TAX LAW REFORM

Reformasi undang-undang pajak

I. Zaman penjajahan kolonial–350 tahun ,berdasarkan UU pajak kolonial belanda, (official assessment system)

II. 17-8-1945 s/d 31-12-1983 — UU pajak warisan belanda (official assessment system)

III. TAX LAW REFORM: Reformasi Hukum Pajak

1 januari -1984 s/d sekarang— UU pajak hasil bikinan bangsa Indonesia

(Self assessment)

 

System pemungutan pajak suatu negara menganut dua + 1 system :

  1. Self assessment system; menghitung pajak sendiri
  2. official assessment system ;menghitung pajak adalah pihak fiscus
  3. Witholding T.S (PPh pasal 21,22,23 ex: Dosen dapat gaji lalu langsung dipotong oleh pihak kampus)

 

Self assessment system : Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan wajib pajak.

Kepercayaan wajib pajak dengan cara: Menghitung ,membayar dan melapor sendiri

Tugas pemerintah: Mengawasi,memeriksa,menagih,melelang,memeriksa.

Pajak ada 3 unsur

  • UU
  • Wajib pajak
  • Pemerintah

 

  1. Hukum pajak formil, memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum iini memuat antara lain:
    a. Tata cara penyelanggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

    b. Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dna peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

    c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan atau banding. Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Fungsi NPWP

  • Tanda pengenal/identitas wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
  • dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan

Penghapusan NPWP

  • WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
  • wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
  • warisan yang belum terbagi (dalam kedudukan sebagai subjek pajak) sudah selesai dibagi
  • WP badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan per UU ngan yang berlaku
  • WP BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT
  • WP orang pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai wajib pajak

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: