Hukum Pidana Internasional : Tindak Pidana Penerbangan

June 25, 2010

Tujuan Pembelajaran Tindak Pidana Penerbangan

Mahasiswa dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana penerbangan merupakan tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional dan hukum pidana nasional

PENGERTIAN

Tindak pidana penerbangan adalah tindak2 pidana yang dilakukan di dalam bidang penerbangan sipil, baik dilakukan:

– di dalam pesawat udara;        

– terhadap pesawat udara;

– terhadap fasilitas penerbangan;

– violence at int airports    

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN DI DALAM PESAWAT UDARA

Pertama: Offences and Certain Other     Acts Committed on Board Aircraft

= tindak-tindak pidana yang dilakukan di dalam pes.ud dlm penerbangan

= perbuatan2 ttn lainnya (tp/bkn) yg     melanggar disiplin dan tatatertib dlm pes yg berada dlm penerbangan (in flight)

Kedua: Unlawful Seizure of Aircraft (hijacking)

= dengan melawan hukum, dengan kekerasan dan ancaman, atau dengan cara intimidasi, merampas dan melakukan pengendalian pesawat

= percobaan melakukan hijacking

= membantu melakukan hijacking

Ketiga: Unlawful Acts against the Safety of
Civil Aviation

= melakukan kekerasan thd orang di dlm pesawat dlm penerbangan yang dpt     berakibat membahayakan keselamatan pesawat

= merusak pesawat udara in service (dlm dinas) yg menjadikanpes tidak mampu terbang atau membahayakan keselamatan terbangnya

=meletakkan atau menyebabkan ditempatkannya suatu alat atau suatu zat dlm pesawat in service, dg cara apapun, yang dapat memusnahkan pesawat, atau menyebabkan kerusakan yang membuat pesawat tidak mampu terbang, atau menimbulkan kerusakan yang dapat membahayakan keselamatan      pesawat dalam penerbangannya

= memusnahkan atau merusakkan fasilitas penerbangan atau mengganggu pengoperasian fasilitas penerbangan, jika perbuatan tersebut dapat membahayakan keselamatan pesawat dalam penerbangannya

= memberikan informasi yang diketahui tidak benar, sehingga membahayakan     keselamatan pesawat dalam penerbangan

= percobaan melakukan tindak pidana di atas

= membantu melakukan tindak pidana     tersebut atau membantu melakukan percobaan

TINDAK KEKERASAN
DI INTERNATIONAL AIRPORTS

è Keempat: Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation

= melakukan kekerasan thd orang di int airport yang menyebabkan cacat atau kematian

= memusnahkan atau merusakkan fasilitas int atau pes.ud. tidak dl dinas yg berada di sana atau mengganggu     pelayanan di airport jika tindak pidana tsb membahayakan keselamatan International airports

SUMBER HUKUM TINDAK PIDANA PENERBANGAN

Œ Konvensi Tokyo, 1963 à Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft;

 Konvensi The Hague, 1970 à Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft;

Ž Konvensi Montreal, 1971 à Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation;

 Protokol Montreal, 1988 à Protocol for the Suppression of Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation (Suplemen dari Konvensi Montreal, 1971)

TUJUAN HUKUM DARI KONVENSI2 DAN PROTOKOL

ß Untuk menetapkan negara mana yang berhak untuk melaksanakan yurisdiksi jika terjadi tindak-tindak pidana penerbangan;

ß Agar negara-negara menetapkan yurisdiksi nya terhadap tindak-tindak pidana penerbangan;

YURISDIKSI (JURISDICTION)

Ø pengertian: the power of a state, the authority of a state, the competence of a state, the right of a state;

Ø Yurisdiksi merupakan manifestasi dari kedaulatan à hanya negara yang berdaulat yang memiliki yurisdiksi;

Ø Yurisdiksi tdk terbatas pd negara, pengadilan dan kepolisian juga memiliki yurisdiksi

PRINSIP-PRINSIP YANG MENDASARI YURISDIKSI NEGARA

A. Berdasarkan Hk. Kebiasaan Int:

         ß prinsip teritorial;

         ß prinsip nasionalitas;

         ß prinsip perlindungan;

         ß prinsip universalitas.

B. Berdasarkan Perjanjian Int: contohnya perj.int meng kejahatan penerbangan ini

YURISDIKSI NEGARA BERDASARKAN PRINSIP TERITORIAL

ß Setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap tindak pidana yang dilakukan di dalam wilayahnya à merumuskan tindak pidana

             à menetapkan hukuman

             à memaksakan hukuman

ß Ada beberapa pengecualian yang ditetapkan dlm HI à a.l. Thd perwakilan diplomatik asing, kepala negara asing à
exterritoriality

PERLUASAN BERLAKUNYA YURISDIKSI TERITORIAL

a. Subjective territorial principle, tindak pidana mulai dilakukan di wilayah negara sendiri dan berakhir atau menimbulkan akibat di wilayah negara lain, contoh kasus Munir.

b. Objective territorial principle, tindak pidana dimulai di wilayah negara asing dan berakhit atau menimbulkan akibat di wilayah negara
sendiri à
Cutting Case

YURISDIKSI NEGARA BERDASARKAN PRINSIP NASIONALITAS

Ü Kewenangan mutlak negara thd WN nya di manapun berada;

Ü Prinsip nasionalitas aktif à yur thd pelaku

prinsip nasionalitas pasif à yur thd korban à
Lotus Case

 

YURISDIKSI NEGARA BERDASARKAN PRINSIP PERLINDUNGAN

ß Setiap negara berhak utk melaksanakan yurisdiksinya thd kegiatan2 yang membahayakan kepentingannya yang vital (kemerdekaan, politik, ekonomi dan integritas, pemalsuan paspor, pemalsuan uang) yang dilakukan oleh orang asing di luar wilayah negara pertama

YURISDIKSI NEGARA BERDASARKAN PRINSIP UNIVERSALITAS

ß Setiap negara berhak untuk melaksanakan yurisdiksi thd tindak pidana yang merupakan international crime (tindak pidana int) yang dilakukan di manapun;

ß Tindak pidana apa saja yang tunduk pada yurisdiksi universal, masih belum ada kesepakatan.

ß
Int crime adalah tindak pidana yang berttg dg kepentingan int shg semua neg dpt melaksanakan yurisdiksinya asalkan dpt menangkap pelakunya

 

YURISDIKSI NEGARA BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

ß Prinsip teritorial merupk prinsip penting dalam penerapan hk nasional;

ß Kini dasar yg sangat penting untuk penerapan yur ekstra-teritorial adalah melalui perjanjian, di mana negara2 bekerjasama utk menjamin berlakunya hk secara efektif dan efisien;

ß Sebagian besar perj mengikuti pola umum yg sama, yaitu:

– merumuskan definisi tind pid;

– mewajibkan negara2 anggota menghk tind pid dg hukuman yg berat;

– menetapkan yur thd tind pid penerb dg menetapkan bhw hk pidananya berlaku thd tind pid dmk

ß Konv kmd menetapkan beberapa neg yg dpt melaks yur thd tind pid penerb, spt:

        – neg bendera pesawat;

        – neg yang didarati oleh pes dg pelaku di dlmnya;

    

ß Yang sangat penting adalah bhw Konv mewajibkan semua neg peserta utk memper-siapkan ketentuan hk pid utk dpt melaks yur thd pelaku yg tertangkap di wilayahnya;

ß Dlm hal ini berlaku prinsip aut dedere aut judicare;

ß Tujuannya agar pelaku tidak lepas dari penghukuman;

ß Sekarang hampir semua Konv2 ttg perlawanan thd teroris mengikuti pola yang sama dg Konvensi2 ttg tind pid penerb

Advertisements

Hukum Jaminan : Fidusia

June 25, 2010

FIDUSIA UU NO 42 TAHUN 1999

Pengertian FIDUSIA pasal 1 ayat 1

FIDUSIA ADALAH:

  • “pENGALIHAN HAK KEPEMILIKAN SUATU BENDA ATAS DASAR KEPERCAYAAN DENGAN KETENTUAN BAHWA BENDA YANG HAK KEPEMILIKANNYA YANG DIADAKAN TERSEBUT TETAP DALAM PENGUASAAN PEMILIK BENDA ITU.”

Dr. A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah:

  • “Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan uant debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur- eigenaar” (A. Hamzah dan Senjun Manulang, 1987).

Latar belakang timbulnya fidusia

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga pand (gadai)
mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat (Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1977: 15-116).

Dasar hukum jaminan fidusia

  • Apabila kita mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hokum berlakunya fidusia, dapat disajikan berikut ini.
  • Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang Bierbrouwerij Arrest (negeri Belanda);
  • Arrest Hoggerechtshof 18 Agustus 1932 tentang BPM-Clynet Arrest (Indonesia); dan
  • Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

OBJEK JAMINAN FIDUSIA

  • Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu:
  • benda bergerak, baik yang berujud maupun tidak berujud; dan
  • benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

SUBJEK JAMINAN FIDUSIA ADALAH

Pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.


Pembebanan jaminan fidusia Ps.4-10

1. Dibuat dengan akta notaries dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat:

  • Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
  • Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
  • Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
  • Nilai penjaminan;
  • Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.

UTANG YANG PELUNASANNYA DIJAMINKAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA ADALAH:

  • uTANG YANG TELAH ADA;
  • uTANG YANG AKAN TIMBUL DI KEMUDIAN HARI YANG TELAH DIPERJANJIKAN DALAM JUMLAH TERTENTU, ATAU
  • uTANG YANG PADA UTANG EKSEKUSI DAPAT DITENTUKAN JUMAHNYA BERDASARKAN PERJANJIAN POKOK YANG MENIMBULKAN KEWAJIBAN MEMENUHI SUATU PRESTASI;
  • jAMINAN FIDUSIA DAPAT DIBERIKAN KEPADA LEBIH DARI SATU PENERIMA FIDUSIA ATAU KEPADA KUASA ATAU WAKIL DARI PENERIMA FIDUSIA;
  • jAMINAN FIDUSIA DAPAT DIBERIKAN TERHADAP SATU ATAU LEBIH SATUAN ATAU JENIS BENDA TERMASUK PIUTANG, BAIK YANG TELAH ADA PADA SAAT JAMINAN DIBERIKAN MAUPUN YANG DIPEROLEH KEMUDIAN. pEMBEBANAN JAMINAN ATAU BENDA ATAU PIUTANG YANG DIPEROLEH KEMUDIAN TIDAK PERLU
  • dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri kecuali diperjanjikan lain, seperti:
  • jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
  • jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.
  • Jaminan fidusia biasanya dituangkan dalam akta notaries. Subtansi perjanjian ini telah dibakukan oleh pemerintah. Ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia. Hal-hal yang kosong dalam akta jaminan fidusia ini meliputi tanggal, identitas para pihak, jenis jaminan, nilai jaminan, dan lain-lain. Berikut ini disajikan perjanjian pembebanan akta jamina fidusia.

Hukum Jaminan : Hak Tanggungan atas tanah

June 25, 2010

HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH

UU NO 4 TAHUN 1996


Pengertian hak tanggungan
pasal 1 ayat 1
• “Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.”
• CIRI-CIRI HAK TANGGUNGAN
1. droit de preference.
2. droit de suite
3. Hak mutlak
4. Mudah untuk dieksekusi
5. Assesoir
6. Asas Specialitet
7. Asas Publisitet
8. Asas Horizontal
9. Asas vertikal
• OBYEK HAK TANGGUNGAN
Pasal .3 s/d 7
• HAK MILIK;
• HAK GUNA USAHA;
• HAK GUNA BANGUNAN;
• HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA YANG WAJIB DI DAFTAR DAN DAPAT DI PINDAH TANGANKAN;
• SUBJEK HAK TANGGUNGAN
• PERORANGAN ATAU BADAN HOKUM, YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HOKUM TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN.
• Tata cara hak tanggungan
PS. 10 DAN 15
• ADA 2 ALASAN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMASANG HAK TANGGUNGAN (SKMHT), YAITU
• Hapusnya hak tanggungan
18 DAN Pasal 19
• ADA EMPAT SEBAB HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN, YAITU:
• HAPUSNYA UTANG YANG DIJAMIN DENGAN HAK TANGGUNGAN;
• DILEPASKAN HAK TANGGUNGAN OLEH PEMEGANG HAK TANGGUNGAN;
• PEMBERSIHAN HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PENETAPAN PERINGKAT OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI;
• HAPUSNYA HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN
• Peralihan hak tanggungan PS.16-17
• (1) CESSI,
• (2) SUBROGASI,
• (3) PEWARISAN, DAN
• (4) SEBAB-SEBAB LAINNYA.
• CESSI ADALAH
• PERBUATAN HOKUM MENGALIHKAN PIUTANG OLEH KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN KEPADA PIHAK LAINNYA. CESSI HARUS DILAKUKAN DENGAN AKTA AUTENTIK DAN AKTA DI BAWAH TANGAN. SECARA LISAN TIDAK SAH.
• SUBROGASI ADALAH
PENGGANTIAN KREDITUR OLEH PIHAK KETIGA YANG MELUNASI HUTANG DEBITUR
• Eksekusi hak tanggungan
• PENCORETAN (ROYA) HAK TANGGUNGAN PASAL 22
• PENCORETAN HAK TANGGUNGAN PADA BUKU HAK ATAS TANAH DAN SERTIFIKATNYA. APABILA HAK TANGGUNGAN HAPUS, MAKA KANTOR PERTANAHAN MELAKUKAN ROYA (PENCORETAN) CATATAN HAK TANGGUNGAN PADA BUKU TANAH HAK ATAS TANAH DAN SERTIFIKATNYA.


Hukum Jaminan : Jaminan Perorangan

June 25, 2010

A. ISTILAH DAN PENGERTIAN JAMINANPERORANGAN

Istilah jaminan perorangan berasal dari kata borgtocht, dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah jaminan imateriil.
Pengertian jaminan perorangan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengartikan jaminan imateriil (perorangan) adalah:

“Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya”.

Unsur jaminan perorangan, yaitu:

1. mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
2. hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
3. terhadap harta kekayaan deitur umumnya.

Soebekti mengartikan jaminan perorangan adalah:

“Suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berhutang tersebut”

Menurut Soebekti juga, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

B. JENIS-JENIS JAMINAN PERORANGAN

1. jaminan penanggungan (borgtocht) adalah kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur
2. jaminan garansi (garansi bank) (Pasal 1316 KUH Perdata), yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga.
3. Jaminan Perusahaan
Dari jenis jaminan perorangan tersebut, maka dalam sub-sub bab berikut ini hanya disajikan yang berkaitan dengan penanggungan utang dan garansi bank.

C. PENANGGUNGAN UTANG

1. Pengertian dan Sifat Penanggungan Utang

Perjanjian penanggungan utang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Yang diartikan dengan penanggungan adalah:

“Suatu perjanjian, di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya” (Pasal 1820 KUH Perdata).

Apabila diperhatikan definisi tersebut, maka jelaslah bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Kreditur di sini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau kredit dari kreditur. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitur kepada kreditur, manakala debitur tidak memenuhi prestasinya.

Alasan adanya perjanjian penanggungan ini antara lain karena si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha dari peminjam (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam), misalnya si penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang seham terbanyak dari perusahaan tersebut secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang perusahaan tersebut dan kedua perusahaan induk ikut menjamin hutang perusahaan cabang.

Sifat perjanjian penanggungan utang adalah bersifat accesoir (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang antara debitur dengan kreditur.

2. Akibat-akibat Penanggungan antara Kreditur dan Penanggung

Pada prinsipnya, penanggung utang tidak wajib membayar utang debitur kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar utangnya. Untuk membayar utang debitur tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya (Pasal 1831 KUH Pedata).

Penanggungan tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya jika:

a.Ia (penanggung utang) telah melepasakan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;

b.Ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung; dalam hal itu akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas utang-utang tanggung menanggung;

c.Debitur dapat mengajukan suatu eksepsi yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;

d.Debitur dalam keadaan pailit; dan

e.Dalam hal penanggungan yang diperintahkan hakim (Pasal 1832 KUH Perdata).

3.Akibat-akibat Penanggungan antara Debitur dan Penanggung dan antara Para Penanggung

Hubungan hokum antara penanggung dengan debitur utama adalah erat kaitannya dengan telah dilakukannya pembayaran hutang debitur kepada kreditur. Untuk itu, pihak penanggung menuntut kepada debitur supaya membayar apa yang telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditur. Di samping penanggungan utang juga berhak untuk menuntut:

a.Pokok dan bunga;

b.Pengantian biaya, kerugian, dan bunga.

Di samping itu, penanggung juga dapat menuntut debitur untuk diberikan ganti rugi atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan, bahkan sebelum ia membayar utangnya:

a.Bila ia digugat di muka hakim untuk membayar;

b.Bila debitur berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya pada suatu waktu tertentu;

c.Bila utangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayarannya;

d.Setelah lewat sepuluh tahun, jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali bila perikatan pokok sedemikian sifatnya, sehingga tidak dapat diakhir sebelum lewat waktu tertentu.

Hubungan antara para penanggung dengan debitur disajikan berikut ini. Jika berbagai orang telah mengikatkan dirinya sebagai penanggung untuk seorang debitur dan untuk utang yang sama, maka penanggung yang melunasi hutangnya berhak untuk menuntut kepada penanggung yang lainnya, masing-masing untuk bagiannya.

4. Hapusnya Penanggungan Utang

Hapusnya penanggungan utang diatur dalam Pasal 1845 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1845 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan lainnya. Pasal ini menunjuk kepada Pasal 1381, Pasal 1408, Pasal 1424, Pasal 1420, Pasal 1437, Pasal 1442, Pasal 1574, Pasal 1846, Pasal 1938, dan Pasal 1984 KUH Perdata.

Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata ditentukan 10 (sepuluh) cara berakhirnya perjanjian penanggungan utang, yaitu pembayaran; penawaran pembayaran tunai; diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaruan utang; kompensasi; pencampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang yang terutang; kebatalan atau pembatalan; dan berlakunya syarat pembatalan.