Hukum Siber : Cyber Sex II

Bagaimana kebijakan antisipatif hukum pidana yang akan datang ?

Bagaimana Kebijakan Kriminalisasi Pornografi & Pornoaksi ?

KRIMINALISASI, KEBEBASAN PRIBADI & PORNOGRAFI/PORNOAKSI, Dalam Perspektif , KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

 

PENGERTIAN KRIMINALISASI

PERBUATAN     Kriminalisasi Tindak Pidana (crime) crime is behavior designated as a punishable act

 

Proses/kebijakan “mengangkat/menetap-kan/menunjuk”

 

Kriminalisasi bagian dari:

  1. Criminal policy
  2. Penal policy
  3. Social (national development) policy

Ada 2 pendekatan

  1. Pendekatan kebijakan/nilai (Cherif Bassiouni)
  • Policy oriented approach
  • Value oriented approach
  1. Prientasi kebijakan/nilai nasional dan global (Santayana)
  • A man’s feet must planted in his Country, but his eyes should survey the world”

 

Rambu-Rambu/pedoman kebijakan nasional

RAMBU-RAMBU NASIONAL (PEMBUKAAN UUD ’45)

DUA KATA KUNCI (NILAI DASAR)

  • “Kemerdekaan hak segala bangsa” penjajahaan harus dihapuskan.

Segala bentuk “penjajahan” (politik, sosial, ekonomi, budaya, moral, agama) harus hapus;

 

  • “Berkehidupan kebangsaan yang bebas” (Kemerdekaan kebangsaan) Disusun dalam UUD (tatanan/hukum nasional) berlandaskan Pancasila

 

Kehidupan kebangsaan di berbagai bidang (politik, sosial, ekonomi, budaya,moral, agama) à diatur dalam tatanan hukum berdasarkan Pancasila.

 

IMPLEMENTASI RAMBU-RAMBU NASIONAL DALAM MASALAH “KEBEBASAN PRIBADI” & “PORNOGRAFI/PORNOAKSI”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: