Hukum Perusahaan : BUMN lengkap

Pengaturan : UU no 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pengertian

  • Pasal 1 angka 1 UU BUMN:
  • BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan

Kekayaan Negara yang dipisahkan

  • Pasal 1 angka 10:
  • Kekayaan Negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya

Tujuan BUMN

  • Pasal 2:
  • Untuk memupukkeuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum

Bentuk-bentuk BUMN

  • Perusahaan Perseroan (persero)
  • Perusahaan Umum (PERUM)

Persero

  • Pengertian secara Umum:
  • Perusahaan Negara tunduk pada UUPT yang pendiriannya diusulkan oleh menteri (dalam hal ini mentri BUMN) kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan menteri teknis dan menteri keuangan

Persero menurut pasal 1angka 2 UUBUMN

  • BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara RI yang tujuan utamanya mengejar keuntungan

Tujuan Pendirian persero

  • Pasal 12 UUBUMN
  • Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat
  • Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan

Organ Persero

  • RUPS
  • Direksi
  • Komisaris

RUPS Persero

  • Menteri bertindak selaku RUPS,apabila seluruh saham persero dimiliki oleh Negara
  • Menteri dan para pemegang saham lainnya bertindak selaku RUPS, apabila tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara

Kewenangan RUPS

  • Pasal 14 ayat (3):
  • Menentukan perubahan jumlah modal
  • Perubahan anggaran dasar
  • Rencana penggunaan laba
  • Penggabungan
  • Peleburan
  • Pengambilalihan
  • Pemisahan
  • Pembubaran persero
  • Investasi dan pembiyaan jangka panjang
  • Kerjasama persero
  • Pembentukan anak perusahaan/penyertaan
  • Pengalihan aktiva

Direksi

  • Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan pertauran perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi,transparansi,kemandirian,akuntabilitas,pertanggungjawaban,serta kewajaran

Komisaris

  • Anggota komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas,dedikasi,memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha yang dijalani persero

Perum

  • Pengertian
  • Perum adalah bumn yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan

Tujuan PERUM

  • Menyelenggarakan usaha untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan yang sehat
  • Atas persetujuan menteri, untuk tujuan di atas,perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain

Organ PERUM

  • Menteri
  • Direksi
  • Dewan pengawas

Kewenangan Menteri

  • Memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perum berupa
  • Kebijakan investasi
  • Pembiayaan usaha dan sumber pembiayaannya
  • Penggunaan hasil usaha perusahaan
  • DSB

Pertanggungjawaban Menteri

  • Pasal 39
  • Pertanggungjawaban terbatas sebatas nilai kekayaan Negara yang telah dipisahkan ke dalam perum
  • Pertanggungjawaban dapat menjadi tidak terbatas apbila dengan itikad buruk memanfaatkan perum semata-mata untuk kepentingan pribadi; terlibat dalam perbuatan melawn hokum yang dilakukan oleh perum; langsung maupun tidak langsung secara melawan hokum menggunakan kekayaan perum

Direksi

  • Direksi bertanggungjawab terbatas
  • Apabila terbukti kesalahan direksi maka dapat dimintakan pertanggungjawab secara renteng

Dewan pengawas

  • Perannya tidak jauh berbeda dengan komisaris

Kewajiban pelayanan Umum

  • Pasal 66
  • Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: