Hukum Perbankan : Bentuk Hukum dan Usaha Bank

JENIS-JENIS BANK

  • Menurut UU No 14 tahun 1967:

    1. Bank sentral ialah Bank Indonesia

    2. Bank umum

    3. Bank Tabungan

    4. Bank Pembangunan

    5. Bank Koperasi

  • Dilihat dari kepemilikannya;

    BUMN, BUSN,BUSA

  • Menurut UU No 7 Tahun 1992 diubah dengan UU No 10 Tahun 1998

    1. Bank Umum

    2. BPR

Menurut Prinsip operasionalnya :

  1. Bank konvensional
  2. Bank syariah

BENTUK HUKUM BANK

  • Bank Umum ( Pasal 21 ayat 1 UU No 7/92)
  1. Perusahan Perseroan
  2. Perseroan Terbatas
  3. Koperasi
  4. Perusahaan Daerah
  • Bank Umum ( Pasal 21 ayat 1 UU no 10/98)
  1. Perseroan Terbatas
  2. Koperasi
  3. Perusahaan Daerah
  • BPR ( Pasal 21 ayat 2 UU No 7/92)
  1. Perseroan Terbatas
  2. Koperasi
  3. Perusahaan Daerah
  4. Bentuk lain yang ditetapkan dalam PP
  • BPR ( Pasal 21 ayat 2 UU no 10/98)
  1. Perseroan Terbatas
  2. Koperasi
  3. Perusahaan Daerah
  4. Bentuk lain yang ditetapkan dalam PP

     

  • Bank Umum Syariah dan BPRS
  1. Perseroan Terbatas

Usaha Bank Umum dan BPR / BPRS 

Usaha bank umum 

Pasal 16 dan 17 : Bank Umum dapat melakukan 18 macam usaha

Pasal 19 dan 20 : BUS dapat melakukan 32 macam usaha.

UUS dapat melakukan 21 macam usaha 

BPR/ BPRS 

Pasal 13 : BPR dapat melakukan 4 macam usaha. 

Pasal 21 : BPRS dapat melakukan 5 macam usaha 

Larangan bagi Bank Umum dan BPR

Bank Umum 

Pasal 10 : bank Umum dilarang melakukan usaha penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 

Pasal 24 : BUS dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, kegiatan jual beli secara langsung di pasar modal, penyertaan modal kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c, kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

BPR 

Pasal 14 : BPR dilarang menerima simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing, penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 13. 

Pasal 25 : BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing, penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 21.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: