Teori dan hukum Perundang-undangan : Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

April 14, 2010

Pengertian

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

  • Kejelasan tujuan,
  • Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,
  • Kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
  • Dapat dilaksanakan,
  • Kedayagunaan dan kehasilgunaan,
  • Kejelasan rumusan, dan
  • Keterbukaan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas :

  • Pengayoman;
  • Kemanusiaan;
  • Kebangsaan;
  • Kekeluargaan;
  • Kenusantaraan;
  • Bhinneka Tunggal Ika;
  • Keadilan;
  • Kesamaan kedudukan dalam hukum & pemerintahan;
  • Ketertiban & kepastian hukum; dan/atau
  • Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan

  • Undang-Undang Dasar 1945;
  • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
  • Peraturan Pemerintah;
  • Peraturan Presiden;
  • Peraturan Daerah.
Advertisements

Teori dan Hukum Perundang-undangan : Peraturan Perundang-undangan yang baik

April 14, 2010

Dasar-dasar peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan berlaku secara baik mempunyai 4 unsur:

  • Dasar Yuridis
  • Dasar Sosiologis
  • Dasar Filosofis
  • Dasar teknik perancangan

Dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena menunjukkan :

  • Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan.
  • Keharusan adanya kesesuaianbentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
  • Keharusan mengikuti tata cara tertentu.
  • Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka mencatat beberapa pendapat :

  • Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.
  • W. Zevenbergen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya.
  • Logemann, kaidah hukum mengikat kalau menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara suatu kondisi dan akibatnya.

Dasar berlaku secara sosiologis

  • Dasar sosiologis artinya mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat.
  • Dengan dasar sosiologis ini diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan.
  • Peraturan peundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif & tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Soerjono Soekanto-Purnadi Purbacaraka mencatat 2 landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum :

  • Teori Kekuasaan (Machttheorie) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima masyarakat.
  • Teori Pengakuan
    (Annerkennungstheorie). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Dasar Filosofis

  • Setiap masyarakat selalu mempunyai rechtsidee yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misal untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dsb.
  • Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Tahap-tahap dalam perancangan peraturan perundang-undangan

  1. Penyusunan Naskah Akademik.
  2. Tahap Perancangan.

Asas-asas Peraturan Perundang-undangan yang baik (Van der Vlies)

Asas-asas Formal

1. Asas tujuan yang jelas

2. Asas organ/lembaga yang tepat

3. Asas perlunya peraturan

4. Asas dapat dilaksanakan

5. Asas konsensus

Asas-asas Material

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar

2. Asas tentang dapat dikenali

3. Asas perlakuan yang sama dalam dalam hukum

4. Asas kepastian hukum

5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual

Asas-asas Peraturan Perundang-undangan (Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto)

  • UU tidak berlaku surut;
  • UU yg dibuat oleh penguasa yg lebih tinggi, mempunyai kedudukan yg lebih tinggi pula;
  • Lex specialis derogat lex generalis;
  • Lex posteriore derogat lex priori;
  • UU tidak dapat diganggu gugat;
  • UU sebagai sarana utk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual & material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (Asas Welvaarstaat).

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10 Tahun 2004)

  • Kejelasan tujuan;
  • Kelembagaan atau organ pembentuk yg tepat;
  • Kesesuaian antara jenis & materi muatan;
  • Dapat dilaksanakan;
  • Kedayagunaan & Kehasilgunaan;
  • Kejelasan rumusan;
  • Keterbukaan.

 

 


Teori dan Hukum perundang-undangan : Peranan peraturan perundang-undang dalam pembinaan hukum

April 14, 2010

Peranan peraturan perundang-undangan dalam pembinaan hukum

  • Latar belakang historis, bahwa sistem hukum Indonesia tergolong dalam sistem hukum kontinental yang lebih mengutamakan peraturan perundang-undangan.
  • Kecenderungan umum di dunia makin pentingnya peranan peaturan perundang-undangan.
  • Keadaan khusus Indonesia, baik dilihat dari keanekaragaman hukum yang berlaku, yang mendorong adanya aturan yang dapat mengakumulasikan hal-hal tersebut.
  • Masih banyak produk hukum zaman Hindia Belanda yang masih berlaku tetapi secara substansial sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan penggantinya.
  • Politik Hukum Nasional menghendaki berperannya peraturan perundang-undangan sebagai sarana pembaharuan untuk menunjang pembangunan nasional.

UUD 1945 secara implisit terdapat hal-hal yang mencerminkan pentingnya peraturan perundang-undangan

  • Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan menganut sistem hukum konstitusional.
  • UUD 1945 mengenal adanya pembagian kekuasaan.
  • UUD 1945 menganut konsepsi Negara Kesejahteraan (Welfare State) yang mengharuskan pemerintah berperan aktif di berbagai bidang.

Fungsi Peraturan Perundang-undangan (Bagir Manan)

Fungsi Internal

  • Fungsi Penciptaan Hukum.
  • Fungsi Pembaharuan Hukum.
  • Fungsi Integrasi Pluralisme Sistem Hukum.
  • Fungsi Kepastian Hukum.

Fungsi Eksternal

  • Fungsi Perubahan.
  • Fungsi Stabilisasi.
  • Fungsi Kemudahan.

Pemakaian peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukum nasional, karena :

  • Sistem hukum Indonesia lebih menampakkan sistem hukum kontinental yang mengutamakan bentuk hukum tertulis.
  • Politik pembangunan hukum nasional mengutamakan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama.

Teori dan hukum Perundang-undangan : Kedudukan Peraturan Perundang-undangan

April 14, 2010

Klasifikasi hukum

  • Hukum dapat diklasifikasi atau dikelompokkan dalam berbagai macam pengelompokan.
  • Untuk mengklasifikasinya diperlukan dasar-dasar pengelompokan. Dasar-dasar pengelompokan tersebut adalah dilihat dari sumber, daerah kekuasaan, sifat kekuatan berlaku, isi (materi) dan pemeliharaannya.

Klasifikasi hukum adalah sebagai berikut:

  • Berdasarkan sumbernya dikenal hukum adat, hukum undang-undang, hukum traktat, dan hukum yurisprudensi.
  • Berdasarkan daerah kekuasaannya dikenal hukum nasional dan hukum internasional.
  • Berdasarkan sifat kekuatan berlakunya dikenal hukum paksa dan hukum tambahan atau pelengkap.
  • Berdasarkan isinya dibedakan antara hukum publik, yang meliputi hukum pidana, hukum tata negara, hukum acara (Pidana dan Perdata), dan hukum administrasi. Selain hukum publik dikenal hukum privat yang terdiri dari hukum perdata dan hukum dagang.
  • Berdasarkan pemeliharaannya dikenal hukum materiil dan hukum formal.

Hukum dapat pula dibedakan atas dasar bentuk atau sifatnya.

  • Berdasarkan kriteria ini dibedakan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
  • Hukum tertulis dibedakan antara hukum perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.
  • Hukum tidak tertulis dibedakan antara hukum adat (Adatrecht) dan hukum kebiasaan (Gewoonterecht).

5 dasar penggolongan hukum (E. Utrecht)

. Berdasarkan sumbernya , yang terbagi dalam:

  • Hukum Undang-undang (wettenrecht), yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan;
  • Hukum Kebiasaan dan hukum adat (gewoonteen adatrecht), yaitu hukum yang terletak dalam suatu peraturan kebiasaan atau suatu peraturan adat istiadat, dan yang mendapat perhatian dari para penguasa masyarakat (perhatian itu ternyata dari keputusan para penguasa masyarakat itu);
  • Hukum Traktat (tractatenrecht) yaitu hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara yang bersama-sama mengadakan suatu perjanjian (traktat);
  • Hukum Yurisprudensi (jurisprudentierecht) yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim;
  • Hukum Ilmu (wetenschapsrecht) yaitu hukum sebetulnya saran-saran yang dibuat oleh ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan-pandangan ahli-ahli hukum yang terkenal dan yang sangat berpengaruh.
  • Berdasarkan Wilayah berlakunya, hukum nasional yang berlaku di wilayah satu Negara, dan hukum internasional);
  • Berdasarkan Kekuatan sanksinya, hukum (yang bersifat) memaksa dan hukum (yang bersifat) mengatur (dwingenden regelend recht);
  • Berdasarkan isinya, terbagi dalam hukum publik dan hukum privat (sipil);
  • Berdasarkan fungsinya, meliputi hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil mengatur isi hubungan antara kedua belah pihak atau menerangkan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum formil menunjuk cara mempertahankan atau cara menjalankan peraturan-peraturan tersebut. Dalam hal perselisihan, maka hukum formil menunjuk cara menyelesaikan perselisihan di muka hakim.

 

Jadi, secara skematis kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistematika hukum termasuk dalam lingkungan hukum tertulis. Sementara menurut E. Utrecht hukum undang-undang tergolong hukum berdasarkan sumbernya. Yang dimaksud dengan hukum tertulis adalah hukum yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dengan bentuk tertentu. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang menurut peraturan perundang-undang yang berlaku diberi wewenang untuk membentuk suatu peraturan tertentu.

KEBAIKAN DAN KELEMAHAN HUKUM TERTULIS DAN HUKUM TIDAK TERTULIS

Kebaikan

Hukum Tertulis

Hukum Tidak Tertulis

Memberikan kepastian hukum (rechtszekerheids), karena otentitasnya terjamin.

 

Mudah dikenali atau diidentifikasi, sehingga mudah ditemukan kembali.

Fleksibel, mudah menyesuaikan dengan perkembangan jaman/keadaan.

Mudah dikodifikasi maupun dikompilasi

Perubahannya tidak memerlukan tata cara tertentu sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.

Mempunyai bentuk (format) tertentu, sehingga dapat dibakukan

 

 

Kelemahan

Hukum Tertulis

Hukum Tidak Tertulis

Sulit menyesuaikan dengan perkembangan jaman, bersifat kaku (rijid).

Susah dikenali atau diidentifikasi dan oleh karenanya sulit ditemukan kembali.

Untuk mengubahnya diperlukan prosedur dan tata cara tertentu, bahkan mungkin persyaratan tertentu.

Tidak dapat dikodifikasi dan dikompilasi.

 

Susah dibakukan, karena tidak mempunyai bentuk/format tertentu.

 

Kurang memberi jaminan terhadap kepastian hukum