Hukum perdata internasional : Titik Taut sekunder

Titik taut sekunder adalah factor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistim hokum tertentu

  1. Pilihan Hukum

    Maksud para pihak adalah factor yang menentukan apa yang berlaku , misalnya Seorang warga Negara Indonesia dan eropa menentukan dalam kontrak perjanjian dagang mereka bahwa mereka bersepakat memakai hokum B.W Indonesia.

    Hokum mana yang berlaku untuk suatu perjanjian ditentukan pertam-pertama oleh maksud dari para pihak, apa yang dikehendaki para pihak apa yang diingini para pihak. Jadi di hokum perjanjian HPI para pihak memiliki keluasaan untuk memenuhi hokum mana yang digunakan.

    Di samping pilihan hokum secara tegas dapat pula dilakukan pilihan secara diam-diam. Kita bisa menarik dari kenyataan-kenyataan dan segala factor-faktor sekitar kontrak ini apa yang dikehendaki oleh para pihak. Yang dimaksud secara diam-diam bahwa para pihak tidak menyatakan kami menghendaki hokum perdata yang berlaku yang mana secara harfiah. Misalnya: Para pihak tidak menyatakan kami menghendaki hokum B.W , tetapi dalam kontrak bersangkutan mereka mengatakan : Untuk perjanjian ini, kalo salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, perjanjian ini dengan sendirinya batal, dari saat itu tanpa kita perlu memintanya di hadapan Hakim ,dengan menyimpang dari pasal 1266 B.W . Sehingga bisa dipahami bahwa para pihak telah secara diam-diam bersepakat untuk memakai B.W dalam penentuan hokum nya.

    Jadi ada dua macam memilih hokum secara tegas atau secara diam-diam. Mengenai memilih hokum secara diam-diam ini kita harus berhati-hati, jangan sampai menarik kesimpulan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh para pihak.

  2. Tempat letaknya benda

    Letaknya suatu benda merupakan titik taut yang menentukan hokum yang harus diberlakukan. Untuk benda-benda tetap berlaku ketentuan bahwa hokum dari tempat letaknya benda itu adalah yang dipakai untuk hubungan-hubungan hokum berkenaan dengan benda itu. Sebagai contoh:Seorang warganegara X hendak meletakkan hypotheek atas tanah dan rumah kepunyaan warganegara Negara Y di mana benda tersebut terletak. Hukum yang harus dipakai adalah hokum Y yaitu di mana benda tetap bersangkutan terletak

  3. Tempat dilangsungkan nya perbuatan hokum

    Tempat di mana perbuatan hokum dilangsungkan atau perjanjian dibuat merupakan factor yang menentukan akan hokum yang harus diberlakukan, contoh: Seorang WNI membuat kontrak dengan perusahaan jepang. Tempat di mana kontrak dilangsungkan Jakarta adalah factor yang menentukan hokum yang harus berlaku.

  4. Tempat dilaksanakan perjanjian

    Kita melihat bahwa orang memakai pula tempat di mana harus di laksanakan sesuatu kontrak sebagai hokum yang harus diberlakukan , Misalnya seorang WNI mengadakan kontrak pemborongan dengan kontraktor asing dari luar negri tentang pembangunan hotel di Jakarta. Hukum Indonesia lah yang akan dipakai jika para pihak tidak menentukan lain dalam kontrak mereka, karena bangunan hotel bersangkutan telah berlangsung di Jakarta.

  5. Tempat terjadinya perbuatan melanggar hokum

    Dalam perbuatan melanggar hokum dipakai menurut teori klasik, hokum dari tempat di mana perbuatan melanggar hokum di lakukan. Contoh: tuntutan dari Ford Motor Company of Canada Ltd terhadap seorang reparatur mobil di Jakarta yang dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hokum dengan memasang merek di depan bengkelnya “Ford Service : diadili menurut hokum Indonesia

  6. Pemakaian prinsip kewarganegaraan untuk HPI Indonesia

    Akan dijelaskan dengan contoh . Di mana seorang pria Tionghoa asing yang dalam tahun 1903 telah menikah secara adat di Tanjung Balai dengan seorang perempuan China Chin Teng Lan (yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara Tjin Toek Njan dan perempuan Batak Rendok). Ternyata waktu Dji pulang ke Tiongkok dalam tahun 1923 dia menikah lagi dengan perempuan Chin A Kim yang dibawanya pulang ke Tanjung Balai. Gugatan pemutusan perkawinan karena perjinahan disebabkan bigamy dari Djie berdasarkan pasal 27 B.W. ternyata tidak dapat dipakai karena Pengadilan medan dalam tahun 1926 mengatakan bahwa Dji berstatus asing yaitu warganegara Tiongkok dan bukan kaulanegara Belanda, maka hokum nasional Tiongkok lah yang berlaku. Dan di B.W tiongkok membolehkan untuk Bigami

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: