Hukum Pidana Internasional : Tindak Pidana Penerbangan

Tujuan Pembelajaran Tindak Pidana Penerbangan

Mahasiswa dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana penerbangan merupakan tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional dan hukum pidana nasional

PENGERTIAN

Tindak pidana penerbangan adalah tindak2 pidana yang dilakukan di dalam bidang penerbangan sipil, baik dilakukan:

– di dalam pesawat udara;        

– terhadap pesawat udara;

– terhadap fasilitas penerbangan;

– violence at int airports    

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN DI DALAM PESAWAT UDARA

Pertama: Offences and Certain Other     Acts Committed on Board Aircraft

= tindak-tindak pidana yang dilakukan di dalam pes.ud dlm penerbangan

= perbuatan2 ttn lainnya (tp/bkn) yg     melanggar disiplin dan tatatertib dlm pes yg berada dlm penerbangan (in flight)

Kedua: Unlawful Seizure of Aircraft (hijacking)

= dengan melawan hukum, dengan kekerasan dan ancaman, atau dengan cara intimidasi, merampas dan melakukan pengendalian pesawat

= percobaan melakukan hijacking

= membantu melakukan hijacking

Ketiga: Unlawful Acts against the Safety of
Civil Aviation

= melakukan kekerasan thd orang di dlm pesawat dlm penerbangan yang dpt     berakibat membahayakan keselamatan pesawat

= merusak pesawat udara in service (dlm dinas) yg menjadikanpes tidak mampu terbang atau membahayakan keselamatan terbangnya

=meletakkan atau menyebabkan ditempatkannya suatu alat atau suatu zat dlm pesawat in service, dg cara apapun, yang dapat memusnahkan pesawat, atau menyebabkan kerusakan yang membuat pesawat tidak mampu terbang, atau menimbulkan kerusakan yang dapat membahayakan keselamatan      pesawat dalam penerbangannya

= memusnahkan atau merusakkan fasilitas penerbangan atau mengganggu pengoperasian fasilitas penerbangan, jika perbuatan tersebut dapat membahayakan keselamatan pesawat dalam penerbangannya

= memberikan informasi yang diketahui tidak benar, sehingga membahayakan     keselamatan pesawat dalam penerbangan

= percobaan melakukan tindak pidana di atas

= membantu melakukan tindak pidana     tersebut atau membantu melakukan percobaan

TINDAK KEKERASAN
DI INTERNATIONAL AIRPORTS

è Keempat: Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation

= melakukan kekerasan thd orang di int airport yang menyebabkan cacat atau kematian

= memusnahkan atau merusakkan fasilitas int atau pes.ud. tidak dl dinas yg berada di sana atau mengganggu     pelayanan di airport jika tindak pidana tsb membahayakan keselamatan International airports

SUMBER HUKUM TINDAK PIDANA PENERBANGAN

Œ Konvensi Tokyo, 1963 à Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft;

 Konvensi The Hague, 1970 à Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft;

Ž Konvensi Montreal, 1971 à Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation;

 Protokol Montreal, 1988 à Protocol for the Suppression of Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation (Suplemen dari Konvensi Montreal, 1971)

TUJUAN HUKUM DARI KONVENSI2 DAN PROTOKOL

ß Untuk menetapkan negara mana yang berhak untuk melaksanakan yurisdiksi jika terjadi tindak-tindak pidana penerbangan;

ß Agar negara-negara menetapkan yurisdiksi nya terhadap tindak-tindak pidana penerbangan;

YURISDIKSI (JURISDICTION)

Ø pengertian: the power of a state, the authority of a state, the competence of a state, the right of a state;

Ø Yurisdiksi merupakan manifestasi dari kedaulatan à hanya negara yang berdaulat yang memiliki yurisdiksi;

Ø Yurisdiksi tdk terbatas pd negara, pengadilan dan kepolisian juga memiliki yurisdiksi

PRINSIP-PRINSIP YANG MENDASARI YURISDIKSI NEGARA

A. Berdasarkan Hk. Kebiasaan Int:

         ß prinsip teritorial;

         ß prinsip nasionalitas;

         ß prinsip perlindungan;

         ß prinsip universalitas.

B. Berdasarkan Perjanjian Int: contohnya perj.int meng kejahatan penerbangan ini

YURISDIKSI NEGARA BERDASARKAN PRINSIP TERITORIAL

ß Setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap tindak pidana yang dilakukan di dalam wilayahnya à merumuskan tindak pidana

             à menetapkan hukuman

             à memaksakan hukuman

ß Ada beberapa pengecualian yang ditetapkan dlm HI à a.l. Thd perwakilan diplomatik asing, kepala negara asing à
exterritoriality

PERLUASAN BERLAKUNYA YURISDIKSI TERITORIAL

a. Subjective territorial principle, tindak pidana mulai dilakukan di wilayah negara sendiri dan berakhir atau menimbulkan akibat di wilayah negara lain, contoh kasus Munir.

b. Objective territorial principle, tindak pidana dimulai di wilayah negara asing dan berakhit atau menimbulkan akibat di wilayah negara
sendiri à
Cutting Case

YURISDIKSI NEGARA BERDASARKAN PRINSIP NASIONALITAS

Ü Kewenangan mutlak negara thd WN nya di manapun berada;

Ü Prinsip nasionalitas aktif à yur thd pelaku

prinsip nasionalitas pasif à yur thd korban à
Lotus Case

 

YURISDIKSI NEGARA BERDASARKAN PRINSIP PERLINDUNGAN

ß Setiap negara berhak utk melaksanakan yurisdiksinya thd kegiatan2 yang membahayakan kepentingannya yang vital (kemerdekaan, politik, ekonomi dan integritas, pemalsuan paspor, pemalsuan uang) yang dilakukan oleh orang asing di luar wilayah negara pertama

YURISDIKSI NEGARA BERDASARKAN PRINSIP UNIVERSALITAS

ß Setiap negara berhak untuk melaksanakan yurisdiksi thd tindak pidana yang merupakan international crime (tindak pidana int) yang dilakukan di manapun;

ß Tindak pidana apa saja yang tunduk pada yurisdiksi universal, masih belum ada kesepakatan.

ß
Int crime adalah tindak pidana yang berttg dg kepentingan int shg semua neg dpt melaksanakan yurisdiksinya asalkan dpt menangkap pelakunya

 

YURISDIKSI NEGARA BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

ß Prinsip teritorial merupk prinsip penting dalam penerapan hk nasional;

ß Kini dasar yg sangat penting untuk penerapan yur ekstra-teritorial adalah melalui perjanjian, di mana negara2 bekerjasama utk menjamin berlakunya hk secara efektif dan efisien;

ß Sebagian besar perj mengikuti pola umum yg sama, yaitu:

– merumuskan definisi tind pid;

– mewajibkan negara2 anggota menghk tind pid dg hukuman yg berat;

– menetapkan yur thd tind pid penerb dg menetapkan bhw hk pidananya berlaku thd tind pid dmk

ß Konv kmd menetapkan beberapa neg yg dpt melaks yur thd tind pid penerb, spt:

        – neg bendera pesawat;

        – neg yang didarati oleh pes dg pelaku di dlmnya;

    

ß Yang sangat penting adalah bhw Konv mewajibkan semua neg peserta utk memper-siapkan ketentuan hk pid utk dpt melaks yur thd pelaku yg tertangkap di wilayahnya;

ß Dlm hal ini berlaku prinsip aut dedere aut judicare;

ß Tujuannya agar pelaku tidak lepas dari penghukuman;

ß Sekarang hampir semua Konv2 ttg perlawanan thd teroris mengikuti pola yang sama dg Konvensi2 ttg tind pid penerb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: