Perjanjian Internasional : kesepakatan untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan reservasi

April 16, 2010

Hukum Perjanjian Internasional : kesepakatan untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan reservasi

 

 

Cara-Cara Umum Pengikatan Diri

  • Penandatanganan
  • Ratifikasi
  • Accession
  • Adhesion

Pasal 12 KOnvensi

  1. Kesepakatan Negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dinyatakan dengan penandatangan oleh wakilnya jika
    1. Perjanjian itu menyatakan bahwa penandatangan itu akan mempunyai pengaruh
    2. Jika tidak maka akan disebutkan bahwa Negara-negara perunding telah menyetujui sebelumnya bahwa penandatanganan itu harus mempunyai pengaruh , atau
    3. Adanya kehendak dari Negara untuk memberikan bahwa pengaruh terhadap penandatangan tersebut muncul dari surat kuasa penuh dari wakilnya atau dinyatakan selama perundingan

Perbedaan antara :

  • Ratifikasi

Negara ikut serta dalam proses pembentukan perjanjian

  • Accession& adhesion

1.Negara tidak ikut serta dalam pembentukan perjanjian

2. Hanya pada perjanjian multilateral

Perbedaan antara:

  • Accession

Pengikatan diri terhadap seluruh perjanjian

  • Adhesion

Pengikatan diri terhadap ketentuan tertentu saja dari perjanjian

 

Reservation (pensyaratan) dan akibat hukumnya

Ide dasar Reservasi

  • Untuk memungkinkan perjanjian multilateral memperoleh peserta yang luas
  • Adanya kedaulatan yang dimiliki negara

Perumusan Reservasi (pasal 19 Konvensi wina)

Suatu Negara pada waktu melakukan penandatangan, ratifikasi, menerima, mengesahkan atau aksesi terhadap suatu perjanjian boleh mengajukan reservasi kecuali jika:

  1. Reservasi itu dilarang oleh perjanjian
  2. Perjanjian itu sendiri menyatakan bahwa hanya reservasi-reservasi tertentu yang tidak termasuk reservasi yang dipersoalkan, boleh diajukan
  3. Dalam hal tidak termasuk di dalam sub paragraph (a) dan (b), maka reservasi itu bertentangan dengan tujuan dan maksud perjanjian

Pasal 20 Konvensi Wina 1969

  • 1. reservasi yg diizinkan oleh perjanjian tidak memerlukan penerimaan oleh negara peserta lainnya
  • Jika penerapan perjanjian secara keseluruhan sebagai syarat utama untuk terikat oleh perjanjian maka reservasi memerlukan penerimaan seluruh peserta perjanjian
  • Jika perjanjian merupakan instrumen konstitusi organisasi internasional maka reservasi memerlukan penerimaan dari organ kompeten organisasi tersebut

Reservasi dapat dilakukan dengan :

  • Tidak memerlukan persetujuan negara peserta lainnya
  • Perlu persetujuan dari :
  1. Semua negara peserta
  2. Organ yang kompeten dari organisasi internasional ybs

 

Akibat hukum Pensyaratan / reservasi:

  • Merubah ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian
  • Memodifikasi akibat hukum ketentuan tertentu dalam hal pelaksanaannya oleh negara ybs

Prosedur reservasi

  • Reservasi, pernyataan menerima reservasi, menolak reservasi harus diformulasikan dalam dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada negara peserta lain dan negara yang berhak menjadi peserta
  • Jika reservasi diformulasikan pada saat penandatangan maka harus diformalkan pd saat meratifikasi atau mengikutsertai perjanjian.

Pembatalan reservasi, dan penolakan reservasi

  • Pembatalan/penarikan diri dari reservasi dapat setiap saat dilakukan dan tidak memerlukan penerimaan dari negara anggota atau organisasi
  • Pembatalan penolakan reservasi dapat dilakukan setiap sehat
  • Pembatalan reservasi dapat efektif setelah pemberitahuan tertulis di terima oleh peserta perjanjian lainnya
  • Pembatalan penolakan reservasi dapat efektif setelah pemebritahuan tertulis diterima oleh negara pengaju reservasi
Advertisements

Hukum Perjanjian Internasional : Cara-cara mengikatkan diri pada Perjanjian Internasional

April 16, 2010

PASAL 11 KONVENSI WINA 1969

KESEPAKATAN UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA PERJANJIAN DAPAT DINYATAKAN DENGAN :

  1. PENANDATANGANAN;
  2. PERTUKARAN INSTRUMEN YANG MENCIPTAKAN SUATU PERJANJIAN;
  3. RATIFIKASI;
  4. PENERIMAAN;
  5. PENGESAHAN;
  6. AKSESI, ATAU
  7. CARA-CARA APAPUN LAINNYA YANG DISETUJUI

 

KESEPAKATAN DENGAN PENANDATANGANAN

SUATU NEGARA BISA MENGANGGAP DIRINYA TELAH MEMBERIKAN KESEPAKATANNYA PADA NASKAH PERJANJIAN DENGAN PENANDATANGANAN. PENANDATANGANAN SEMACAM INI BISA MENGIKAT SECARA EFEKTIF DALAM HAL :

  1. ADANYA KETENTUAN TERSENDIRI YANG MENYATAKAN BAHWA PENANDATANGANAN ITU BISA MENGIKAT SUATU PERJANJIAN.
  2. ADANYA PERSETUJUAN SEBELUMNYA DARI NEGARA-NEGARA PERUNDING PERJANJIAN ITU BAHWA PENANDATANGANAN ITU AKAN MENGIKAT.
  3. DALAM KUASA PENUH YANG DIBERIKAN KEPADA SESEORANG WAKIL NEGARA TERTULIS DI DALAMNYA MAKSUD DARI NEGARANYA BAHWA PENANDATANGANAN YANG DILAKUKAN OLEH WAKIL TERSEBUT MENGIKAT PERJANJIAN SECARA EFEKTIF.
  4. WAKIL NEGARA DALAM PERUNDINGAN MENGENAI PERJANJIAN TERSEBUT DAPAT MENYATAKAN BAHWA PENANDATANGANAN YANG AKAN DILAKUKAN ITU AKAN MENGIKAT PERJANJIAN SECARA EFEKTIF.

 

KESEPAKATAN YANG DILAKUKAN MELALUI PENANDATANGANAN DINYATAKAN DALAM PASAL 12 KONVENSI

PASAL 12 :

KESEPAKATAN UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA PERJANJIAN YANG DINYATAKAN DENGAN PENANDATANGANAN

  1. KESEPAKATAN NEGARA UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA PERJANJIAN DINYATAKAN DENGAN PENANDATANGANAN OLEH WAKILNYA JIKA :
  2. PERJANJIAN ITU MENYATAKAN BAHWA PENANDATANGAN ITU MEMPUNYAI PENGHARUH;
  3. JIKA TIDAK MAKA AKAN DISEBUTKAN BAHWA NEGARA-NEGARA PERUNDING TELAH MENYETUJUI SEBELUMNYA BAHWA PENANDATANGANAN ITU HARUS MEMPUNYAI PENGARUH; ATAU
  4. ADANYA KEHENDAK DARI NEGARA UNTUK MEMBERIKAN BAHWA PENGARUH TERHADAP PENANDATANGAN TERSEBUT MUNCUL DARI SURAT KUASA PENUH DARI WAKILNYA ATAU DINYATAKAN SELAMA PERUNDINGAN.
  5. UNTUK TUJUAN TERSEBUT :
  6. PEMARAFAN DARI SEBUAH NASKAH MERUPAKAN SEBUAH TANDATANGAN DARI PERJANJIAN APABILA DISEBUTKAN BAHWA NEGARA-NEGARA PERUNDING MENYETUJUINYA;
  7. PENANDATANGANAN SUATU PERJANJIAN OLEH SEORANG WAKIL (DENGAN CATATAN MENUNGGU KONFIRMASI ATAU PERTIMBANGAN LEBIH LANJUT) AD REFERENDUM, DAN JIKA NANTINYA DIBERIKAN KONFIRMASI OLEH NEGARANYA MERUPAKAN SUATU PENANDATANGANAN YANG PENUH DARI PERJANJIAN.

KESEPAKATAN MELALUI PERTUKARAN INSTRUMEN

PASAL 13 :

KESEPAKATAN DARI NEGARA-NEGARA UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA SUATU PERJANJIAN YANG DILAKUKAN DENGAN MEMPERTUKARKAN INSTRUMEN DI ANTARA MEREKA DAPAT DINYATAKAN DENGAN ADANYA PERTUKARAN TERSEBUT JIKA :

  1. INSTRUMEN ITU MENYEBUT BAHWA PERTUKARAN MEREKA ITU AKAN MENGIKAT SECARA EFEKTIF;
  2. JIKA TIDAK MAKA HARUS DITETAPKAN BAHWA NEGARA-NEGARA TERSEBUT MENYETUJUI BAHWA PERTUKARAN INSTRUMEN ITU AKAN MENGIKAT.

KESEPAKATAN DENGAN RATIFIKASI, PENERIMAAN ATAU PENGESAHAN

PENGERTIAN : PASAL 2 AYAT (1) HURUF b

RATIFIKASI, PENERIMAAN, PENGESAHAN DAN AKSESI, DALAM SETIAP KASUS DIARTIKAN SEBAGAI TINDAKAN INTERNASIONAL APAPUN NAMANYA DIMANA SUATU NEGARA DALAM TARAF INTERNASIONAL MEMBUAT KESEPAKATANNYA UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA SUATU PERJANJIAN.

 

PASAL 14 KONVENSI WINA 1969

  1. KESEPAKATAN SESUATU NEGARA UNTUK MENGIKATKAN DIRI TERHADAP PERJANJIAN DINYATAKAN MELALUI RATIFIKASI JIKALAU :
  2. PERJANJIAN ITU SENDIRI MEMUAT KESEPAKATAN SEMACAM ITU YANG DINYATAKAN MELALUI CARA-CARA RATIFIKASI;
  3. JIKA TIDAK AKAN DITETAPKAN BAHWA NEGARA-NEGARA PERUNDING TELAH MENYETUJUI BAHWA RATIFIKASI MEMANG DIPERLUKAN;
  4. WAKIL DARI NEGARA TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN TETAPI KEMUDIAN PERJANJIAN ITU HARUS DIRATIFIKASI; ATAU
  5. ADA KEHENDAK DARI NEGARA UNTUK MENANDATANGANI PERJANJIAN DAN AKAN MERATIFIKASI KEMUDIAN SEPERTI YANG TERTULIS DI DALAM SURAT KUASA PENUH DARI WAKIL-WAKIL NEGARA TERSEBUT ATAU DINYATAKANNYA SELAMA PERUNDINGAN BERLANGSUNG
  6. KESEPAKATAN DARI SUATU NEGARA UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA PERJANJIAN DINYATAKAN DENGAN CARA-CARA PENERIMAAN ATAU PENGESAHAN SESUAI DENGAN SYARAT-SYARAT YANG SAMA DENGAN SEMUA YANG DITERAPKAN DALAM RATIFIKASI

KESEPAKATAN DENGAN CARA AKSESI

PASAL 15

KESEPAKATAN SESUATU NEGARA UNTUK MENGIKATKAN DIRI TERHADAP PERJANJIAN DINYATAKAN DENGAN AKSSESI JIKA :

  1. PERJANJIAN ITU MENYEBUTKAN BAHWA KESEPAKATAN SEMACAM ITU DAPAT DINYATAKAN DENGAN CARA AKSESI;
  2. JIKA TIDAK DINYATAKAN DAPAT DITETAPKAN BAHWA NEGARA PERUNDING TELAH MENYETUJUI BAHWA KESEPAKATAN SEMACAM ITU BISA DINYATAKAN OLEH NEGARA DENGAN CARA AKSESI; ATAU
  3. SEMUA PIHAK SESUDAHNYA TELAH MENYETUJUI BAHWA KESEPAKATAN SEMACAM ITU DAPAT DINYATAKAN OLEH NEGARA TERSEBUT DENGAN CARA AKSESI.

PERTUKARAN ATAU PENYERAHAN INSTRUMEN UNTUK MENYEPAKATI PERJANJIAN

PASAL 16

KECUALI DINYATAKAN LAIN OLEH PERJANJIAN INI, MAKA INSTRUMEN-INSTRUMEN UNTUK RATIFIKASI, PENERIMAAN, PENGESAHAN ATAU AKSESI, KESEPAKATAN SUATU NEGARA UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA PERJANJIAN DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

  1. MEMPERTUKARKAN INSTRUMEN TERSEBUT DI ANTARA NEGARA-NEGARA PESERTA (CONTRACTING STATES);
  2. MENYERAHKAN INSTRUMEN TERSEBUT KEPADA PENYIMPAN (DEPOSITARY); ATAU
  3. INSTRUMEN TERSEBUT DIBERITAHUKAN KEPADA NEGARA PESERTA ATAU KEPADA DEPOSITORY, JIKA DISETUJUI

 

KESEPAKATAN UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA SEBAGIAN PERJANJIAN (ADHESION)

PASAL 17

  1. TANPA MENGURANGI ARTI DALAM PASAL-PASAL 19 SAMPAI DENGAN 23, KESEPAKATAN SESUATU NEGARA UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA SEBAGIAN DARI PERJANJIAN HANYA DAPAT MENGIKAT SECARA EFEKTIF JIKA PERJANJIAN ITU MEMPERBOLEHKAN ATAU NEGARA-NEGARA PESERTA MENYETUJUINYA;
  2. KESEPAKATAN SESUATU NEGARA UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA SUATU PERJANJIAN YANG MEMPERBOLEHKAN SUATU PILIHAN DI ANTARA KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERBEDA HANYA DAPAT MENGIKAT SECARA EFEKTIF JIKA KESEPAKATAN ITU DINYATAKAN SECARA JELAS TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERKAIT

 


Hukum Perjanjian Internasional : Istilah-istilah konvensi wina

April 16, 2010
  • Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara dua Negara atau lebih dimana mereka membina atau mencari hubungan yang diatur oleh hukum internasional
  • Perjanjian internasional menurut Oppenheim, persetujuan yang bersifat kontraktual antara Negara atau organisasi Negara yang menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum bagi para pihak.
  • Perjanjian internasional menurut schwarzenberger, perjanjian adalah persetujuan di antara subyek hukum internasional yang menimbulkan suatu kewajiban yang mengikat di dalam hukum internasional yang menimbulkan suatu kewajiban yang mengikat di dalam hukum internasional

Istilah-istilah di Konvensi Wina 1969

  • Perjanjian, sebagai suatu persetujuan internasional yang dibuat antara Negara di dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional , apakah itu tersusun di dalam satu instrument tunggal, dua atau lebih instrument yang terkait dan apapun bentuknya yang dibuat secara khusus
  • Ratifikasi, penerimaan, pengesahan dan aksesi dalam setiap kasus diartikan sebagai tindakan internasional apapun namanya dimana suatu Negara dalam taraf internasional membuat kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian
  • Kuasa penuh diartikan sebagai suatu dokumen yang berasal dari penguasa suatu Negara yang berwenang untuk menunjuk seseorang atau orang-orang untuk mewakili Negara untuk mengadakan perundingan, menyetujui atau mengotentikasi naskah perjanjian, menyatakan kesepakatan untuk mengikatkan diri pada perjanjian atau untuk menyelesaikan tindakan-tindakan apapun lainnya yang berhubungan dengan suatu perjanjian
  • Reservasi, diartikan, apapun perumusan atau namanya yang dibuat oleh suatu Negara pada waktu menandatangani, meratifikasi, menerima, mengesahkan atau mengaksesi suatu perjanjian, yang isi pokoknya adalah untuk mengeluarkan atau untuk mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan tertentu dalam pemberlakuannya terhadap Negara itu.
  • Negara perunding, adalah suatu Negara yang ikut serta di dalam perumusan dan pengesahan naskah sesuatu perjanjian
  • Negara peserta, adalah suatu Negara yang telah menyatakan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian baik yang belum diberlakukan maupun yang sudah diberlakukan
  • Pihak, adalah sesuatu Negara yang telah menyatakan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian, dimana perjanjian itu sudah berlaku.
  • Negara ketiga, diartikan sebagai suatu Negara yang bukan merupakan pihak pada suatu perjanjian
  • Organisasi internasional, adalah suatu organisasi antar pemerintah.