Hukum siber : cyber Sex IV

SANDINGAN KUHP – RUU KUHP Tentang PORNOGRAFI / PORNOAKSI

KUHP

  • Psl. 282 (1) : membikin tu-lisan, gam-baran atau benda : yang me- langgar kesusilaan
  • Psl. 282 (1) : menyiarkan, dsb….. tulis-an, gambar-an atau benda yang melanggar kesusilaan
  • Intinya (TIDAK MERINCI) : melakukan perbuatan melanggar kesusilaan; perbuatan cabul.

RUU KUHP/PORNOGRAFI

  • Pasal 468 (1) : membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi : daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang, atau dengan jenazah;
  • Psl. 469 (1) :Menyiarkan dsb … yang mengeks-ploitasi :daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah.
  • ada yang menggunakan istilah umum :melanggar kesusilaan;perbuatan cabul;

    ada yang dirinci secara limitatif;

    (475) mempertontonkan alat kelamin, melakukan aktivitas seksual atau melakukan hubungan seks,

    (476) mempertontonkan gerakan atau tarian erotis atau peragaan orang yang sedang melakukan hubungan seks

    (477) menyelenggarakan acara pertunjukan seks atau pesta seks.

PORNOAKSI DALAM KUHP

Intinya (TIDAK MERINCI) : melakukan (1) perbuatan melanggar kesusilaan; (2) perbuatan cabul.

  1. (282) secara terbuka melanggar kesusilaan atau di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya
  2. (289) memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
  3. (290) melakukan perbuatan cabul dengan orang pingsan atau tidak berdaya
  4. (290) melakukan perbuatan cabul dengan orang belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin
  5. (290) membujuk orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan orang lain;
  6. (292) melakukan perbuatan cabul sesama kelamin
  7. (293) : menggerakkan orang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan/membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, dengan cara-cara : memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa, atau dengan penyesatan
  8. (294) perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, yang pemeliharaanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur
  9. (295) memudahkan dilakukannya perbuatan cabul
  10. (296) menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, sebagai pencarian atau kebiasaan
  11. (506) menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian
  12. (532) dimuka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan
  13. (532) dimuka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan
  14. (532) ditempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan

Pornografi (Konsep RUU)

Psl. 470 : membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang :

  • mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh,
  • aktivitas seksual,
  • hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau
  • aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang, atau dengan jenazah;

Catatan :

  • Kalau objeknya “anak”, pidananya diperberat;
  • Termasuk yang menjadi model; yang mendanai; yang menyiarkan.

Pornoaksi (Konsep RUU KUHP)

  • Psl. 477 : di muka umum mempertontonkan alat kelamin, melakukan aktivitas seksual atau melakukan hubungan seks; (Catatan : Kalau objeknya “anak”, pidana diperberat).
  • Psl. 478 : di muka umum mempertontonkan gerakan atau tarian erotis atau peragaan orang yang sedang melakukan hubungan seks;
  • Psl. 479 : menyelenggarakan acara pertunjukan seks atau pesta seks; (Catatan : apabila melibatkan “anak”, pidana diperberat);
  • Psl. 480 : menonton acara pertunjukan seks atau pesta seks;
  • Psl. 481 : mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks;

JURISDIKSI TERRITORIAL DALAM KONSEP KUHP

  • MENGALAMI PERUBAHAN/PERLUASAN
  • Pasal 3

Ketentuan pidana dalam peraturan perundangundangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan:

  1. tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia;
  2. tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atau    
  3. tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia dan dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN CYBER CRIME DI BIDANG KESUSILAAN

  • Dengan pendekatan integral :
    • pendekatan teknologi
    • pendekatan budaya/kultural,
    • pendekatan moral/edukatif/ RELIGIUS
    • pendekatan global (kerja sama internasional)

Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana Yang Akan Datang

  • Memperluas asas/jurisdiksi teritorial
  • Rekonstruksi & reformulasi kebijakan kriminalisasi;
  • Mengefektifkan penegakan hkm. Pidana;
  • Memperluas wawasan keilmuan & tekno-logi.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: