Hukum Pengangkutan Laut : Perjanjian Pengangkutan

  1. Pengertian
  • PErjanjian Pengangkutan adalah suatu perjanjian antara pengangkutan dengan suatu pihak kedua (penumpang/pemilik barang/pengirim barang/penerima barang)
  • Dalam perjanjian ini pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut orang/barang ke suatu tempat dengan selamat, dan pengangkut akan memperoleh imbalan dari pihak kedua berupa upah pengangkutan
  • Sifat dasar dari perjanjian pengangkutan merupakanperjanjian campuran (jasa dan pemborongan), timbale balik (para pihak mempunyai kewajiban untuk melakukan dan berhak memperoleh prestasi) dan konsensual (perjanjian pengangkutan sah terjadinya kesepakatan)
  1. Pengaturan Pengangkutan Laut di Indonesia
  • WvK/KUHD
  • UU No 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
  • The Hague Rules
  • PP No 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan
  • Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Departmen Perhubungan RI cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
  • Peraturan relevan lainnya
  1. Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian pengangkutan Laut
  • Pengangkut
  • Pengusaha kapal
  • PEngangkut yang bukan pengusaha kapal
  • Pihak yang mencarterkan (Vervrachter)
  • Pihak Pencarter (bevrachter)
  • Pengangkut

    Pasal 466 KUHD. Ia yang mengikatkan diri dengan perjanjian carter waktu carter perjalanan dan pengangkutan barang potongan

    Kewajiban Pengangkut

    Pasal 467.

    Pengangkut dalam batas-batas yang layak, bebas dalam memilih alat pengangkutannya, kecuali bila diperjanjikan suatu alat pengangkutan tertentu.

    Pasal 468.

    Perjanjian pengangkutan menjajinkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya.

    Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila Ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya bamng itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu keiadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim.

    Ia bertanggungjawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu

    Pasal 470.

    Pengangkut tidak bebas untuk mempersyaratkan, bahwa ia tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab tidak lebih daripada sampai jumlah yang terbatas untuk kerugian yang disebabkan karena kurang cakupnya usaha untuk pemeliharaan, periengkapan atau pemberian awak untuk alat pengangkutnya, atau untuk kecocokannya bagi pengangkutan yang diperjanjikan, maupun karena perlakuan yang keliru atau penjagaan yang kurang cukup terhadap barang itu. Persyaratan yang bermaksud demikian adalah batal.

    Namun pengangkut berwenang untuk mempersyaratkan, bahwa ia tidak akan bertanggungjawab untuk tidak lebih dari suatu jumlah tertentu atas tiap-tiap barang yang diangkut, kecuali bila kepadanya diberitahukan tentang sifat dan nilai barangnya sebelum atau pada waktu penerimaan. Jumlah ini tidak boleh ditetapkan lebih rendah dari f. 600,-.

    Pengangkut di samping itu dapat mempersyaratkan, bahwa ia tidak wajib mengganti kerugian, bila kepadanya diberitahukan sifat dan nilai barangnya dengan sengaja secara keliru. (AB. 23; KUHD 359 dst., 362, 469, 470a, 471, 476, 493, 517b, c, 524, 527; S. 1927.-261 pasal 35; S. 1927-262 pasal 27.)

    Pasal 470a.

    Persyaratan untuk membatasi tanggung jawab pengangkut dalam hal apa pun tidak membebaskannya untuk membuktikan, bahwa untuk pemelihaman, perlengkapan atau pemberian awak untuk alat pengangkutan yang diperja4ikan telah cukup diusahakan, bila ternyata, bahwa kerugian itu adalah akibat dari cacat alat pengangkutannya atau tatanannya.

    Dari hal ini tidak dapat diadakan penyimpangan dengan perjanjian. (AB. 23; KUHD 359 dst., 459, 471, 517c, 524a.)

    Pasal 477.

    Pengangkut bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali bila ia membuktikan, bahwa kelerlambatan itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya.

  • Pengusaha Kapal

    Pasal 320 KUHD: “Dia yang memakai sebuah kapal guna pelayaran di laut dan mengemudi kannya sendiri atau suruh mengemudikannya oleh seorang nahkoda yang bekerja padanya”

    Pasal tersebut tidak mensyaratkan pemilikan atas kapal oleh pengusaha kapal, namun ia dapat menggunakannya saja (hak eksploitasi)

    Pasal 321 KUHD : Pengusaha terikat oleh segala perbuatan hokum yang dilakukan oleh mereka yang bekerja tetap/sementara pada kapalnya. Oleh karenanya ia juga bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan pada pihak ketiga

  1. Cara-cara Memperoleh Kapal
  • Jual Beli
  • Sewa-Menyewa
  • Pinjam-Meminjam
  • Sewa-Beli
  • Leasing
  • Carter
  • Hibah dan Waris
  • Bare Boat Charter
  1. Perjanjian Pengankutan Laut Menurut WvK/KUHD
  • Perjanjian Carter Menurut Waktu
  • PErjanjian Carter MEnurut Perjalanan
  • Perjanjian Pengangkutan Barang Potongan
  • Perjanjian Carter Menurut Waktu

    Pasal 453 (2) KUHD, Vervrachter mengikatkan diri kepada Bevrachter untuk:

    • Waktu tertentu
    • Menyediakan sebuah kapal tertentu
    • Kapalnya untuk pelayaran di laut bagi Bevrachter
    • Pembayaran harga yang dihitung berdasarkan waktu

+Kewajiban pengangkut

  • Pasal 453 (2) Menyediakan sebuah kapal tertentu menurut waktu tertentu
  • Pasal 470 jes 459 (4), 308 (3) KUHD
  • Kesanggupan atas Kapal meliputi mesin dan perlengkapan (terpelihara/lengkap) dan ABK (cukup dan cakap)
  • Pasal 460 (1) kewajiban pencarter untuk memelihara, melengkapi dan menganakbuahi
  1. Perjanjian Carter menurut Perjalanan

    Pasal 453 (3) KUHD Vervrachter mengikatkan diri kepada Bevrachter untuk

  • Menyediakan sebuah kapal tertentu
  • Seluruhnya atau sebagian dari kapal
  • Untuk pengangkutan orang/barang melalui lautan
  • Pembayaran harga berdasarkan jumlah perjalanan

+Kewajiban Pengangkut

  • Menyediakan kapal tertentu atau beberapa ruanagan dalam kapal tersebut
  • Pasal 453 (2) KUHD
  • Pasal 459 (4): terpelihara dengan baik, diperlengkapi,sanggup untuk pemakaian
  • Pasal 470 (1)
  1. Perjanjian Pengankutan Barang Potongan
  • Pasal 520g KUHD: Pengankutan barang berdasarkan perjanjian selain daripada perjanjian carter kapal
  • Kapalnya tidak perlu tertentu seperti perjanjian carter

+ Kewajiban Pengankut

  • Pasal 468 (1) KUHD
  • Pasal 470 (1)
  • Mengusahakan kesanggupan kapalnya untuk dipakai sesuai perjanjian
  • Harus benar dalam memperlakukan muatan, dan melakukan penjagaan terhadap barang yang diangkutnya
  • Yang diutamakan adalah barang/muatan/cargonya sebagai objek perjanjian

Tuntutan Ganti Rugi

  • Jangka Waktu pengajuan

    Diajukan dalam waktu satu tahun sejak barang diserahkan, atau sejak hari barang tersebut seharusnya diserahkan (pasal 487 KUHD)

  • Hak previlige: kedudukan si penerima barang didahulukan atas upah pengangkutan, tapi setelah piutang2 yang diistimewakan dalam pasal 316 KUHD ia meminta sita atas pengangkutan terlebih dahulu dalam jangka waktu satu tahun
  • Tuntutan diajukan kepada ketua pengadilan negeri setempat, diaman terjadinya penyerahan barang dari pengangkut kepada penerima barang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: