Hukum siber : UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

Nama dan Proses Pembentukan

  • RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi
  • RUU Transaksi Elektronik
  • RUU Gabungan – UU ITE

UU ITE – Yurisdiksi

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.(Pasal 2)

UU ITE : ASAS

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi (Pasal 3)

UU ITE : TUJUAN

  • mencerdaskan kehidupan bangsa;
  • mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional;
  • meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
  • membuka kesempatan untuk dalam penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi;
  • mememberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

UU ITE: INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

  • Informasi/Dokumen elektronik – alat bukti hukum yang sah (perluasan dari alat bukti menurut Hukum Acara)
  • Pengecualian:

    – surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;

    – surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

  • Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
  • Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
  • Transaksi Elektronik – Lembaga Sertifikasi Keandalan
  • Tanda Tangan Elektronik – memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

    (Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi – UU ITE)

     (Electronic signature” means data in electronic form in, affixed to or logically associated with, a data message, which may be used to identify the signatory in relation to the data message and to indicate the signatory’s approval of the information contained in the data message – UNCITRAL)

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

  • Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
  • Penyelenggara Sertifikasi Elektronik :

    – Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia:

    – Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing (hrs terdaftar di Indonesia)

Penyelenggara Sistem Elektronik :

– Andal

– Aman

– Bertanggung jawab

(Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik).

TRANSAKSI ELEKTRONIK

  • Publik
  • Privat
  • Kontrak elektronik – mengikat secara hukum
  • Pilihan hukum bagi kontrak internasional
  • Kesepakatan terjadi: penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima secara elektronik.

Nama Domain

  • Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
  • Prinsip pendaftar pertama
  • Iktikad baik,
  • Tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat,
  • Tidak melanggar hak Orang lain.
  • Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat
  • Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

HAKI

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

One Response to Hukum siber : UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

  1. zke says:

    perlindungan hak pribadi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: