Hukum Pidana Internasional : PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

June 24, 2010

Penegakkan Hukum Pidana Internasional

Dua Pendekatan

  • Penegakan tidak langsung (indirect controle/enforcement)/pendekatan tradisional:

adalah penegakan hukum pidana internasional melalui proses peradilan dan forum pengadilan di tingkat nasional (local remedies).

  • Penegakan secara langsung (direct controle/enforcement)/pendekatan modern:

    adalah penegakan hukum pidana internasional melalui proses peradilan dan forum pengadilan internasional (internasional tribunal), seperti Nurenberg & Tokyo Trial, ICTY, ICTR dan ICC.

Indirect Controle

  • Penegakan hukum pidana internasional melalui instrument nasional dan institusi nasional yaitu penerapan domestic jurisdiction berdasarkan lembaga yurisdiksi sebagai perwujudan dari kedaulatan negara .

Dasar Indirect Controle

  • Dasar Teoritis
  • Dasar Yuridis

Dasar Teoritis:

Teori Hubungan Hukum Internasional dan Nasional

Teori Monosme:

  • Berdasarkan pemikiran:

bahwa seluruh hukum merupakan satu kesatuan kaidah yang mengatur kehidupan manusia;

  • HN dan HI merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar dalam mengatur kehidupan manusia yang menyeluruh;

Dasar Hukum:
Indirect Controle

  • Prinsip Kedaulatan Negara dan Tanggung Jawab Negara;
  • Prinsip Prior to Exhaustion of Local Remedies;
  • Pasal 1 Statuta Roma 1998: ICC;
  • Genocide Convention 1948: Article V;
  • Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 1949, Articele: 49,
  • Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea. Geneva, 12 August 1949, Articele: 50,
  • Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949, Articele: 129
  • Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949, Articele: art. 146; and
  • Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977. Art. 86 (1).

REZIM TANGGUNG JAWAB NEGARATERHADAP TINDAK PIDANA INTERNASIONAL

  • Prinsip Exhaustion of Local Remedies sebagai Rezim Tanggung Jawab Negara terhadap Tindak Pidana Internasional (State Responsibility for International Crimes);
  • Penyelesaian Sengketa Internasional sebagai Rezim dan Bentuk Tanggung Jawab Negara terhadap Tindak Pidana Internasional

Lembaga Penunjang:

  • Yurisdiksi :

*Prinsip Teritorial

*Prinsip Personal

*Prinsip Protektif

*Prinsip Universal

  •   Ekstradisi;
  • Interpol;
  • Kerjasama Internasional lainnya.

Prinsip Teritorial

  • Prinsip yurisdiksi territorial (territorial jurisdiction principle) adalah kewenangan suatu negara untuk menerapkan ketentuan hukumnya terhadap peristiwa pidana (internasional) yang terjadi di wilayah negaranya;

Prinsip Personal

  • Prinsip yurisdiksi personal (personal/nationalitet jurisdiction principle) adalah kewenangan suatu negara untuk menerapkan ketentuan hukum pidana nasionalnya terhadap peristiwa pidana (internasional) yang dilakukan oleh atau korbannya warga negaranya, dimanapun peristiwa pidana itu terjadi.
  • Prinsip ini dibagi dua yaitu prinsip yurisdiksi personal aktip dan prinsip yurisdiksi personal pasip.
  • Prinsip yurisdiksi personal aktip adalah kewenangan suatu negara untuk menerapkan ketentuan hukum pidana nasionalnya terhadap peristiwa pidana (internasional) yang dilakukan oleh warga negaranya, dimanapun peristiwa pidana itu terjadi.
  • Prinsip yurisdiksi personal pasip adalah kewenangan suatu negara untuk menerapkan ketentuan hukum pidana nasionalnya terhadap peristiwa pidana (internasional) dimana korbannya adalah warga negaranya, dimanapun peristiwa pidana itu terjadi;

Prinsip Protektif

  • Prinsip yurisdiksi atas dasar perlindungan (protective jurisdiction principle) adalah kewenangan suatu negara untuk menerapkan ketentuan hukumnya terhadap peristiwa pidana yang terjadi di luar wilayah negaranya dan dilakukan oleh atau korbannya bukan warga negaranya, tetapi peristiwa pidana (internasional) tersebut membahayakan kepentingan keamanan, politik dan ekonomi negaranya.

Prinsip Universal

  • Prinsip yurisdiksi universal (univesal jurisdiction principle) adalah kewenangan suatu negara untuk menerapkan ketentuan hukumnya terhadap peristiwa pidana, yang terjadi di luar wilayahnya dan dilakukan oleh serta korbannya bukan warga negaranya, tetapi peristiwa pidana itu merupakan peristiwa pidana internasional (delicto ius gentium atau international crimes ataupun crimes under international law).

Ekstradisi-1

  • Luterpach Oppenheim:

“Extradition is the delivery of an occussed or convicted individual to the State on whose territory he is alleged to have commited, or to have been convicted of, a crime by the State on whose territory the alleged criminal happens for the time”.

Ekstradisi-2

  • J.g. Starke

“The term extradition denotes the process whereby under treatyor upon a basis of resiprocity one State surrenders to another State at its request a person accused or convicted of a criminal offence commited against the laws of the requesting State competen to try the alleged offender”

Ekstradisi-3

  • Harvard Reasearch Draft Convention on Extradition, dalam Pasal 1 mengatakan:

“Extradition is the formal surrender of a person by a State to another State for presecution of punishmen”.

Kesimpulan Ekstradisi

  • Penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan seblumnya atau berdasarkan prinsip timbale balik, atas seorang yang dituduh melakukan tindak pidana ( tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas suatu kejahatan yang dilakukannya ( terhukum, terpidana) oleh negara tempat melarikan diri atau berada atau bersembunui, kepada nehagara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaamn dari negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.

ASAS-ASAS EKSTRADISI

  • Asas Kejahatan Ganda atau Double Criminality;
  • Asas Kekhususan atau Spesialitas (Terdaftar);
  • Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan politik;
  • Asas Tidak Menyerahkan Warga Negara;
  • Asas Non bis in Idem;
  • Asas Kadaluarsa.

INTERPOL

GOVERN

  • General Assembly – the organization’s supreme governing body, composed of delegates appointed by each member country. It meets once a year and takes all important decisions related to policy, resources, working methods, finances, activities and programmes.
  • Executive Committee – elected by the General Assembly, there are 13 members (the president, three vice-presidents and nine delegates) representing the different Interpol regions (1).
  • General Secretariat – the Secretary General and a technical and administrative staff entrusted with the work of the Organisation.
  • National Central Bureaus (NCBs) – an Interpol office or point of contact which is the key link between national law enforcement and Interpol services provided and maintained by each member state.
  • Advisers – experts in a purely advisory capacity, who may be appointed by the Executive Committee and confirmed by the General Assembly.

 

Indirect Control dalam Praktek Indonesia

Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Berat:

  • Amanat Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
  • Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Yurisdiksi Pengadilan HAM Berat
UU No. 26/2000

Ratio Materiae

Ratio Personae

Ratio Temporis

 

  • Ratio Materiae

– Pasal 4 UU No. 26:

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

– Pasal 7 UU No. 26:

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi: a) kejahatan genosida; b) kejahatan terhadap kemanusiaan

 

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

  • Pasal 9 UU No. 26:
  • pembunuhan;
  • pemusnahan;
  • perbudakan;
  • pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
  • perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara
  • sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum
  • internasional;
  • penyiksaan;
  • perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan
  • kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk
  • kekerasan seksual lain yang setara;
  • penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang
  • didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama,
  • jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai
  • hal yang dilarang menurut hukum internasional;
  • penghilangan orang secara paksa; atau
  • kejahatan apartheid.

Pasal 8: Kejahatan Genosida

  • setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Ratio Personae

Pasal 5 menyatakan:

  • Pengadilan HAM hanya berwenang untuk mengadili orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.;
  • Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Ratio Temporis

  • Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa: “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc“.
  • Pengadilan HAM berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 26 tahun 2000, tidak bersifat retroaktif.

PENDEKATAN MODERN
Direct Control

  • Penegakan Hukum Pidana Internasional dengan menggunakan instrument hukum dan institusi internasional;
  • International Criminal Tribunal

* Ad Hoc

– Nuremberg & Tokyo Trial 1946;

– ICTY

– ICTR

* Permanent

– ICC

MAHKAMAH NUREMBERG

  • Dasar Pembentukan: London Agreement, 8 Agustus 1945 (Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Sementara Perancis, Kerajaan Inggris dan Uni Soviet);
  • Yurisdiksi

* Ratio Personae:

– Pasal 6 ©

– Pasal 7

– Pasal 8

* Rationae Materiae:

– Pasal 6: Crimes Against Peace; War Crimes; Crimes against Humanity.

* Hak-hak Tertuduh

– Pasal 16

Ratione Personae

  • Pasal 6 paragraf (c) menyebutkan bahwa “Leaders, organizers, instigators and accomplices participating in the formulation or execution of a common plan or conspiracy to commit any of the foregoing crimes are responsible for all acts performed by any persons in execution of such plan”.
  • Sedangkan Pasal 7 menyebutkan bahwa “The official position of defendants, whether as Heads of State or responsible officials in Government Departments. shall not be considered as freeing them from responsibility or mitigating punishment.
  • Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa “The fact that the Defendant acted pursuant to order of his Government or of a superior shall not free him from responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the Tribunal determines that ;usfice so requires”.

Ratione Materae

  • (a)    CRIMES AGAINST PEACE: namely, planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression, or a war in violation of in tern altion al treaties, agreements or assurances, or participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing;
  • (b)    WAR CRIMES: namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labor or for any other purpose of civilian population of c• in occupied territory, murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity:
  • (c) CRIMES AGAINST HUMANITY: namely. murder, extermination. enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war: or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law ef the country where perpetrated.

Hak-hak Tertuduh

  • (a) Tuduhan akan memasukkan seluruh faktalketerangan yang menentukan (full particulars specifying) dalam seluruh tuduhan terhadap Tertuduh, termasuk suatu salinan tuduhan dan seluruh dokumen yang diajukan dan diterjemahkan dalam bahasa yang dimengertinya.
  • (b) Selama perneriksaan pendahuluan atau peradilan, Tertuduh memiliki hak untuk memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang relevan dengan tuduhan yang ditujukan kepadanya.
  • (c)    Pemeriksaan pendahuluan atau peradilan terhadap tertuduh harus dilaksanakan dalam bahasa yang dimengerti tertuduh.
  • (d)    Tertuduh memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dihadapan Mahkamah, atau mendapatkan bantuan pembela.
  • (e)    Tertuduh memiliki hak, melalui dirinya sendiri atau pembela, untuk mengemukakan bud dalam menyokong pembelaannya, dan melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi yang diajukan Jaksa.

MAHKAMAH PENGADILAN TOKYO

  • Dasar Pembentukan: Proklamasi dari Jendral Douglas McArthur (Komandan Pasukan Sekutu di Timur Jauh), berupa Piagam Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh (Charter of International Military Tribunal for the Far East);
  • Yurisdiksi

* Ratio Personae:

– Pasal 5

* Rationae Materiae:

– Pasal 5 (2): Crimes Against Peace; War Crimes; Crimes

against Humanity.

  • Hak-hak Tertuduh

– Pasal 16

  • Putusan dan Penghukuman

Ratione Personae

  • Dalam Pasal 5 paragraf (1) Statuta menyebutkan bahwa Mahkamah memiliki kekuasaan untuk mengadili dan menghukum para penjahat perang Timur Jauh, baik sebagai individu atau sebagai anggota organisasi.
  • Sedangkan mengenai pertanggung jawaban tertuduh ditetapkan dalam Pasal 6, yang menyebutkan bahwa tidak seorangpun pada waktu kejahatan dilakukan, baik dalam posisi sebagai pejabat, maupun berdasarkan fakta bahwa seorang tertuduh bertindak atas perintah pemerintahnya atau dari seorang atasan, dari dirinya, untuk cukup membebaskan tertuduh tersebut atas pertanggung jawaban kejahatan-kejahatan yang dituduhkan, tetapi keadaan-keadaan tersebut dapat dipertimbangkan dalam meringankan hukuman, jika Mahkamah menetapkan bahwa keadilan amat disyaratkan.

Ratione Materae

  • Yurisdiksi ini tertuang dalam Pasal 5 paragraf (2) yang menyebutkan :
  • a) Crime against peace (Kejahatan terhadap perdamaian), yaitu perencanaan, persiapan, memulai atau melaksanakan suatu perang agresi yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan, atau suatu perang yang melanggar ketentuan hukum internasional, perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan atau jaminan-jaminan, atau keikut sertaan dalam suatu rencana bersama atau konspirasi untuk melaksanakan kejahatan tersebut.
  • b)    Conventional War Crimes (Kejahatan perang konvensional) yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang.
  • c)    Crimes against Humanity (Kejahatan terhadap Kemanusiaan), yaitu pembunuhan, pembasmian, perbudakan, deportasi, dan tiap bentuk tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum atau selama perang, atau persekusi-persekusi berdasarkan alasan politik atau ras, dalam pelaksanaan atau dalam hubungannya dengan tiap kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah, apakah tindakan tersehrrt merupakan pelanggaran atau tidak, terhadap hukum domestik dari negara dimana kejahatan dilakukan. Para pemimpin,
  • pelaksana, penahasut dan kaki tangan yang berpartisipasi dalarn perurnusan atau pelaksanaan suatu rencana bersama atau kenspirasi untuk melakukan kejahatan tersebut, bertangnung jawab untuk seluruh tindakan yang dilakukan oleh tiap orang dalam pelaksanaan rencana tersebut

Ratione Loci

  • Menurut Pasal 5 Statuta, ^:lahkamah Tokyo tersebut dibentuk untuk mengadili dan menghukum penjahatpenjahat perang kelas kakap di Timur Jauh (to try and punish Far Eastern major war criminals).
  • c, Hak-hak Tertuduh
  • Hak-hak tertuduh menurut Pasal 9 Piaqam sebaqai berikut :
  • (a) Tuduhan akan berisi suatu pengaduan, singkat dan statement-statement yang memadai dari tiap-tiap pelanggaran yang dituduhkan. Tiap tuduhan hams dilengkapi bukti, waktu yang memadai untuk pembelaan, suatu salinan dakwaan, termasuk amandemen, dan untuk Piagam ini, dalam suatu bahasa yang dimengerti oleh tertuduh.
  • (b) Peradilan dan proses yang berhubungan dengannya akan dilaksanakan dalam bahasa Inggris dan di dalam bahasa dari tertuduh. Terjemahan-terjemahan mengenai dokumen-dokumen dan naskah-naskah lainnya akan disediakan jika dibutuhkan dan dimintakan.
  • (c) Tertuduh memiliki hak untuk didampingi oleh d2wan pembela yang dipilihnya. Tertuduh akan mengajukan kepada Sekjen Mahkamah tentang nama dari pembela. Jika tertuduh tidak didampingi oleh pemt:ela, dan didalam pengadilan ada permintaan penunjukan pembela,
  • Mahkamah akan menunjuk pembela untuknya. Dalam hal tidak adanya permintaan tersebut, Mahkamah dapat menunjuk pembela bagi tertuduh, jika dalam keputusannya tersebut, penunjukan dianggaN penting untuk menetapkan suatw peradilan yang adil.
  • (d) Tertuduh memiliki hak untuk memeriksa saksi.
  • (e) Tertuduh dapat menggunakan, dalam bentuk tertu!i~ kepada Mahkamah, hasil keterangan saksi dan dokumen-dokumen.

Putusan dan Penghukuman

  1. Dengan didasarkan pada tuduhan, Mahkamah memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman atas tertuduh, melalui hukuman mati atau hukuman lainnya, dengan seadil-adilnya.
  2. Keputusan akan diumumkan dalam sidang terbuka, dengan mengemukakan alasanalasannya. Keputusan tersebut akan dikirim kepada Komando Tertinggi dari Kekuasaan Sekutu.

MAHKAMAH AD HOC DEN HAAG

  • Mahkamah dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Nomor 808 tahun 1993 yang menyatakan bahwa suatu mahkamah internasional akan dibentuk untuk menuntut orang-orang yang bertanggung jawab untuk pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991. Mahkamah tersebut dibentuk melalui keputusan dari Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB sebagai suatu tindakan memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, menurut syarat penentuan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian, atau tindakan agresi.
  • Yurisdiksi

* Ratio Personae:

– Pasal 6

* Rationae Materiae:

– Pasal 2: Grave Breaches against Geneva Convention

1949;

– Pasal 3: Violation of the Laws or Custom of War;

– Pasal 4: Genocide;

– Pasal 5: Crimes against Humanity.

* Rationae Loci :

– Pasal 1 Statuta

* Rationae Temporis:

  • Pengutamaan bagi Mahkamah
  • Hukum Acara pembuktian

– Penyelidikan;

– Hak tersangka;

– Putusan;

– Hukuman;

– Banding;

– Peninjauan;

– Pelaksanaan Hukuman.

Dasar Hukum Pembentukan Mahkamah

  • Mahkamah dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Nomor 808 tahun 1993 yang menyatakan bahwa suatu mahkamah internasional akan dibentuk untuk menuntut orang-orang yang bertanggung jawab untuk pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991. Mahkamah tersebut dibentuk melalui keputusan dari Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB sebagai suatu tindakan memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, menurut syarat penentuan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian, atau tindakan agresi.

Yurisdiksi

  • Yurisdiksi Mahkamah didasarkan pada paragraf 1 resolusi tersebut di atas yang terdiri dari ratione materiae (subject matter jurisdiction), ratione personae (personal jurisdiction), ratione loci (territorial jurisdiction), dan ratione temporis (temporal jurisdiction) serta “concurrent jurisdiction” dari Mahkamah Internasional dan mahkamah nasional.

MAHKAMAH AD HOC RWANDA

  • Dasar Pembentukan: Resolusi Dewan Keamanan PBB UN Doc. ITR/3/REV.1 (1995);
  • Yurisdiksi

* Ratio Personae:

– Pasal 5

* Rationae Materiae:

– Pasal 3: Crimes against Humanity

– Pasal 4: Pelanggaran Pasal 3 dan Konvensi

Jenewa 1949

dan Protocol Tambahan II;

* Rationae Loci:

– Pasal 1 Statuta

  • Hukum Acara pembuktian

MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL
(INTERNATIONAL CRIMINAL COURT)

  • Dasar Pembentukan: Berdasarkan Bab VII Piagam PBB: Resolusi Dewan Keamanan PBB UN Doc. ITR/3/(1995);
  • Yurisdiksi

* Ratio Personae:

– Pasal 25 : Natural Persons

* Rationae Materiae:

– Pasal 5: Genocide; Crimes against Humanity; War

crimes dan Agression.

– Pasal 4: – Pasal 3 dan Konvensi Jenewa 1949 dan

Protocol Tambahan II

* Rationae Loci :

– Pasal 1 2 dan 13 Statuta

* Rationae Temporis:

  • Complementary Juerisdiction
  • Pengutamaan bagi Mahkamah
  • Hukum Acara pembuktian
  • Hak tersangka;
  • Penjatuhan Pidana;
  • Jenis-jenis Pidana
Advertisements

Hukum Perjanjian Internasional : Tidak sahnya perjanjian, berakhirnya dan penangguhan suatu perjanjian

June 24, 2010

Dasar tidak sahnya perjanjian yang tersebut di dalam Konvensi Wina 1969 adalah

  1. Pengaruh dari pembatasan hukum nasional terhadap wewenang suatu Negara untuk membuat perjanjian
  2. Larangan hak wakil sesuatu Negara untuk bertindak dalam menyatakan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian
  3. Kekeliruan dalam suatu perjanjian
  4. Bujukan sesuatu Negara untuk membuat perjanjian dengan tindakan kecurangan dari Negara lain
  5. Kelicikan wakil sesuatu Negara yang meyatakan kesepakatan Negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian
  6. Paksaan dari wakil sesuatu Negara untuk menyatakan kesepakatan Negara untuk mengikat diri pada perjanjian
  7. Paksaan sesuatu Negara untuk membuat perjanjian dengan ancaman atau penggunaan kekerasan
  8. Perjanjian yang bertentangan dengan norma yang sudah baku dalam hukum internasional (jus cogens)

Pasal 16-53 tentang tidak sah nya suatu perjanjian terbagi 3 golonga

  1. Ketentuan-ketentuan mengenai wewenang untuk membuat perjanjian internasional menurut hukum internasional
  2. Ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat untuk membuat perjanjian
  3. Ketentuan-ketentuan mengenai kaidah-kaidah yang menentukan dalam hukum internasional secara umum (jus cogens)

Pasal 46 tiga factor yang bisa menjadi dasar bagi sesuatu Negara untuk membatalkan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian.

  1. Ketentuan hukum nasional yang dilanggar itu ialah ketentuan tentang wewenang untuk membuat perjanjian
  2. Ketentuan yang dilanggar mempunyai arti yang mendasar
  3. Pelanggaran itu harus benar-benar bukan saja untuk Negara yang bersangkutan tetapi juga untuk pihak-pihak lainnya.

     

  • Pasal 48 menyatakan bahwa sesuatu Negara hanya boleh meminta bahwa sesuatu kekeliruan dalam suatu perjanjian itu dapat membatalkan kesepakatnnya untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut, jika kekeliruan itu terkait dengan suatu kenyataan atau situasi yang ditanggung oleh negaranya tersebut pada waktu perjanjian ditandatangani dan membentuk dasar pokok dari kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian itu

Berakhirnya dan Penangguhan Bekerjanya suatu perjanjian.

Berakhirnya atau penarikan diri sesuatu pihak bisa terjadi

  1. Sesuai dangan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian atau,
  2. Setiap waktu dengan kesepakatan dari semua pihak setelah mengadakan konsultasi dengan Negara-negara perunding lainnya

Tidak memungkinkannya untuk melaksanakan suatu perjanjian.

  • Tidak memungkinkannya untuk melaksanakan suatu perjanjian, menyangkut penangguhan suatu perjanjian atau berakhirnya suatu perjanjian tersebut sebagai akibat dari hilangnya atau lenyapnya obyek yang sangat diperlukan untuk melaksanakanperjanjian, baik bersifat sementara maupun untuk selamanya

Terjadi perubahan keadaan yang mendasar

  • Suatu Negara boleh menggunakan adanya perubahan keadaan sebagai alas an untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian bila dapat dibuktikan bahw keadaan itu benar-benar sudah berubah dan para pihak sama-sama setuju dan perubahan itu benar-benar akan dapat merubah secara radikal kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian itu (rebus sic stantibus )

Putusnya hubungan diplomatic atau konsuler tidak memutuskan perjanjian kecuali jika adanya hubungan diplomatic atau konsuler tersebut sangat diperlukan untuk penerapan perjanjian itu

Timbulnya jus cogen baru, dan setiap perjanjian yang bertentangan dengan itu menjadi tidak berlaku lagi dan berakhir

 

 

 


Hukum Perjanjian Internasional : Amandemen dan Modifikasi Terhadap Perjanjian

June 24, 2010
  • Perubahan atau pembuatan amandemen terhadap perjanjian itu tergantung dari kesepakatan para pihak.
  • Mengenai perubahan atau amandemen terhadap perjanjian multilateral ini tidak mengharuskan adanya prakarsa dari semua Negara pihak dari perjanjian tersebut. Namun setiap usul perubahan baik di dalam bentuk amandemen atau revisi haruslah diberitahukan kepada semua Negara pihakl dan semuanya berhak untuk ikut serta dalam mengambil keputusan tentang kelanjutan usul perubahan tersebut.

Setiap Negara akan mempunyai hak untuk ikut serta dalam

  1. Keputusan tentang tindakan yang yang akan diambil mengenai usul tersebut
  2. Perundingan dan persetujuan mengenai perubahan perjanjian tersebut.

Hukum Perjanjian Internasional : Kewajiban untuk Melaksanakan Perjanjian, penerapan dan Penafsiran Perjanjian

June 24, 2010

Kewajiban untuk melaksanakan perjanjian

  • Pacta Sunt Servanda, Negara terikat untuk melaksanakan dengan itikad baiknya kewajiban-kewajiban yang dipikul mereka sesuai dengan perjanjian tersebut
  • Itikad baik, antara lain meminta agar sesuatu pihak dari perjanjian itu tidak akan mengambil tindakan-tindakan apapun yang diperkirakan dapat mencegah pelaksanaan atau menghalangi maksud perjanjian tersebut.
  • Suatu Negara pihak tidak dapat memberikan alas an untuk tidak mematuhi suatu perjanjian karena ada kesulitan dari hukum nasionalnya kecuali pembatalan terhadap pengikatan diri tersebut menyangkut merupakan kepentingan mendsar (fundamental importance)
  • Perjanjian tidak berlaku surut (non retroactivity) kecualai dicantumkan di dalam perjanjian tersebut

Penafsiran perjanjian

  • Penafsiran pada hakekatnya merupakan suatu proses kedua yang hanya dapat dilakukan jika perjanjian itu tidak mungkin dirasakan masuk akal, khusunya terhadap istilah-istilah biasa dalam suatu perjanjian.

5 Azaz penafsiran menurut Fitzmaurice

  1. Azas aktualitas dimana penafsiran itu dilakukan secara tekstual (textual interpretation)
  2. Azas yang melihat pada arti biasa atau menurut aslinya (natural or ordinary meaning)
  3. Azas integrasi dimana penafsiran terhadap suatu perjanjian itu dilakukan secara keselurhan (integration)
  4. Azas efekti9f (ut res magis veleat quam pereat)
  5. Azas kebiasaan yang semakin berguna sesudahnya (subsequent practice)

Tiga pendekatan dasar menurut Sinclair

  1. Pendekatan obyektif, merupakan suatu pendekatan yang memusatkan pada naskah persetujuan yang sebenarnya dengan menekankan analisanya terhadap kata-kata yang digunakan dalam persetujuan tersebut
  2. Pendekatan subyektif yang melihat pada maksud para pihak yang mengesahkan persetujuan itu sebagai cara penyelesaian bagi ketentuan yang masih membingungkan.
  3. Pendekatan teleologik, adalah pendekatan yang memberikan pandangan yang lebih luas dibandingkan dengan dua pendekatan lainnya yaitu dengan menekankan pada maksud dan tujuan dari perjanjian itu yang dianggap sebagai latar belakang yang paling penting dimana arti dari ketentuan perjanjian tertentu harus dikaji . pendekatan ini memepunyai pengaruh terhadap pernan para hakim atau arbiter , karena mereka akan diminta untuk mejelaskan maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut

Penafsiran suatu perjanjian yang layak memerlukan tiga factor yaitu:

  1. Arti biasa dari istilah-istilah yang digunakan

    Arti yang diberikan untuk istilah-istilah dalam penggunaan bahasa biasa kemungkinan besar merupakan arti dari sesuatu naskah tertulis baik berupa suatu perjanjian maupun bukan.

  2. Kehendak dari Negara-negara perunding

    Hal itu hanya merupakan kehendak dari para Negara perunding yang merumuskan perjanjian yang dimaksud

  3. Maksud dari tujuan dari perjanjian itu sendiri

    Masalah ini menyangkut maksud dari Negara-negara yang ikut merumuskan perjanjian dan bukan Negara-negara yang kemudian menjadi pihak dari perjanjian

     

  • Mahkamah Internasional mempunyai wewenang dalam sengketa-sengketa hukum untuk melakukan penafsiran dari suatu perjanjian
  • Dimana suatu konvensi atau perjanjian tidak member hak dan kewajiban pada pihak ketiga (Negara bukan pihak, yang tidak atau belum meratifikasi)