Islam dan disiplin Ilmu : Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam

November 19, 2009

Teori Receptie A contrario

 

Muridnya bapak azahariàsayuti thalib

“hokum adat berlaku bagi orang islam kalu hokum adat itu tidak bertentangan dengan agama islam dan hokum islam”

Dengan demikian dalam teori ini hokum adat baru berlaku bila tidak bertentangan dengan hokum islam

Hukum perkawinan = berlaku penuh

 

    Hukum waris :berlaku tetap

 

  1. Bagi orang islam berlaku hokum islam (waris dan perkawinan)
  2. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hokum batin dan moral nya , sebagai seorang muslim
  3. Hukum adat berlaku bagi orang islam kalau tidak bertentangan dengan agama islam dan hokum islam

 

àPiagam Jakarta

Sila pertama: Ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemelu-pemeluk nya

 

Menurut Prof.Dr.H.Ismail Sunny

  1. 22 juni 1945 – 5 juli 1959 (preambule source)
  2. 5 juli 1959 – sekarang (authorative source)

 

Pendahuluan atau preambule dalam suatu konstitusi / konsideran atau pertimbangan dari suatu peraturan per Undang-undangan mempunyai kedudukan hokum dengan demikian preambule atau pembukaan dan penjelasan UUD adalah rangkaian kesatuan dari suatu konstitusi demikian juga konsideran dan penjelasan peraturan perundangan adalah bagian integral dari suatu peraturan per undang-undangan

 

UU No 1/1974 tentang perkawinan

  1. Pasal 2 ayat(1)
  2. Penjelasan pasal 2
  3. Pasal 8 huruf Fà Perkawinan dilarang diantara 2 orang à Dilarang dalam agamanya masing-masing
  4. Pasal 37à Apabila perceraian diatur dengan hukumnya masing-masing
  5. Pasal 35
  6. Pasal 63
  7. UU no 5/1960= UUPA
  8. PP 28/1977à Seseorang /badan hokum yang merupakan tanah hak milik dan melembagakan nya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan
  9. KHIà Seseorang/keluarga /bila hokum milik untuk selamanya

 

            KHI berlaku bila hakim menggunakan KHI untuk memutuskan kasus

UU ni 41/2004= Selamanya/jangka waktu tertentu

Advertisements

ISlam dan Disiplin Ilmu : Hukum Islam pada Masa Penjajahan Belanda

November 19, 2009


Cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran Organisasi Perdagangan Dagang Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih dikenal dengan VOC. Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC dapat dikatakan memiliki peran yang melebihi fungsinya. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Pemerintah Kerajaan Belanda memang menjadikan VOC sebagai perpanjangtangannya di kawasan Hindia Timur. Karena itu disamping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Tentu saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa.

Dalam kenyataannya, penggunaan hukum Belanda itu menemukan kesulitan. Ini disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan.[4]

Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat beberapa “kompromi” yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu:

1.      Dalam Statuta Batavia yag ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam.

2.      Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan Compendium Freijer.

3.      Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone. Di Semarang, misalnya, hasil kompilasi itu dikenal dengan nama Kitab Hukum Mogharraer (dari al-Muharrar). Namun kompilasi yang satu ini memiliki kelebihan dibanding Compendium Freijer, dimana ia juga memuat kaidah-kaidah hukum pidana Islam.[5]

Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda kembali. Setelah Thomas Stanford Raffles menjabat sebagai gubernur selama 5 tahun (1811-1816) dan Belanda kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah Hindia Belanda, semakin nampak bahwa pihak Belanda berusaha keras mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di wilayah ini. Namun upaya itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahannya, khususnya umat Islam yang mengenal konsep dar al-Islam dan dar al-harb. Itulah sebabnya, Pemerintah Belanda mengupayakan ragam cara untuk menyelesaikan masalah itu. Diantaranya dengan (1) menyebarkan agama Kristen kepada rakyat pribumi, dan (2) membatasi keberlakuan hukum Islam hanya pada aspek-aspek batiniah (spiritual) saja.[6]

Bila ingin disimpulkan, maka upaya pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda secara kronologis adalah sebagai berikut:

1.      Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan Politik Hukum yang Sadar; yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.[7]

2.      Atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem, Pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausa terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari hukum Belanda.[8]

3.      Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje, Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan (dengan alasan, ia belum diterima oleh hukum adat setempat). [9]

4.      Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap Pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling (yang isinya sama dengan Pasal 78 Regerringsreglement), yang intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonasi.[10]

Lemahnya posisi hukum Islam ini terus terjadi hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1942.


Islam dan disiplin ilmu : PAI 7

November 19, 2009

Link menuju penjelasa keadilan Islam dalam pembagian waris

http://islamiyah.wordpress.com/2007/04/06/hukum-waris-wanita-menurut-islam-kristen/

Link menuju Penjelasan kapan islam masuk di Indonesia

http://adeut.blogspot.com/2007/06/proses-masuk-dan-berkembangnya.html

http://sejarawan.wordpress.com/2008/01/21/proses-masuknya-islam-di-indonesia-nusantara/