Filsafat hukum : Filsafat hukum lengkap II

  • Rousseau
    • Contract Social: kebebasan asli dpt dipertahankan if setiap orang dan harta bendanya menyerahkan diri pada masyarakat. Sesudah kontrak, manusia bebas lagi, sebab apa yg telah diserahkan tadi akan dikembalikan kpd orang-orang utk perkembangan masing-masing. Dengan kontrak social manusia mendapat pengesahan dari hak-haknya sbg manusia, baik scr moral, yuridis. Kolektivitas akan menjamin kesatuan yg sempurna antar orang à sederajat
      • Perbedaan sebelum dan sesudah kontrak
      • banyak jadi satu
      • individu-individu à badan politik
      • kebebasan dan kekuasan asli àkebebasan sipil
      • penyitaan barang dg kekerasan àmilik menurut hukum
      • kehendak semua orang àkehendak umum
      • kepentingan individu à kep.umum
      • nafsu à kebebasan moral
      • ketidaksamaan à kesamaan

 

MASA MODERN

  • Fil.Hukum bukan lagi produk filsof, tetapi sbg produk para ahli hukum, sebab pada saat ahli hukum sampai pada dasar-dasar persoalan, spekulasi terdalam pasti akan kembali ke filsafat (hukum).

ALIRAN-ALIRAN FILSAFAT HUKUM

1.ALIRAN HUKUM ALAM

Prinsip : hukum itu berlaku scr universal dan bersifat pribadi

Jenis:

a.Hukum alam yg bersumber dr tuhan

b.Hukum alam yg bersumber dr rasio manusia

Tokoh : Thomas Aquinas, menurutnya hukum ada 4, yaitu :

b.1. Lex aeterna: ratio tuhan, bukan indra manusia

b.2. Lex divina: bagian ratio tuhan = indra manusia

b.3. Lex naturalis; penjelmaan lex aeterna dlm ratio

manusia

b.4. Lex positivis: hukum yg berlaku, yg merupakan

pelaksanaan hukum alam,disesuaikan dengan

keadaan dunia

2. ALIRAN HUKUM POSITIF

  • Didasari oleh pemikiran hukum legisme
  • Tokoh :

a. John Austin , hukum adalah perintah dr penguasa untuk mengatur makhluk berfikirà hukum merupakan system yg logis, tetap, tertutup. hukum terpisah dari keadaan dan pertimbangan nilai-nilai moral.

Menurutnya hukum dibagi mjd :

1. hukum yg dicipta tuhan

2. hukum dr manusia : hukum yg sesungguhnya dan hukum yg semu

  • hukum yg sesungguhnya terdiri dr hukum yg dibuat penguasa (UU0, dan hukum yg dibuat pribadi w.n utk mengatur hak-haknya. Sedangkan hukum yg semu hanya mengikat bagi yg berkepentingan.

hukum yg sesungguhnya terdr dr 4 unsur : adanya perintah, adanya sanksi, adanya kewajiban, adanya kedaulatan

b. Hans Kelsen

  • Ajaran hukum Murni, hukum harus dibersihkan dari unsure-unsur yg tdk yuridis (etis, sosiologis, politis) .
  • Jadi menolak berlakunya huku alam dan eksistensi hukum kebiasaan.
  • Ajaran Stufen-theorie, system hukum merupakan suatu hierarkhi hukum, suatu ketentuan hukum bersumber dr ketentuan hukum lain yg lebih tinggi.

3. ALIRAN MAZHAB SEJARAH

  • Tokoh : Von Savigny , hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

Dasar pemikiran : bangsa à jiwa rakyatà perbedaan kebudayaan dan hukum yg berlaku, shg tidak ada hukum yg universal. Isi hukum ditentukan oleh pergaulan bangsa yg bersangkutan dari masa ke masa, shg hukum merupakan hasil perjalanan sejarah suatu bangsa

4. ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

  • Sintesa dr aliran hukum positif dan mazhab sejarah.
  • Hanya hukum yg sanggup menghadapi ujian akal akan bertahan hidup. Unsur kekal dr hukum adalah pernyataan akal yg berdasar pengalaman dan diuji oleh pengalaman juga. Pengalaman dikembangkan oleh akal, akal diuji oleh pengalaman. Shg hukum is pengalaman yg diatur dan dikembangkan oleh akal, kemudian diumumkan dg wibawa oleh badan pebentuk UU dlm masy.yg berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masy.
  • Inti ajarannya : Living law in live.
  •  

    5. ALIRAN PRAGMATIC LEGAL REALISM

  • Tokoh :John Chipman Gray, Karl Leewelly
  • Inti ajaran ; Agar hukum (UU) bermanfaat betul bagi masyarakat, maka dalam pembuatannya harus memperhatikan logika, kepribadian, politik, prasangka, dan ekonomi.

PEMBUKAAN UUD1945

TATA URUTAN PER-UU-AN

a. Berdasarkan TAP MPR No.XX/MPRS/1966

  • UUD45
  • TAP MPR
  • UU/PERPU
  • PP
  • Kep.Pres
  • Peraturan-peraturan Pelaksanaan lain,spt
    • Peraturan menteri
    • Instruksi menteri
    • Dll

b. Berdasar Tap MPR No.III/MPR/2000, ttg Sumber hukum dan tata urutan per-uuan

  • UUD45
  • Ketetapan MPR
  • UU
  • PERPU
  • Peraturan Pemerintah
  • Keputusan Presiden
  • Peraturan Daerah

c. Berdasar UU No.10 tahun 2004, tgl 22 juni 2004

  • UUD45
  • UU/PERPU
  • Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Presiden
  • Peraturan Daerah

a.Perda propinsi

b.Perda kabupaten / kota

c.Peraturan desa/peraturan yang singkat.

 

B.KONSTRUKSI DASAR TERTIB HUKUM INDONESIA

  • Teori Stuffen Theory Hans Kelsen ? à Grund Norm àNorma Umum àNorma Khusus
  • Atau Nilai dasar à Norma Umum à norma praktis
  • Aplikasi : Pemb.UUD45 à UUD45àNorma hukum lainnya.
  • Pembukaan UUD45 sbg Staatsfundamentalnorm, merupakan asas kerokhanian tertib hukum Indonesia, di dalamnya terdapat pengakuan adanya hukum kodrat (alinea I),hukum etis (alinea I,II,III), hukum Tuhan (alinea III), dan hukum filosofis, yaitu asas kerokhanian Pancasila yg mendasari hukum positif Indonesia (alinea IV).

HUBUNGAN PEMB.UUD45 DG HUKUM POSITIF

  • hukum Tuhan, hukum etis, hukum kodrat, dan hukum filosofis tersebut merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif Indonesia. Dalam hal ini negara merupakan pelaksana yg aktif dalam pelaksanaan dan realisasi hukum positif dg mengambil bahan dari hukum dan nilai yg terdapat dlm pemb.UUD45 tadi, disesuaikan dg situasi, kondisi, serta kebijakan tertentu.

KONSEKUENSI

  • Konsekuensi bagi setiap realisasi dan pelaksanaan hukum positif Indonesia harus senantiasa sesuai dg hukum Tuhan, hukum etis, hukum kodrat, dan hukum filosofis. Nilai-nilai hukum tersebut sekaligus juga merupakan ukuran bagi setiap hukum positif Indonesia, yaitu UUD dan seluruh peraturan perundangan yg lain apakah telah sesuai dg aturan-aturan yg berasal dr Tuhan (hukum Tuhan), dg perikemanusiaan dan perikeadilan(hukum kodrat), dg nilai-nilai kebaikan (hukum etis), dan dg nilai-nilai Pancasila yg abstrak umum universal (hukum filosofis).

KESIMPULAN

  • Jadi,pertama: pelaksanaan hukum positif Indonesia harus berlandaskan asas-asas nilai kerokhanian Pancasila dan asas-asas nilai lainnya spt tertuang dlm pemb.UUD45.

  • Kedua; mrupakan suatu keharusan bagi negara Indonesia untuk menjadikan nilai-nilai dlm Pemb.UUD45 tadi sbg ukuran dlm penyusunan, pengembangan, dan interpretasi semua peraturan hukum yg berlaku di Indonesia

PERMASALAHAN DLM FIL.HUKUM

1. HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN

  • hukum bersifat imperatif, tetapi realitasnya tidak semua taat, shg membutuhkan dukungan kekuasaan, besarnya kekuasaan tergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat.
  • Dalam praktek, kekuasaan sering bersifat negatif, yaitu berbuat melampaui batas-batas kekuasaan, shg hukum dibutuhkan sbg pembatas kekuasaan (selain kejujuran ,dedikasi dan kesadaran hukum).
  • Betapa eratnya dan pentingnya relasi antara hukum dan kekuasaan, hukum tanpa kekuasaan,angan-angan, tetapi kekuasaan tanpa hukum akan dzalim. Bagaimana agar hubungan keduanya selalu harmonis dan sinergis ?

a. keseimbangan power

b. dialog yg sehat ,efektif

c. sadar akan keterbatasan

2. HUKUM DAN NILAI SOSIAL BUDAYA

  • hukum yg baik adalah hukum yg materinya berasal dr nilai social budaya masyarakat.
  • Persoalan : terjadinya pergeseran nilai dan anomaly dlm masyarakat.
  • Sejauh mana pergeseran nilai boleh terjadi ? shg masih layak dijadikan sbg materi hukum yg baik?

a. Pergeseran nilai tetap harus sesuai dg hierarkhi nilai yg disepakati

b. Membutuhkan kajian lebih lanjut tentang materi hukum yg berasal dr masyarakat , nilai dr masy. diolah tidak diterima mentah, inilah fungsi dr penguasa atau para ilmuwan , sbg mitranya masyarakat.

 

3.SEBAB NEGARA MENJATUHKAN HUKUMAN

  • Terdapat tiga teori yg dpt dijadikan dasar pembenaran negara memberi hukuman pada warganya:

  • Teori Kedaulatan Tuhan,negara sbg badan yg mewakili Tuhan di dunia ini untuk mewujudkan ketertiban hukum di dunia, shg berhak menghukum bagi pelanggar hukum.
  • Teori Perjanjian masyarakat, rakyat telah memberikan kekuasaan pd negara untuk membentuk peraturan dan menjatuhkan hukuman pd pelanggar demi ketertiban dan kedamaian à konsekuensi: rakyat berjanji mentaati dan bersedia dijatuhi hukuman.

  • Teori Kedaulatan Negara, hanya negara yg berdaulat dan berkuasa untuk membentuk hukum. Adanya dan berlakunya hukum krn dikehendaki negara, shg negara berhak memberi hukuman.
  • Lili Rasjidi: negara memiliki tugas sangat berat, mewujudkan cita-cita bangsa, shg negara akan memberi hukuman kpd siapapun yg menghambat usaha mencapai cita-cita tadi.

4. SEBAB ORANG MENTAATI HUKUM

  • Terdapat tiga alas an pembenaran :
  • Teori Kedaulatan Tuhan, hukum dicipta oleh Tuhan, manusia sbg makhluk wajib taat (scr langsung), dan adanya anggapan raja adalah wakil Tuhan, shg manusia harus sll taat pada Tuhan (scr tidak langsung).

  • Teori Perjanjian masyarakat, hukum sbg hasil kesepakatan bersama seluruh masyarakat, shg mereka harus taati bersama juga.

  • Teori Kedaulatan Negara, orang mentati hukum krn merasa wajib utk mentaatinya, sebab hukum is kehendak negara

  • Teori Kedaulatan hukum, orang mentaati hukum krn hukum merupakan perumusan kesadaran hukum rakyat.

5. MASALAH PERTANGGUNGJAWABAN

  • Pertanggungjawaban is kewajiban utk memikul segala akibat dr sikap dan perilaku subjek hukum, yg dilakukan scr sadar, bebas, dan nalar.
  • Subjek hukum dibebaskan dr tanggjwb, apabila:
  • belum cukup umur
  • sedang terganggu jiwa / ingatannya
  • sedang dlm pengaruh hipnotis,sihir
  • subjek hukum tidak dpt menentukan kehendaknya scr bebas dan sadar

6. MASALAH HAK MILIK

  • Hak milik merupakan salah satu hak asasi manusia
  • Beberapa pandangan ttg hak milik :
  • Individualisme – liberalisme ; hak milik merupakan hak mutlak individu, dan boleh berbuat apapun
  • Kolektivisme: pemilikan alat produksi harus pd masy bukan individu.
  • Fascisme; membatasi dan melenyapkan ha-hak asasi
  • Personalisme : manusia sbg persona social, hak milik pribadi diselaraskan dengan kepentingan masyarakat

 

7. MASALAH PERJANJIAN à yg penting tetap terjaganya itikad baik dr masing-masing pihak

8. MASALAH LINGKUNGAN à perlu dipikirkan upaya menumbuhkembangkan kesadaran berwawasan lingkungan, lingkungan sbg mitra hidup, bukan semata-mata sbg something yg boleh diperlakukan semau sendiri manusia.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: