Hukum Siber : SUMBER-SUMBER HUKUM SIBER

April 5, 2010

Keperluan Umbrella Provisions

  • Karakter Internasional —> melintasi batas negara, para pihak berbeda WN, obyek kegiatan berada dalam wilayah yang berbeda
  • Peraturan nasional yg akan dibentuk harus memperhatikan karakter internasional pada internet
  • Level internasional — harmonisasi hukum —> PBB —- ex. Space Law, Law of the Sea, Environmental Law, International Trade Law

INTERNATIONAL GUIDANCE/STANDARD ON CYBER LAW

ORGANISASI INTERNASIONAL

PRODUK

PBB – UN Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

UNCITRAL Model law on Electronic Commerce

ITU – International Telecommunication Union

Standards for Multimedia Communication, System Security, Online Privacy, Digital Certificate, and Technical Framework for E-Commerce

WTO – Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

Declaration on Global Electronic Commerce Guidelines on Consumer Protection on Electronic Commerce

European Union

Directive on the Protection of Consumers in Respect of Distance Contracts

WIPO

WIPO Copyright Treaty

WIPO Internet Treaty

WIPO Performances and Phonogram Treaty

 

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce

  • Resolution adopted by the general assembly on the report of the sixth committee (30 january 1997)
  • Persoalan kontrak dalam e-commerce

    Article 15:

  1. Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, the dispatch of a data message occurs when it enters an information system outside the control of the originator or of the person who sent the data message on behalf of the originator.
  2.     Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, the time of receipt of a data message is determined as follow: (1) if the addressee has designated an information system for the purpose of receiving data messages, receipt occurs…. (b) if the addressee has not designated an information system, receipt occurs when the data message enters an information system of the addressee

WIPO INTERNET TREATIES

New Standards:

  • Extending the existing right of communication to the public in Berne to include text and images;
  • Adding the right of making available to the public;
  • Protecting against the abuse of technological copyright protection measures; and
  • Protecting against the deliberate alteration or removal of electronic rights management information attached to copyright material.

 


 

Advertisements

Hukum siber : UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

April 5, 2010

Nama dan Proses Pembentukan

  • RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi
  • RUU Transaksi Elektronik
  • RUU Gabungan – UU ITE

UU ITE – Yurisdiksi

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.(Pasal 2)

UU ITE : ASAS

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi (Pasal 3)

UU ITE : TUJUAN

  • mencerdaskan kehidupan bangsa;
  • mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional;
  • meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
  • membuka kesempatan untuk dalam penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi;
  • mememberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

UU ITE: INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

  • Informasi/Dokumen elektronik – alat bukti hukum yang sah (perluasan dari alat bukti menurut Hukum Acara)
  • Pengecualian:

    – surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;

    – surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

  • Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
  • Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
  • Transaksi Elektronik – Lembaga Sertifikasi Keandalan
  • Tanda Tangan Elektronik – memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

    (Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi – UU ITE)

     (Electronic signature” means data in electronic form in, affixed to or logically associated with, a data message, which may be used to identify the signatory in relation to the data message and to indicate the signatory’s approval of the information contained in the data message – UNCITRAL)

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

  • Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
  • Penyelenggara Sertifikasi Elektronik :

    – Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia:

    – Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing (hrs terdaftar di Indonesia)

Penyelenggara Sistem Elektronik :

– Andal

– Aman

– Bertanggung jawab

(Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik).

TRANSAKSI ELEKTRONIK

  • Publik
  • Privat
  • Kontrak elektronik – mengikat secara hukum
  • Pilihan hukum bagi kontrak internasional
  • Kesepakatan terjadi: penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima secara elektronik.

Nama Domain

  • Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
  • Prinsip pendaftar pertama
  • Iktikad baik,
  • Tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat,
  • Tidak melanggar hak Orang lain.
  • Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat
  • Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

HAKI

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.


Hukum siber :ruang lingkup cyber law

April 5, 2010

12 KOMPETENSI BERBASIS IT

  • Searching —- search engine
  • Collecting —-MP3, Grafik, Animasi, Video
  • Creating —- membuat web, membuat game
  • Sharing —- Web Pages, Blog
  • Communicating —- e-mail, IM, Chat
  • Coordinating —- workgroup, mailing list
  • Meeting —- forum, chatroom
  • Socializing —- kelompok sosial on-line
  • Evaluating —- on line advisor
  • Buying-Selling —- jual beli on line
  • Gaming —- game on line
  • Learning —- jurnal on line, riset on line

MANFAAT/KEUNTUNGAN

  • KETERBUKAAN KOMUNIKASI
  • KECEPATAN DAN KETEPATAN KOMUNIKASI DAN TRANSAKSI
  • EFISIENSI TRANSAKSI DAN KOMUNIKASI
  • TRANSFORMASI ILMU PENGETAHUAN
  • INTERAKSI BUDAYA

KERUGIAN / NEGATIF

  • KOMUNIKASI LEPAS KONTROL
  • PENETRASI BUDAYA NEGATIF
  • KEJAHATAN TRANSNASIONAL
  • MENGURANGI PRIVASI

KARAKTERISTIK KEGIATAN MANUSIA DI RUANG MAYA

  • BORDERLESS —- International Issue

    àkarena tidak tunduk pada batas-batas teritorial, untuk setiap regulasi yang akan dibentuk harus didasarkan atas suatu kesepakatan internasional (umbrella provision) — common platform

PRO-KONTRA REGULASI AKTIVITAS DI INTERNET

Kelompok 1:

    Secara total menolak penerapan hukum tradisional/konvensional bagi aktivitas-aktivitas di internet—> internet = democratic paradise-–wahana lalu lintas ide secara bebas dan terbuka

    Kelemahan: menafikan fakta bahwa walaupun aktivitas internet itu beroperasi secara virtual, namun tetap melibatkan masyarakat (manusia) yang hidup di dunia nyata (physical word)

Kelompok 2:

Penerapan sistem hukum tradisional untuk mengatur aktivitas-aktivitas di internet sangat mendesak —> pertimbangan pragmatis meluasnya akibat yang ditimbulkan oleh internet

    Kelemahan: menafikan fakta bahwa aktivitas di internet menyajikan realitas dan persoalan baru yg tidak sepenuhnya dapat direspon oleh hukum tradisional

Kelompok 3:

Membentuk aturan hukum secara evolutif dengan menerapkan prinsip-prinsip common law dan menitikberatkan kepada aspek-aspek tertentu dalam aktivitas cyberspace (kekhasan transaksi-transaksi di internet) —> moderat dan realistis — mensintesiskan prinsip-prinsip hukum tradisional dengan norma-norma hukum baru — sui generis


Hukum siber : pengertian dan definisi cyberspace dan latar belakang dan ruang lingkup hukum siber

April 5, 2010

PENGERTIAN DAN DEFINISI CYBERSPACE

  • Istilah Cyberspace pertama kali diperkenalkan oleh William Gibson (penulis fiksi ilmiah) —- Neuromancer (1984) dan Virtual Light (1993)

“…was a consensual hallucination that felt and look like a physical space but actually was a computer-generated construct representing abstract data”

  • Cyberspace à virtual space à
    Ruang Maya à Mayantara
  • Suatu imaginary location tempat aktivitas elektronik dilakukan
  • — menjadi sebuah masy virtual yg terbentuk melalui komunikasi yg terjalindalam sebuah jaringan komputer (interconnected computer networks) — netizens
  • EDWARD A CAVAZOS & GAVINO MORIN …represents a vast array of computer systems accessible from remote physical locations”
  • Que’s Computer and Internet Dictionary:

    Cyberspace — ruang virtual yg diciptakan oleh sistem komputer

  • The Grolier Multimedia Encyclopedia:

    Cyberspace — istilah untuk dasar komputasi dan komunikasi interaktif yg terdapat di internet

—-> Cyberspace = Internet

II. PENGERTIAN DAN ISTILAH HUKUM SIBER

# ISTILAH-ISTILAH HUKUM SIBER:

    – Hukum Sistem Informasi

    – Hukum Informasi

    – Hukum Telematika (Hukum Telekomunikasi dan     Informatika

    – The Law of the Internet

    – Information Technology law

    – Law and the Information Superhighway

==> Isinya sama — memuat atau membicarakan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan aktivitas manusia di internet

DEFINISI HUKUM SIBER

  • Belum ada definisi yang baku
  • Dalam beberapa sistem hukum — diartikan sec sempit bergantung pd apa yg diaturnya. Contoh: E-Commerce law,

    E-Business Law, E-Contract Law, E-Criminal Law, etc.

FAKTOR-FAKTOR KAUSAL

  • Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
  • Perubahan prilaku manusia akibat globalisasi
  • Dunia menjadi borderlessthe world is Flat
  • Peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia

PROSPEK HUKUM SIBER

  • Menghadapi banyak permasalahan hukum sejalan dg berkembangnya kegiatan manusia di internet
  • Teknologi akan berjalan terus — integrasi seluruh aspek à
    integration and communication
  • Dibutuhkan rejim hukum baru yg bersifat sui generis

III. RUANG LINGKUP HUKUM SIBER

  • ELECTRONIC COMMERCE

    – Prinsip-Prinsip dalam Hukum Kontrak

    – Perlindungan Konsumen

    – Pajak (Taxation)

    – Yurisdiksi

    – Copyright

    – Dispute settlement

  • TRADEMARK/DOMAIN NAMES
  • PRIVACY AND SECURITY ON THE INTERNET
  • COPYRIGHT
  • DEFAMATION
  • CONTENT REGULATION
  • DISPUTE SETTLEMENT
  • INTERNATIONAL ISSUES
  • INTERNATIONAL ISSUES

    —– Fokus utama: Internet tidak tunduk kepada batas-batas teritorial suatu negara, sehingga aturan-aturan yang dibuat oleh masing-masing negara harus memperhatikan aspek-aspek internasional yang melekat pada setiap transaksi atau aktivitas yang dilakukan di internet

IV. PENYELESAIAN SENGKETA

  • ADR
  • ARBITRASE
  • PENGADILAN
  • ON-LINE DISPUTE RESOLUTION

Hukum Perdata : Perkawinan Campuran

April 5, 2010

a.    Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran yang diatur dalam UU No. I/1974 berbeda dengan perkawinan campuran yang terdapat dalam S. 1898/158. Menurut Pasal 57 UU No. I/1974 pengertian perkawinan campuran adalah:

  • Perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hokum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Apabila melihat isi pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan campuran yang sekarang berlaku di Indonesia unsurnya adalah sebagai berikut:

  1. Perkawinan itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita
  2. Dilakukan di Indonesia yang tunduk pada hokum yang berlainan
  3. Di antara keduanya berbeda kewarganegaraan
  4. Salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia.

    Contoh: seorang wanita warga Negara Indonesia kawin dengan seorang laki-laki warga Negara asing atau sebaliknya

Sedangkan perkawinan campuran menurut S. 1898/158 Pasal 1 nya menyebutkan:

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk kepada hokum-hukum yang berlainan.

Contohnya:

  • seorang wanita warga Negara Indonesia kawin dengan seorang laki-laki warga Negara asing atau sebaliknya atau seorang wanita beragama islam kawin dengan seorang laki-laki beragama selain islam.

Kalau dibandingkan perkawinan campuran menurut pasal 57 UU No. I/1974 dengan perkawinan campuran menurut S. 1898/158 adalah sebagai berikut:

  • perkawinan campuran menurut pasal 57 UU No. I/1974 ruang lingkupnya lebih sempit karena hanya berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihaknya harus warga Negara Indonesia.

Perkawinan campuran menurut S. 1898/158 ruang lingkupnya lebih luas karena selain berbeda kewarganegaraan juga perkawinan dapat dilakukan karena perbedaan agama, tempat, dan golongan.

b.    Syarat-syarat Perkawinan Campuran

Sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku menurut hokum masing-masing pihak (pasal 60 ayat 1 UU No. 1/1974)

Sahnya perkawinan harus berdasarkan Pasal 2 UU No. I/1974 yang menyebutkan:

  1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
  2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan campuran yang dilakukan oleh para pihak yang kedua-duanya beragama islam dicatat di Kantor Urusan Agama sedangkan yang berbeda di kantor Catatan sipil.

C.    Akibat perkawinan Campuran.

Menurt Pasal 58 UU No. I/1974 akibat dari perkawinan campuran yang berlainan kewarganegaraan dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59 ayat (1) UU No. I/1974 menyebutkan:

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hokum yang berlaku baik mengenai hokum public maupun mengenai hokum perdata.

Kedudukan anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin akan mengikuti kewarganegaraan ayah dan ibunya dengan siapa ia mempunyai hubungan hokum keluarga.

Dengan berlakunya UU Kewarganegaraan No 12 tahun 2006 anak hasil dari perkawinan campuran adalah warga Negara Indonesia, apabila:

  1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA (Pasal 4 sub c).
  2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI (Pasal 4 sub d)
  3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hokum senaga asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak tersebut (Pasal 4 sub e).
  4. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI (Pasal 4 sub 9)
  5. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI (Pasal 4 sub g)
  6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin (Pasal 4 sub h)
  7. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya (Pasal 4 sub i)
  8. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui (Pasal 4 sub j)
  9. Anak yang baru lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui kewarganegaraan (Pasal 4 sub k)
  10. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia (Pasal 4 sub m)

Pasal 5 UU No. 22 Tahun 2006 menyatakan:

  1. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui WNI
  2. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan pengadilan tetap diakui sebagai WNI

Pasal 6 ayat 1 menyatakan;

  • Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagai dimaksud dalam Pasal 4 sub c, sub d, sub h, sub I dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Seperti telah disebutkan sebelumnya akibat dari perkawinan campuran terhadap suami/istri akan kehilangan atau mendapat kewarganegaraan.

  1. Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraan republic Indonesia jika menurut hokum Negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
  2. Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hokum Negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
  3. Perempuan (dalam ayat 1) atau laki-laki (dalam ayat 2) di atas jika ingin tetap menjadi WNI dapat mengajukan kepada Pejabat yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut.

Pasal 19 antara lain menyatakan sebagai berikut;

  1. WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga Negara dihadapan Pejabat.
  2. Pernyataan tersebut (ayat 1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.