Hukum Perjanjian Internasional : Kewajiban untuk Melaksanakan Perjanjian, penerapan dan Penafsiran Perjanjian

Kewajiban untuk melaksanakan perjanjian

  • Pacta Sunt Servanda, Negara terikat untuk melaksanakan dengan itikad baiknya kewajiban-kewajiban yang dipikul mereka sesuai dengan perjanjian tersebut
  • Itikad baik, antara lain meminta agar sesuatu pihak dari perjanjian itu tidak akan mengambil tindakan-tindakan apapun yang diperkirakan dapat mencegah pelaksanaan atau menghalangi maksud perjanjian tersebut.
  • Suatu Negara pihak tidak dapat memberikan alas an untuk tidak mematuhi suatu perjanjian karena ada kesulitan dari hukum nasionalnya kecuali pembatalan terhadap pengikatan diri tersebut menyangkut merupakan kepentingan mendsar (fundamental importance)
  • Perjanjian tidak berlaku surut (non retroactivity) kecualai dicantumkan di dalam perjanjian tersebut

Penafsiran perjanjian

  • Penafsiran pada hakekatnya merupakan suatu proses kedua yang hanya dapat dilakukan jika perjanjian itu tidak mungkin dirasakan masuk akal, khusunya terhadap istilah-istilah biasa dalam suatu perjanjian.

5 Azaz penafsiran menurut Fitzmaurice

  1. Azas aktualitas dimana penafsiran itu dilakukan secara tekstual (textual interpretation)
  2. Azas yang melihat pada arti biasa atau menurut aslinya (natural or ordinary meaning)
  3. Azas integrasi dimana penafsiran terhadap suatu perjanjian itu dilakukan secara keselurhan (integration)
  4. Azas efekti9f (ut res magis veleat quam pereat)
  5. Azas kebiasaan yang semakin berguna sesudahnya (subsequent practice)

Tiga pendekatan dasar menurut Sinclair

  1. Pendekatan obyektif, merupakan suatu pendekatan yang memusatkan pada naskah persetujuan yang sebenarnya dengan menekankan analisanya terhadap kata-kata yang digunakan dalam persetujuan tersebut
  2. Pendekatan subyektif yang melihat pada maksud para pihak yang mengesahkan persetujuan itu sebagai cara penyelesaian bagi ketentuan yang masih membingungkan.
  3. Pendekatan teleologik, adalah pendekatan yang memberikan pandangan yang lebih luas dibandingkan dengan dua pendekatan lainnya yaitu dengan menekankan pada maksud dan tujuan dari perjanjian itu yang dianggap sebagai latar belakang yang paling penting dimana arti dari ketentuan perjanjian tertentu harus dikaji . pendekatan ini memepunyai pengaruh terhadap pernan para hakim atau arbiter , karena mereka akan diminta untuk mejelaskan maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut

Penafsiran suatu perjanjian yang layak memerlukan tiga factor yaitu:

  1. Arti biasa dari istilah-istilah yang digunakan

    Arti yang diberikan untuk istilah-istilah dalam penggunaan bahasa biasa kemungkinan besar merupakan arti dari sesuatu naskah tertulis baik berupa suatu perjanjian maupun bukan.

  2. Kehendak dari Negara-negara perunding

    Hal itu hanya merupakan kehendak dari para Negara perunding yang merumuskan perjanjian yang dimaksud

  3. Maksud dari tujuan dari perjanjian itu sendiri

    Masalah ini menyangkut maksud dari Negara-negara yang ikut merumuskan perjanjian dan bukan Negara-negara yang kemudian menjadi pihak dari perjanjian

     

  • Mahkamah Internasional mempunyai wewenang dalam sengketa-sengketa hukum untuk melakukan penafsiran dari suatu perjanjian
  • Dimana suatu konvensi atau perjanjian tidak member hak dan kewajiban pada pihak ketiga (Negara bukan pihak, yang tidak atau belum meratifikasi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: