Menjadi Seorang Pemimpin (sebuah pengantar)

April 21, 2010

Kepemimpinan merupakan hal yang cukup menarik untuk dibahas, dimana setiap manusia diharuskan menjadi seorang pemimpin. Begitu penting nya persoalan kepemimpinan ini Nabi Muhammad bahkan mengatakan “Jika kalian sedang bertiga, maka angkatlah dari bertiga itu seorang pemimpin.” Sehingga merupakan suatu hal yang urgent persoalan kepemimpinan ini. Sejarah sudah begitu banyak berbicara tentang suatu kaum yang mengalami kemunduran, dimana kemunduran pertama adalah kemunduran dari para pemimpin nya.

Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang bermula dari dalam atau pribadi seseorang itu, yaitu hubungan diri nya dengan dirinya sendiri. Selanjutnya antar pribadi, hubungan pribadi dengan pribadi orang lain, setelah nya kepemimpinan manajerial berupa tangguing jawab untuk menyelesaikan pekerjaan bersama orang lain. Terakhir adalah kepemimpinan organisonal, dimana kepemimpinan kita pribadi dituntut untuk mengorganisir orang lain seperti merekrut, membina dan menginspirasi orang lain.

Menjadi seorang pemimpin yang sukses merupakan sebuah keharusan untuk patuh pada sebuah prinsip-prinsip universal. Karena kehancuran seorang pemimpin disaat iya tidak berpegang pada prinsip dan mulai tergiur dengan keuntungan-keuntungan sesaat yang mematikan

Seorang pemimpin yang berprinsip memiliki cirri-ciri:

  • Terus belajar

    Seorang pemimpin sejati terus belajar dari pengalaman-pengalaman mereka, membaca dan mengikuti pelatihan-pelatihan merupakan sebuah kewajiban bagi mereka, belajar dari indera penglihatan dan pendengaran mereka. Sehingga mereka mengembangkan minat baru dan keterampilan baru yang selalu berkembang

     

  • Berorientasi pada pelayanan

    Para pemimpin yang berprinsip mereka melihat sebuah tanggung jawab bukan hanya sebagai amanah dan kewajiban yang harus dilakukan tapi lebih merupakan sebuah misi dan cita-cita. Karena tidak mungkin seorang pemimpin yang sukses berhasil tanpa sebuah beban, mereka adalah orang-orang yang selalu siap untuk melayani dan bukan hanya seorang pengeluh terhadap permasalahan yang terjadi <span (Baca Selanjutnya)- >


Hukum Perbankan : Kemandirian Bank Sentral

April 20, 2010

KEMANDIRIAN BANK INDONESIA

  • Arah kemandirian Bank Indonesia dituangkan dalam :
  • Memorandum kesepakatan antara Pemerintah R.I dengan IMF dan Memorandum Tambahan mengenai Kebijaksanaan ekonomi dan Keuangan Pemerintah Indonesia ( Suplementary Memorandum of Economic and Financial ) 10 April 1998.

GERAKAN MEMANDIRIKAN BANK SENTRAL

  • Dimulai tahun 1920-an Gubernur Bank ofEngland, Montagu Norman
  • Realisasi : tahun 1990-an di Perancis ( 1994 ) Banque de France telah mandiri sepenuhnya.
  • Inggris menganut konsep ini th 1977
  • Saat ini : venezuela, Chile,Afrika Selatan, New Zealand, Jerman
  • Bundesbank ( Jerman ), National Bank of New Zealand secara historis merupakan bank sentral yang paling independent.
  • Di Asia, Filipina merupakan negara yang bank sentralnya paling mandiri.
  • Di AS, Federal Reserve merupakan contoh bank sentral yg sangat mandiri.
  • Argentina th 1992 telah memandirikan bank sentralnya.

TUJUAN MEMANDIRIKAN BANK CENTRAL

  • Tugas bank sentral sangat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian negara, harus berkiprah sejalan dengan perubahan tatanan perekonomian yang sedang berlangsung, yaitu dari command economy kepada market economy.

TUJUAN KEMANDIRIAN BANK SENTRAL

  1. Untuk meningkatkan kinerja ekonomi, terutama menjaga stabilitas harga barang dan jasa, menjaga agar tingkat inflasi serendah mungkin.
  2. Menghindarkan penyalahgunaan penetapan tingkat bunga oleh pemerintah
  3. ( khusus Indonesia ) Melepaskan BI sebagai alat untuk mencari keuntungan pribadi ( kasus MOBNAS, BPPC)

JENIS – JENIS KEMANDIRIAN BANK SENTRAL

  • Bank sentral dikatakan mandiri / indepenedent jika bank sentral memiliki kemandirian penuh, tanpa dapat dicampuri atau diintervensi oleh pihak lain untuk memilih dan menentukan sendiri instrumen-instrumen atau cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran kebijakan moneter ( targets of moneter policy atau monetary goals )

TIGA KEMUNGKINAN KEMANDIRIAN BANK SENTRAL

  1. Sasaran kebijakan ditentukan sendiri oleh bank sentral ( Bank sentral memiliki goal independent dan instrument independent ), contoh Jerman, AS,Jepang, Swiss
  2. Sasaran kebijakan moneter ditentukan oleh pihak lain ( Pemerintah dg DPR), Bank sentral tidak memiliki goal independent hanya instrument independent
  3. . Sasaran kebijakan moneter ditentukan bersama oleh bank sentral dan pihak lain ( misalnya Pemerintah dan DPR)

INDONESIA MENGANUT MODEL YANG PERTAMA ( UU NO 23 TAHUN 1999), yaitu goal and instrument independent : lihat Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b

TUGAS POKOK BANK INDONESIA( PASAL 7 UU NO 23 1999 )

Tugas pokok Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam :

  1. Mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar
  2. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

 

 


Hukum Perbankan : Seputar Bank Sentral

April 20, 2010

bank sentral mempunyai beberapa kewenangan antara lain :

  1. Mengedarkan uang sekaligus mengatur jumlah uang beredar,
  2. Mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan,
  3. Mengembangkan sistem pembayaran, dan
  4. Mengembangkan sistem perkreditan.

Tujuan Bank Indonesia ditetapkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimasudkan dalam undang-undang tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin pada perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur berdasarkan atau tercermin pada perkembangan nilai tukar ruliah (kurs) terhadap mata uang negara lain.

Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter
  2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
  3. mengatur dan mengawasi Bank.

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,Bank Indonesia berwenang:

  1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya;
  2. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  3. operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
  4. penetapan tingkat diskonto;
  5. penetapan cadangan wajib minimum;
  6. pengaturan kredit atau pembiayaan.

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Bank Indonesia berwenang :

  1. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
  2. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
  3. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Berdasarkan undang-undang, kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank meliputi :

  1. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank.
  2. Menetapkan peraturan di bidang perbankan
  3. Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung, dan
  4. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai denganketentuan perundangan.

Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Gubernur dipimpin oleh seorang Gubernur, dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil dan minimal empat orang atau maksimal tujuh orang Deputi Gubernur sebagai anggotanya.

Kewenangan Dewan Gubernur

  • berwenang untuk menetapkan kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan, di samping kebijakan di bidang manajemen internal

 

 


Hukum Perbankan : Bentuk Hukum dan Usaha Bank

April 19, 2010

JENIS-JENIS BANK

  • Menurut UU No 14 tahun 1967:

    1. Bank sentral ialah Bank Indonesia

    2. Bank umum

    3. Bank Tabungan

    4. Bank Pembangunan

    5. Bank Koperasi

  • Dilihat dari kepemilikannya;

    BUMN, BUSN,BUSA

  • Menurut UU No 7 Tahun 1992 diubah dengan UU No 10 Tahun 1998

    1. Bank Umum

    2. BPR

Menurut Prinsip operasionalnya :

  1. Bank konvensional
  2. Bank syariah

BENTUK HUKUM BANK

  • Bank Umum ( Pasal 21 ayat 1 UU No 7/92)
  1. Perusahan Perseroan
  2. Perseroan Terbatas
  3. Koperasi
  4. Perusahaan Daerah
  • Bank Umum ( Pasal 21 ayat 1 UU no 10/98)
  1. Perseroan Terbatas
  2. Koperasi
  3. Perusahaan Daerah
  • BPR ( Pasal 21 ayat 2 UU No 7/92)
  1. Perseroan Terbatas
  2. Koperasi
  3. Perusahaan Daerah
  4. Bentuk lain yang ditetapkan dalam PP
  • BPR ( Pasal 21 ayat 2 UU no 10/98)
  1. Perseroan Terbatas
  2. Koperasi
  3. Perusahaan Daerah
  4. Bentuk lain yang ditetapkan dalam PP

     

  • Bank Umum Syariah dan BPRS
  1. Perseroan Terbatas

Usaha Bank Umum dan BPR / BPRS 

Usaha bank umum 

Pasal 16 dan 17 : Bank Umum dapat melakukan 18 macam usaha

Pasal 19 dan 20 : BUS dapat melakukan 32 macam usaha.

UUS dapat melakukan 21 macam usaha 

BPR/ BPRS 

Pasal 13 : BPR dapat melakukan 4 macam usaha. 

Pasal 21 : BPRS dapat melakukan 5 macam usaha 

Larangan bagi Bank Umum dan BPR

Bank Umum 

Pasal 10 : bank Umum dilarang melakukan usaha penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 

Pasal 24 : BUS dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, kegiatan jual beli secara langsung di pasar modal, penyertaan modal kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c, kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

BPR 

Pasal 14 : BPR dilarang menerima simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing, penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 13. 

Pasal 25 : BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing, penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 21.

 

 


Hukum Perbankan : Deregulasi/Pengaturan Perbankan nasional

April 19, 2010

Pengaturan perbankan di Indonesia memiliki beberapa fungsi utama :

Pertama : Untuk tujuan moneter, pengaturan perbankan diarahkan untuk tujuan moneter, ditujukan untuk mendorong stabilitas moneter di Indonesia. Hal ini mengingat masih dominannya perbankan sebagai sumber pembiayaan investasi.

Kedua : Untuk tujuan pengawasan terhadap industri perbankan. Pengaturan perbankan untuk tujuan pengawasan adalah dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan bank maupun kesehatan system keuangan secara keseluruhan, melindungi nasabah, dan menjaga stabilitas pasar uang serta mendorong system perbankan yang efisien dan kompetitif.

Ketiga : untuk tujuan pembangunan. Pengaturan perbankan untuk tujuan pencapaian program pembangunan diarahkan agar perbankan nasional dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi pada masa pembangunan.    

Selanjutnya akan diuraikan perkembangan perbankan di Indonesia berdasarkan periodisasi berlakunya peraturan perundang-undangan perbankan.

a. Periode Undang-undang No. 14 Tahun 1967

Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu

b. Periode Deregulasi 1 Juni 1983

Dikatakan proses awal liberalisasi perbankan.Tujuan : Mengurangi ketergantunagn bank-bank pada Bank Indonesia Meningkatkan mobilisasi dana masyarakat

  • ISI Kebijakan :

    – Penghapusan pagu kredit

    – Pembebasan suku bunga simpanan

    – Meniadakan pagu atas swap Bank Sentral

c. Periode Pakto 1988

  • Tujuan : Perubahan Struktural Kelembagaan Perbankan untuk menunjang pengerahan dana masyarakat dan ekspansi pemberian kredit.
  • ISI KEBIJAKAN :
  • Keleluasaan Pendirian Bank
  • Diperbolehkan BUMN menyimpan deposito di Bank Swasta
  • Penetapan CAR ( Capital Adequacy Ratio ), Legal Lending Limit
  • Setelah dikeluarkannya PAKTO, kemudian dimulailah pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991. Kemudian, disusul oleh BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober di tahun yang sama. Ketiga BPRS tersebut beroperasi di Bandung, dan kemudian berdiri BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh.7

d. Periode Undang-undang No. 7 Tahun 1992

(1) Penyederhanaan jenis bank, menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya;

(2) Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas dan lebih terarah;

(3) Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank;

    (4) Peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang perbankan;

(5)Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan bidang perbankan secara sehat dan bertanggungjawab sekaligus mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

e. Periode Undang-undang No. 10 Tahun 1998

Pokok-pokok penyempurnaan tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Peralihan kewenangan dan pemberian izin kepada Bank Indonesia yang sebelumnya menjadi kewenangan Menteri Keuangan;

(2) Perlunya konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembentukan badan khusus;

(3) Peningkatan sanksi pidana atas pelanggaran rahasia bank;

(4) Peningkatan peranan bank umum dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

(5) Ketentuan mengenai kemungkinan pemilikan bank asing sebagai mitra strategis dan pemegang saham bank umum;

    (6) Peranan Badan Pengawas Keuangan;

    (7) Pendefinisian lembaga penjamin simpanan;

    (8) Penegasan sifat sementara bagi badan khusus;

(9) Pencantuman persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;

(10)Perubahan ancaman sanksi pidana berupa peningkatan ancaman hukuman


 


Hukum Perbankan : Asas dan Prinsip Perbankan

April 19, 2010

Pasal 2 UU No 7 tahun 1992 menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mempertegas makna asas demokrasi ekonomi ini penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 berbunyi : yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dlam Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluragaan. Menurut Rochmat Soemitro ( 1991 : 185 ) pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. (Asas Perbankan)

 

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan ( fiduciary relation principle ), prinsip kehati-hatian ( prudential principle ), prinsip kerahasiaan ( secrecy principle), dan prinsip mengenal nasabah ( know how costumer principle )

  1. Prinsip Kepercayaan ( fiduciary relation
    principle )

    Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.

  1. 2). Prinsip Kehatihatian ( prudential principle )

    Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.

  1. Prinsip Kerahasiaan ( secrecy principle)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

  1. 4). Prinsip Mengenal Nasabah ( know how costumer principle )

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/1 0/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

 


Hukum Perbankan : Seputar Fungsi dan Tujuan Lembaga Keuangan dan Bank

April 19, 2010

Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary)

Lembaga keuangan yang merupakan organ masyarakat merupakan” sesuatu ” yang keberadaanya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. (Tujuan)

Asas Bank Umum Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Bank Umum)

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.(Bank Umum)

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Fungsi Bank Syariah :

  1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
  2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
  3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

 

Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan ( agent of development
), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Lembaga perbankan mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang sangat besar, selain memiliki fungsi tradisional, yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam arti sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dan kekurangan dana, yakni fungsi financial intermediary, juga berfungsi sebagai sarana pembayaran

 

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Untuk mencapainya perbankan Indonesia harus memiliki komitmen. Komitmen ini oleh Nyoman Moena diterjemahkan ke dalam bahasa perbankan, yaitu perbankan Indonesia berfungsi sebagai :

  1. Lembaga kepercayaan;
  2. Lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi;
  3. Lembaga pemerataan.

Jika diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk tanggung jawab, maka bentuk-bentuk tanggung jawab perbankan, adalah :

  1. Tanggung jawab prudential (bank harus sehat);
  2. Tanggung jawab komersial (bank harus untung);
  3. Tanggung jawab finansial (bank harus transparan);
  4. Tanggung jawab sosial (kemampuan mengakomodir harapan stake holderes secara adil).

Heru Soepraptomo, sebagai agent dari pembangunan, bank diharapkan dapat memberikan kontribusi pada usaha meningkatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan-kegiatan usaha meningkatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan usaha dan meningkatkan alokasi sumber-sumber perekonomian.