Hukum perjanjian internasioanal : tidak sahnya perjanjian

Pasal 46

Ketentuan-ketentuan dalam hukum nasional mengenai wewenang untuk membuat perjanjian

  1. Suatu Negara tidak dapat mengemukakan bahwa kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional itu ternyata melanggar suatu ketentuan dari hukum nasionalnya, mengenai wewenang untuk membuat perjanjian, kecuali jika pelanggaran itu terjadi secara terang-terangan dan menyangkut suatu aturan dari hukum nasionalnya yang penting dan mendasar;
  2. Suatu pelanggaran benar-benar terjadi terang-terangan jika terbukti secara obyektif bagi setiap Negara yang melakukan sendiri tentang masalah tersebut sesuai dengan kebiasaan dan dengan itikad baik.

Pasal 47

Pembatasan-pembatasan secara khusus pada penguasa untuk menyatakan kesepakatan sesuatu Negara

Apabila wewenang dari seorang wakil Negara untuk menyatakan kesepakan negaranya guna mengikatkan diri pada suatu perjanjian telah dilakukan dengan syarat adanya pembatasan-pembatasan secara khusus, maka kelalaiannya untuk mematuhi pembatasan-pembatasan tersebut tidak boleh diberikan untuk membatalkan kesepakatan yang telah diberitahukan kepada Negara-negara perunding lainnya selum ia menyatakan kesepakatannya tersebut

Pasal 48

Kekeliruan (error)

  1. Suatu negara bisa mengajukan permohonan bahwa adanya kekeliruan pada sesuat perjanjian itu bisa membatalkan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut apabila kekeliruan itu berkaitan dengan suatru kenyataan atau situasi yang dianggap oleh Negara itu merupakan dasar yang penting bagi kesepakatan Negara itu dalam mengikatkan diri pada perjanjian tersebut.
  2. Ayat 1 pasal ini tidak akan berlaku jika Negara termaksud didorong oleh tindakannya sendiri melakukan kekeliruan itu atau jika dalam suasana dimana Negara itu memberitahukan mengenai kemungkinan adanya kekeliruan itu.
  3. Suatu kekeliruan yang terjadi hanya karena susunan kalimat dalam naskah perjanjian, hal itu tidak mempengaruhi keabsahannya untuk itu pasal 79 bisa diterapkan

Pasal 49

Kecurangan (fraud)

Jika sesuatu Negara dibujuk oleh Negara perunding lainnya untuk membuat suatu perjanian dengan cara curang, maka Negara tersebut dengan menggunakan kecurangan itu dapat meminta untuk membatalkan kesepakatannya yang telah dinyatakan untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut.

Pasal 50

Kelicikan yang dilakukan oleh wakil dari sesuatu Negara (corruption)

Bila pernyataan sesuatu Negara untuk mensepakati keterikatannya pada suatu perjanjian telah diperoleh dengan cara yang licik melalui wakilnya baik secara langsung maupun tidak langsung dari Negara perunding lainnya, maka Negara itu dengan menggunakan kelicikan dapat meminta membatalkan kesepakatannya untuk mengikatkan diri dari perjanjian tersebut

Pasal 51

Paksaan yang dilakukan oleh wakil Negara (coercion)

Pernyataan kesepakatan sesuatu Negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian yang diperoleh dengan cara paksaan terhadap wakil Negara tersebut melalui ancaman tidak akan mempunyai kekuatan hukum sama sekali.

Pasal 52

Paksaan yang dilakukan oleh sesuatu Negara dengan ancaman atau penggunaan kekerasan

Suatu perjanjian menjadi tidak sah jika pembuata nya dilakukan dengan ancaman atau pengguaan kekerasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang termuat di dalam piagam PBB

Pasal 53

Perjanjian-perjanjian yang bertentengan dengan norma hukum internasional umum yang sudah baku (jus cogens)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: