Hukum Pidana Ekonomi : Pencucian Uang

April 11, 2010

Pengertian dan Sejarah Pencucian Uang

  • Pasal 1 yat 1 UU No 25 tahun 2003 berbunyi:

    Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, memberlanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negri, menukarkan , atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga (seharusnya “patut diduga”)merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekyaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekyaan yang sah.

  • Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram , yaitu uang dimaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana , dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut kedalam keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal

Sejarah istilah Money Laundering

  • Money laundering, menurut Jeffrey robinson dalam tulisan judul The laudryman, “is all about sleight of hand. It is a magic trick for wealth creation. It is perhaps , the closest anyone has ever come to alchemy”.
  • “money laundering” sebagai penggunaan pertama kali di surat kabar berkaitan dengan skandal Watergate di amerika serikat thn 1973.
  • Muncul pertama kali pada pengadilan thn 1982 dalam perkara US v $ 4.255.625.39 (1982) 551 f SUPP. 314
  • Sarah n. welling, money laundering dimulai adanya dirty money atau uang kotor atau uang haram.

Obyek pencucian uang

  • Perdagangan narkoba
  • Kejahatan keuangan, yaitu kecurangan berkaitan dengan bank
  • Kecurangan berkaitan dengan kartu kredit
  • Kecurangan berkaitan dengan investasi
  • Kecurangan berkaitan dengan pembayaran di muka atas uang jasa
  • Penggelapan
  • Perjudian gelap
  • Prostitusi
  • Perdagangan gelap senjata dan orang

Dampak kegiatan pencucian uang

  • Merongrong sector swasta yang sah
  • Merongrong integritas pasar-pasar keuangan
  • Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya
  • Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi
  • Mengurangi pendapatan Negara dari sumber pembyaran pajak
  • Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan Negara yang dilakukan oleh pemerintah
  • Mengakibatkan rusaknya reputasi Negara
  • Menimbulkan biaya sosial yang tingga

Tahap-tahap proses pencucian uang

  • Placement
    • Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (financial system)
    • Pada tahap placement, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu.
    • Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar.
    • Lalu didepositokan kedalam rekerning bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti cheques, money orders dll
  • Layering
    • Layering atau heavy soaping, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya
    • Dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, sampai beberapa kali
    • Dengan cara memecah-mecah jumlahnya
    • Dana tersebut disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument
    • Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain
    • Para pencuci uang melakukan dengan mendirikan perusahaan bohong-bohongan
    • Membeli efek (saham dan obligasi), kendaraan,pesawat terbang atas nama orang lain
  • Integration
    • Integration adakalanya disebut spin dry
    • Uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak
    • Menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis
    • Dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan

Kejahatan sumber uang haram

  1. Korupsi
  2. Penyuapan
  3. Penyelundupan barang
  4. Penyelundupan tenaga kerja
  5. Penyelundupan imigran
  6. Di bidang perbankan
  7. Di bidang pasar modal
  8. Di bidang asuransi
  9. Narkotika
  10. Psikotropika
  11. Perdagangan manusia
  12. Perdagangan senjata gelap
  13. Penculikan
  14. Terorisme
  15. Pencurian
  16. Penggelapan
  17. Penipuan
  18. Prostitusi
  19. Pemalsuan uang
  20. Perjuadian
  21. Prostitusi
  22. Dibidang perpajakan
  23. Dibidang kehutanan
  24. Dibidang lingkungan hidup
  25. Dibidang kelautan
  26. Tindak pidana lainnya dinacam dengan di penjara 4 tahun atau lebih (pasal 2 ayat 1)

Tindak pidana pencucian uang

Setiap orang dengan sengaja

  • Menempatkan
  • Mentransfer
  • Membayarakan atau membelanjakan
  • Menghibahkan atau menyumbangkan
  • Menitipkan
  • Membawa keluar negri
  • Menukarkan atau
  • Perbuatan lainnya atas harta kekyaan yang diketahuinya atau patut diduganya … DST dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan … DST (Psl 3)

Money Laundering secara pasif

Setiap orang yang menerima atau menguasai

  • Penempatan
  • Pentransferan
  • Pembayaran
  • Hibah
  • Sumbangan
  • Penitipan, tau
  • Penukaran

Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidan… dst (Psl 6)

Dampak money laundering

  • Ekonomi
    • Instabilitas system keuangan
    • Distorsi terhadap system persaingan bebas
    • Mempersulit pengendalian moneter
    • Meningkatnya country risk
  • Hukum dan sosial
    • Meningkatkan kejahatan baik kuantitas maupun kualitasnya
    • Meningkatkan kerawanan sosial

Pusat pelaporan analisis transaksi keuangan (PPATK)

  • Financial intelligence agency (bandan intelijen keuangan)
  • Dasar pembentukan UU no 15 thn 2002
  • Tanggung jawa langsung kepada presiden
  • PPATK tidak berada di bawah suatu departemen kementrian atau lembaga Negara
  • Laporan hasil analisis kepada presiden, DPR dan Bank Indonesia, Bapepam dan Depkeu setiap 6 bulan
  • Personil berasal dari beberapa intansi terkait
Advertisements

Hukum Pidana Ekonomi : Kejahatan bidang Ekonomi

April 11, 2010

Edmund W Kitch mengemukakan 3 karakteristik atau features of economic yaitu ;

  1. Pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya.
  2. Tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dalam bidang nya
  3. Tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dari aparatur penegak hukum.

Ensiklopedia Crime and Justice membedakan 3 tipe tindak pidana ekonomi;

  1. Property crimes
  2. Regulatory crimes
  3. Tax crime

Property Crime

  • Memiliki pengertian yang lebih luas dari pengetahuan pencurian Pasal .362 KUHP
  • Meliputi objek yang dikuasai individu (perorangan) dan juga yang dikuasai Negara.
  • Missal di amerika serikat dikenal Integrated Theft Offense yang meliputi tindakan
  1. Tindakan pemalsuan (forgery)
  2. Tindakan penipuan yang merusak (the fraudulent destruction)
  3. Tindakan memindahkan atau menyembunyikan instrument yang tercatat atau dokumentasi (removal or concealment of recordable instrument)
  4. Tindakan mengeluarkan cek kosong
  5. Menggunakan kartu kredit yang diperoleh dari pencurian dan kartu kredit yang ditangguhkan
  6. Praktik usaha curang
  7. Tindakan penyuapan dalam usaha
  8. Tindakan perolehan atau pemilikan sesuatu dengan cara tidak jujur atau curang
  9. Tindakan penipuan terhadap kreditur beritikad baik
  10. Pernyataan bankrupt dengan tujuan penipuan
  11. Perolehan deposito dari lembaga keuangan yang sedang pailit.
  12. Penyalah gunaan dari asset yang dikuasai
  13. Melindungi dokumen dengan cara curang dari tindakan penyitaan.

Regulatory Crimes

  • Setiap tindakan yang erupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha dibidang perdagangan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha.
  • Seperti; larangan perdagangan marijuana illegal, penyelenggaraan pelacuran, peraturan tentang lisensi, pemalsuan kewajiban pembuatan laporan dari aktivitas usaha dibidang perdagangan, melanggar ketentuan upah buruh, larangan monopoli di dalam dunia usaha serta kegiatan usaha yang berlatar politik.

TAX CRIME

  • Tindakan yang melanggar ketentuan mengenai pertanggungjawab di bidang pajak dan persyaratan yang telah diatur dalam undang-undnag pajak.
  • Seperti Indonesia setiap tahun dirugikan oleh konglomerat-konglomerat hitam yang melakukan penggelapan dan penyelundupan pajak.

MULADI , mengatakan tipologi tindak pidana bias dibedakan atas dasar tujuan pengaturannya dan motivasi dilakukannya

Tujuan Pengaturannya

  • Peraturan yang berusaha menjaga agar kompetisi bisnis dilakukan dengan jujur dan efektif
  • Peraturan yang berusaha mencampuri ekonomi pasar, seperti pengendalian harga, peraturan export/impor , devisa.
  • Pengaturan fiscal, seperti ;manipulasi pajak dan bea cukai
  • Peraturan korupsi, missal menyuap

Motivasi dilakukannya kejahatan;

  • Kejahatan yang bersifat individual, seperti pemalsuan kartu kredit dan pajak pribadi
  • Kejahatan dilingkungan okupasi yang melanggar kewajiban dan kepercayaan baik di lingkungan bisnis, pemerintahan maupun lembaga lain, seperti kejahatan perbankan, manipulasi biaya perjalanan.
  • Kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan bisnis, sekalipun tidak bersifat sentral, seperti manipulasi pajak, kejahatan obat dan makanan, korupsi dan kolusi.
  • Kejahatan dilingkungan bisnis yang bersifat sentral, seperti penipuan asuransi dan adpertensi palsu.

Proses penegakan hukum pidana berpegang kepada Three basic Problems In criminal law

  • Perbuatan yang dilaranf (strafbarfeit)
  • Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (schuld)
  • Sanksi pidana (straaf)

Korporasi

  • Adalah terminology yang biasa digunakan dalam hukum pidana disebut badan hukum (recht person atau legal entity) yang sudah melembaga di bidang hukum perdata
  • Merupakan badan hasil ciptaan hukum yang unsure-unsurnya terdiri dari corpus (struktur fisik) dan animus (kepribadian), maka kematianpun ditentukan oleh hukum.
  • Adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersam-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri ,suatu personifikasi
  • Adalah badan hukum yang beranggotakan tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari kewajiban anggota masing-masing.

Korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana;

  • Korporasi dapat melakukan tindak pidana, tetapi tanggung jawab pidana masih dibebankan pada pengurus korporasi (psl 35 UU no 3 Th 1982)
  • Korporasi dinyatakan secara tegas sebagai pelaku kejahatan dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana (Psl 15 UU No 7 DRT, Psl 46 UU No 23 Thn 1977)

Kejahatan yang berkaitan dengan korporasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

  1. Crime for corporation (kejahatan korporasi) yaitu; pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya untuk memperoleh keuntungan
  2. Criminal corporation (korporasi jahant) yaitu, korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan, missal perusahaan multi level
  3. Crime against corporation (kejahatan terhadap korporasi) disini yang menjadi korban adlaah korporasi.

Peristilahan , pengertian tindak pidana dibidang ekonomi

  • Perbedaan antara istilah economic crimes dan istilah economic criminality
  • Economic crimes menunjuk kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi (dalam arti luas)
  • Economic criminality menunjuk kepada kejahatan konvensional, yang mencari keuntungan yang bersifat ekonomis missal ; pencurian, penggelapan, pencopetan, perampokan, pemalsuan dan penipuan.
  • Istilah tindak pidana ekonomi yang dikenal di Indonesia dalam UU No 7 DRT 1855 lebih condong ke dalam istilah economic crimes dalam arti sempit.
  • Sebab UU tersebut secara subtansil hanya memuat ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan (UU NO 7 drt 1955)

ECONOMIC CRIME

  • Economic crime didefinisikan sebagai kegiatan criminal yang memiliki kesamaan tertentu dengan kegiatan ekonomi pada umumnya yaitu kegiatan usaha yang Nampak non criminal).
  • American bar association memberikan batasan ‘economic crime’ setiap tindakan illegal tanpa kekerasan, terutama menyangkut penipuan, perwakilan tidak sah, penimbunan, manipulasi, pelanggaran kontraak, tindakan curang, tau tindakan menjebak secara illegal.

KITCH menegaskan cirri penting economic crimes

  • Proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan
  • Beroperasi secara diam-diam (tersembunyi)
  • Sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi

Tindak Pidana Ekonomi mengandung Unsur-unsur

  1. Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah
  2. Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan Negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individual
  3. Perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain.

TIPE KEJAHATAN

  • Corporate crime

    Memiliki status sosial tinggi di dalam masyrakat, identik dengan konsepsi White Colar Crime dan Business crime, bukan suatu organisasi kejahatan melainkan merupakan kelompok dunia usaha , dan dapat dilakukan oleh perorangan (direktur2nya) atau oleh perusahaan itu sendiri

     

  • Organized crime

    Kejahatan sebagai mata pencaharian criminal terasing dari masyarakat konsep diri sebagai penjahat berkembang pesat, selalu berkelompok dan memiliki pimpinan serta memang merupakan suatu organisasi kejahatan

  • Professional crime

    Memiliki status tinggidi kalangan penjahat dan specialisasi dalam kejahatan untuk memperoleh keuntungan ekonomis,

WHITE COLLAR CRIME

  • White collar crime diperkenalkan oleh Edwin H Sutherland tahun 1939 dipakai dengan istilah;
  • Organizational crime
  • Organized crime
  • Corporate crime
  • Bussines crime
  • Occupational deviance
  • Government deviance
  • Illegal corporate behavior

JOANN MILLER membagi white collar crime ke dalam 4 katagori

  1. Kejahatan korporasi
  2. Kejahatan jabatan
  3. Kejahatan professional
  4. Kejahatan individu

Kejahatan korporasi

  • Dilakukan oleh para eksekutif demi kepentingan dan keuntungan perusahaan yang berakibat kerugian pada masyarakat.
  • Missal , kejahatan lingkungan, kejahatan pajak, iklan yang menyesatkan dll.

Kejahatan jabatan (governmental occupational crime)

  • Kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau birokrat seperti korupsi dan abuse of power.

Kejahatan professional

  • Kejahatan dilingkungan professional, pelakunya meliputi lingkungan professional, seperti dokter, akuntan, pengacara, notaries dan berbagai profesi yang mempunyai kode etik khusus disebut malpraktik

Kejahatan individual

  • Kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan keuntungan pribadi

Karakteristik white Collar Crime:

  • Kejahatan tersebut sulit dilihat , karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian professional dan system organisasi yang kompleks
  • Kejahatan tersebut sangat kompleks karena berkaitan dengan kebohongan, pemcurian dan penipuan, serta berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah dan teknoligis, financial, legal, terorganisir, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun
  • Terjadi penyebaran tanggungjawab yang semakin meluas akibat kompleksitas organisasi
  • Penyebaran korban yang luas
  • Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan akibat kurang professionalnya aparat
  • Peraturan yang tidak jelas sehingga merugikan dalam penegakan hukum
  • Sikap mendua terhadap prilaku tindak pidana. Dalam tindak pidana ekonomi harus diakui bahwa pelaku bukanlah orang yang secraa moral salah, tetapi karena melanggar peraturan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum.

Unsur kejahatan Korporasi

  • Kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat
  • Dari status sosial tertinggi
  • Dalam hubungannya dengan pekerjaannya melanggar kepercayaan public

Joseph F. Sheley; membagi kejahatan korporasi dalam 6 katagori;

  1. Menggelapkan. Menipu para pemegang saham
  2. Menipu masyarakat
  3. Menipu pemerintah
  4. Membahayakan kesejahteraan umum
  5. Membahayakan pekerja
  6. Intervensi illegal dalam proses politik

 

 

 

 


Hukum Pidana ekonomi : perluasan dalam TPE

April 11, 2010

Perluasan Dalam Tindak Pidana Ekonomi

KUHP hanya mengenal perbedaan kejahatan dan pelanggaran.

UUTPE dikenal perbedaan keras antara tindak pidana ekonomi berupa kejahatan dan tindak pidan ekonomi berupa pelanggaran hal ini bias dilihat dalam pasal 2 UU No 7 drt 1955

  1. Tindak pidana ekonomi pada pasal 1 sub 1c adalah kejahatan atau pelanggaran sekedar tindak itu menurut ketentuan undang-undang yang bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran. Tindak pidana ekonomi yang lain yang tersebut dalam pasal 1 sub e adalah kejahatan apabila tindak itu dilakukan dengan sengaja. Jika tindak itu tidak dilakukan dengan sengaja itu adalah pelanggaran.
  2. Tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 2e adalah kejahatan.

    Tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 3e adalah kejahatan apabila tindak mengandung anasir sengaja. Tindak itu adalah pelanggaran satu dengan lainnya jika dnegan undang-undang itu tidak ditentukan lain.

Perluasan atau penyimpangan UUTPE terhadap ketentuan umum KUHP adalah:

  1. Subyek Hukum
  • KUHP subyek hukum adalah orang
  • UU TPE dalam Pasal 15 subyek hukum diperluas, selain orang juga badan hukum perseroan, perserikatan, dan yayasan, semua menunjuk pada “korporasi”.
  • Pasal 44 RUU KUHP menyatakan korporasi dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana.
  1. Klasifikasi kejahatan dan Pelanggaran.
  • KUHP klasifikasi kejahatan dan pelanggaran atas dasar kualitatif kejahatan asal delik hukum, pelanggaran dari delik UU . ukuran kualitatif kejahatan ancaman pidana lebih berat dan pelanggaran ancaman pidana lebih ringan
  • UU TPE ada 3 golongan:
  • Pasal 2 ayat 1 : kejahatan tindak pidana ekonomi berupa kejahatan dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana ekonomi yang berupa pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja.
  • Pasal 2 ayat 2. Pasal 26, Pasal 32 dan Pasal 33, semuanya kejahatan.
  • Pasal 2 ayat 3; yang menentukan bahwa suatu tindak pidana ekonomi merupakan kejahatan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, apabila dilakukan tidak dengan sengaja kualifikasinya adalah pelanggaran, kecuali ditentukan lain.
  1. Perluasan Berlakunya Hukum Pidana
  • Pasal 2 KUHP asas territorial; KUHP Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.
  • Pasal 3 UU TPE; Barang siapa turut melakukan suatu tindak pidana ekonomi yang dilakukan di dalam daerah hukum RI dapat dihukum begitu pula jika ia turut melakukan tindak pidana di luar negri.
  1. Perbuatan Percobaan dan Membantu Pelanggaran
  • KUHP Pasal 53 mengatur percobaan . Pasal 54 percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana
  • UUTPE Pasal 4 ; percobaan pelanggaran dipidana.
  • Percobaan dikualifikasikan dengan melakukan tindak pidana.
  1. Peradilan In Absentia
  • Pasal 154 ayat 4 KUHP; bahwa kehadiran terdakwa di siding pengadilan adalah merupakan kewajibannya, bukan merupakan haknya, jadi terdakwa dapat dihadirkan secraa paksa.
  • Pasal 16 UU TPE; mengandung pengertian orang yang sudah mati bias dihukum.
  • Pasal 77 KUHP, bahwa tuntutan gugur bila terdakwa meninggal dunia, jadi dalam KUHP peradilan harus dihadiri terdakwa.
  1. Sanksi pidana
  • Pasal 10 KUHP, berupa pidana pokok dan pidana tambahan . pasal 35 KUHP
  • UU TPE menentukan 3 jenis pidana yaitu:
  • Pasal 6, pidana pokok
  • Pasal 7 pidana tambahan
  • Pasal 8 pidana tata tertib.
  1. Schikking.
  • UU TPE dikenal lembaga Schikking yang merupakan lembaga penyelesaian di luar pengadilan, yaitu berupa denda damai. Wewenang khusus dari Jaksa Agung , sekarang kepada Mentri Keuangan.
  • KUHP Pasal 82 lembaga ini ada.
  1. Pengadilan
  • Pasal 33 UU TPE perlu dibentuk pengadilan ekonomi berikut Jaksa, Hakim dan panitera ekonomi.

Hukum Pidana Ekonomi : Pendahuluan dan urgensi pengaturan dan pemberantasan tindak pidan ekonomi

April 11, 2010

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup dalam masyarakat itu yang tertib dan adil. (R.soesilo)

Hukum Pidana , Termasuk hukum public, karena menyangkut hubungan indivudu dengan Negara atau pemerintah yang diwakilkan kepada pegawai penuntut umum (jaksa) beserta alat-alatnya (pegawai polisi).

Menurut sifatnya, hukum itu dapat dibedakan antara hukum materil dan hukum formil

  • Hukum materil

    Adalah hukum kumpulan dari norma-norma hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan (hukum perdata materil) dari pada warga Negara dan norma-norma yang menentukan hal-hal yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dipatuhkan (hukuman pidana materil)

  • Hukum Formil

    Adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur acara yang dipergunakan untuk menyelenggarakan hukum perdata materil atau kumpulan peraturan yang mengatur acara hukum pidana formil

Hukum Pidana

  • Tindak pidana
  • Peristiwa pidana
  • Perbuatan yang dapat dihukum
  • Bahasa asing “strafbaarfeit” atau delict”

Tindak Pidana

Yaitu sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman (susilo)

  • Adapun kumpulan dari seluruh tindak pidana inilah disebut hukum pidana , yaitu hukum pidana yang meteril juga termuat dalam KUHP dan diluar KUHP

Menurut para ahli Hukum :

  • Adalah suatu kaidah yang bersifat memaksa dan apabila ada orang melanggar kaidah itu diancam dengan sanksi yang tegas dan nyata
  • Menurut sejarah, hukum pidana berasal dari Negara eropa

Definisi Hukum Pidana

Prof.Simons, Hukum Pidana

Adalah semuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan diancam dengan suatu pidana atau nestapa (leed) bagi barang siapa yang tidak mentaatinya.

Prof. Moelyanto,-“asas-asas hukum Pidana”

Hukum Pidana : adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan, untuk:

  • Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
  • Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan, itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
  • Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.

Macam-macam Hukum Pidana

  1. Hukum Pidana Umum (commune straftrecht)

    Ialah hukum yang berlaku bagi semua orang yang berada di wilayah negaraindonesia, terkecuali bangsa asing yang menurut hukum internasional mempunyai hak Eksteritorial, sehingga ketentuan-ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku baginya dan mereka hanya tunduk kepada undang-undang pidana dari negaranya sendiri.

  2. Hukum Pidana Khusus

    Ialah hukumpidana yang dibuat untuk subyek hukum khusus atau untuk perbuatan-perbuatan pidana tertentu

  • Dalam hukum pidana khusus memuat ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang menyimpang dari ketentuan-ketentuannya yang tercantum dalam hukum pidana umum.

    Contoh: Hukum pidana militer, hukum pidana fiscal, hukum pidana ekonomi, hukum pidana politik

Apakah Hukum Pidana Ekonomi

Hukum pidana adalah bagian daripada hukum-hukum pidana (pompe)

  • Sebagai keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya terdapat

    Rangkuman hukum pidana ekonomi à kata ekonomi menerangkan rangkaian hukum pidana

    Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang merupakan corak-corak tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi.

 

Ekonomi atau ilmu ekonomi

  • Secara sederhana sebagai ilmu yang mempelajari manusia tentang usahanya, tindakan-tindakannya untuk mencapai kemakmuran.

 

Apakah hukum pidana ekonomi termasuk hukum pidana khusus atau hukum pidana umum?

  • Hukum pidana umum (algemeen strafrecht/ jus commune); adalah hukum pidana yang berlaku umum atau yang berlaku bagi semua orang, contoh KIHP

 

HUKUM PIDANA KHUSUS
Pompe;

  • Hukum pidana khusus, menyebut 2 kriteria; yaitu pertama orangnya khusus maksud nya subjek atau pelaku yang khusus, kedua perbuatannya khusus.
  • Patokan pasal 103 KUHP; “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”

    Artinya:

  • Bahwa tindak pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana diluar KUHP, tunduk pada peraturan umum dalam Buku I KUHP, kecuali kalau diatur secara khusus
  • Ketentuan hukum pidana khusus dapat menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum. Dalam penyimpangan ini, maka yang dipakai adalah ketentuan hukum pidana khusus, dalam suatu adagium klasik berbunyi : lex specialis derogate lege generalis, (ketentuan hukum khusus menyampingkan ketentuan hukum umum)

Nolte;

Ada dua macam pengecualian berlakunya pasal 103 KUHP;

  • Undang-undang lain menentukan dengan tegas pengecualian pasal 103 KUHP
  • Undang-undang lain menentukan secra diam-diam pengecualian seluruh atau sebagian dari Pasal 103 KUHP.
  • Kalau melihat pendapat pompe dan nolte, maka hukum pidana ekonomi di Indonesia adalah hukum pidana khusus

Paul Scholten;

  • Member patokan “berlaku umum” dan “berlaku khusus”
  • Hukum pidana yang berlaku umum disebut hukum pidana umum
  • Hukum pidana khusus adalah perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana, disebut juga hukum pidana pemerintahan.

Hubungan Hukum Pidana dan Hukum Ekonomi

  • Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran (overtredingen) dan kejahatan (misdrijven) terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan dan siksaan.
  • Hukum pidana bukanlah hukum yang mengandung norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap norma-norma yang berkaiatan dengan kepentingan umum.
  • Hukum pidana dalam arti sempit (droit economique) adalah keseluruhan peraturan yang meliputi kaidah-kaidah administrasi Negara yang berkaitan dengan masalah ekonomi
  • Hukum pidana dalam arti luas (droit de I’economique) adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata,lembaga hukum baik yang bersifat perdata maupun public yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian suatu negara atau bermakna hukum ekonomi di dalam arti sempit + ketentuan-ketentuan hukum di luar HAN.
  • Hukum pidana adalah bagian dari hukum ekonomi dalam arti luas

Kedudukan hukum pidana dalam tatanan hukum pidana dan hukum ekonomi

  • Hukum pidana ekonomi merupakan senerji dari dua buah sub bidang hukum; hukum pidana dan hukum ekonomi, yang mengatur pelanggaran dan kejahatan di bidang ekonomi.
  • Subjek dan perbuatan yang tergolong hukum pidana khusus.
  • Dan mengingat sifat dan kejahatan yang dilakukan umumhya melintasi batas Negara dan menggunakan teknologi canggih, maka metode pendekatan dalam hukum ekonomi dapat digunakan, yaitu;
    • Transdisipliner/intradisipliner
    • Transnasional /cross-border country
    • Futuristic/antisipatoris