Hukum Perdata : Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

March 31, 2010

a.    Pencegahan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 13 UU Perkawinan No. I Tahun 1974 suatu perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan yang dapat dijadikan alas an untuk adanya pencegahan perkawinan disebutkan dalam Pasal 20 UU Perkawinan No. I Tahun 1974, yaitu:

  1. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) yaitu mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila calon mempelai tidak (belum) memenuhi umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, maka perkawinan itu dapat dicegah untuk dilaksanakan. Jadi perkawinan ditangguhkan pelaksanaannya sampai umur calon mempelai memenuhi umur yang ditetapkan undang-undang.
  2. Melanggar pasal 8, yaitu mengenai larangan perkawinan. Misalnya saja antara kedua calon mempelai tersebut satu sama lain mempunyai hubungan darah dalam satu garis keturunan baik ke bawah, ke samping, ke atas berhubungan darah semenda, satu susuan ataupun oleh agama yang dianutnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

    Dalam hal ini perkawinan dapat ditangguhkan pelaksanaannya bahkan dapat dicegahkan pelaksanaannya untuk selama-lamanya misalnya perkawinan yang akan dilakukan oleh kakak-adik, bapak dengan anak kandung dan lain-lain.

  3. Pelanggaran terhadap pasal 9 yaitu mengenai seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali apabila memenuhi pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 tentang syarat-syarat untuk seorang suami yang diperbolehkan berpoligami.
  4. Pelanggaran terhadap pasal 10 yaitu larangan bagi suami atau istri yang telah kawin cerai dua kali tidak boleh melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya sepanjang menurut agamanya (hokum) mengatur lain.
  5. Pelanggaran terhadap pasal 12 yaitu melanggar syarat formal untuk melaksanakan perkawinan yaitu tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu dimulai dengan pemberitahuan, penelitian dan pengumuman (lihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

    Sedangkan yang boleh melakukan pencegahanberlangsungnya suatu perkawinan adalah:

    1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah
    2. Saudara
    3. Wali nikah
    4. Wali
    5. Pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pasal 20 UU Perkawinan No. I Tahun 1974 pegawai pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila dia mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang ini.

Bahkan pegawai pencatat perkawinan berhak dan berkewajiban untuk menolak melangsungkan suatu perkawinan apabila benar-benar adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini (Pasal 21 ayat (1)).

Jadi pencegahan perkawinan itu dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Akibat hokum dari pencegahan perkawinan ini adalah adanya penangguhan pelaksanaan perkawinan bahkan menolak untuk selama-lamanya suatu perkawinan dilangsungkan.

 

b.    Pembatalan Perkawinan

seperti halnya pencegahan, pembatalan perkawinan juga terjadi apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22).

Syarat-syarat yang tidak dipenuhi dimuat dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu:

  1. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
  2. Dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah.
  3. Tidak dihadiri oleh dua orang saksi.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) tersebut di atas dapat digugurkan pembatalannya apabila suami/istri yang mengajukan pembatalan tersebut sudah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang cacat hokum tersebut supaya perkawinan itu dapat diperbaharui menjadi sah.

Berdasarkan Pasl 23, pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh:

  1. Para keluarga dalam garis keturunan harus ke atas dari suami/istri.
  2. Suami atau istri.
  3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
  4. Pejabat berdasarkan Pasal 16 ayat (2)
  5. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hokum secara langsung terhadap perkawinan tersebut asal perkawinan itu telah putus.

Seorang suami/istri dapat juga mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila:

  1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hokum.
  2. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri

Pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pembatalan perkawinan terjadi setelah perkawinan dilangsungkan sedang akibat hokum dari adanya pembatalan perkawinan adalah:

  1. Perkawinan itu dapat dibatalkan
  2. Perkawinan dapat batal demi hokum artinya sejak semula dianggap tidak ada perkawinan, misalnya suatu perkawinan yang dilangsungkan di mana antara suami istri itu mempunyai hubungan darah menurut garis keturunan ke atas atau ke bawah ataupun satu susuan.

Akibat hokum pembatalan perkawinan terhadap anak, suami atau istri dan pihak ketiga berlaku surut:

  1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap merupakan anak yang sah.
  2. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
  3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam point 1 +2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembtalan mempunyai kekuatan hokum tetap.
Advertisements

Teori dan Hukum Perundang-undangan : Peraturan perundang-undangan yang baik

March 30, 2010

Dasar-dasar peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan berlaku secara baik mempunyai 4 unsur:

  • Dasar Yuridis
  • Dasar Sosiologis
  • Dasar Filosofis
  • Dasar teknik perancangan

Dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena menunjukkan :

  • Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan.
  • Keharusan adanya kesesuaianbentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
  • Keharusan mengikuti tata cara tertentu.
  • Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Batal demi Hukum (van rechtwegenietig)

  • Tidak ada wewenang dari pembuat peraturan perundang-undangan
  • Tidak melalui tata cara tertentu

Dapat dibatalkan (vernietigbaar)

  • Tidak ada kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur

Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka mencatat beberapa pendapat :

  • Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.
  • W. Zevenbergen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya.
  • Logemann, kaidah hukum mengikat kalau menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara suatu kondisi dan akibatnya.

Soerjono Soekanto-Purnadi Purbacaraka mencatat 2 landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum :

  • Teori Kekuasaan (Machttheorie) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima masyarakat.
  • Teori Pengakuan
    (Annerkennungstheorie). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Dasar Filosofis

  • Setiap masyarakat selalu mempunyai rechtsidee yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misal untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dsb.
  • Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Tahap-tahap dalam perancangan peraturan perundang-undangan

  1. Penyusunan Naskah Akademik.
  2. Tahap Perancangan.

Asas-asas Peraturan Perundang-undangan yang baik (Van der Vlies)

  • Asas-asas Formal

    1. Asas tujuan yang jelas

    2. Asas organ/lembaga yang tepat

    3. Asas perlunya peraturan

    4. Asas dapat dilaksanakan

    5. Asas konsensus

  • Asas-asas Material

    1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar

    2. Asas tentang dapat dikenali

    3. Asas perlakuan yang sama dalam dalam hukum

    4. Asas kepastian hukum

    5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual

Asas-asas Peraturan Perundang-undangan (Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto)

  • UU tidak berlaku surut;
  • UU yg dibuat oleh penguasa yg lebih tinggi, mempunyai kedudukan yg lebih tinggi pula;
  • Lex specialis derogat lex generalis;
  • Lex posteriore derogat lex priori;
  • UU tidak dapat diganggu gugat;
  • UU sebagai sarana utk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual & material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (Asas Welvaarstaat).

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10 Tahun 2004)

  • Kejelasan tujuan;
  • Kelembagaan atau organ pembentuk yg tepat;
  • Kesesuaian antara jenis & materi muatan;
  • Dapat dilaksanakan;
  • Kedayagunaan & Kehasilgunaan;
  • Kejelasan rumusan;
  • Keterbukaan.

 


Hukum Perdata : Syarat-syarat Perkawinan

March 30, 2010

Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 samapai Pasal 12.

Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

  • Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11, yaitu:
  1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
  2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
  3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
  4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memnuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
  5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
  6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 waktu tunggu itu adalah sebagaui berikut:

  1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
  2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum yang tetap.
  3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sama[ai melahirkan.
  4. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

Pasal 8 Undang-undang No. I/1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

  1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas/incest.
  2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu anatara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya/kewangsaan.
  3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri/periparan.
  4. Berhubungan sususan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
  5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih Dari seorang
  6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

 

  • Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No. I/1974 direalisasikan dalam Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:
  1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, ddilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)
  2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).
  3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:

    àNama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.

    àhari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9)

  4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

Hukum Perdata : Sahnya dan Asas Perkawinan

March 29, 2010

Sahnya Perkawinan

Menurut Pasal 2 UU No.I/1974 sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agamnya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1).

Ayat 2 mengatakan:

  • Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan dengan yang berlaku

Kalau kita lihat Pasal 1 dan 2 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Indonesia itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Perkawinan itu dinyatakan sah apabila menurut agama, baru setelah itu dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara Islam harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedang mereka yang melangsungkan perkawinan di luar agama islam dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sebaiknya yaitu dilakukan dulu pencatatan di Kantor Catatan Sipil, baru dilakukan secara agama kalau mau. Menurut Pasal 26 KUHPerdata perkawinan itu hanya dipandang dalam hubungan-hubungan perdata; artinya undang-undang menyatakan bahwa suatu perkawinan itu sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdata sedang syarat-syarat serta peraturan agama tidaklah diperhatikan/dikesampingkan.

Asas Perkawinan

UU No. I/1974 menganut asas monogamy tidak mutlak. Hal tersebut dapat kita lihat dari isi Pasal 3 sebagai berikut:

  1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sedang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
  2. Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Ijin pengadilan diberikan kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila memenuhi syarat fakultatif dan syarat kumulatif.

Syarat fakultatif adalah syarat yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) yaitu:

  1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  2. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif terdapat pada pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan:

  1. Adanya perjanjian dari istri/istri-istri
  2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Jadi seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi salah satu syarat fakultatif dan semua syarat kumulatif yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menganut asas monogamy, tapi monogamynya adalah mutlak. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 27 dan 28 KUHPerdata yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogamy serta menganut adanya asas kebebasan kata sepakat di antara para calon suami istri, melarang adanya poligami.

Pasal 27 KUHPerdata berisi:

  • Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.

Pasal 28 KUHPerdata berisi:

  • Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara calon suami-istri.

Didalam hokum islam, asas perkawinan itu sebenarnya monogamy tidak mutlak, hokum poligami seorang laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari seorang (maximal 4 orang) asal dapat memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila starat utama yang disebut dalam ayat(2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang (Pasal 55 ayat 2 dan 3 kompilasi hokum islam).

Dalam Alquran suarat 4 (an-nisa ayat 3) menyatakan sebagai berikut:

  • Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berlaku adil adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang utama adalah harus berlaku adil.


Hukum Perdata : Arti dan tujuan Perkawinan

March 28, 2010

Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut K. Wantjik Saleh, ikatan lahir batin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedang ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, tak dapat dilihat. Ikatan lahir tanpa ikatan batin akan menjadi rapuh. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal. Kekal artinya perkawinan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, kecuali ada hal yang tidak dapat didiuga sebelumnya.

Perkawinan harus didasarkan pada Ketuhanan Yamh Maha Esa artinya perkawinan itu harus didasarkan atas agama.

Ali Afandi menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.”

Subekti mengatakan:

“Perkawinan adalah hubungan hokum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.”


Hukum Perdata : Perkawinan menurut UU No.1/1974 (pengantar)

March 28, 2010

Sebelum berlakunya UU No.I Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan perkawinan di Indonesia banyak macamnya seperti : Kitab Undang-undang Hukum perdata, ordonansi perkawinan Indonesia Kristen, S. 1933 No. 74, Peraturan Perkawinan Campuran (RGHS S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lainnya.

Setelah diberlakukannya UU No I Tahun 1974, peraturan-peraturan yang ada dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur dalam UU tersebut. UU No. I Tahun 1974 merupakan undang-undang yang bersifat nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia baik yang diluar negeri maupun dalam negeri. UU No. I Tahun 1974 juga berlaku bagi semua pemeluk agama yang diakui di Indonesia


Hukum Perdata : Keadaan tidak hadir (afwezeigheid)

March 28, 2010

Kadang-kadang terjadi seseorang meninggalkan tempat tinggal nya selama waktu tertentu (lama dan seterusnya) untuk suatu keperluan/suatu kepentingan atau suatu peristiwa tanpa member kuasa terlebih dulu pada seseorang untuk mengurus kepentingannya.

Dalam hal demikian maka dikatakan ia sedang tidak ada di tempat atau tidak hadir, sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi pihak lain yang ada hubungan dengan orang tersebut. Keadaan tidak hadir seseorang itu tidaklah menghentikan status sebagai subyek hokum. Oleh karena itu demi adanya kepastian hokum harus ada pengaturannya.

Dalam Pasal 463 KUHPerdata disebutkan bahwa:

“seseorang tidak hadir jika ia meninggalkan tempat tinggal nya tanpa membuat suatu surat kuasa untuk mewakilinya dalam usahanya serta kepentingannya atau dalam mengurus hartanya serta kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi”

Dapat disimpulkan bahwa jika seseorang meninggalkan tempat tinggal nya sedang ia tidak atau tidak sempurna mewakilkan kepentingannya pada seseorang

Dalam KUHPerdata dikenal ada 3 masa (3 tingkatan) keadaan tidak hadir seseorang, yaitu:

  1. Pengambilan Tindakan Sementara

    Masa ini diambil jika ada alas an-alasan yang mendesak untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya. Tindakan sementara ini dimintakan kepada Pengadilan Negeri oleh orangyang mempunyai kepentingan terhadap harta kekayaannya.

     

    Misalnya istrinya, para kreditur, sesame pemegang saham dan lain-lain, juga jaksa dapat memohon tindakan sementara tersebut.

     

    Dalam tindakan sementara ini hakim memerintahkan BPH (Balai Harta Peninggalan) untuk mengurus seluruh harta kekyaan serta kepentingan dari orang tak hadir.

     

    Adapun kewajiban BHP adalah:

  • Membuat pencatatan harta yang diurusnya
  • Membuat daftar pencatatan harta, surat-surat lain uang kontan, kertas berharga dibawa ke kantor BHP
  • Memperhatikan segala ketentuan untuk sesorang wali mengenai pengurusan harta seorang anak (Pasal 464 KUHPerdata)
  • Tiap tahun memberi pertanggung jawaban pada jaksa dengan memperlihatkan surat-surat pengurusan dan efek-efek (Pasal 465 KUHPerdata)

BHP berhak atasa upah yang besarnya sama dengan seorang wali (Pasal 411 KUHPerdata).

  1. Masa adanya kemungkinan sudah meninggal

    Seseorang dapat diputuskan “kemungkinan” sudah meninggal jika:

  • Tidak hadir 5 tahun, bila tidak meninggalkan surat kuasa (Pasal 467 KUHPerdata), dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima.
  • Tidak hadir 10 tahun, bila surat kuasa ada tetapi sudah habis berlakunya (pasal 470 KUHPerdata), dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima.
  • Tidak hadir 1 tahun, bila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara (S. 1922 No. 455), dimulai sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar sejak hari berangkatnya.
  • Tidak hadir 1 tahun, jika orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara (S. 1922 No. 455), di mulai sejak tanggal terjadinya peristiwa.
  • Dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975, dikatakan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkannya 2 tahun berturut-turut, pihak yang ditinggalkan boleh mengajukan perceraian.

Akibat-akibat dari masa kemungkinan sudah meninggal bagi para ahli waris dan penerima hibah wasiat/legataris adalah:

  • Menuntut pembukaan surat wasiat
  • Mengambil (menerima) harta orang yang tak hadir dengan kewajiban membuat pencatatan harta yang dimbil serta memberi jaminan yang harus disetujui oleh hakim (pasal 472 KUHPerdata)
  • Meminta pertanggung jawab oleh BHP bila BHP dahulu mengurusnya
  • Mengoper segala kewajiban dan gugatan orang tak hadir (asal 488 KUHPerdata). Para ahli waris yang diperkirakan demi hokum menerima harta warisan secraa terbatas (Pasal 277 KUHPerdata)
  • Pada umumnya mereka bertindak sebagai orang yang mempunyai hak pakai hasil (Pasal 474 KUHPerdata)
  • Berhak mengadakan pemisahan dan pembagian dengan ketentuan harta tetap tidak dapat dijual kecuali dengan ijin hakim (Pasal 478 dan 481 KUHPerdata)

Keadaan “mungkin sudah meninggal” berakhir:

  • Jika orang yang tidak hadir kembali atau ada kabar baru tentang hidupnya
  • Jika si tak hadir meninggal dunia
  • Jika masa “pewarisan definitive” termaksud dalam Pasal 484 KUHPerdata dimulai.

     

  1. Masa Pewarisan definitive

    Masa ini terjadi apabila lewat 30 tahun sejak tanggal tentang “mungkin sudah meninggal” atas keputusan hakim, atau setelah lewat 100 tahun setelah lahirnya si tak hadir.

     

    Akibat-akibat permulaan masa pewarisan definitive:

  • Semua jaminan dibebaskan
  • Para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan sebagaimana telah dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian definitive.
  • Hak menerima warisan secara terbatas berhenti dan para ahli waris dapat diwajibkan menerima warisan atau menolaknya.

Seandainya orang yang tidak hadir kembali setelah masa pewarisan definitive, ia ada hak untuk meminta kembali hartanya dalam keadaan sebagaimana adanya berikut harga dari harta yang tidak dipindatangankan, semuanya tanpa hasil dan pendapatannya (Pasal 486 KUHPerdata).

Akibat-akibat keadaan tidak hadir terhadap istri adalah:

  • Jika suami atau istri tak hadir 10 tahun tanpa ada kabar tentang hidupnya, maka istri/suami yang ditinggal dapat menikah lagi dengan ijin Pengadilan Negri (Pasal 493 KUHPerdata). Sebelumnya pengadilan harus mengadakan dulu pemanggilan 3X berturut-turut.
  • Waktu 10 tahun dapat diperpendek jadi satu tahun dalam masa “mungkin sudah meninggal” (S. 1922 No. 455).
  • Dalam PP No. 9/1975 boleh kawin lagi apabila ditinggal 2 tahun berturut-turut.
  • Jika ijin pengadilan sudah diberikan tapi perkawinan baru belum dilangsungkan sedang orang yang tak hadir kembali/member kabar masih hidup, ijin untuk menikah dari pengadilan gugur demi hokum.
  • Setelah suami/istri yang ditinggal menikah lagi dan kemudian orang yang tak hadir, maka orang yang tak hadir boleh menikah lagi dengan orang lain.

Akibat keadaan tak hadir bagi anak:

Untuk anak yang masih di bawah umur berlaku Pasal 300:2, Pasal 359:3, dan Pasal 374 KUHPerdata

Pasal 300:2 KUHPerdata

“Sekiranya si bapak di luar kemungkinan melakukan kekuasaan orang tua, maka kecuali pula dalam hal adanya perpisahan meja dan ranjang, si ibulah yang melakukannya.”

Pasal 359:3 KUHPerdata

“Apabila pengangkatan itu diperlukan karena ada atau tak ada nya si bapak atau si ibu tak diketahui, atau karena tempat tinggal atau kediaman mereka tak diketahui, maka oleh pengadilan diangkat juga seorang wali.”

Pasal 374 KUHPerdata

“Jika perwalian terulang atau ditinggalkan karena ketidakhadiran si wali, atau pula jika untuk sementara waktu si wali tak mampu menunaikan tugasnya, maka atas ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga, wali pengawas harus mengajukan permintaan kepada pengadilan akan pengangkatan wali baru atau wali sementara