Rangkuman dari tugas hokum pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

  1. Pengertian NPWP

    Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Psl.1 angka 6 UU KUP)

     

  2. Kewajiban Mendaftarkan Diri

    Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.. (Psl.2 (1) UU KUP)

     

  3. Fungsi NPWP

    Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. (Penjelasan Psl.2 (1) UU KUP)

 

Wajib Pajak. (WP)

    Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Psl.1 angka 2 UU KUP)

 

Pembayaran dan Penyetoran Pajak..

  1. Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

    Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutang nya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. (Psl.9 (1) UU KUP)

     

  2. Terlambat Bayar / Setor Sanksi 2 % Per Bulan.

    Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat(1) UU KUP, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dekenai sanksi administrasi berupa sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Psl.9 (2a) UU KUP)

     

  3. Terlambat Bayar / Setor PPh kurang Bayar Menurut SPT Tahunan Sanksi 2% Per Bulan.

    Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan penuh 1 (satu) bulan. (Psl.9 (2b) UU KUP)

     

  4. Jatuh Tempo Pembayaran Ketetapan Pajak,: 1 Bulan

    Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan umlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan (Psl.9 (3) UU KUP)

     

  5. WP Usaha Kecil dan WP Usaha Tertentu.

    Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) UU KUP dapat diperpanjang paling lama menjadi 2(dua) bulan yang ketentuan nya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

     

  6. Pengansuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.

    Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas)bulan, yang pelaksanaanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (psl.9 (4) UU KUP)

     

  7. Sarana Pembayaran Pajak: Surat Setoran Pajak (SSP)

    Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

     

  8. Kelebihan Pembayaran Pajak.

    Atas permohonan Wajib pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17c, atau Pasal 17d UU KUP dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung dipehitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. (Psl.11 (1) UU KUP)

     

 

Surat Pemberitahuan (SPT)

  1. Pengertian SPT. (Psl 1 UU KUP)
  2. SPT : Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  3. SPT Masa : Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
  4. SPT Tahunan : Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun pajak atau bagian Tahun Pajak

 

Penelitian .

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampiran nya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungan. (Psl. 1 angka 30 UU KUP)

Pemeriksaan Pajak

  1. Pengertian Pemeriksaan.

    Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Psl.1 angka 25 UU KUP)

  2. Wewenang Pemeriksaan Pajak

    Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Psl.29 (1) UU KUP)

 

Penyidikan Tindak Pidan Dibidang Perpajakan.

  1. Pengertian Penyidikan.

    Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidan di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. (Psl. 1 angka 31 UU KUP)

  2. Penyidik PPNS

    Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. (Psl.44 (1) UU KUP)

     

Penetapan dan Ketetapan

  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
    1. Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
    2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf e UU KUP ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Psl.13 (2) UU KUP)
    3. Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d UU KUP ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar (Psl. 13 (3) UU KUP)

    (3.1) 50% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang di bayar dalam satu Tahun Pajak:

    (3.2) 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor

    (3.3) 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar

    1. Kepastian Hukum SPT

      Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) UU KUP , setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak.

       

    2. Penerbitan SKPKB Setelah Lewat 5 Tahun

      Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) UU KUP telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setlah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap (Psl. 13 (5) UU KUP)

 

Surat Tagihan Pajak (STP)

  1. Penerbitan STP.

    Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apbila (Psl.14 (1) UU KUP):

    1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
    2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
    3. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan /atau bunga
    4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
    5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,selain:

(e.1) Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

(e.2) Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(5) huruf b dan huruf g Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran

  1. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
  2. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perbuatannya

     

  1. Kekuatan Hukum STP

    Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hokum yang sama dengan surat ketetapan pajak. (Psl.14 (2) UU KUP).

     

  2. Sanksi STP
    1. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b UU KUP ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutang nya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkan nya Surat Tagihan Pajak. (Psl.14 (3) UU KUP)
    2. Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaiman dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f UU KUP masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. (Psl.14 (4) UU KUP)
    3. Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf g UU KUP dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak,dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Psl. 14 (5) UU KUP).

 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT.)

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Paja, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yamg terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. (Psl.15 (1) UU KUP)

 

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak lebih bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang (Psl.17 (1) UU KUP)

 

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Penagihan Pajak.

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan dasar penagihan pajak (Psl.18 (1) UU KUP)

 

Gugatan

Gugatan wajib Pajak atau Penanggung pajak terhadap (Psl.23 (2) UU KUP):

  1. Pelaksanaan surat Paksa,Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau pengumuman Lelang
  2. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
  3. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.
  4. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peratiran perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

 

Keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  3. Surat Ketetapan Pajak Nihil
  4. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Banding

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU KUP. (Psl.27 (1) UU KUP)

 

One Response to Rangkuman dari tugas hokum pajak

  1. […] Rangkuman dari tugas hokum pajak […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: