Hukum Perlindungan konsumen :Prinsip-prinsip

  1. Let the buyer beware/Caveat emptor

    Asas ini berasumsi ,pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si konsumen.Tentu saja dalam perkembangannya, konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsikan nya. Ketidakmampuan itu bisa karena keterbatasan pengetahuan konsumen, tetapi terlebih-lebih lagi banyak disebabkan oleh ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya

    Menurut prinsip ini, dalam suatu hubungan jual-beli keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli.

    Sekarang mulai diarahkan menuju kepada caveat venditor (pelaku usaha yang perlu berhati-hati)

  2. The Due Care Theory

    Doktrin ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati ia tidak dapat dipersalahkan. Jika ditafsirkan secara a-contrario, maka untuk mempersalahkan si pelaku usaha seseorang harus dapat membuktikan, pelaku usaha itu melanggar prinsip kehati-hatian.

    Ditinjau dari pembagian beban pembuktian si penggugat harus memaparkan bukti-bukti sesuai dengan pasal 1865 KUHperdata secara tegas menyatakan , barangsiapa yang mengendalikan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

    Sehingga pengusaha hanya tinggal menunggu saja, syarat ini terasa berat bagi konsumen untuk menghadirkan bukti-bukti guna memperkuat gugatannya,. Sebaliknya, si pelaku usaha dengan berbagai keunggulannya relative lebih mudah berkelit

  3. The Privity of contract

    Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual.Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal diluar yang diperjanjikan.

    Fonomena kontrak-kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha

  4. Kontrak bukan syarat

    Prinsip nomor 4 tidak mungkin lagi dipertahankan, jadi kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hokum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: