Teori dan Hukum Perundang-undangan : Pengujian Peraturan dan Pengesahan Penetapan

June 22, 2010

Berdasarkan badan yang melakukan pengujian dibedakan antara:

  1. Pengujian oleh badan peradilan/judicial (judicial review)
  2. Pengujian oleh badan politik (political review)
  3. Pengujian oleh pejabat/badan administrasi (administrative review)

TOETSINGSRECHT, DIBEDAKAN ANTARA

  1. Formele Toetsingrecht (hak menguji formal)

    Wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislative seperti undang-undang , terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagai mana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan

  2. Materiele Toetsingsrecht (hal menguji Material).

    Wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangn isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajat nya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu

Makna pengujian

  1. Implementasi fungsi pengawasan agar materi suatu perundang-undangn tidak bertentangan atau berlawanan atau menyimpang dengan materi peraturan perundang-undangan di atasnya (derajatnya lebih tinggi)
  2. Fungsi check and balances, saling mengawasi agar terjadi kesimbangan antara satu badan dengan badan yang lain
  3. Sebagai bagian dari “The Guarantees of The constitution” guna melindungi keaslian maksud/makna UUD, karena kecenderungan UUD dilaksanakan dengan aturan yang menyimpang.
  4. Melindungi agar UUD tetap sebagai “The Supreme Law of The Land”

Badan penguji peraturan Perundang-undangan

Sesudah UUD 1945 Diamandemen ada dua badan yang diberi kewenangan menguji, yaitu:

  1. Mahkamah agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU
  2. Mahkamah konstitusi berwenang menguji UU terhadap UU dasar

Dasar hukum Kewenangan MA melakukan Hak menguji Material

  1. UU No 14 tahun 1970, pasal 26
  2. Ketetapan MPR No vi/MPR/1973 pasal 11 ayat 4
  3. Ketetapan MPR no III/MPR/1978
  4. UU No 14 Tahun 1985 Pasal 31
  5. UU Dasar 1945 amandemen ketiga pasal 24A

Dasar hukum kewenangan mahkamah konstitusi melakukan Hak menguji material UU

  1. UU dasar 1945 amandemen ketiga pasal 24C ayat 1
  2. UU no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 50 s/d 60

Pengesahan dan Penetapan

  1. Pengesahan

    Dilakukan terhadap RUU yang sudah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dan Presiden (pemerintah). Istilah yang dipakai adalah “disahkan”

  2. Penetapan

    Dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan selain UU baik peraturan Per UU tingkat pusat maupun tingkat daerah. Istilah yang digunakan “DITETAPKAN”

  3. Suatu peraturan perundang-undangan sebelum dinyatakan berlaku secara hukum harus mempunyai keabsahan . suatu Undang-Undang adalah sah apabila dibentuk atas kerja sama antara dewan perwakilan rakyat dan presiden

     

Lembaga yang ditugasi melakukan pengundangan

  1. Sekretaris Negara
  2. Menteri kehakiman (sekretaris menteri hukum dan ham)
  3. Sekretaris daerah (untuk perda, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah)

Fungsi pengundangan

  • Sebagai syarat tunggal agar peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kekuatan mengikat
  • Agar peraturan perUU tersebut diketahui dan dipahami oleh masyarakat, karena peraturan perUU ditujukan kepada masyarakat (naar buiten werkende voorschriften)
  • Sebagai pemenuhan dalam rangka fiksi hukum, yaitu bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui dan wajib mentaati suatu peraturan perUU apabila telah diundangkan
  • Adagium “eider een wordt geacht de wet te kennen”

Penyebarluasan

  • Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu yang telah diundangkan dalam lembaran Negara, berita Negara, lembaran daerah , dan berita daerah
  • Penyebarluasan peraturan perundang-undangan , baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, dilakukan melalui
  1. Media elektronik /televise (khusunya TVRI)
  2. Radio (khusunya RRi)
  3. Media cetak (khusunya surat kabar)

Teori dan hukum Perundang-undangan : Bahan Lengkap UAS

June 20, 2010

ASAS-ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

  • Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, asas peraturan perundang-undangan ada 6, yaitu:
  1. Undang-undang tidak berlaku surut.
  2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
  3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum (Lex Specialis Derogat Lex Generalis).
  4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu .
  5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
  6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material baik masyarakat maupun individu melalui pembaharuan atau pelestarian (fungsi peraturan perundang-undangan).
  • Menurut Amiroedin Syarief ada 5 asas peraturan perundang-undangan, yaitu :
  1. Asas tingkatan/hirarkhi (asas tata urutan).
  2. Asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
  3. Lex specialis derogat lex generalis.
  4. Undang-undang tidak berlaku surut.
  5. Undang-undang yang baru mengenyampingkan undang-undang yang lama (lex posteriori derogat lex priori).

 

LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERWENANG MEMBUAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

  • Berdasarkan Ketetapan MPR No. III Tahun 2000

 

Nama Peraturan Perundang-undangan 

Lembaga

Undang-Undang Dasar 1945 

MPR

 

Ketetapan

MPR

MPR

 

Undang-Undang 

DPR dan Presiden

 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU 

Presiden

 

Peraturan Pemerintah 

Presiden

 

Keputusan Presiden 

Presiden

 

Peraturan Daerah 

Gubernur/Bupati/Walikota

 

 

  • Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

 

Nama Peraturan Perundang-undangan

Lembaga

Undang-Undang Dasar 1945

 

MPR

 

Undang-Undang

 

DPR dan Presiden

 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU

 

Presiden

 

Peraturan Pemerintah

 

Presiden

 

Peraturan Presiden

Presiden

 

Peraturan Daerah

 

Gubernur/Bupati/Walikota

 

 

 

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

  • Undang-Undang Dasar

    Materi muatan Undang-Undang Dasar menurut Steenbeek, adalah :

  1. Adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warganegara;
  2. Adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang fundamental;
  3. Adanya pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang fundamental.
  • Ketetapan MPR (Sebelum UU No. 10 Tahun 2004}

    Bagir Manan dan Kuntana Magnar, mengatakan Ketetapan MPR di lihat dari sudut sifat materinya dapat dibedakan ke dalam :

  1. Ketetapan MPR yang bersifat mengatur.
  2. Ketetapan MPR yang sifat materinya mengikat umum secara langsung.
  3. Ketetapan MPR yang materinya merupakan penetapan (beschikking).
  4. Ketetapan MPR yang materinya bersifat pernyataan (deklarasi).
  • Undang-undang

    Menurut Soehino, ada 4 materi muatan undang-undang :

  1. Materi yang menurut UUD harus diatur dengan undang-undang.
  2. Materi yang menurut Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif harus dilaksanakan dengan undang-undang.
  3. Materi yang menurut UU pokok atau UU tentang pokok-pokok harus dilaksanakan dengan UU.
  4. Materi lain yang mengikat umum. Seperti :
    1. Yang membebankan kewajiban pada penduduk.
    2. Yang mengurangi kebebasan warga negara.
    3. Yang memuat keharusan atau larangan.

Bagir Manan mengajukan 5 ukuran untuk menetapkan materi yang harus diatur dengan UU, yaitu :

  1. Materi yang ditetapkan dalam UUD 1945 dibuat dalam UU.
  2. Materi yang oleh UU terdahulu akan dibentuk dengan UU.
  3. UU dibentuk dalam rangka mencabut atau menambah UU yang sudah ada.
  4. UU yang dibentuk karena menyangkut hal-hal berkaitan dengan hak-hak dasar atau HAM.
  5. Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan atau kewajiban orang banyak.
  • Peraturan Daerah

 

TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UU NO. 10 TAHUN 2004

 

  • Undang-Undang Dasar 1945
  • Undang-Undang/Perpu
  • Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Presiden
  • Peraturan Daerah

 

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG


 



 




 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan :

  1. Tahap Persiapan dan Perancangan.
  2. Tahap Pembahasan atau Pembicaraan di DPR(D).
  3. Tahap Penetapan dan atau Pengesahan.
  4. Tahap Pengundangan atau Pengumuman.

 

UNDANG-UNDANG

a. Pengertian

    Undang-Undang dibedakan dalam 2 pengertian, yaitu:

  1. Undang-undang dalam arti formal, menunjukkan pada bentuk peraturan perundang-undangan yang namanya Undang-undang (nama salah satu peraturan perundang-undangan).
  2. Undang-undang dalam arti material, setiap peraturan perundang-undangan tanpa memperhatikan prosedur dan tatacara pembentukannya isinya mengikat secara umum. Undang-undang dalam arti material ini sering disebut dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum dibentuknya undang-undang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945.

b. Macam-macam/jenis-jenis Undang-Undang :

  1. Undang-Undang Organik adalah undang-undang yang dibuat karena perintah UUD.
  2. Undang-Undang Pokok (The Umbrella Law) adalah undang-undang yang berisi materi muatan mengenai prinsip-prinsip/dasar-dasar umum suatu bidang tertentu.

    Contoh : Undang-Undang Pokok Kehakiman (Undang-Undang No. 14/1970)

  3. Undang-Undang Khusus adalah undang-undang yang berisi materi muatan mengenai pelaksanaan ketentuan tertentu dari sebuah Undang-Undang Pokok.

    Contoh: UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum

         UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama

         UU No. 5/1986 tentang PTUN

    Pelaksanaan Pasal 10 UU No. 14/1970 tentang Pokok-pokok Kehakiman.

  1. Undang-Undang Biasa adalah undang-undang yang berisi materi muatan mengenai hal-hal yang seharusnya atau semestinya diatur dengan undang-undang.

c. Hal-hal yang mendorong dibentuknya undang-undang (materi muatan undang-undang) :

  1. Atas perintah UUD 1945.
  2. Perwujudan kedaulatan rakyat (hak asasi manusia). Menyangkut kepentingan rakyat banyak.
  1. Memperbaharui, mengganti, dan mencabut suatu undang-undang atau bagian dari suatu undang-undang yang telah ada.
  2. Hendak melaksanakan undang-undang lain yang telah lebih dahulu ada (perintah dari undang-undang yang terdahulu).
  1. Melaksanakan perjanjian internasional.
  2. Perintah atau isyarat dari ketetapan MPR.

    Ketetapan MPR :

  • dalam bidang legislatif : diatur dalam undang-undang.
  • Dalam bidang eksekutif : diatur dalam Keputusan Presiden.

Alasan-alasan di atas dapat disimpulkan bahwa segala hal bisa di atur dalam bentuk undang-undang, kecuali yang diperintahkan dalam bentuk Ketetapan MPR (GBHN).

 

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)

Perpu diadakan dalam usaha mengisi jika negara dalam keadaan darurat (staats noodrecht). Dasar hukum dibuatnya perpu ini terdapat dalam Pasal 22 UUD 1945.

                        Bahaya (Pasal 12 UUD 45)

Kegentingan yang memaksa        Resesnya DPR

                        Bencana Nasional

 

Perbedaan Perpu dan undang-undang Darurat

 

Undang-undang Darurat 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Syarat formal harus dipenuhi.

 

Materi lebih luas. 

Tidak perlu syarat formal.

 

Materi tertentu. 

 

Materi yang diatur dalam perpu harus :

  1. Hanya mengatur hal-hal yang harus diatasi pada waktu itu saja.
  2. Tidak boleh mengatur lembaga negara dan kewenangannya.

Perpu dibuat dalam rangka menghindarkan kekosongan hukum (rechtsvacuum), masa berlakunya dibatasi maksimal 3 bulan atau masa sidang DPR berikutnya. Perpu ditetapkan oleh Presiden dan merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat darurat.

    Yang dimaksud dengan “pengganti undang-undang” adalah bahwa materi muatan perpu merupakan materi muatan undang-undang.

Sebagai peraturan darurat perpu mengandung pembatasan-pembatasan-pembatasan sebagai berikut :

  1. Perpu hanya dikeluarkan “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa”.
  2. Perpu hanya berlaku untuk jangka waktu yang terbatas.

Pembatasan jangka waktu dan persetujuan DPR mengandung berbagai makna :

  1. Kewenangan membuat perpu memberikan kekuasaan luar biasa kepada Presiden. Kekuasaan luar biasa ini harus dikendalikan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dengan mempergunakan perpu sebagai sarana.
  2. Materi muatan perpu harus diatur dengan undang-undang. Karena itu harus diajukan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan.
  3. Perpu mencerminkan suatu keadaan darurat.    

 

PERATURAN PEMERINTAH

Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibentuk oleh presiden untuk menjalankan UU. Dengan demikian materi muatan PP adalah materi yang diatur dalam UU.

 

 

 

 

 

 

 


 


Teori dan Hukum Perundang-undangan : Bahan LEngkap UAS

June 20, 2010

ASAS-ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

  • Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, asas peraturan perundang-undangan ada 6, yaitu:
  1. Undang-undang tidak berlaku surut.
  2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
  3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum (Lex Specialis Derogat Lex Generalis).
  4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu .
  5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
  6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material baik masyarakat maupun individu melalui pembaharuan atau pelestarian (fungsi peraturan perundang-undangan).
  • Menurut Amiroedin Syarief ada 5 asas peraturan perundang-undangan, yaitu :
  1. Asas tingkatan/hirarkhi (asas tata urutan).
  2. Asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
  3. Lex specialis derogat lex generalis.
  4. Undang-undang tidak berlaku surut.
  5. Undang-undang yang baru mengenyampingkan undang-undang yang lama (lex posteriori derogat lex priori).

 

LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERWENANG MEMBUAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

  • Berdasarkan Ketetapan MPR No. III Tahun 2000

 

Nama Peraturan Perundang-undangan 

Lembaga

 

Undang-Un

dang Dasar 1945

MPR

 

Ketetapan MPR 

MPR

 

Undang-Undang 

DPR dan Presiden

 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU 

Presiden

 

Peraturan Pemerintah 

Presiden

 

Keputusan Presiden 

Presiden

 

Peraturan Daerah 

Gubernur/Bupati/Walikota

 

 

  • Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

 

Nama Peraturan Perundang-undangan

 

Lembaga

 

Undang-Undang Dasar 1945

 

MPR

 

Undang-Undang

 

DPR dan Presiden

 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU

 

Presiden

 

Peraturan Pemerintah

 

Presiden

 

Peraturan Presiden

Presiden

 

Peraturan Daerah

 

Gubernur/Bupati/Walikota

 

 

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

  • Undang-Undang Dasar

    Materi muatan Undang-Undang Dasar menurut Steenbeek, adalah :

  1. Adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warganegara;
  2. Adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang fundamental;
  3. Adanya pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang fundamental.
  • Ketetapan MPR (Sebelum UU No. 10 Tahun 2004}

    Bagir Manan dan Kuntana Magnar, mengatakan Ketetapan MPR di lihat dari sudut sifat materinya dapat dibedakan ke dalam :

  1. Ketetapan MPR yang bersifat mengatur.
  2. Ketetapan MPR yang sifat materinya mengikat umum secara langsung.
  3. Ketetapan MPR yang materinya merupakan penetapan (beschikking).
  4. Ketetapan MPR yang materinya bersifat pernyataan (deklarasi).
  • Undang-undang

    Menurut Soehino, ada 4 materi muatan undang-undang :

  1. Materi yang menurut UUD harus diatur dengan undang-undang.
  2. Materi yang menurut Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif harus dilaksanakan dengan undang-undang.
  3. Materi yang menurut UU pokok atau UU tentang pokok-pokok harus dilaksanakan dengan UU.
  4. Materi lain yang mengikat umum. Seperti :
    1. Yang membebankan kewajiban pada penduduk.
    2. Yang mengurangi kebebasan warga negara.
    3. Yang memuat keharusan atau larangan.

Bagir Manan mengajukan 5 ukuran untuk menetapkan materi yang harus diatur dengan UU, yaitu :

  1. Materi yang ditetapkan dalam UUD 1945 dibuat dalam UU.
  2. Materi yang oleh UU terdahulu akan dibentuk dengan UU.
  3. UU dibentuk dalam rangka mencabut atau menambah UU yang sudah ada.
  4. UU yang dibentuk karena menyangkut hal-hal berkaitan dengan hak-hak dasar atau HAM.
  5. Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan atau kewajiban orang banyak.
  • Peraturan Daerah

 

TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UU NO. 10 TAHUN 2004

 

  • Undang-Undang Dasar 1945
  • Undang-Undang/Perpu
  • Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Presiden
  • Peraturan Daerah

 

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG


 



 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan :

  1. Tahap Persiapan dan Perancangan.
  2. Tahap Pembahasan atau Pembicaraan di DPR(D).
  3. Tahap Penetapan dan atau Pengesahan.
  4. Tahap Pengundangan atau Pengumuman.

 

UNDANG-UNDANG

a. Pengertian

    Undang-Undang dibedakan dalam 2 pengertian, yaitu:

  1. Undang-undang dalam arti formal, menunjukkan pada bentuk peraturan perundang-undangan yang namanya Undang-undang (nama salah satu peraturan perundang-undangan).
  2. Undang-undang dalam arti material, setiap peraturan perundang-undangan tanpa memperhatikan prosedur dan tatacara pembentukannya isinya mengikat secara umum. Undang-undang dalam arti material ini sering disebut dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum dibentuknya undang-undang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945.

b. Macam-macam/jenis-jenis Undang-Undang :

  1. Undang-Undang Organik adalah undang-undang yang dibuat karena perintah UUD.
  2. Undang-Undang Pokok (The Umbrella Law) adalah undang-undang yang berisi materi muatan mengenai prinsip-prinsip/dasar-dasar umum suatu bidang tertentu.

    Contoh : Undang-Undang Pokok Kehakiman (Undang-Undang No. 14/1970)

  3. Undang-Undang Khusus adalah undang-undang yang berisi materi muatan mengenai pelaksanaan ketentuan tertentu dari sebuah Undang-Undang Pokok.

    Contoh: UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum

         UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama

         UU No. 5/1986 tentang PTUN

    Pelaksanaan Pasal 10 UU No. 14/1970 tentang Pokok-pokok Kehakiman.

  1. Undang-Undang Biasa adalah undang-undang yang berisi materi muatan mengenai hal-hal yang seharusnya atau semestinya diatur dengan undang-undang.

c. Hal-hal yang mendorong dibentuknya undang-undang (materi muatan undang-undang) :

  1. Atas perintah UUD 1945.
  2. Perwujudan kedaulatan rakyat (hak asasi manusia). Menyangkut kepentingan rakyat banyak.
  1. Memperbaharui, mengganti, dan mencabut suatu undang-undang atau bagian dari suatu undang-undang yang telah ada.
  2. Hendak melaksanakan undang-undang lain yang telah lebih dahulu ada (perintah dari undang-undang yang terdahulu).
  1. Melaksanakan perjanjian internasional.
  2. Perintah atau isyarat dari ketetapan MPR.

    Ketetapan MPR :

  • dalam bidang legislatif : diatur dalam undang-undang.
  • Dalam bidang eksekutif : diatur dalam Keputusan Presiden.

Alasan-alasan di atas dapat disimpulkan bahwa segala hal bisa di atur dalam bentuk undang-undang, kecuali yang diperintahkan dalam bentuk Ketetapan MPR (GBHN).

 

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)

Perpu diadakan dalam usaha mengisi jika negara dalam keadaan darurat (staats noodrecht). Dasar hukum dibuatnya perpu ini terdapat dalam Pasal 22 UUD 1945.

                        Bahaya (Pasal 12 UUD 45)

Kegentingan yang memaksa        Resesnya DPR

                        Bencana Nasional

 

Perbedaan Perpu dan undang-undang Darurat

 

Undang-undang Darurat 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Syarat formal harus dipenuhi.

 

Materi lebih luas. 

Tidak perlu syarat formal.

 

Materi tertentu. 

 

Materi yang diatur dalam perpu harus :

  1. Hanya mengatur hal-hal yang harus diatasi pada waktu itu saja.
  2. Tidak boleh mengatur lembaga negara dan kewenangannya.

Perpu dibuat dalam rangka menghindarkan kekosongan hukum (rechtsvacuum), masa berlakunya dibatasi maksimal 3 bulan atau masa sidang DPR berikutnya. Perpu ditetapkan oleh Presiden dan merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat darurat.

    Yang dimaksud dengan “pengganti undang-undang” adalah bahwa materi muatan perpu merupakan materi muatan undang-undang.

Sebagai peraturan darurat perpu mengandung pembatasan-pembatasan-pembatasan sebagai berikut :

  1. Perpu hanya dikeluarkan “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa”.
  2. Perpu hanya berlaku untuk jangka waktu yang terbatas.

Pembatasan jangka waktu dan persetujuan DPR mengandung berbagai makna :

  1. Kewenangan membuat perpu memberikan kekuasaan luar biasa kepada Presiden. Kekuasaan luar biasa ini harus dikendalikan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dengan mempergunakan perpu sebagai sarana.
  2. Materi muatan perpu harus diatur dengan undang-undang. Karena itu harus diajukan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan.
  3. Perpu mencerminkan suatu keadaan darurat.    

 

PERATURAN PEMERINTAH

Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibentuk oleh presiden untuk menjalankan UU. Dengan demikian materi muatan PP adalah materi yang diatur dalam UU.

 

 

 

 

 

 

 


 


Teori dan hukum Perundang-undangan : Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

April 14, 2010

Pengertian

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

  • Kejelasan tujuan,
  • Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,
  • Kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
  • Dapat dilaksanakan,
  • Kedayagunaan dan kehasilgunaan,
  • Kejelasan rumusan, dan
  • Keterbukaan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas :

  • Pengayoman;
  • Kemanusiaan;
  • Kebangsaan;
  • Kekeluargaan;
  • Kenusantaraan;
  • Bhinneka Tunggal Ika;
  • Keadilan;
  • Kesamaan kedudukan dalam hukum & pemerintahan;
  • Ketertiban & kepastian hukum; dan/atau
  • Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan

  • Undang-Undang Dasar 1945;
  • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
  • Peraturan Pemerintah;
  • Peraturan Presiden;
  • Peraturan Daerah.

Teori dan Hukum Perundang-undangan : Peraturan Perundang-undangan yang baik

April 14, 2010

Dasar-dasar peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan berlaku secara baik mempunyai 4 unsur:

  • Dasar Yuridis
  • Dasar Sosiologis
  • Dasar Filosofis
  • Dasar teknik perancangan

Dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena menunjukkan :

  • Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan.
  • Keharusan adanya kesesuaianbentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
  • Keharusan mengikuti tata cara tertentu.
  • Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka mencatat beberapa pendapat :

  • Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.
  • W. Zevenbergen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya.
  • Logemann, kaidah hukum mengikat kalau menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara suatu kondisi dan akibatnya.

Dasar berlaku secara sosiologis

  • Dasar sosiologis artinya mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat.
  • Dengan dasar sosiologis ini diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan.
  • Peraturan peundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif & tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Soerjono Soekanto-Purnadi Purbacaraka mencatat 2 landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum :

  • Teori Kekuasaan (Machttheorie) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima masyarakat.
  • Teori Pengakuan
    (Annerkennungstheorie). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Dasar Filosofis

  • Setiap masyarakat selalu mempunyai rechtsidee yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misal untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dsb.
  • Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Tahap-tahap dalam perancangan peraturan perundang-undangan

  1. Penyusunan Naskah Akademik.
  2. Tahap Perancangan.

Asas-asas Peraturan Perundang-undangan yang baik (Van der Vlies)

Asas-asas Formal

1. Asas tujuan yang jelas

2. Asas organ/lembaga yang tepat

3. Asas perlunya peraturan

4. Asas dapat dilaksanakan

5. Asas konsensus

Asas-asas Material

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar

2. Asas tentang dapat dikenali

3. Asas perlakuan yang sama dalam dalam hukum

4. Asas kepastian hukum

5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual

Asas-asas Peraturan Perundang-undangan (Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto)

  • UU tidak berlaku surut;
  • UU yg dibuat oleh penguasa yg lebih tinggi, mempunyai kedudukan yg lebih tinggi pula;
  • Lex specialis derogat lex generalis;
  • Lex posteriore derogat lex priori;
  • UU tidak dapat diganggu gugat;
  • UU sebagai sarana utk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual & material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (Asas Welvaarstaat).

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10 Tahun 2004)

  • Kejelasan tujuan;
  • Kelembagaan atau organ pembentuk yg tepat;
  • Kesesuaian antara jenis & materi muatan;
  • Dapat dilaksanakan;
  • Kedayagunaan & Kehasilgunaan;
  • Kejelasan rumusan;
  • Keterbukaan.

 

 


Teori dan Hukum perundang-undangan : Peranan peraturan perundang-undang dalam pembinaan hukum

April 14, 2010

Peranan peraturan perundang-undangan dalam pembinaan hukum

  • Latar belakang historis, bahwa sistem hukum Indonesia tergolong dalam sistem hukum kontinental yang lebih mengutamakan peraturan perundang-undangan.
  • Kecenderungan umum di dunia makin pentingnya peranan peaturan perundang-undangan.
  • Keadaan khusus Indonesia, baik dilihat dari keanekaragaman hukum yang berlaku, yang mendorong adanya aturan yang dapat mengakumulasikan hal-hal tersebut.
  • Masih banyak produk hukum zaman Hindia Belanda yang masih berlaku tetapi secara substansial sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan penggantinya.
  • Politik Hukum Nasional menghendaki berperannya peraturan perundang-undangan sebagai sarana pembaharuan untuk menunjang pembangunan nasional.

UUD 1945 secara implisit terdapat hal-hal yang mencerminkan pentingnya peraturan perundang-undangan

  • Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan menganut sistem hukum konstitusional.
  • UUD 1945 mengenal adanya pembagian kekuasaan.
  • UUD 1945 menganut konsepsi Negara Kesejahteraan (Welfare State) yang mengharuskan pemerintah berperan aktif di berbagai bidang.

Fungsi Peraturan Perundang-undangan (Bagir Manan)

Fungsi Internal

  • Fungsi Penciptaan Hukum.
  • Fungsi Pembaharuan Hukum.
  • Fungsi Integrasi Pluralisme Sistem Hukum.
  • Fungsi Kepastian Hukum.

Fungsi Eksternal

  • Fungsi Perubahan.
  • Fungsi Stabilisasi.
  • Fungsi Kemudahan.

Pemakaian peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukum nasional, karena :

  • Sistem hukum Indonesia lebih menampakkan sistem hukum kontinental yang mengutamakan bentuk hukum tertulis.
  • Politik pembangunan hukum nasional mengutamakan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama.

Teori dan hukum Perundang-undangan : Kedudukan Peraturan Perundang-undangan

April 14, 2010

Klasifikasi hukum

  • Hukum dapat diklasifikasi atau dikelompokkan dalam berbagai macam pengelompokan.
  • Untuk mengklasifikasinya diperlukan dasar-dasar pengelompokan. Dasar-dasar pengelompokan tersebut adalah dilihat dari sumber, daerah kekuasaan, sifat kekuatan berlaku, isi (materi) dan pemeliharaannya.

Klasifikasi hukum adalah sebagai berikut:

  • Berdasarkan sumbernya dikenal hukum adat, hukum undang-undang, hukum traktat, dan hukum yurisprudensi.
  • Berdasarkan daerah kekuasaannya dikenal hukum nasional dan hukum internasional.
  • Berdasarkan sifat kekuatan berlakunya dikenal hukum paksa dan hukum tambahan atau pelengkap.
  • Berdasarkan isinya dibedakan antara hukum publik, yang meliputi hukum pidana, hukum tata negara, hukum acara (Pidana dan Perdata), dan hukum administrasi. Selain hukum publik dikenal hukum privat yang terdiri dari hukum perdata dan hukum dagang.
  • Berdasarkan pemeliharaannya dikenal hukum materiil dan hukum formal.

Hukum dapat pula dibedakan atas dasar bentuk atau sifatnya.

  • Berdasarkan kriteria ini dibedakan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
  • Hukum tertulis dibedakan antara hukum perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.
  • Hukum tidak tertulis dibedakan antara hukum adat (Adatrecht) dan hukum kebiasaan (Gewoonterecht).

5 dasar penggolongan hukum (E. Utrecht)

. Berdasarkan sumbernya , yang terbagi dalam:

  • Hukum Undang-undang (wettenrecht), yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan;
  • Hukum Kebiasaan dan hukum adat (gewoonteen adatrecht), yaitu hukum yang terletak dalam suatu peraturan kebiasaan atau suatu peraturan adat istiadat, dan yang mendapat perhatian dari para penguasa masyarakat (perhatian itu ternyata dari keputusan para penguasa masyarakat itu);
  • Hukum Traktat (tractatenrecht) yaitu hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara yang bersama-sama mengadakan suatu perjanjian (traktat);
  • Hukum Yurisprudensi (jurisprudentierecht) yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim;
  • Hukum Ilmu (wetenschapsrecht) yaitu hukum sebetulnya saran-saran yang dibuat oleh ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan-pandangan ahli-ahli hukum yang terkenal dan yang sangat berpengaruh.
  • Berdasarkan Wilayah berlakunya, hukum nasional yang berlaku di wilayah satu Negara, dan hukum internasional);
  • Berdasarkan Kekuatan sanksinya, hukum (yang bersifat) memaksa dan hukum (yang bersifat) mengatur (dwingenden regelend recht);
  • Berdasarkan isinya, terbagi dalam hukum publik dan hukum privat (sipil);
  • Berdasarkan fungsinya, meliputi hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil mengatur isi hubungan antara kedua belah pihak atau menerangkan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum formil menunjuk cara mempertahankan atau cara menjalankan peraturan-peraturan tersebut. Dalam hal perselisihan, maka hukum formil menunjuk cara menyelesaikan perselisihan di muka hakim.

 

Jadi, secara skematis kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistematika hukum termasuk dalam lingkungan hukum tertulis. Sementara menurut E. Utrecht hukum undang-undang tergolong hukum berdasarkan sumbernya. Yang dimaksud dengan hukum tertulis adalah hukum yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dengan bentuk tertentu. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang menurut peraturan perundang-undang yang berlaku diberi wewenang untuk membentuk suatu peraturan tertentu.

KEBAIKAN DAN KELEMAHAN HUKUM TERTULIS DAN HUKUM TIDAK TERTULIS

Kebaikan

Hukum Tertulis

Hukum Tidak Tertulis

Memberikan kepastian hukum (rechtszekerheids), karena otentitasnya terjamin.

 

Mudah dikenali atau diidentifikasi, sehingga mudah ditemukan kembali.

Fleksibel, mudah menyesuaikan dengan perkembangan jaman/keadaan.

Mudah dikodifikasi maupun dikompilasi

Perubahannya tidak memerlukan tata cara tertentu sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.

Mempunyai bentuk (format) tertentu, sehingga dapat dibakukan

 

 

Kelemahan

Hukum Tertulis

Hukum Tidak Tertulis

Sulit menyesuaikan dengan perkembangan jaman, bersifat kaku (rijid).

Susah dikenali atau diidentifikasi dan oleh karenanya sulit ditemukan kembali.

Untuk mengubahnya diperlukan prosedur dan tata cara tertentu, bahkan mungkin persyaratan tertentu.

Tidak dapat dikodifikasi dan dikompilasi.

 

Susah dibakukan, karena tidak mempunyai bentuk/format tertentu.

 

Kurang memberi jaminan terhadap kepastian hukum

 


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 45 other followers