Hukum Perjanjian Internasional : Tidak sahnya perjanjian, berakhirnya dan penangguhan suatu perjanjian

Dasar tidak sahnya perjanjian yang tersebut di dalam Konvensi Wina 1969 adalah

  1. Pengaruh dari pembatasan hukum nasional terhadap wewenang suatu Negara untuk membuat perjanjian
  2. Larangan hak wakil sesuatu Negara untuk bertindak dalam menyatakan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian
  3. Kekeliruan dalam suatu perjanjian
  4. Bujukan sesuatu Negara untuk membuat perjanjian dengan tindakan kecurangan dari Negara lain
  5. Kelicikan wakil sesuatu Negara yang meyatakan kesepakatan Negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian
  6. Paksaan dari wakil sesuatu Negara untuk menyatakan kesepakatan Negara untuk mengikat diri pada perjanjian
  7. Paksaan sesuatu Negara untuk membuat perjanjian dengan ancaman atau penggunaan kekerasan
  8. Perjanjian yang bertentangan dengan norma yang sudah baku dalam hukum internasional (jus cogens)

Pasal 16-53 tentang tidak sah nya suatu perjanjian terbagi 3 golonga

  1. Ketentuan-ketentuan mengenai wewenang untuk membuat perjanjian internasional menurut hukum internasional
  2. Ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat untuk membuat perjanjian
  3. Ketentuan-ketentuan mengenai kaidah-kaidah yang menentukan dalam hukum internasional secara umum (jus cogens)

Pasal 46 tiga factor yang bisa menjadi dasar bagi sesuatu Negara untuk membatalkan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian.

  1. Ketentuan hukum nasional yang dilanggar itu ialah ketentuan tentang wewenang untuk membuat perjanjian
  2. Ketentuan yang dilanggar mempunyai arti yang mendasar
  3. Pelanggaran itu harus benar-benar bukan saja untuk Negara yang bersangkutan tetapi juga untuk pihak-pihak lainnya.

     

  • Pasal 48 menyatakan bahwa sesuatu Negara hanya boleh meminta bahwa sesuatu kekeliruan dalam suatu perjanjian itu dapat membatalkan kesepakatnnya untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut, jika kekeliruan itu terkait dengan suatu kenyataan atau situasi yang ditanggung oleh negaranya tersebut pada waktu perjanjian ditandatangani dan membentuk dasar pokok dari kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian itu

Berakhirnya dan Penangguhan Bekerjanya suatu perjanjian.

Berakhirnya atau penarikan diri sesuatu pihak bisa terjadi

  1. Sesuai dangan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian atau,
  2. Setiap waktu dengan kesepakatan dari semua pihak setelah mengadakan konsultasi dengan Negara-negara perunding lainnya

Tidak memungkinkannya untuk melaksanakan suatu perjanjian.

  • Tidak memungkinkannya untuk melaksanakan suatu perjanjian, menyangkut penangguhan suatu perjanjian atau berakhirnya suatu perjanjian tersebut sebagai akibat dari hilangnya atau lenyapnya obyek yang sangat diperlukan untuk melaksanakanperjanjian, baik bersifat sementara maupun untuk selamanya

Terjadi perubahan keadaan yang mendasar

  • Suatu Negara boleh menggunakan adanya perubahan keadaan sebagai alas an untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian bila dapat dibuktikan bahw keadaan itu benar-benar sudah berubah dan para pihak sama-sama setuju dan perubahan itu benar-benar akan dapat merubah secara radikal kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian itu (rebus sic stantibus )

Putusnya hubungan diplomatic atau konsuler tidak memutuskan perjanjian kecuali jika adanya hubungan diplomatic atau konsuler tersebut sangat diperlukan untuk penerapan perjanjian itu

Timbulnya jus cogen baru, dan setiap perjanjian yang bertentangan dengan itu menjadi tidak berlaku lagi dan berakhir

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: