Hukum Penanaman Modal : Pendahuluan

Latar Belakang

  • Tujuan dan arah pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur , yang akan terwujud melalui pembangunan di berbagai bidang, diantaranya bidang ekonomi.
  • Pembangunan ekonomi identik dengan pembangunan sector-sektor ekonomi di Indonesia, misalL sector pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, industry, perdagangan , jasa-jasa dLL
  • Pembangunan ekonomi Indonesia dimulai sejak dicanangkan oleh pemerintah orde baru pada tahun 1970. Dalam kurun waktu tersebut perubahan dalam masyarakat digerakkan oleh pembangunan ekonomi dengan berbagai tingkatan dan dinamikanya
  • Pelaksanaan pembangunan itu, tentunya membutuhkan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat
  • Modal dapat disediakan oleh pemerintah dan masyarakat luas, khusunya dunia usaha swasta.
  • Idealnya, modal tersebut dapat dipenuhi oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri (PMDN), namun kenyataan menjelaskan umumnya Negara berkembang memiliki keterbatasan dalam menyediakan modal yang memadai bagi pembangunan secara menyeluruh.
  • Kondisi tersebut disebabkan oleh banyak factor,antara lain: tingkat tabungan masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien , keterampilan SDM yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum modern
  • Kendalakendala tersebut biasanya diatasi dengan berbagai cara, misalnya melalui bantuan (hibah atau pinjaman) dan kerjasama dengan luar negeri (foreign investment)
  • Penanaman modal terjadi sebagai konsekuensi berkembangnya kegiatan masyarakat di bidang ekonomi-perdagangan
  • Cirri khusus dari kegiatan penanaman modal berkaitan erat dengan jangka menengah atau panjang
  • Pada jaman penjajahan, kegiatan perdagangan cukup maju, namun kegiatan penanaman modal tidak seberapa maju
  • Keadaan tersebut diatur sedemikian rupa oleh pemerintah penjajah, sehingga kegiatan penanaman modal dikuasai oleh pemerintah penjajah, kegiatan dagang umumnya diserahkan kepada gol, cina, india dan arab, sedangkan gol bumiputera melakukan kegiatan kecil-kecilan
  • Setelah masa penjajahan, kegiatan penanaman modal ditinggalkan oleh penjajah, pemerintah Indonesia mengambil alih kegiatan tersebut. Pengambilalihan tersebut dilakukan dengan cara bertahap dan nasionalisasi. Sejak itulah, kegiatan penanaman modal dilakukan oleh pemerintah sebagai konsekuensi lanjutan/warisan;

 

Peranan Penanaman Modal bagi pembangunan

  • Membantu diperluasnya keterbatasan atas modal, teknologi, skill dan SDM untuk pembangunan
  • Menggerakan roda perekonomian Negara
  • Menciptakan lapangan kerja yang luas
  • Memberikan masukan pendapatan Negara
  • Meningkatkan pendapatan sector rill
  • Memberikan kesempatan kepada pemodal nasional untuk menjalin kerja sama dan networking dengan pihak pemodal asing
  • Transfer of knowledge, know-how, technology, values

Hubungan timbal balik antara pemerintah dan investor

  • Pemerintah memberikan konsesi (hak-hak khusus) kepada investor, antara lain;
    • Fasilitas pajak : tax holiday atau insentif pajak lainnya
    • Keringanan bea masuk bagi barang modal (PMA)
    • Penggunaan tanah/lahan untuk usaha/industry yang menjadi objek investasi
    • Keuntungan khusus untuk investor di kawasan Indonesia bagian timur.
  • Investor melakukan prestasi dalam investasinya antara lain:
    • Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (yang relevan dengan investasi, ketenagakerjaan, pertanahan, lingkungan, perpajakan, penggunaan sumber daya alam, peraturan daerah;
    • Menjamin berlangsung transfer of knowledge, know-how dan techonology

Penanaman modal dalam konteks makro dan mikro bagi pembangunan hukum dan ekonomi

  • Bagaimana pengaruh penanaman modal dalam konteks ekonomi makro (skala Negara) kondisi nilai tukar mata uang, indikator kinerja pasar modal, indikator kinerja perbankan, pendapatan nasional, tingkat pengangguran, ekspor-impor, daya beli masyarakat. Dll
  • Bagaimana pengaruh penanaman modal dalam konteks ekonomimikro (skala perusahaan) volume produksi, kerjasama , jaringan usaha, upah karyawan dan buruh , inovasi, perluasan usaha, dll
  • Bagimana pengaruh penanaman modal terhadap pembangunan hukum?
    • Regulasi
    • Kebijakan pemerintah
    • Iklim kondusif; pol-kam, ekonomi, social, budaya, hukum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: