanaman modal di Indonesia

  • UU PMA 1967 bertujuan untuk:
    • Mengundang investor dari berbagai penjuru dunia
    • Merehabilitasi perekonomian Indonesia
    • Diadakannya pembatasan minimum untuk investor asing, baik dalam hal bidang usaha, kerjasama, maupun lokasi usaha.
  • UU PMDN 1968 bertujuan untuk :
    • Mengundang investor dalam negeri untuk berpartisipasi dalam setiap peluang investasi
    • Mendorong warga Negara Indonesia menjadi tuan rumah di negeri nya sendiri
    • Tidak diadakan pembatasan sebagaimana diberlakukan bagi investor asing

Kebijakan penanaman modal di Indonesia

  • Tujuan dari dibuatnya UU PM 2007
    • Meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional
    • Menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan
    • Meningkatkan daya saing dari lingkungan bisnis di tingkat nasional
    • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
    • Meningkatkan kapasitas teknologi nasional
  • Tahun 2006, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan dan perbaikan iklim investasi melalui INPRES no 3 tahun 2006
  • Tujuannya untuk memenuhi tuntutan dunia usaha untuk perbaikan iklim investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kegiatan investasi, dan mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian yang dibutuhkan untuk membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan penghasilan masyarakat dan mengurangi kemiskinan

International development

  • Berdasarkan world investment report 2004 ttg daya tarik investasi di beberapa Negara, Indonesia menduduki rangking ke 139 dari 144 negara:

     

    • China 37
    • Vietnam 38
    • Malaysia 75
    • Myanmar 85
    • Thailand 87
    • Philippines 96
  • New trend on global investment 2006
    • Global company trend to move R & D to the developing countries
    • Low labor cost is not necessary an attractive factor for new investment. The priority factors are the availability of skill workers and innovative local company.
    • Investment interest in oil exploration and refinery escalates
    • Investment in merger and acquisition is also increased
  • Bagaimana trend investasi di Indonesia
    • Tahun 2010 ditargetkan ada kenaikan realisasi investasi sebanyak 15 % dari tahun sebelumnya, tapi hingga September sudah mencapai 40 %
    • Perbaikan iklim investasi di Indonesia membuat banyak relokasi investasi ke Indonesia, antara lain untuk produk alas kaki dan elektronik
    • Akan dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penggunaan lahan untuk investasi. RUU pengadaan lahan untuk kepentingan Publik akan dimulai dibahas di badan pertanahan Nasional, hal ini penting bagi investasi, mengingat persoalan izin penggunaan lahan seringkali menjadi salah satu kendala besar yang menghambat investasi
  • Pelayanan investasi di Indonesia
    • Environment license : 43 hari
    • Building permit : 35 hari
    • Location permit: 34 hari
    • Approval in principle : 27 hari
    • H.O permit: 25 hari
    • Work safety Permit : 16 hari

      Total         183 hari

  • Pelayanan investasi di Negara ASEAN dan Negara lainnya
    • Singapore 6 hari
    • Malaysia 30 hari
    • Thailand 33 hari
    • Vietnam 56 hari
    • Austraia 2 hari
    • China 42 hari
  • Pelayanan terpadu satu pintu : berdasarkan keputusan Presiden No.27/2009 dan sebagai bagian dari program 100 hari, BKPM memberlakukan system pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk memotong kerumitan birokrasi sehingga mempercepat proses perizinan usaha bagi para investor. Sasarannya adalah merampingkan dan mengkonsolidasikan jumlah langkah dan tempat yang harus dikunjungi seorang investor untuk penerbitan izin-izin ushanya. Program ini menuntut adanya persetujuan dari 16 kementerian yang terkait dalam proses persetujuan investasi, dan member weweanang kepada BKPM dalam penyediaan layanan perizinan dan non-perizinan. Sejak 5 februari 2009 , semua menteri yang bersangkutan telah menandatangani berbagai surat keputusan yang diperlukan untuk pelaksanaan PTSP dan BKPM dapat menlangkah ke depan dengan proses pelaksanaannya baik ditingkat pusat maupun di tingkat wilayah
  • National single Window for investment (NSWi)

    System pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) diciptakan untuk memfasilitasi PTSP lebih lanjut. NSWi merupakan landasan elektronik untuk investasi agar para investor dapat memperoleh berbagai layanan perizinan dan non perizinan secara online. Kemampuan untuk mengotomatisasi sepenuhnya proses perizinan investasi akan meningkatkan efisiensi layanan perizinan secara signifikan. System ini pertama kali diluncurkan pada bulanjanuari 2010 di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: