Hukum Perdata : Asas-asas Umum Hak Kebendaan

June 15, 2010

Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H. dalam bukunya “mencari Sistem Hukum Benda Nasional” menjelaskan ada 10 asas umum yang sifatnya relative konkrit yang ada dalam bidang tertentu, yaitu:

  1. Asas system tertutup, artinya bahwa hak-hak atas benda bersifat limitative, terbatas hanya pada yang diatur undang-undang. Di luar itu dengan perjanjian tidak diperkenankan menciptakan hak-hak yang baru
  2. Asas hak mengikuti benda/zaaksgevolg, droit de suite, yaitu hak kebendaan selalu mengikuti bendanya di mana dan dalam tangan siapapun benda itu berada.

    Asas ini berasal dari hukum romawi yang membedakan hukum harta kekayaan (vermogensrecht) dalam hak kebendaan (zaakkelijkrecht) dan hak perseorangan (persoonlijkrecht).

  3. Asas publisitas, yaitu dengan adanya publisitas (openbaarheid) adalah pengumuman kepada masyarakat mengenai status pemilikan.

    Pengumuman hak atas benda tetap/tanah terjadi melalui pendaftaran dalam buku tanah/register yang disediakan untuk itu sedangkan pengumuman benda bergerak terjadi melalui penguasaan nyata benda itu.

  4. Asas spesialitas

    Dalam lembaga hak kepemilikan hak atas tanah secara individual harus ditunjukan dengan jelas ujud, batas, letak, luas tanah. Asas ini terdapat pada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas benda tetap.

  5. Asas totalitas

    Hak pemilikan hanya dapat diletakan terhadap obyeknya secara totalitas dengan perkataan lain hak itu tidak dapat diletakan hanya untuk bagian-bagian benda.

    Misalnya:

    Pemilik sebuah bangunan dengan sendirinya adalah pemilik kosen, jendela, pintu dan jendela bangunan tersebut. Tidak mungkin bagian-bagian tersebut kepunyaan orang lain.

  6. Asas accessie/asas pelekatan

    Suatu benda biasanya terdiri atas bagian-bagian yang melekat menjadi satu dengan benda pokok seperti hubungan antara bangunan dengan genteng, kosen, pintu dan jendela

    Asas ini menyelesaikan masalah status dari benda pelengkap (accessoir) yang melekat pada benda pokok (principal).

    Menurut asas ini pemilik benda pokok dengan sendirinya merupakan pemilik dari benda pelengkap. Dengan perkataan lain status hukum benda pelengkap mengikuti status hukum benda pokok.

    Benda pelengkap itu terdiri dari bagian (bestanddeed) benda tambahan (bijzaak) dan benda penolong (hulpzaak).

  7. Asas pemisahan horizontal

    KUHPerdata menganut asas pelekatan sedang UUPA menganut asas horizontal yang diambil alih dari hukum Adat.

    Jual beli hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang terdapat di atasnya.

    Jika bangunan dan tanaman akan mengikuti jual beli hak atas tanah harus dinyatakan secara tegas dalam akta jual beli.

    Pemerintah menganut asas vertical untuk tanah yang sudah memiliki sertifikat untuk tanah yang belum bersertifikat menganut asas horizontal (Surat menteri pertanahan/agraria tanggal 8 Februari 1964 Undang-Undang No.91/14 jo S.Dep. Agraria tanggal 10 desember 1966 No. DPH/364/43/66.

  8. Asas dapat diserahkan

    Hak pemilikan mengandung wewenang untuk menyerahkan benda.

    Untuk membahas tentang penyerahan sesuatu benda kita harus mengetahui dulu tentang macam-macam benda karena ada bermacam-macam benda yang kita kenal seperti tidak dijelaskan pada Bab sebelumnya.

    Cara-cara penyerahan secara mendalam akan dibahas dalam Bab selanjutnya.

  9. Asas perlindungan

    Asas ini dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu perlindungan untuk golongan ekonomi lemah dan kepada pihak yang beritikad baik (to goeder trouw) walaupun pihak yang menyerahkannya tidak wenang berhak (beschikkingsonbevoegd). Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1977 KUHPerdata.

  10. Asas absolute (hukum pemaksa)

    Menurut asas ini hak kebendaan itu wajib dihormati atau ditaati oleh setiap orang yang berbeda dengan hak relatif

Advertisements

Sosiologi Hukum : Perubahan Hukum

June 15, 2010

Perubahan Hukum

Pemikiran Hukum Berubah akibat

  • Perubahan besar dalam masyarakat
  • Perkembangan teknologi
  • Tekanan-tekanan yang disebabkan pertambahan penduduk

Pola piker tentang hukum dan masyarakat, tergantung konservatif atau tidaknya golongan yang berkuasa:

  • Negara/golongan yang eksklusif, akan konservatif
  • Negara maju akan konservatif
  • Negara baru merdeka lebih progresif untuk mengubah hukum karena
    • Keinginan untuk menghapuskan peninggalan colonial secepatnya
    • Harapan-harapan yang ditimbulkan pada masyarakat dengan tercapainya kemerdekaan

 

Dua kategori perubahan

  • Perubahan yang lambat atau incremental, bertambah sedikit demi sedikit
  • Perubahan dalam skala besar, atau perubahan revolusioner

Contoh :

Perubahan yang lambat

  • Menambah atau mengubah aturan dengan metoda penafsiran dan konstruksi hukum

Perubahan yang revolusioner

  • Perubahan departemen
  • Sentralisasi ke otonomi daerah
  • Pelaksanaan new deal di AS
  • Dihapuskannya praktek potong kepala di Kalimantan oleh PEM.BLD

Pembuatan Hukum

Tahap-tahap pembuatan hukum

  • Tahap inisiasi
  • Tahap sosio politis
  • Tahap yuridis

Bekerjanya hukum dalam masyarakat

3 macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah:

  • Kaidah hukum berlaku secara yuridis
  • Kaidah hukum berlaku secara sosiologis
  • Kaidah hukum berlaku secara filosofis

Pelaksanaan Hukum

Pada masyarakat sederhana:

  • Consensus dapat diandalkan
  • Terdapat nilai-nilai yang bersifat kooperatif
  • Tidak terdapat lembaga-lembaga khusus
  • Terdapat dominasi social atas anggota-anggota masyarakat

Pada masyarakat modern

  • Consensus tidak selalu menentukan
  • Selalu terdapat nilai-nilai yang bertentangan
  • Lembaga-lembaga pemerintahan berkembang
  • Bentuk dominasi bercampur
  • Berbagai jenis sanksi-sanksi bertambah meningkat
  • Terdapat perbedaan pendapat tentang sarana dan tujuan
  • Jumlah dan jenis struktur kekuasaan bertambah
  • Timbul in groups
  • Terjadi pelapisan sosial