Hukum Siber : Cyber Sex III

Seminar Hukum Nasional (Pembangunan Hukum Nasional)

Sarat dengan amanat nasional untuk melakukan “pendekatan kultural dan religius” :

  1. Seminar Hukum Nasional ke I / 1963
  2. Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana Khusus (Denpasar, 19 Maret 1975)
  3. Seminar Hukum Nasional Ke IV / 1979
  4. Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980
  5. Seminar Hukum Nasional VI/1995
  6. Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII / 2003

Simposium “Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana Khusus ” di Denpasar, 1975 (Evaluasi Hasil Penelitian)

  • Pengaruh/unsur agama memegang peranan dalam menentukan norma-norma Hukum Pidana;
  • antara norma adat dan agama tidak dapat dibedakan di dalam delik adat;
  • norma agama/adat dalam kenyataannya sudah bersatu dengan putusan hakim sehari-hari;
  • pengaruh agama di beberapa daerah telah menjelma menjadi kesadaran hukum rakyat;

Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980

  • Kriminalisasi dan dekriminalisasi harus sesuai dengan politik kriminal bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut :
    • bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat dan
    • oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.
  • Kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi mempertimbangkan faktor :
    • Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
    • Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai
    • Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
    • Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII / 2003

  • Agama merupakan sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia,
  • sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya konkret dalam muatan kebijakan pembangunan hukum nasional yang dapat :
    • memperkuat landasan budaya keagamaan
    • memfasilitasi perkembangan keberagamaan
    • mencegah konflik sosial
      antar umat beragama

RESUME

  • Berdasarkan Seminar Pembangunan Hukum Nasional 2003 (lihat di atas), agama hendaknya menjadi :
    • Sumber motivasi;
    • Sumber inspirasi;
    • Sumber substantif (muatan/materi);
    • Sumber evaluasi.

RAMBU-RAMBU/PEDOMAN KEBIJAKAN GLOBAL

Hasil Pertemuan Internasional (Kongres PBB)

Intinya, menghimbau dilakukan :

  • pendekatan filosofik/kultural”;
  • “pendekatan moral religius”;
  • “pendekatan humanis”;
  • yang diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional
    yang berorientasi pada kebijakan (“policy oriented approach”).

Laporan Kongres PBB ke V (1975)

  • “…. it was necessary, in the long term, to rethink the whole of criminal policy in a spirit of rationalization, planning and democratization. ……………
    criminal justice system should be transformed so as to be more responsive to contemporary social necessities, the aspirations of the whole population and the demands of a scientific evaluation of needs and means in preventing and containing criminality”
    (halaman 20);
  • “It was important that traditional forms of primary social control should be revived and developed” (halaman 24).

Laporan Kongres ke VI (1980)

  • “… development (berarti termasuk pembangunan di bidang hukum, pen.) was not criminogenic per se, but could become such if it was not rationally planned, disregarded cultural and moral values, and did not include integrated social defence strategies” (halaman 42);
  • “… the importation of foreign cultural patterns which did not harmonize with the indigenous culture had had a criminogenic effect” (halaman 42);
  • Often, lack of consistency between laws and reality was criminogenic; the farther the law was removed from the feeling and the values shared by the community, the greater was the lack of confidence and trust in the efficacy of the legal system (p. 45).

Laporan Kongres PBB ke VII (1985)

  • “Crime prevention and criminal justice should be treated as systematic strategies in relation to :
    • The socio-economic, political and cultural context and circumstances of the society ; The developmental stage; and the respective traditions and customs, making maximum and effective use of human indigenous options” (halaman 10).

 

  • “The conflicts existing in many countries between indigenous and traditions for the solution of socio-legal problems and the frequently imported or super-imposed foreign legislation and codes should be reviewed
    with a view to assuring that official norms appropriately reflect current societal values and structures” (halaman 13);
  • “When new crime prevention measures are introduced, necessary precautions shoul be taken not to disrupt the smooth and effective functioning of traditional systems, full attention being paid to the preservation of cultural identities and the protection of human rights” (halaman 14).

Kongres PBB ke VIII (1990)

  • “The trial process should be consonant with the cultural realities and social values of society, in order to make it understood and to permit it to operate effectively within the community it serves. Observance of human rights, equality, fairness and consistency should be ensured at all stages of the process” (halaman 5).

RESUME :
INTI “statement” Kongres PBB

  1. perlu ada harmonisasi/sinkronisasi/konsistensi pembangunan/ pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau
    aspirasi sosio-filosofik dan sosio-kultural.
  2. Sistem hukum yang tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat, merupakan faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (“a contributing factor to the increase of crime”).
  3. kebijakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, dapat menjadi faktor kriminogen.
  4. ketiadaan konsistensi antara undang-undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen;
  5. semakin jauh UU bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum .

KEBIJAKAN KRIMINALISASI PORNOGRAFI/PORNOAKSI

  • Di samping mempertimbangkan pende-katan moral;
  • Juga mempertimbangkan perkembangan dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi (ICT’s = information and communication technologies), yaitu dengan berkembangnya cyber crime & cyber sex.

cyber (child) pornography

  • Sudah masuk dalam Konvensi Cybercrime Dewan Eropa (Council of Europe Cybercrime Convention) yang telah ditandatangani di Budapest tanggal 23 Nopember 2001, ter-masuk Jepang, Kanada, USA, dan Afrika Selatan.

PORNOGRAFI/PORNOAKSI ( TINJAUAN KOMPARATIF )

ISTILAH dalam KUHP INDONESIA

  • Tidak digunakan istilah “pornografi” & “pornoaksi”;
  • Untuk pornografi digunakan istilah :
    • tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Psl. 282-283)
    • tulisan gambar atau benda, yang mampu membangkitkan/ merangsang nafsu birahi (Psl. 533)
  • Untuk pornoaksi, digunakan istilah :
    • melanggar kesusilaan (Psl. 281)
    • perbuatan cabul (Psl. 289, 290, 292-296, 506)

ISTILAH DI NEGARA LAIN

Untuk pornografi digunakan

istilah, a.l.:

  • Pornography (Albania)
  • pornographic materials (Brunei, Yugoslavia)
  • pornographic works (Estonia)
  • Pornographic or Erotic Ma-

terials (Latvia)

  • obsence articles (Brunei)
  • Obscene Publications (China, Vanuatu)
  • obscene objects (Jerman)

Untuk pornoaksi digunakan

istilah, a.l.:

  • Exhibitionist Acts & publicly

sexual acts (Jerman)

  • Public Indecency (Korea)
  • indecent acts (Norwegia,

Nigeria, Vanuatu)

  • obscene performance (China)
  • indecent conduct/offends against decency (Norwegia)
  • acts or gestures, or any other manifestations against the morals or lead to public scandal (Romania);

 

PENGERTIAN

  • Ada beberapa model :
    • Tidak memberi pengertian/definisi
    • Memberi pengertian/definisi/batasan
    • Hanya memberi pedoman/rambu-rambu umum
  • Banyak negara tidak memberi pengertian/batasan.

PENGERTIAN “OBSCENE ARTICLES” DLM. KUHP BRUNEI (Psl. 292)

  1. suatu artikel dipandang cabul, apabila dilihat secara keseluruhan, akibatnya cenderung merusak moral dan akhlak seseorang yg kemungkinan besar membacanya, melihatnya atau mendengar materi yang terkandung di dalamnya.

 

  • Yang dimaksud dgn “article” adalah :
    • setiap gambaran yg ada/terkandung di dalam materi yg dibaca atau dilihat, atau kedua-duanya,
    • setiap suara rekaman, dan
    • setiap film, kaset video, gambar negatif atau rekaman gambar lainnya].

PENGERTIAN DALAM KUHP CHINA (PASAL 367)

  • Obscene materials mentioned in this law refer to erotic books, magazines, motion pictures, video tapes, audio tapes, pictures, and other obscene materials that graphically describe sexual intercourse or explicitly publicize pornography.
  • Scientific products about physiological or medical knowledge are not obscene materials.
  • Literary and artistic works of artistic value that contain erotic contents are not regarded as obscene materials.

Yang dimaksud dg “obscene materials” ialah :

  • buku-buku, majalah, gambar hidup, tape video,tape audio dan materi lainnya yang menggambarkan hubungan seksual atau secara eksplisit bersifat pornografi;
  • produk ilmiah mengenai fisiologi atau ilmu kedokteran tidak merupakan materi cabul.
  • pekerjaan sastra dan seni yang mengandung sifat erotis (nafsu birahi) tidak dipandang sbg materi cabul.

KUHP NORWEGIA (PSL. 211:2)

  • In this section indecent or pornographic depictions mean sexual depictions that seem offensive or in any other way are likely to have a humanly degrading or corrupting effect, including sexual depictions showing children, animals, violence, duress, and sadism.
  • Lukisan/gambaran tidak senonoh atau porno/cabul ialah:
    • gambaran seksual yg sangat menjijikkan (tidak sopan); atau
    • gambaran seksual yang kemungkinan besar mempunyai pengaruh sangat merusak (have corrupting effect) atau merendahkan kemanusiaan (humanly degrading effect); termasuk gambaran seksual yg mempertunjukkan anak-anak, binatang, kekerasan, paksaan dan sadisme.

KUHP VANUATU (Psl. 147:2)

In determining whether any work or matter is obscene, the court shall take account of its literary, scientific or artistic merit as a whole.

  • TIDAK MEMBUAT DEFINISI

 

  • hanya memberi pedoman agar pengadilan memper timbangkan kegunaan/kemanfaatan/kepantasannya secara keseluruhan (“merit as a whole”) dilihat dari segi bahasa/sastra, ilmu dan seni.

Article 9 (2) Convention on Cybercrime, Budapest, 2001

  • the term “child pornography” shall include pornographic material that visually depicts:
    • a minor engaged in sexually explicit conduct;
    • a person appearing to be a minor engaged in sexually explicit conduct;
    • realistic images representing a minor engaged in sexually explicit conduct.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: