Teori dan hukum Perundang-undangan : Bahan Lengkap UAS

ASAS-ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

  • Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, asas peraturan perundang-undangan ada 6, yaitu:
  1. Undang-undang tidak berlaku surut.
  2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
  3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum (Lex Specialis Derogat Lex Generalis).
  4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu .
  5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
  6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material baik masyarakat maupun individu melalui pembaharuan atau pelestarian (fungsi peraturan perundang-undangan).
  • Menurut Amiroedin Syarief ada 5 asas peraturan perundang-undangan, yaitu :
  1. Asas tingkatan/hirarkhi (asas tata urutan).
  2. Asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
  3. Lex specialis derogat lex generalis.
  4. Undang-undang tidak berlaku surut.
  5. Undang-undang yang baru mengenyampingkan undang-undang yang lama (lex posteriori derogat lex priori).

 

LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERWENANG MEMBUAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

  • Berdasarkan Ketetapan MPR No. III Tahun 2000

 

Nama Peraturan Perundang-undangan 

Lembaga

Undang-Undang Dasar 1945 

MPR

 

Ketetapan

MPR

MPR

 

Undang-Undang 

DPR dan Presiden

 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU 

Presiden

 

Peraturan Pemerintah 

Presiden

 

Keputusan Presiden 

Presiden

 

Peraturan Daerah 

Gubernur/Bupati/Walikota

 

 

  • Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

 

Nama Peraturan Perundang-undangan

Lembaga

Undang-Undang Dasar 1945

 

MPR

 

Undang-Undang

 

DPR dan Presiden

 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU

 

Presiden

 

Peraturan Pemerintah

 

Presiden

 

Peraturan Presiden

Presiden

 

Peraturan Daerah

 

Gubernur/Bupati/Walikota

 

 

 

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

  • Undang-Undang Dasar

    Materi muatan Undang-Undang Dasar menurut Steenbeek, adalah :

  1. Adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warganegara;
  2. Adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang fundamental;
  3. Adanya pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang fundamental.
  • Ketetapan MPR (Sebelum UU No. 10 Tahun 2004}

    Bagir Manan dan Kuntana Magnar, mengatakan Ketetapan MPR di lihat dari sudut sifat materinya dapat dibedakan ke dalam :

  1. Ketetapan MPR yang bersifat mengatur.
  2. Ketetapan MPR yang sifat materinya mengikat umum secara langsung.
  3. Ketetapan MPR yang materinya merupakan penetapan (beschikking).
  4. Ketetapan MPR yang materinya bersifat pernyataan (deklarasi).
  • Undang-undang

    Menurut Soehino, ada 4 materi muatan undang-undang :

  1. Materi yang menurut UUD harus diatur dengan undang-undang.
  2. Materi yang menurut Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif harus dilaksanakan dengan undang-undang.
  3. Materi yang menurut UU pokok atau UU tentang pokok-pokok harus dilaksanakan dengan UU.
  4. Materi lain yang mengikat umum. Seperti :
    1. Yang membebankan kewajiban pada penduduk.
    2. Yang mengurangi kebebasan warga negara.
    3. Yang memuat keharusan atau larangan.

Bagir Manan mengajukan 5 ukuran untuk menetapkan materi yang harus diatur dengan UU, yaitu :

  1. Materi yang ditetapkan dalam UUD 1945 dibuat dalam UU.
  2. Materi yang oleh UU terdahulu akan dibentuk dengan UU.
  3. UU dibentuk dalam rangka mencabut atau menambah UU yang sudah ada.
  4. UU yang dibentuk karena menyangkut hal-hal berkaitan dengan hak-hak dasar atau HAM.
  5. Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan atau kewajiban orang banyak.
  • Peraturan Daerah

 

TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UU NO. 10 TAHUN 2004

 

  • Undang-Undang Dasar 1945
  • Undang-Undang/Perpu
  • Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Presiden
  • Peraturan Daerah

 

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG


 



 




 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan :

  1. Tahap Persiapan dan Perancangan.
  2. Tahap Pembahasan atau Pembicaraan di DPR(D).
  3. Tahap Penetapan dan atau Pengesahan.
  4. Tahap Pengundangan atau Pengumuman.

 

UNDANG-UNDANG

a. Pengertian

    Undang-Undang dibedakan dalam 2 pengertian, yaitu:

  1. Undang-undang dalam arti formal, menunjukkan pada bentuk peraturan perundang-undangan yang namanya Undang-undang (nama salah satu peraturan perundang-undangan).
  2. Undang-undang dalam arti material, setiap peraturan perundang-undangan tanpa memperhatikan prosedur dan tatacara pembentukannya isinya mengikat secara umum. Undang-undang dalam arti material ini sering disebut dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum dibentuknya undang-undang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945.

b. Macam-macam/jenis-jenis Undang-Undang :

  1. Undang-Undang Organik adalah undang-undang yang dibuat karena perintah UUD.
  2. Undang-Undang Pokok (The Umbrella Law) adalah undang-undang yang berisi materi muatan mengenai prinsip-prinsip/dasar-dasar umum suatu bidang tertentu.

    Contoh : Undang-Undang Pokok Kehakiman (Undang-Undang No. 14/1970)

  3. Undang-Undang Khusus adalah undang-undang yang berisi materi muatan mengenai pelaksanaan ketentuan tertentu dari sebuah Undang-Undang Pokok.

    Contoh: UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum

         UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama

         UU No. 5/1986 tentang PTUN

    Pelaksanaan Pasal 10 UU No. 14/1970 tentang Pokok-pokok Kehakiman.

  1. Undang-Undang Biasa adalah undang-undang yang berisi materi muatan mengenai hal-hal yang seharusnya atau semestinya diatur dengan undang-undang.

c. Hal-hal yang mendorong dibentuknya undang-undang (materi muatan undang-undang) :

  1. Atas perintah UUD 1945.
  2. Perwujudan kedaulatan rakyat (hak asasi manusia). Menyangkut kepentingan rakyat banyak.
  1. Memperbaharui, mengganti, dan mencabut suatu undang-undang atau bagian dari suatu undang-undang yang telah ada.
  2. Hendak melaksanakan undang-undang lain yang telah lebih dahulu ada (perintah dari undang-undang yang terdahulu).
  1. Melaksanakan perjanjian internasional.
  2. Perintah atau isyarat dari ketetapan MPR.

    Ketetapan MPR :

  • dalam bidang legislatif : diatur dalam undang-undang.
  • Dalam bidang eksekutif : diatur dalam Keputusan Presiden.

Alasan-alasan di atas dapat disimpulkan bahwa segala hal bisa di atur dalam bentuk undang-undang, kecuali yang diperintahkan dalam bentuk Ketetapan MPR (GBHN).

 

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)

Perpu diadakan dalam usaha mengisi jika negara dalam keadaan darurat (staats noodrecht). Dasar hukum dibuatnya perpu ini terdapat dalam Pasal 22 UUD 1945.

                        Bahaya (Pasal 12 UUD 45)

Kegentingan yang memaksa        Resesnya DPR

                        Bencana Nasional

 

Perbedaan Perpu dan undang-undang Darurat

 

Undang-undang Darurat 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Syarat formal harus dipenuhi.

 

Materi lebih luas. 

Tidak perlu syarat formal.

 

Materi tertentu. 

 

Materi yang diatur dalam perpu harus :

  1. Hanya mengatur hal-hal yang harus diatasi pada waktu itu saja.
  2. Tidak boleh mengatur lembaga negara dan kewenangannya.

Perpu dibuat dalam rangka menghindarkan kekosongan hukum (rechtsvacuum), masa berlakunya dibatasi maksimal 3 bulan atau masa sidang DPR berikutnya. Perpu ditetapkan oleh Presiden dan merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat darurat.

    Yang dimaksud dengan “pengganti undang-undang” adalah bahwa materi muatan perpu merupakan materi muatan undang-undang.

Sebagai peraturan darurat perpu mengandung pembatasan-pembatasan-pembatasan sebagai berikut :

  1. Perpu hanya dikeluarkan “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa”.
  2. Perpu hanya berlaku untuk jangka waktu yang terbatas.

Pembatasan jangka waktu dan persetujuan DPR mengandung berbagai makna :

  1. Kewenangan membuat perpu memberikan kekuasaan luar biasa kepada Presiden. Kekuasaan luar biasa ini harus dikendalikan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dengan mempergunakan perpu sebagai sarana.
  2. Materi muatan perpu harus diatur dengan undang-undang. Karena itu harus diajukan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan.
  3. Perpu mencerminkan suatu keadaan darurat.    

 

PERATURAN PEMERINTAH

Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibentuk oleh presiden untuk menjalankan UU. Dengan demikian materi muatan PP adalah materi yang diatur dalam UU.

 

 

 

 

 

 

 


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: