Hukum Perbankan : Bentuk Hukum dan Usaha Bank

April 19, 2010

JENIS-JENIS BANK

  • Menurut UU No 14 tahun 1967:

    1. Bank sentral ialah Bank Indonesia

    2. Bank umum

    3. Bank Tabungan

    4. Bank Pembangunan

    5. Bank Koperasi

  • Dilihat dari kepemilikannya;

    BUMN, BUSN,BUSA

  • Menurut UU No 7 Tahun 1992 diubah dengan UU No 10 Tahun 1998

    1. Bank Umum

    2. BPR

Menurut Prinsip operasionalnya :

  1. Bank konvensional
  2. Bank syariah

BENTUK HUKUM BANK

  • Bank Umum ( Pasal 21 ayat 1 UU No 7/92)
  1. Perusahan Perseroan
  2. Perseroan Terbatas
  3. Koperasi
  4. Perusahaan Daerah
  • Bank Umum ( Pasal 21 ayat 1 UU no 10/98)
  1. Perseroan Terbatas
  2. Koperasi
  3. Perusahaan Daerah
  • BPR ( Pasal 21 ayat 2 UU No 7/92)
  1. Perseroan Terbatas
  2. Koperasi
  3. Perusahaan Daerah
  4. Bentuk lain yang ditetapkan dalam PP
  • BPR ( Pasal 21 ayat 2 UU no 10/98)
  1. Perseroan Terbatas
  2. Koperasi
  3. Perusahaan Daerah
  4. Bentuk lain yang ditetapkan dalam PP

     

  • Bank Umum Syariah dan BPRS
  1. Perseroan Terbatas

Usaha Bank Umum dan BPR / BPRS 

Usaha bank umum 

Pasal 16 dan 17 : Bank Umum dapat melakukan 18 macam usaha

Pasal 19 dan 20 : BUS dapat melakukan 32 macam usaha.

UUS dapat melakukan 21 macam usaha 

BPR/ BPRS 

Pasal 13 : BPR dapat melakukan 4 macam usaha. 

Pasal 21 : BPRS dapat melakukan 5 macam usaha 

Larangan bagi Bank Umum dan BPR

Bank Umum 

Pasal 10 : bank Umum dilarang melakukan usaha penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 

Pasal 24 : BUS dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, kegiatan jual beli secara langsung di pasar modal, penyertaan modal kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c, kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

BPR 

Pasal 14 : BPR dilarang menerima simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing, penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 13. 

Pasal 25 : BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing, penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 21.

 

 

Advertisements

Hukum Perbankan : Deregulasi/Pengaturan Perbankan nasional

April 19, 2010

Pengaturan perbankan di Indonesia memiliki beberapa fungsi utama :

Pertama : Untuk tujuan moneter, pengaturan perbankan diarahkan untuk tujuan moneter, ditujukan untuk mendorong stabilitas moneter di Indonesia. Hal ini mengingat masih dominannya perbankan sebagai sumber pembiayaan investasi.

Kedua : Untuk tujuan pengawasan terhadap industri perbankan. Pengaturan perbankan untuk tujuan pengawasan adalah dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan bank maupun kesehatan system keuangan secara keseluruhan, melindungi nasabah, dan menjaga stabilitas pasar uang serta mendorong system perbankan yang efisien dan kompetitif.

Ketiga : untuk tujuan pembangunan. Pengaturan perbankan untuk tujuan pencapaian program pembangunan diarahkan agar perbankan nasional dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi pada masa pembangunan.    

Selanjutnya akan diuraikan perkembangan perbankan di Indonesia berdasarkan periodisasi berlakunya peraturan perundang-undangan perbankan.

a. Periode Undang-undang No. 14 Tahun 1967

Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu

b. Periode Deregulasi 1 Juni 1983

Dikatakan proses awal liberalisasi perbankan.Tujuan : Mengurangi ketergantunagn bank-bank pada Bank Indonesia Meningkatkan mobilisasi dana masyarakat

  • ISI Kebijakan :

    – Penghapusan pagu kredit

    – Pembebasan suku bunga simpanan

    – Meniadakan pagu atas swap Bank Sentral

c. Periode Pakto 1988

  • Tujuan : Perubahan Struktural Kelembagaan Perbankan untuk menunjang pengerahan dana masyarakat dan ekspansi pemberian kredit.
  • ISI KEBIJAKAN :
  • Keleluasaan Pendirian Bank
  • Diperbolehkan BUMN menyimpan deposito di Bank Swasta
  • Penetapan CAR ( Capital Adequacy Ratio ), Legal Lending Limit
  • Setelah dikeluarkannya PAKTO, kemudian dimulailah pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991. Kemudian, disusul oleh BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober di tahun yang sama. Ketiga BPRS tersebut beroperasi di Bandung, dan kemudian berdiri BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh.7

d. Periode Undang-undang No. 7 Tahun 1992

(1) Penyederhanaan jenis bank, menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya;

(2) Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas dan lebih terarah;

(3) Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank;

    (4) Peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang perbankan;

(5)Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan bidang perbankan secara sehat dan bertanggungjawab sekaligus mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

e. Periode Undang-undang No. 10 Tahun 1998

Pokok-pokok penyempurnaan tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Peralihan kewenangan dan pemberian izin kepada Bank Indonesia yang sebelumnya menjadi kewenangan Menteri Keuangan;

(2) Perlunya konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembentukan badan khusus;

(3) Peningkatan sanksi pidana atas pelanggaran rahasia bank;

(4) Peningkatan peranan bank umum dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

(5) Ketentuan mengenai kemungkinan pemilikan bank asing sebagai mitra strategis dan pemegang saham bank umum;

    (6) Peranan Badan Pengawas Keuangan;

    (7) Pendefinisian lembaga penjamin simpanan;

    (8) Penegasan sifat sementara bagi badan khusus;

(9) Pencantuman persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;

(10)Perubahan ancaman sanksi pidana berupa peningkatan ancaman hukuman


 


Hukum Perbankan : Asas dan Prinsip Perbankan

April 19, 2010

Pasal 2 UU No 7 tahun 1992 menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mempertegas makna asas demokrasi ekonomi ini penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 berbunyi : yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dlam Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluragaan. Menurut Rochmat Soemitro ( 1991 : 185 ) pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. (Asas Perbankan)

 

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan ( fiduciary relation principle ), prinsip kehati-hatian ( prudential principle ), prinsip kerahasiaan ( secrecy principle), dan prinsip mengenal nasabah ( know how costumer principle )

  1. Prinsip Kepercayaan ( fiduciary relation
    principle )

    Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.

  1. 2). Prinsip Kehatihatian ( prudential principle )

    Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.

  1. Prinsip Kerahasiaan ( secrecy principle)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

  1. 4). Prinsip Mengenal Nasabah ( know how costumer principle )

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/1 0/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

 


Hukum Perbankan : Seputar Fungsi dan Tujuan Lembaga Keuangan dan Bank

April 19, 2010

Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary)

Lembaga keuangan yang merupakan organ masyarakat merupakan” sesuatu ” yang keberadaanya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. (Tujuan)

Asas Bank Umum Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Bank Umum)

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.(Bank Umum)

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Fungsi Bank Syariah :

  1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
  2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
  3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

 

Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan ( agent of development
), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Lembaga perbankan mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang sangat besar, selain memiliki fungsi tradisional, yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam arti sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dan kekurangan dana, yakni fungsi financial intermediary, juga berfungsi sebagai sarana pembayaran

 

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Untuk mencapainya perbankan Indonesia harus memiliki komitmen. Komitmen ini oleh Nyoman Moena diterjemahkan ke dalam bahasa perbankan, yaitu perbankan Indonesia berfungsi sebagai :

  1. Lembaga kepercayaan;
  2. Lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi;
  3. Lembaga pemerataan.

Jika diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk tanggung jawab, maka bentuk-bentuk tanggung jawab perbankan, adalah :

  1. Tanggung jawab prudential (bank harus sehat);
  2. Tanggung jawab komersial (bank harus untung);
  3. Tanggung jawab finansial (bank harus transparan);
  4. Tanggung jawab sosial (kemampuan mengakomodir harapan stake holderes secara adil).

Heru Soepraptomo, sebagai agent dari pembangunan, bank diharapkan dapat memberikan kontribusi pada usaha meningkatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan-kegiatan usaha meningkatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan usaha dan meningkatkan alokasi sumber-sumber perekonomian.


 


Hukum Perbankan : Seputar Pengertian Perbankan

April 19, 2010

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (UU Perbankan Syariah)

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) (UU Perbankan)


Hukum Perbankan : Lembaga Keuangan

April 19, 2010

Pengertian lembaga keuangan yang terdapat dalam UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, Pasal 1.b

Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat “.

Pengertian lembaga keuangan tersebut lebih jelas lagi dapat dilihat dalam SK Menteri Keuangan No. Kep.729/MK/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 Pasal 1.a

Lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan seperti yang tersebut dalam Pasal 3 secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi-investasi perusahaan “.


Pengertian lain tentang lembaga keuangan dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad. Menurutnya lembaga keuangan (financial institution)

” adalah badan usaha yang mmpunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan ( financial assets ). Kekayaan berupa asset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keungan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.

Selain istilah lembaga keuangan dikenal pula istilah lembaga pembiayaan (financing institution), yaitu:

badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. ”

Lembaga keuangan meliputi :

a. badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan yang disediakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan termasuk juga pembiayaan;

b. badan usaha yang hanya menjalankan usaha di bidang jasa pembiayaan,menyediakan dana dan barang modal tanpa menarik dan secara langsung dari masyarakat.

Usaha-usaha yang dapat dilaksanakan oleh lembaga keuangan seperti yang dimaksud dalam pengertian di atas diatur dalam Pasal 3 antara lain :

1. Menghimpun dana-dana jangka menengah dan panjang dengan jalan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang;

2. Memberikan kredit jangka jangka menengah dan panjang kepada perusahaan-perusahaan / proyek-proyek, baik yang dimiliki oleh pemerintah, maupun swasta;

3. Bertindak sebagai perantara atas nama suatu proyek tertentu dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan nasional dan internasional.

Jenis – Jenis Lembaga Keuangan

Berdasarkan perbedaan fungsi kelembagaan, deviasi-deviasi menurut fungsi dan tujunnya sehingga dapat digolongkan ke dalam dua lembaga.

  1. Lembaga Keuangan Bank (LKB
  2. Lembaga Kuangan Bukan Bank (LKBB).

Menurut Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa lembaga keuangan terdiri dari 3 kelompok besar

  1. Lembaga Keuangan Bank (LKB),
  2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan
  3. Lembaga Pembiayaan.

Menurut Yeager dan Seitz (1989), lembaga keuangan mempunyai empat peran. Keempat peran tersebut adalah:

  1. Transmutasi asset (assets transmutation)
  2. Likuiditas (likuidity)
  3. Realokasi pendapatan (income realocation)
  4. Transaksi keuangan (finance transaction)

 

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) menurut jenisnya dapat dibedakan sebagai berikut :

  1. Lembaga Pembiayaan Pembangunan (Develompent Finance Corporation– DFC), sebagai contoh Ficorinvest, MIFC;, adalah memberikan kredit jangka menengah dan panjang serta penyertaan modal dalam perusahaan
  2. Lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga (Investmen Finance Cirporation –IFC) seperti PDFCI, IDFC;, Sedangkan usaha utama lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga (Invest Finance Corporation), memberikan perantaraan dalam penerbitan dan penjaminan serta menanggung terjualnya surat-surat berharga (underwriting).
  3. Lembaga keuangan lainnya seperti mutual funds (dana bersama) yang belum ada pengaturannya.

Perbedaan LKBB dan LKB dalam hal penghimpunan dana, LKBB tidak diizinkan menerima dana yang bersumber dari simpanan berupa giro, deposito, dan tabungan. Dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, LKB bisa menyalurkan dana secara langsung sedangkan LKBB berfungsi sebagai perantara antara yang membutuhkan dana dan yang memiliki dana. Dengan kata lain LKBB disebut sebagai “turnover-institution “, sedangkan LKB sebagai “carry institution “.

Dahlan Siamat (1995) mengemukakan tujuh alasan meningkatnya peran dan kebutuhan terhadap lembaga keuangan sebagai berikut :

  1. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
  2. Perkembangan industri dan teknologi;
  3. Satuan nilai instrument keuangan;
  4. Tingginya biaya produksi dan distribusi jasa keuangan;
  5. Beban biaya likuiditas;
  6. Keuntungan jangka panjang;
  7. Risiko lebih kecil.