Hukum Perdata : Ciri-ciri/sifat dan pembedaan hak kebendaan

May 23, 2010

Ciri-ciri/sifat-sifat hak kebendaan

  1. Hak kebendaan merupakan hak yang bersifat mutlak yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga
  2. Hak kebendaan mempunyai zaaksgevolg/droit de suit yaitu hak it uterus mengikuti bendanya di manapun berada atau di tangan siapapun berada.
  3. Hak kebendaan yang lebih dulu terjadi mempunyai tingkatan yang lebih tinggi daripada hak terjadi kemudian.
  4. Hak kebendaan mempunyai sifat droit de preference yaitu hak yang lebih didahulukan
  5. Gugatan hak kebendaan disebut gugat kebendaan.

    Apabila haknya ada yang menganggu maka ia dapat melakukan bermacam-macam gugat/actie misalnya: penuntutan kembali.penggantian kerugian, pemulihan keadaan semula

    Dalam hak perorangan gugatan hanya dapat dilakukan terhadap pihak lawannya saja/wederpartij.

     

Pembedaan Hak-hak Kebendaan

Seperti telah dijelaskan bahwa hak perdata itu dibagi menjadi dua yaitu: hak mutlak dan hak nisbi.

Hak mutlak dibagi lagi menjadi tiga:

  1. Hak kepribadian
  2. Hak yang terletak dalam hukum keluarga
  3. Hak kebendaan

Hak kebendaan dapat dibedakan:

  1. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan baik atas bendanya sendiri maupun benda milik orang lain/zakelij genotsrecht, missal nya : hak eigendom/hak milik, bezit
  2. Hak kebendaan yang bersifat jaminan/zakelijk zakerheidsrecht, misalnya: hipotik, pand.
Advertisements

Hukum Perdata : Pengertian Hak Kebendaan

May 22, 2010

Sebelum memberikan definisi tentang hak kebendaan kita lihat dulu pembagian daripada hak perdata

Hak perdata itu dibagi dua, yaitu:

  1. Hak mutlak/absolute terdiri atas:
    1. Hak kepribadian misalnya: hak atas namanya, kehormatannya, hidup, kemerdekaan.
    2. Hak yang terletak dalam hukum keluarga yaitu hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak.
    3. Hak mutlak atas sesuatu benda yang biasa disebut dengan hak kebendaan

       

  2. Hak relatif/hak nisbi/hak persoonjilk yaitu suatu hak yang memberikan suatu tuntutan/penagihan terhadap seseorang danhak itu hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja.

    Hak kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

     

    Jadi dengan demikian apa perbedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan itu?

     

    Perbedaannya adalah:

    1. Hak mutlak dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang melanggarnya.

      Hak perorangan hanya dipertahankan terhadap orang tertentu saja.

    2. Hak kebendaan memberikan kekuasaan mutlak atas sesuatu benda

      Hak perorangan memberikan suatu tuntutan/penagihan terhadap seseorang.

    3. Hak kebendaan mempunyai zaaksgevolg/droit de suit, yaitu hak kebendaan tersebut selalu mengikuti terus di manapun benda itu berada atau di tangan siapapun benda itu berada.

      Hak perorangan tidak mempunyai droit de suit karena hak tersebut hanya dapat dilakukan terhadap seorang tertentu saja. Dengan adanya pemindahan barang tersebut maka hak perorangan lenyap karena hak penagihan lenyap.

Tapi dalam praktik pembedaan tersebut sangat sumier tidak mutlak lagi karena adahak perorangan yang mempunyai sifat yang mutlak/absolute mempunyai droit de suit dan mempunyai sifat prioritas yaitu:

  • Hak penyewa dilindungi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, ia dapat mempertahankan barang yang disewa terhadapnya setiap gangguan dari pihak ketiga (adanya sifat absolute).
  • Hak sewa senantiasa mengikuti bendanya walaupun barang yang disewanya senantiasa berpindah tangan/dijual oleh pemiliknya/adanya sifat droit de suit.
  • Pembeli/penyewa yang lebih dahulu mempunyai sifat prioritas/lebih didahulukan daripada pembeli/penyewa yang kemudian.

Tapi walaupun demikian sebagai pedoman dapat disimpulkan bahwa hak kebendaan tersebut mempunyai cirri-ciri/sifat-sifat secara umum apabila kita ingin membedakan dengan hak perorangan.


Hukum Perdata : Pembedaan macam-macam benda

May 21, 2010

Menurut KUHPerdata benda itu dapat dibedakan sebagai berikut:

  1. Benda berwujud dan tidak berwujud – lihamelijk, onlichamelijk.
  2. Benda bergerak dan tidak bergerak
  3. Benda yang dapat dipakai habis/vebruikbaar dan benda yang tidak dapat dipakai habis/onverbruikbaar.
  4. Benda yang sudah ada/tegenwoordige zaken dan benda yang masih aka nada/toekkomstige zaken
    1. Yang absolut ialah barang-barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada, misalnya: hasil panen yang akan datang.
    2. Yang relatif ialah barang-barang yang ada pada saat itu sudah ada tapi bagi orang-orang tertentu belum ada, misalnya barang-barang yang sudah dibeli tapi belum diserahkan.
  5. Benda dalam perdagangan/zaken in de handel dan benda diluar perdagangan/zaken buiten de handel (barang haram, udara)
  6. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi

Dalam hukum adat tidak membedakan benda seperti apa yang terdapat dalam KUHPerdata tapi hanya mengenal pembedaan benda atas tanah dan bukan tanah

Juga dalam undang-undang pokok agrarian tidak mengenal pembedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak

Sedangkan di Nederland cenderung untuk mengakui pembedaan antara benda atas nama dan tidak atas nama atau benda yang terdaftar/ registergoederen dan benda yang tidak terdaftar/en andere goederen untuk benda yang bergerak dan benda tidak bergerak. Benda yang terdaftar adalah benda-benda di mana pemindahan dan pembebanannya diisyaratkan harus didaftarkan dalam register yang bersangkutan.

Pembedaan yang terpenting dan biasa/sering digunakan adalah pembedaan mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Benda bergerak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

  1. Benda bergerak karena sifatnya/Pasal 509 KUHPerdata:
    1. Yang dapat dipindahkan
    2. Yang dapat pindah sendiri
  2. Benda bergerak karena undang-undang.

    Benda tidak bergerak dibagi tiga, yaitu

     

    1. Benda tidak bergerak karena sifatnya: tanah beserta segala apa yang terdapat di dalam dan diatas dan segala apa yang dibangun di atas tanah itu secara tetap apa yang ditanam serta buah-buhan di pohon yang belum diambil.

      Disini dianut asas vertical lawannya adalah asas horizontal.

    2. Benda tidak bergerak karena tujuannya: ke dalam benda semacam ini termasuk benda bergerak yang dipakai dalam benda pokok harus sedemikian rupa kontruksinya sehingga keduanya sesuai dan terikat untuk dipakai tetap. Benda pokoknya harus merupakan benda tidak bergerak.
    3. Benda tidak bergerak karena undang-undang

Ada empat hal penting untuk membedakan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak, yaitu:

  1. Mengenai bezitnya/kedudukan berkuasa

    Terhadap benda bergerak berlaku asas yang tercantum dalam pasal 1977 ayat 1 KUHPerdata yaitu bezitter dari benda bergerak adalah sebagai eigenaar dari barang tersebut (Bezit berlaku sebagai title yang sempurna/Bezit geldt als volkomen title) (siapa yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya)

    Sedang benda tidak bergerak tidak demikian.

     

  2. Mengenai leveringnya/penyerahannya

    Penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan secara nyata (penyerahannya nyata dan langsung) sedangkan penyerahan benda tidak bergerak harus balik nama.

     

    Dulu penyerahan benda tidak bergerak berdasarkan Over schrijvings Ordonnantie S. 1834 No.27.

     

    Sekarang menurut UUPA penyerahan benda tidak bergerak harus dilakukan dan ditandatangani dihadapan PPAT/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam sertifikat.

     

  3. Mengenai verjaring/kadaluarsa/lewat waktu

    Terhadap benda bergerak tidak mengenal kadaluarsa sebab berlaku asas yang tercantum dalam Pasal 1977 ayat 1 seperti telah dijelaskan dalam no. 1 di atas.

     

    Bendfa tidak bergerak mengenal adanya kadaluarsa yaitu 20 tahun dengan alas an hak yang sah dan 30 tahun tanpa alasan hak yang sah.

     

  4. Mengenai bezwaring/pembebanannya

    Pembebanan terhadap benda bergerak harus dengan pand/gadai sedang pembebanan terhadap benda tidak bergerak dengan hipotek/fidusia


Hukum Perdata : Sistem Buku II dan pengertian benda

May 20, 2010

Sistem dari pada buku II/ Hukum Perdata

Sistem yang dianut dalam Buku II/Hukum Benda adalah system tertutup.

Sistem tertutup artinya orang tidak dapat mengadakan/membuat hak-hak kebendaan yang baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hak-hak kebendaan yang diakui itu hanya hal-hak kebendaan yang sudah diatur oleh undang-undang.

Kita tidak boleh misalnya mengadakan hak milik baru yang tidak sama dengan hak milik yang sudah diatur oleh undang-undang.

Berbeda dengan sistem yang dianut oleh hukum perikatan dalam buku III, yaitu sistem terbuka.

Sistem terbuka artinya setiap orang dapat bebas membuat perjanjian apa saja selain apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sistem terbuka ini merupakan cerminan dari pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Jadi buku III/hukum perikatan menganut asas kebebasan berkontrak.

 

Pengertian Benda

Pengertian benda secara hukum dapat kita lihat dalam Pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Menurut paham Undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Didalam KUHPerdata kita temukan dua istilah yaitu benda (zaak) dan barang (goed).

Pada umumnya yang diartikan dengan benda baik itu berupa benda yang berwujud, bagian kekyaan, ataupun yang berupa hak ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan obyek hukum.

Kata “dapat” dalam definisi tersebut mengandung arti/mempunyai arti yang penting karena membuka berbagai kemungkinan yaitu pada saat-saat tertentu sesuatu itu belum berstatus sebagai objek hukum namun pada saat-saat yang lain merupakan obyek hukum seperti aliran listrik.

Jadi untuk dapat menjadi obyek hukum ada syarat yang harus dipenuhi yaitu penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomi dan karena itu dapat dijadikan sebagai obyek hukum.

Misalnya:

  • Jika seorang membuka hutan dan mengolahnya, maka lahir penguasaannya terhadap tanah tersebut. Penguasaan itu menjadi pasti setelah pohon-pohon yang ditanami pembuka hutan itu tumbuh berbuah sehingga hutan yang dibuka tadi bukan lagi “res nullius” akan tetapi sudah ada pemiliknya.

Selain daripada itu di dalam KUHPerdata terdapat istilah Zaak yang tidak berarti benda tetapi dipakai untuk arti yang lain, yaitu misalnya:

  1. Pasal 1792 KUHPerdata: Lastgeving ialah suatu perjanjian yang disitu seseorang memberikan kuasa kepada seorang lain danorang ini menerimanya untuk melakukan suatu zaak lastgever itu.

    Zaak disini berarti perbuatan hukum

     

  2. Pasl 1354 KUHperdata: apabila seseorang dengan sukarela tanpa mendapat pesanan untuk itu untuk menyelenggarakan zaak seorang lain dengan atau tanpa diketahui orang lain…dan sebagainya

    Zaak disini berarti kepentingan.

     

  3. Pasal 1263 KUHPerdata : perutangan dengan syarat menunda ialah perutangan yang tergantung daripada suatu kejadian yang akan datang dan tidak pasti atau daripada suatu zaak yang sudah terjadi tetapi belum diketahui oleh para pihak.

    Zaak disini mempunyai arti kenyataan hukum


Hukum Perdata : Kedudukan Buku II

May 19, 2010

Kedudukanbuku II sekarang (setelah keluarnya Undang-Undang Pokok agrarian No. 5 tahun 1960)

Dengan berlakunya/diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 (UUPA) yang mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960, buku II tentang benda mengalami perubahan besar.

Perubahan tersebut dapat kita lihat dalam dictum Undang-Undang Pokok agraria , yang menyatakan sebagai berikut:

“Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang sekarang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini “. Sekarang hipotik untuk tanah sudah diganti dengan hak tanggungan berdasarkan UU no 4/1996 tentang hak tanggungan.

Apabila kita telaah isi dictum tersebut maka dapat dikatakan bahwa Buku II sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalam nya dicabut degan berlakunya UUPA no. 5 tahun 1960, kecuali mengenai ketentuan-ketentuan hipotik.

Jadi ketentuan-ketentuan mengenai hipotik masih berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku II B.W karena UUPA belum mengaturnya. Perubahan ini disebabkan karena dulu di Negara Indonesia berlaku dualisme hukum dalam tanah, yaitu Hukum Barat dan Hukum adat. Sekarang diganti dengan Undang-undang Pokok Agraria. Dengan demikian UUPA tersebut menciptakan unifikasi Hukum Tanah Indonesia.

Selanjutnya dengan adanya UUPA tersebut maka ketentuan-ketentuan/Pasal-pasal dalam Buku II KUHPerdata dapat diperinci sebagai berikut:

  1. Ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh, karena tidak mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

    Pasal-pasal yang masih berlaku penuh adalah:

    1. Tentang benda bergerak Pasal 505, 509 -518 KUHPerdata
    2. Tentang penyerahan benda bergerak Pasal 612, 613 KUHPerdata
    3. Tentang bewoning khusus mengenai rumah Pasal 826, 827 KUHPerdata
    4. Tentang Hukum Waris Pasal 830-1130 KUHPerdata, walaupun ada beberapa Pasal mengenai tanah diwarisi menurut hukum yang berlaku bagi si pewaris
    5. Tentang piutang yang diistimewakan (Prenilegie) Pasal 1131-1149 KUHPerdata
    6. Tentang gadai, karena merupakan jaminan terhadap benda bergerak saja, Pasal 1150-1160 KUHPerdata
    7. Tentang hipotik karena hipotik belum diatur dalam UUPA. Walaupun begitu ketentuan-ketentuan mengenai segi formil/acara yaitu mengenai pembebanan/pemberian hipotik dan pendaftaran hipotik harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPA, PP 10 tahun 1961, PMA 15 tahun 1961, serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya.

       

  2. Ada pasal-pasal yang tal berlaku lagi, sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasal-pasal yang tidak berlaku lagi adalah:
    1. Tentang benda tak bergerak yang melulu berhubungan dengan hak-hak mengenai tanah
    2. Tentang cara memperoleh hal milik mengenai tanah
    3. Tentang penyerahan benda-benda tak bergerak
    4. Tentang kerja rodi pasal 673 KUHPerdata
    5. Tentang hak dan kewajiban pemilik pekarangan bertetangga pasal 625-672 KUHPerdata
    6. Tentang pengabdian pekarangan (erfdienstbaarheid) pasal 674-710 KUHPerdata
    7. Tentang hak postal Pasal 711-719 KUHPerdata
    8. Tentang hak erfpacht Pasal 720-736 KUHPerdata
    9. Tentang bunga tanah danhasil persepuluh pasal 737-755

    Hal ini diatur dalam Undang-undang Pokok agraria

  3. Ada pasal-pasal yang masih berlaku tapi tidak secara penuh yang berarti untuk bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak berlaku lagi, tapi untuk benda-benda yang lainnya masih tetap berlaku. Pasal-pasal yang masih berlaku tapi tidak sepenuhnya, adalah:
    1. Tentang benda pada umumnya
    2. Tentang cara membedakan benda pasal 503-505 KUHPerdata
    3. Tentang benda sepanjang mengenai tanah
    4. Tentang hak milik sepanjang tidak mengenai tanah
    5. Tentang hak memungut hasil sepanjang tidak mengenai tanah, Pasal 756 KUHPerdata
    6. Tentang hak pakai sepanjang tidak mengenai tanah Pasal 818 KUHPerdata

Selain itu ada beberapa pasal yang walaupun tidak secara tegas dinyatakan dicabut yang terdapat di luar Buku II, dianggap tidak berlaku lagi. Pasal-pasal tersebut misalnya Pasal 1955. Pasal 1963 yaitu yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat memperoleh hak eigendom melalui lembaga Verjaring.

 


Hukum Pidana Ekonomi : Korupsi dan antisipasinya

May 17, 2010

Gratifikasi dan Suap

  • Penjelasan Pasal 12 B UU no 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya, gratifikasi yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan elektronik atau tanpa sarana elektronik.
  • Gratifikasi merupakan penerimaan seseorang dari orang lain yang bukan tergolong ke dalam (tindak pidan ) suap
  • Suap adalah tindak pidana sebagaiman diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12 a,b,c,d dan pasal 13 UU no 31 Tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001
  • Rumus : suap = Gratifikasi + Jabatan

Ciri-Ciri Korupsi (Alatas, 1983)

  • Dilakukan lebih dari satu orang
  • Merahasiakan motif ; ada keuntungan yang ingin diraih
  • Berhubungan dengan kekuasaan/kewenangan tertentu
  • Berlindung dibalik pembenaran hukum
  • Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum
  • Menghianati kepercayaan

Faktor Penyebab Korupsi

  • Penegakan hukum tidak konsisten, penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
  • Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan
  • Langkanya lingkungan yang antikorup, system dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas
  • Rendahnya pendapatan penyelenggaraan Negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Negara, mampu mendorong penyelenggaraan Negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
  • Kemiskinan, keserakahan ; masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
  • Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah
  • Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi: saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya

    Rumus: keuntungan korupsi > kerugian bila tertangkap

  • Budaya permisif/serba membolehkan ; tidak mau tahu: menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain , asal kepentingannya sendiri terlindungi.
  • Gagalnya pendidikan agama dan etika: ada benarnya pendapat frank magnis suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial menurut franz , sebenarnya agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya sebab, agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika diterapkan dengan benar kekuatan relasi emosional yang dimiliki agama bisa menyadarkan umat bahwa korupsi bisa membawa dampak yang sangat buruk (indopos.co.id , 27 sept 2005)

Motivasi korupsi (Abdullah hehamahua, 2005)

  • Korupsi karena kebutuhan
  • Korupsi karena ada peluang
  • Korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri
  • Korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah
  • Korupsi karena ingin menguasai suatu Negara

Pemberantasan Korupsi

  • Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
  • Berdasarkan uraian tersebut dapat kita pahami bahwa dalam pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur pembentuk, yaitu pencegahan (antikorupsi/preventif), penindakan (penanggulangan/kontrakorupsi/represif) dan peran serta masyarakat
  • Rumus:

    Pemberantasan korupsi = pencegahan + penindakan + peran masyarakat

Langkah-Langkah Anti Korupsi

  1. Perbaikan system
  • Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum
  • Memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi simple dan efisien. Menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi. Reformasi birokrasi
  • Memisahkan secara tegas kepemilikan Negara dan kepemilikan pribadi , memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas Negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi
  • Menegakan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas
  • Penerapan prinsip-prinsip Good Governance

     

  1. Perbaikan manusia
  • Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi. Artinya pemuka agama berusaha mempererat ikatan emosional antara agama dengan umatnya dan menyatakan dengan tegas bahwa korupsi adalah perbuatan tercela , mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk korupsi, mendewasakan iman dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi
  • Memperbaiki moral sebagai satu bangsa. Pengalihan loyalitas (kesetiaan) dari keluarga/klan/suku kepada bangsa. Menolak korupsi karena secara moral salah (klitgaard, 2001). Morole Herbewapening, yaitu mempersenjatai/ memberdayakan kembali moral bangsa (frans seda, 2003)
  • Meningkatkan kesadaran hukum, dengan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi
  • Mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan
  • Memilih pemimpin yang bersih, jujur dan anti korupsi, pemimpin yang memiliki kepedulian dan cepat tanggap, pemimpin yang bisa menjadi teladan.

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN

  • Penyelenggaraan Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif , legislative, atau yudikatif (pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara lembaga tinggi Negara, menteri gubernur, dan hakim) atau pejabat lain (kepala perwakilan Ri Di luar negeri, duta besar, wakil gubernur, bupati/walikota, direksi dan komisaris BUMN dan BUMD, pimpinan BI. Pimpinan PTN, pekabat eselon I, jaksa penyidik, penitera pengadilan, pemimpin dan bendahara protek) terkait penyelenggaraan Negara. Singkatnya penyelenggara Negara = pejabat Negara!!
  • Kolusi adalah kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggaraan Negara atau antara penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain,masyarakat dan atau Negara
  • Nepotisme adalah perbuatan penyelenggaraan Negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarga atau rekannya di atas kepentingan masyarakat bangsa dan Negara

Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi

  • Asas kepastian hukum

    Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara

  • Asas tertib penyelenggaraan Negara

    Asas yang mejadi landasan keteraturan keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara

  • Asas kepentingan umum

    Mendahulukan kesejahteraan umum dengan aspiratif,akomodatif dan selektif

  • Asas keterbukaan

    Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara

  • Asas proposionalitas

    Asas yang mengutamakan kesimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan

  • Asas profesionalitas

    Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

  • Asas akuntabilitas

    Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pengadilan Khusus Korupsi

  • Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum, dalam UU no 33 tahun 2002 diatur mengenai pembentukan pengadilan khusus korupsi (pengadilan tipikor). Untuk pertama kalinya berdasarkan keppres no 59 th 2004 pengadilan tipikor dibentuk pada pengadilan negeri Jakarta pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah republic Indonesia dipasal 53 UU no 30 tahun 2002 dijelaskan pengadilan tipikor tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK
  • Perkara korupsi diperiksa dan diputus oleh pengadilan tipikor, dalam jangka waktu selambatnya 90 hari kerja. Dalam tahap banding, selambatnya 90 hari kerja. Dalam tahap banding, pengadilan tinggi wajib memeriksa 60 hari kerja. Pada perkara tahap kasasi, mahkamah agung wajib memeriksa dan memutus perkara paling lama 90 hari.

 

Pembuktian Terbalik

  • Hak terdakwa
    • Terdakwa punya hak membuktikan bahwa ia tidak korupsi
  • Pembuktian
    • Dapat membuktikan tindak korupsi (a)
    • Tidak dapat membuktikan tindak korupsi (b)
  • Konsekuensi hukum
    • Hasil pembuktian tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti (a)
    • Hasil pembuktian tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada hawa ia melakukan korupsi (b) (penerapan system pembuktian terbalik)

 

  • Pembuktian terbalik dalam kasus korupsi adalah pembuktian oleh terdakwa bahwa ia tidak korupsi danharta bendanya bukan hasil korupsi

     

 


Hukum Pidana Ekonomi : Perbuatan korupsi

May 17, 2010

Koruptor adalah mereka yang melakukan salah satu perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi, seperti dalam table ini

Jenis Perbuatan (JP), Pelaku (P), Ancaman Pidana (AP), Dasar Hukum (DH), Keterangan (KT)

  1. (JP) Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri/ orang lain/ korporasi yang dapat merugikan keuangan / perekonomian Negara,
  • perseorangan /korporasi (P),
  • penjara seumur hidup: penjara min 4tahun max 20 tahun : denda min Rp. 200juta max Rp 1 miliyar (AP),
  • Pasal 3 (DH)
  • dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan yaitu bila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada dana-dana bagi penanggulangan bahaya/bencana penanggulangan kerusuhan , penanggulangan krisis ekonomi dan moneter serta penanggulangan korupsi (KT)

     

  1. menyalahgunakan kewenangan/ Kesempatan/sarana yang ada padanya karena jabatan /kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain yang merugikan keuangan /perekonomian Negara
  • perseorangan/ korporasi (P)
  • Penjara seumur hidup : Penjara min 1 tahun max 20 tahun : denda min. Rp 50 juta max Rp. 1 Milyar (AP)
  • Pasal 3 (DH)

     

  1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri/ penyelenggaraan Negara supaya mau berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
  • Penjara min 1 tahun max 6 tahun denga min Rp 50 juta max Rp 250 juta
  • Pasal 5 ayat 1
  • Pegawai negeri/penyelenggara Negara yang menerima pemberian / janji juga dipidana dianggap menerima suap.

     

  1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusan hakim
  • Penjara min 3 tahun max 15 tahun denda min Rp 150 juta max 750 juta
  • Pasal 6 ayat 1
  • Hakim atau advokat yang menerima pemberian /janji juga dipidana dianggap menerima suap

     

  1. Melakukan pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan secara curang, yang dapat membahayakan keamanan orang/ barang atau keselamatan Negara dalam keadaan perang
  • Pemborong/ahli bangunan penjual bahan bangunan (P)
  • Penjara min 2 tahun max 7 tahun. Denda min Rp 150 juta max Rp 350 juta
  • Pasal 7
  • Pengawas dan penerima bahan /barang yang membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut dipidana juga

     

  1. Menyerahkan barang keperluan TNI atau POLRI secara curang, yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang

 

  1. Menggelapkan uang atau surat berharga , atau membiarkan barang tersebut diambil /digelapkan atau membantu mengambil / menggelapkan
  • Penjara min 3 tahun max 15 tahun , denda min Rp 150 juta max Rp 250 juta
  • Pasal 8
  • Selain pegawai negeri juga dapat dipidana
  • Pegawai negeri (P)

     

  1. Memalsukan buku atau daftar daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi
  • Pegawai negeri
  • Penjara min 1 tahun max 15 tahun ; denda min Rp 5 juta max Rp 250 juta
  • Pasal 9
  • Selain pegawai negeri juga dapat dipidana

     

  1. Menggelapkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai / merusak alat bukti
  • Penjara min 2 tahun max 7 tahun : denda min Rp 100 juta max Rp 350 juta
  • Pasal 10

     

  1. Membiarkan atau membantu orang lain menghilangkan , menghancurkan alat bukti
  2. Menerima hadiah atau janji karena kewenangan / kekuasaan jabatannya
  • Pemjara min 1 tahun max 5 tahun : denda min Rp 50 juta max rp 250 juta
  • Pasal 11
  • Dianggap menerima suap

     

  1. Menerima hadiah atau janji, supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban
  • Penjara seumur hidup; penjara min 4 tahun max 20 tahun ; denda min Rp 200 juta max Rp 1 milyar
  • Pasal 12 a
  • Pegawai negeri/penyelenggara Negara
  • Dianggap menerima suap

     

  1. Menerima hadiah supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya , yang bertentangan dengan kewajiban
  • Pasal 12 b
  • Dianggap menerima suap

     

  1. Menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara
  • Hakim
  • Pasal 12 c
  • Dianggap menerima suap

     

  1. Menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi nasihat yang diberikan
  • Advokat
  • Pasal 12 d
  • Dianggap menerima suap

     

  1. Menyalahgunakan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri/ orang lain (secara melawan hukum) memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar , menerima pembayaran dengan potongan atau melakukan sesuatu
  • Pegawai negeri/penyelenggara Negara
  • Dianggap menerima suap
  • Penjara seumur hidup ; penjara min 4 tahun max 20 tahun , denda min rp 20 juta max Rp 1 milyar
  • Pasal 12 e

     

  1. Meminta menerima memotong pembayaran seolah-olah merupakan utang
  • Dianggap menerima suap
  • Pasal 12f
  • Pegawai negeri/penyelenggara Negara
  • Penjara seumur hidup ; penjara min 4 tahun max 20 tahun , denda min rp 20 juta max Rp 1 milyar

     

  1. Meminta menerima pekerjaan atau barang seolah-olah merupakan hutang
  • Pasal 12 g
  • Dianggap menerima suap
  • Pegawai negeri/penyelenggara Negara
  • Penjara seumur hidup ; penjara min 4 tahun max 20 tahun , denda min rp 20 juta max Rp 1 milyar

     

  1. Menggunakan tanah Negara (diatasnya ada hal pakai) seolah-olah sesuai peraturan perundang-undangan padahal bertentangan dan merugikan orang yang berhak
  • Pasal 12h
  • Dianggap menerima suap
  • Pegawai negeri/penyelenggara Negara
  • Penjara seumur hidup ; penjara min 4 tahun max 20 tahun , denda min rp 20 juta max Rp 1 milyar

     

  1. Turut serta dalam pemborongan pengadaan, atau persewaan padahal tugasnya mengawasi
  • Pegawai negeri/ penyelenggara Negara
  • Penjara seumur hidup ; penjara min 4 tahun max 20 tahun , denda min rp 20 juta max Rp 1 milyar
  • Pasal 12 i
  • Dianggap menerima suap

     

  1. Menerima gratifikasi karena jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
  • Pasal 12 B
  • Penjara seumur hidup ; penjara min 4 tahun max 20 tahun , denda min rp 20 juta max Rp 1 milyar
  • Dianggap menerima suap

     

  1. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri karena jabatan/kedudukannya
  • penjara max 3 tahun , denda max Rp 150 juta
  • dianggap memberi suap
  • perseorangan/ korporasi