Hukum Perlindungan Konsumen : Perlindungan hukum

  • Sengketa, apabila konsumen dirugikan terhadap jasa/barang , sehingga pelaku usaha wajib mengganti rugi dan apabila harapan konsumen tidak terpenuhi dan konsumen memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hokum

Penyelesaian sengketa bisa di

  • BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
  • Pengadilan negri

Tugas BPSK (pasal 52 UUPK)

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melaluimediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalaUndangundang ini;

e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undangundang ini;

i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;

l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang undang ini.

 

Penyelesaian di BPSK melalui jalur non litigasi

  • MediasiàMediator bersifat aktif dalam menyelesaikan sengketa
  • KonsiliasiàPara pihak aktif menyelesaikan sengketanya, dan konsiliator pasif
  • Arbitrasià BPSK mengeluarkan putusan/sanksi administrative

Class action

  • Dinegara maju biasanya jumlah korna lebih dari 15 orang
  • Syarat dan prosedur, kelompok tersebut memiliki perwakilan lalu diumumkan di Koran, dan setiap korban yang harus memberikan surat permohonan untuk bergabung pada kelompok tersebut, dan yang tidak tergabung tidak masuk dalam putusan pengadilan yang diajukan oleh class action

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: