Hukum Perlindungan konsumen: Ganti rugi

December 6, 2009

Agar pelaku membayar ganti rugi harus memenuhi unsure (salah satu diantara dua)/ Pasal 19 UUPK ayat 1

  1. Wan prestasi (jarang dipake dalam kasus konsumen, karena susah pembuktian kontrak nya)

    Kreditor/debitur tidak melaksanakan kewajibannya

  • Dibutur/kreditur tidak bisa, terlambat atau keliru melaksanakan kewajibannya

     

  1. 1365àPerbuatan melawan hokum , yang bersalah harus memberikan ganti rugi, unsurnya
  • Perbuatan melawan hokum
    • UU
    • Kesusilaan
    • Kepentingan umum

       

  • Kesalahan
  • Kerugian
  • Hubungan causa anatara kerugian dan kesalahan

 

Kriteria Produk cacat

  1. Produknya cacatàkandungan,benda
  2. Desain cacat
  3. Informasi
Advertisements

Hukum Perdata Internasional : Hub Tibun dengan hak yang diperoleh

December 6, 2009

Hubungan antara ketertiban Umum dengan hubungan hak-hak yang diperoleh

Asas Tibun

  1. Hukum asing yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku
  2. Hukum asing dikesampingkan
  3. Penggunaan yang terlalu sering akan menyebabkan pergaulan internasional menjadi terhambat (karena penggunaan hokum sendiri)
  4. Asas ketertiban umum menyangkut berbagai hal ; tidak hanya menyangkut soal milik dan status
  5. Asas ketertiban umum bertitik tolak pada paham, bukan kepentingan nasional
  6. Diadakan demi kepastian hokum dalam masyarakat sendiri
  7. Ketertiban umum sama sekali menyampingkan kwalifikasi
  8. Orang lebih condong memperlakukan asas ketertiban umum, jika soalnya menyangkut kepentingan sendiri
  9. Ketertiban umum sering merupakan penyampingan dari hak-hak yang diperoleh

 

  1. Hukum sendiri yang sebenarnya berlaku dikesampingkan karena adanya hak yang diperoleh berdasarkan system hokum asing
  2. Hukum sendiri dikesampingkan demi rasa keadilan pada pihak yang bersangkutan
  3. Penggunaan secara resiprositas akan mellancarkan pergaulan internasional, tetapi penggunaan tanpa batas akan melemahkan kekuatan hokum nasional

Hukum Pajak : PPN dan PPn BM

December 2, 2009

Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

Dasar hokum :

  1. UU No 8 tahun 1983 jo UU no 18 tahun 2000
  2. Mulai tanggal 1 april 2010 berubah jadi UU No 8 tahun 1983 jo UU no 42 tahun 2009

PPN à Pajak konsumsi barang atau jasa dalam daerah pabean

Karakteristik/cirri-ciri PPN yaitu:

  1. Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan system faktur
  2. Setiap terjadinya penyerahan BKP/JKP. Wajib dibuatkan faktur pajak

Faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN

  • Faktur pajak bagi penjual merupakan bukti pajak keluaran
  • Faktur pajak bagi pembeli merupakan bukti pajak masukan

 

Daerah Pabean , wilayah yang didalam nya berlaku UU no 10 tahun 1995 tentang kepabeanan

Meliputi daerah

  • Darat
  • Perairan (ruang udara diatasnya)
  • Tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif
  • Landaskontinen

Brang kena pajak (BKP) Pasal 1 angka 3

  • Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak
  • Barang tidak berwujud, antara lain : Hak atas merek dagang, hak oktroi (menemukan hasil baru, cara kerja baru, perbaikan —-

 

 

Jasa kena pajak (JKP) Pasal 1 angka 6

  • Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan/perbuatan hokum yang menyebabkan suatu barang/fasilitas/kemudahan/hak tersedia untuk dipakai
  • Termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan/petunjuk daripemesan

 

Pengusaha kena pajak (PKP)

  • Yang melakukan penyerahan BKP/JKP
  • Tidak termasuk pengusaha kecil kecuali pengusaha kecil yang memiliki untuk dikukuhkan sebagai PKP

 

Dasar pengenaan pajak (DPP)

  • Harga jual
  • Nilai impor
  • Penggantian
  • Nilai ekspor
  • Nilai lain yang ditetapkan oleh mentri keuangan

Hal diatas menjadi yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang

 

Faktur pajak, bukti pungutan pajak yang dibuat oleh

  • PKP karena penyerahan BKP/JKP
  • DJBC karena impor BKP

Objek pajak

  • PPN dikenakan atas
    • Penyerahan BKP atau JKP didalam daerah pabean oleh pengusaha (baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP maupun pengusaha ——-

 

 

Objek pajak

  1. Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, syarat
  • Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
  • Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud
  • Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean
  • Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

 

  1. Impor BKP
  2. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak, syarat-syarat nya:
  • Jasa yang diserahkan merupakan JKP
  • Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean
  • Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaanya
  1. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
  2. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
  3. Ekspor BKP ————–

Islam dan disiplin Ilmu :Qiyas dan Ijma

December 2, 2009

Ijma : Kesepakatan para imam mujtahid pada suatu masa setelah rasulullah wafat mengenai suatu masalah syara

Unsur-unsurnya:

  1. Terdapat sejumlah mujtahid ketika terjadi suatu kejadian karena kesepakatan tidak mengkin terjadi tanpa adanya beberapa pandangan/ pendapat dan terdapat kesesuaian
  2. Ijma terjadi berdasar kesepakatan secara umum dari semua mujtahid dari seluruh dunia pada suatu peristiwa terjadi
  3. Kesepakatan para mujtahid itu diiringi dengan pendapat mereka masing-masing secara jelas mengenai suatu kejadian, selanjutnya setelah pendapat mereka terkumpul tampak jelas kesepakatan tersebut
  4. Kesepakatan tersebut melahirkan suatu hokum

 

Qiyas: arti

  1. Mengukur atau memastikan panjang dan kwalitas (arti secara bahasa)
  2. Perbandingan yang member kesan atau kemiripan antara 2 hal (secara makna)
  3. Merupakan perluasan nilai syariat yang terdapat dalam kasus asal kepada kasus baru karena kasus baru tersebut mempunyai kausa/illat yang smaa dengan kasus asal (secara teknis) kasus asal ditentukan oleh nash, dan qiyas berusaha memperluas ketentuan tekstual tersebut kepada kasus yang baru. Dengan kesamaan kausa anatar kasus asal dan kasus baru maka penerapan qiyas mendapat justifikasi

Syarat-syarat

  1. Kasus asal ditentukan nash (quran dan sunnah) sumber dalam quran dan sunnah menurunkan ketentuan khusus. Disamping itu jumhur fukaha berpendapat qiyas dapat juga dibangun atas dasar Ijma

     

    Selain itu jumhur ulama berpendapat qiyas yang satu dapat menjadi asal hal yang baru seperti dalam praktek judicial

     

    Imam Al Ghazalià Menolak proporsisi dari qiyas yang satu menjadi asal qiyas yag satu lagi karena qiyas itu adalah spekulasi

     

  2. Ada kasus baru/far’un, kasus baru merupakan sasaran ketentuan asal, kasus baru ini merupakan kasus yang hukumnya ini harus dicari dengan menggunakan analogi, syarat nya kasus baru ini hukumnya belum ditentukan dalam nash atau ijma