Teori dan hukum Perundang-undangan : Kedudukan Peraturan Perundang-undangan

Klasifikasi hukum

  • Hukum dapat diklasifikasi atau dikelompokkan dalam berbagai macam pengelompokan.
  • Untuk mengklasifikasinya diperlukan dasar-dasar pengelompokan. Dasar-dasar pengelompokan tersebut adalah dilihat dari sumber, daerah kekuasaan, sifat kekuatan berlaku, isi (materi) dan pemeliharaannya.

Klasifikasi hukum adalah sebagai berikut:

  • Berdasarkan sumbernya dikenal hukum adat, hukum undang-undang, hukum traktat, dan hukum yurisprudensi.
  • Berdasarkan daerah kekuasaannya dikenal hukum nasional dan hukum internasional.
  • Berdasarkan sifat kekuatan berlakunya dikenal hukum paksa dan hukum tambahan atau pelengkap.
  • Berdasarkan isinya dibedakan antara hukum publik, yang meliputi hukum pidana, hukum tata negara, hukum acara (Pidana dan Perdata), dan hukum administrasi. Selain hukum publik dikenal hukum privat yang terdiri dari hukum perdata dan hukum dagang.
  • Berdasarkan pemeliharaannya dikenal hukum materiil dan hukum formal.

Hukum dapat pula dibedakan atas dasar bentuk atau sifatnya.

  • Berdasarkan kriteria ini dibedakan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
  • Hukum tertulis dibedakan antara hukum perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.
  • Hukum tidak tertulis dibedakan antara hukum adat (Adatrecht) dan hukum kebiasaan (Gewoonterecht).

5 dasar penggolongan hukum (E. Utrecht)

. Berdasarkan sumbernya , yang terbagi dalam:

  • Hukum Undang-undang (wettenrecht), yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan;
  • Hukum Kebiasaan dan hukum adat (gewoonteen adatrecht), yaitu hukum yang terletak dalam suatu peraturan kebiasaan atau suatu peraturan adat istiadat, dan yang mendapat perhatian dari para penguasa masyarakat (perhatian itu ternyata dari keputusan para penguasa masyarakat itu);
  • Hukum Traktat (tractatenrecht) yaitu hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara yang bersama-sama mengadakan suatu perjanjian (traktat);
  • Hukum Yurisprudensi (jurisprudentierecht) yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim;
  • Hukum Ilmu (wetenschapsrecht) yaitu hukum sebetulnya saran-saran yang dibuat oleh ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan-pandangan ahli-ahli hukum yang terkenal dan yang sangat berpengaruh.
  • Berdasarkan Wilayah berlakunya, hukum nasional yang berlaku di wilayah satu Negara, dan hukum internasional);
  • Berdasarkan Kekuatan sanksinya, hukum (yang bersifat) memaksa dan hukum (yang bersifat) mengatur (dwingenden regelend recht);
  • Berdasarkan isinya, terbagi dalam hukum publik dan hukum privat (sipil);
  • Berdasarkan fungsinya, meliputi hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil mengatur isi hubungan antara kedua belah pihak atau menerangkan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum formil menunjuk cara mempertahankan atau cara menjalankan peraturan-peraturan tersebut. Dalam hal perselisihan, maka hukum formil menunjuk cara menyelesaikan perselisihan di muka hakim.

 

Jadi, secara skematis kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistematika hukum termasuk dalam lingkungan hukum tertulis. Sementara menurut E. Utrecht hukum undang-undang tergolong hukum berdasarkan sumbernya. Yang dimaksud dengan hukum tertulis adalah hukum yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dengan bentuk tertentu. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang menurut peraturan perundang-undang yang berlaku diberi wewenang untuk membentuk suatu peraturan tertentu.

KEBAIKAN DAN KELEMAHAN HUKUM TERTULIS DAN HUKUM TIDAK TERTULIS

Kebaikan

Hukum Tertulis

Hukum Tidak Tertulis

Memberikan kepastian hukum (rechtszekerheids), karena otentitasnya terjamin.

 

Mudah dikenali atau diidentifikasi, sehingga mudah ditemukan kembali.

Fleksibel, mudah menyesuaikan dengan perkembangan jaman/keadaan.

Mudah dikodifikasi maupun dikompilasi

Perubahannya tidak memerlukan tata cara tertentu sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.

Mempunyai bentuk (format) tertentu, sehingga dapat dibakukan

 

 

Kelemahan

Hukum Tertulis

Hukum Tidak Tertulis

Sulit menyesuaikan dengan perkembangan jaman, bersifat kaku (rijid).

Susah dikenali atau diidentifikasi dan oleh karenanya sulit ditemukan kembali.

Untuk mengubahnya diperlukan prosedur dan tata cara tertentu, bahkan mungkin persyaratan tertentu.

Tidak dapat dikodifikasi dan dikompilasi.

 

Susah dibakukan, karena tidak mempunyai bentuk/format tertentu.

 

Kurang memberi jaminan terhadap kepastian hukum

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: