Hukum Perdata : Catatan Sipil

April 7, 2010

Catatan sipil (BS/Burgerlijk stand) adalah:

Suatu lembaga yang mencatat kejadian-kejadian penting seseorang seperti: kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian dan kematian.

Sedangkan tugas catatan sipil adalah memberikan informasi kepada pihak ke III tentang kejadian-kejadian penting seseorang tersebut.

Berdasarkan Pasal 80 KUHPerdata menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan:

  • Dihadapan Pegawai catatan sipil dan dengan dihadiri saksi-saksi kedua calon suami dan istri harus menerangkan, yang satu, menerima yang satu sebagai istrinya dan yang lain menerima yang satu sebagai suaminya, pula bahwa mereka dengan ketulusan hati akan menunaikan segala kewajiban demi undang-undang ditugaskan kepada mereka sebagai suami istri.

Pasal 81 KUHPerdata menyatakan:

  • Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak pejabat agama mereka membuktikan bahwa perkawinan dihadapan Pegawai Catatan sipil telah berlangsung.

Kalau kit abaca kedua Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan dihadapan Pegawai Catatan sipil dan dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan secara agama tidak boleh dilakukan sebelum perkawinan itu dilakukan dan dicatat di Catatan Sipil. Dulu dikenal adanya kawin BS. Perkawinan secara agama tidak menentukan sahnya sautau perkawinan.

Hal ini tidak berlaku lagi setelah berlakunya UU Perkawinan No. I Tahun 1974.

Perkawinan sah menurut UU No. I/1974, apabila dilakukan berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaan itu baru didaftarkan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Catatan sipil dulu boleh/dapat mengawinkan.

Stelah berlakunya Keputusan Presiden No. 12 tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Catatan sipil, catatan sipil tidak boleh mengawinkan lagi.

Fungsi catatan sipil berdasarkan Keppres tersebut adalah:

  1. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran
  2. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan
  3. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian
  4. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak.
  5. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian
  6. Penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak, harta kematian.
  7. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/kewarganegaraan.

Organisasi ctatan sipil ditetapkan oleh menteri dalam negri yang mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

Gubernur Kepala daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan Catatan sipil.

Penyelenggaraan Catatan sipil dilakukan oleh Bupati/walikota yang menunjuk camat selaku Pegawai pencatatan sipil di wilayah kecamatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Hukum Pidana Internasional : Macam-macam Tindak Pidana Internasional

April 7, 2010

Macam-macam TPI

  • Aggression
  • Genocide
  • Crime against humanity

    Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui nya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

  1. Pembunuhan
  2. Pemusnahan
  3. Perbudakan
  4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
  5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisikdan secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hokum internasional
  6. Penyiksaan
  7. Perkosaan,perbudakan seksual, pelacuran secara paksa ,pemaksaan kehamilan, pemandulan atau strelisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara

     

  • War crime
  • Crimes against the UNàPejabat PBB yang sedang menjalankan tugas, bila dibunuh maka masuk dalam TPI

Sistematik à melalui suatu perencanaan yang dilakukan secara sestematis dan efek nya meluas

  • Unlawful possession and/or use og weapon
  • Theft of nuclear material (pencurian terhadap bahan nuklir)
  • Mercenarism (tentara bayaran)
  • Apartherd (rasis, ex= afrika selatan)
  • Slavery and slave related practices (perbuatan dan segala hal yang berhubungan dengan perbudakan)
  • Torture (penyiksaan )àbiasanya untuk mendapatkan informasi
  • Unlawful human experiments (uji coba terhadap manusia yang tidak sesuai dengan hokum)
  • Piracy (pembajakan dilaut lepas/kapal)
  • Aircraft hijacking (kejahatan atau tindakan yang membahayakan di atas pesawat)
  • Unlawful acts against civil maritime navigation (kejahatan terhadap maritime dalam bidang navigasi)
  • Nuclear terrorism (teroris yang menggunakan bahan-bahan nuklir)
  • Unlawful acts againt internationally protected person (kejahatan terhadap orang yang dilindungi secara internasional, ex: presiden,menteri yang menjalankan tugas)
  • Taking of civilian hostages (penyanderaan terhadap penduduk sipil)
  • Financing international terrorism (pembiayaan terhadap kegiatan teroris)
  • Unlawful traffic in drugs and dangerous substances (kejahatan obat terlarang dari kegiatan di hulu ke hilir) karena kejahatan narkoba bukan kejahatan yang berdiri sendiri ditunjang dengan money loundring dan terrorism
  • Destruction and/or theft of material treasurs and cultural heritage (penghancuran dan pencurian terhadap harta/benda-benda yang dilindungi dan warisan budaya)
  • Unlawful acts against the environments atau ecocide (penghancuran terhadap lingkungan)
  • International traffic in obscene materials (jalur lalu lintas produk-produk yang terlarang, seperti pornografi)
  • Falsification and conterfecing of currency (pemalsuan terhadap uang suatu Negara)
  • Unlawful interference with submarine cables (kejahatan terhadap kabel-kabel antar Negara yang dibawah laut)
  • Bribery of foreign public officials (penyuapan terhadap pejabat-pejabat Negara asing)
  • Organized crime (kejahatan yang terorganisir dan lintas Negara)
  • Unlawful use of the mail (kejahatan melalui surat , cth : prajurit AS yang dikirim surat yang ternyata didalam nya ada virus antrax

Teori dan hukum Perundang-undangan : Lengkap dasar-dasar

April 7, 2010
  • Wettlijke Regeling

    Peraturan perUndang-undangan yang berisi peraturan yang mengikat secara umum (Algene Vierbindende Voor Schriften)

Istilah-istilah TPU

  • Peraturan perundang-undanganàbetul, (atur-UU)
  • Perundang-undanganà betul, (UU)
  • Peraturan undanganàsalah, (Undang=ajakan)
  • Perundanganà salah (undangan=ajakan)
  • Peraturan Negaraàsalah (aturan Negara terlalu luas)

     

 

  • WET IN MATERIELE ZIN

    Setiap keputusan yang dibentuk oleh Regering dan Staten Generaal, maupun keputusan-keputusan lain yang dibentuk oleh lembaga-lembaga lainnya, selain Regering dan Staten Generaal, asalkan isinya adalah peraturan yang mengikat umum.
    Jadi melihat isinya bukan siapa yang membentuk

 

  • WET IN FORMELE ZIN

    Setiap keputusan yang dibuat oleh Regering dan Staten Generaal, terlepas apakah isinya suatu penetapan (beschikking) atau peraturan (regeling).

    Jadi dilihat dari siapa pembentuknya, yaitu Regering dan Staten Generaal.

     

  • FORMELE GESETZ/FORMELE WETTEN/WET

    Diartikan sebagai undang-undang yaitu suatu keputusan yang dibentuk oleh Presiden bersama-sama (dengan persetujuan) DPR.

     

  • Wet in Formele Zin = Undang-Undang (UU)
  • Wet in Materiele Zin = Peraturan Perundang-undangan

Pengertian Hukum

  • E. UTRECHT

Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat ybs.

  • Mochtar Kusumaatmadja

Hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

  • Bagir Manan dan Kuntana Magnar

Peraturan Perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Pengertian Peraturan Perundang-undangan

  • PJP Tak (Rechtsvorming in Nederland)

Peraturan Perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang, yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.

Pengertian Undang-Undang

  • d.a. materiil ,Undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.
  • d.a. formal, Undang-undang adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.

CIRI-CIRI ATAU SIFAT-SIFAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  • BERSIFAT TERTULIS DAN OLEH KARENANYA MEMILIKI BENTUK/FORMAT TERTENTU;
  • DIBENTUK OLEH PEJABAT YANG BERWENANG, BERDASARKAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
  • BERSIFAT MENGATUR (REGULEREND);
  • MENGIKAT SECARA UMUM (ALGEMENE BINDENDE VOORSCHRIFTEN);

JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT TAP MPRS NO.XX/MPRS/1966

  • UNDANG-UNDANG DASAR RI 1945;
  • KETETAPAN MPR (S);
  • UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG;
  • PERATURAN PEMERINTAH;
  • KEPUTUSAN PRESIDEN;
  • PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAAN LAINNYA,

SEPERTI:

* PERATURAN MENTERI,

* INSTRUKSI MENTERI,

* DAN LAIN-LAINNYA.

JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT TAP MPR NO.III/MPR/2000

  • UUD 1945
  • TAP MPR
  • UU
  • PERPU
  • PP
  • KEPRES
  • PERDA

JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UU No. 10 TAHUN 2004

  • UUD 1945
  • UU/PERPU
  • PP
  • PERPRES
  • PERDA

PRINSIP TATA URUTAN

  • PERATURAN PERUNDANG-UNDANG YANG LEBIH RENDAH TIDAK DAPAT MENGUBAH ATAU MENGESAMPINGKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, TETAPI SEBALIKNYA DAPAT;
  • SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HANYA DAPAT DICABUT ATAU DIUBAH DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SEDERAJAT ATAU YANG LEBIH TINGGI DERAJATNYA;
  • KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH RENDAH TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN TIDAK MENGIKAT APABILA BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI;
  • MATERI MUATAN YANG SEHARUSNYA DIATUR OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI TIDAK DAPAT DIATUR OLEH PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH RENDAH.

ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PURNADI PURBACARAKA & SOERJONO SUKANTO)

  1. UNDANG-UNDANG TIDAK BERLAKU SURUT;
  2. UNDANG-UNDANG YANG DIBUAT OLEH PENGUASA YANG LEBIH TINGGI, MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG LEBIH TINGGI PULA;
  3. LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS;
  4. LEX POSTERIORE DEROGAT LEX PRIORI;
  5. UNDANG-UNDANG TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT;
  6. UNDANG-UNDANG SEBAGAI SARANA MENCAPAI KESEJAHTERAAN SPIRITUAL DAN MATERIAL MASYARAKAT.

ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANG (AMIROEDDIN SYARIF)

  1. ASAS TINGKATAN HIERARKI;
  2. UNDANG-UNDANG TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT;
  3. LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS;
  4. UNDANG-UNDANG TIDAK BERLAKU SURUT;
  5. LEX POSTERIORI DEROGAT LEX PRIORI.

SISTEM HUKUM (LEGAL SYSTEM)

  1. EROPA KONTINENTAL/CIVIL LAW TRADITION/CODIFIED LEGAL SYSTEM;
  2. ANGLO SAXON/CASE LAW SYSTEM;

3. SOCIALIST LAW TRADITION;

  1. THE MOSLEM LEGAL TRADITION;
  • SISTEM HUKUM KOMBINASI/CAMPURAN (ada unsur-unsur dari sistem hukum yang lain,dimana tidak ada unsur yang dominan).

CIRI-CIRI SISTEM HUKUM

  • SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL
  1. SENDI UTAMANYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
  2. HUKUM LEBIH BANYAK DIBENTUK MELALUI PERUNDANG-UNDANGAN;
  3. KECENDERUNGAN DILAKUKAN KODIFIKASI DAN MODIFIKASI;
  4. HUKUM SEBAGAI ALAT “SOCIAL ENGINEERING” ATAU “SOCIAL MODIFICATION”;
  5. HUKUM SEBAGAI PENGARAH DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT YANG HENDAK DICAPAI (FUNGSI HUKUM DIREKTIF).
  • SISTEM ANGLO SAXON
  1. DIMULAI DARI KASUS-KASUS KONGKRIT, KEMUDIAN DIBENTUK KAEDAH-KAEDAH HUKUM UMUM;
  2. PUTUSAN HAKIM MENJADI SENDI UTAMA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM;
  3. DIBENTUK PRESEDEN DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA, PUTUSAN HAKIM TERDAHULU MENJADI “ACUAN” BAGI HAKIM BERIKUTNYA;

SISTEM SOSIALIS DAN SISTEM HUKUM ISLAM

  • ADA CIRI-CIRI KHUSUS YANG DIJADIKAN DASAR PEMBENTUKAN HUKUM, YAITU DASAR FALSAFAH SOSIALIS DAN AJARAN AGAMA ISLAM;
  • ADA TRADISI-TRADISI YANG MIRIP/SAMA DENGAN SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL MAUPUN SISTEM HUKUM ANGLO SAXON.
  • ADA KOMBINASI DARI BERBAGAI SISTEM YANG DITERAPKAN.