Hokum pengangkutan laut : asas cabotage

January 28, 2010

Cabotage” berarti prinsip yang memberi hak untuk beroperasi secara komersial di dalam suatu negara hanya kepada perusahaan angkutan dari negara itu sendiri secara eksklusif.

asas cabotage adalah kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Penjelasan Pasal 8 ayat 1 UU 17 Tahun 2008 Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas cabotage guna melindungi kedaulatan negara (sovereig- nty) dan mendukung perwujudan wawasan nusantara serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional. Pada 2009, pelayaran na- sional telah memenuhi kebutuhan armada untuk angkutan laut batu bara dalam negeri dan angkutan migas dalam negeri.

 

Pasal 8

(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh

perusahaan angkutan laut nasional dengan

menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki

oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2) Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau

barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah

perairan Indonesia.

Pasal 9


Hukum Pengangkutan Laut : INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 2005TENTANGPEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL

January 27, 2010

http://www.bpkp.go.id

Bagian Peraturan Perundang-undangan

Biro Hukum & Humas BPKP

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan industri pelayaran nasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Menteri Perhubungan;

4. Menteri Keuangan;

5. Menteri Dalam Negeri;

6. Menteri Perindustrian;

7. Menteri Perdagangan;

8. Menteri Kehutanan;

9. Menteri Pendidikan Nasional;

10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

11. Menteri Kelautan dan Perikanan;

12. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

13. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

14. Para Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Menerapkan asas cabotage secara konsekuen dan merumuskan kebijakan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna memberdayakan industri pelayaran nasional sebagai berikut :

1. Perdagangan :

a. Muatan pelayaran antarpelabuhan di dalam negeri dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya setelah Instruksi Presiden ini berlaku, wajib diangkut dengan kapal berbendera Indonesia dan dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional;

b. Muatan impor yang biaya pengadaan dan/atau pengangkutannya dibebankan kepada APBN/APBD wajib menggunakan kapal yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;

c. Mendorong diadakan kemitraan dengan kontrak angkutan Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum & Humas BPKP jangka panjang antara pemilik barang dan perusahaan angkutan laut nasional.

2. Keuangan:

a. Perpajakan

1) Menata kembali tata cara pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah ada untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada industri pelayaran nasional dan industry perkapalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

2) Menyempurnakan kebijakan perpajakan yang lebih mendukung tumbuh dan berkembangnya industry pelayaran nasional dan industri perkapalan, termasuk pemberian insentif kepada pemilik muatan ekspor yang diangkut dengan kapal berbendera Indonesia dan dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional;

3) Menerapkan secara tegas ketentuan mengenai penalti pada perusahaan pelayaran nasional dan perusahaan galangan kapal yang telah mendapatkan insentif, namun kemudian melakukan investasi di luar bidang usahanya.

b. Lembaga Keuangan:

1) Mendorong perbankan nasional untuk berperan aktif dalam rangka pendanaan untuk mengembangkan industry pelayaran nasional;

2) Mengembangkan lembaga keuangan bukan bank yang khusus bergerak di bidang pembiayaan pengembangan industri pelayaran nasional;

3) Mengembangkan skim pendanaan yang lebih mendorong terciptanya pengembangan armada nasional.

c. Asuransi:

1) Setiap kapal yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional, dan/atau kapal bekas/kapal baru yang akan dibeli atau dibangun di dalam atau di luar negeri untuk jenis, ukuran dan batas usia tertentu wajib diasuransikan, sekurang-kurangnya “Hull & Machineries”;

2) Muatan/barang dan penumpang yang diangkut oleh perusahaan pelayaran nasional yang beroperasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, wajib diasuransikan;

3) Menetapkan kebijakan yang mendorong perusahaan asuransi nasional yang bergerak di bidang asuransi perkapalan untuk menyesuaikan dengan standar

kemampuan retensi asuransi perkapalan internasional. Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum & Humas BPKP

3. Perhubungan:

a. Angkutan Laut:

1) Menata penyelenggaraan angkutan laut nasional dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya setelah Instruksi Presiden ini berlaku, sehingga angkutan laut dalam negeri seluruhnya dilayani oleh kapal-kapal berbendera Indonesia;

2) Menata kembali jaringan trayek angkutan laut dengan memberikan insentif kepada kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur, antara lain melalui pemberian prioritas sandar, keringanan tarif jasa kepelabuhanan dan penyediaan bunker;

3) Menata kembali proses penggantian bendera kapal dari bendera asing menjadi bendera Indonesia;

4) Mempercepat ratifikasi konvensi internasional tentang Piutang Maritim yang Didahulukan dan Hipotik atas Kapal (Maritime Liens and Mortgages 1993) dan menyelesaikan penyiapan Rancangan Undang-undang tentang Klaim Maritim yang Didahulukan dan Hipotik atas Kapal;

5) Mempercepat ratifikasi konvensi internasional tentang Penahanan Kapal (Arrest of Ship) dan menyelesaikan penyiapan Rancangan Undang-undang tentang

Penahanan Kapal yang disesuaikan dengan kondisi nasional;

6) Memberikan dukungan untuk pengembangan pelayaran rakyat antara lain fasilitas pendanaan, peningkatan kualitas kapal, sumber daya manusia, manajemen usaha serta pembangunan prasarana dan sarana pelabuhan untuk pelayaran rakyat;

7) Mempercepat pembentukan Forum Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK), sehingga dapat diketahui dengan transparan muatan dan kapasitas ruang kapal yang ada.

b Pelabuhan:

1) Menata kembali penyelenggaraan pelabuhan dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien;

2) Menata kembali pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan pelabuhan yang berfungsi untuk lintas batas;

3) Mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan untuk mencapai tingkat pelayanan yang optimal;

4) Mengembangkan manajemen pelabuhan sehingga secara bertahap dan terseleksi terjadi pemisahan fungsi regulator dan operator, dan memungkinkan kompetisi pelayanan antarterminal di suatu pelabuhan dan antarpelabuhan; Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum & Humas BPKP

5) Menghapuskan pengenaan biaya jasa kepelabuhanan bagi kegiatan yang tidak ada jasa pelayanannya;

6) Menata kembali sistem dan prosedur administrasi pelayanan kapal, barang dan penumpang dalam rangka peningkatan pelayanan di pelabuhan.

4. Perindustrian:

a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya industri perkapalan termasuk industri perkapalan rakyat, baik usaha besar, menengah maupun usaha kecil serta koperasi, dengan cara

antara lain :

1) Mengembangkan pusat-pusat desain, penelitian dan pengembangan industri kapal;

2) Mengembangkan standarisasi dan komponen kapal;

3) Mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal;

4) Memberikan insentif kepada perusahaan pelayaran nasional yang membangun dan/atau mereparasi kapal di dalam negeri dan/atau yang melakukan pengadaan kapal dari luar negeri dengan menerapkan skim imbal produksi.

b. Pembangunan kapal yang biaya pengadaannya dibebankan kepada APBN/APBD wajib dilaksanakan pada industriperkapalan nasional dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;

c. Dalam hal pendanaan kapal sebagaimana dimaksud pada huruf

b berasal dari luar negeri, pembangunan kapal tersebut diupayakan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan local dan melakukan alih teknologi;

d. Pemeliharaan dan reparasi kapal-kapal yang biayanya dibebankan kepada APBN/APBD wajib dilakukan pada industri perkapalan nasional dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral: Memberikan jaminan penyediaan BBM sesuai dengan trayek dan jumlah hari layar kepada perusahaan pelayaran nasional yang mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dan melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri.

6. Pendidikan dan Latihan:

a. Mendorong pemerintah daerah dan swasta untuk mengembangkan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan kepelautan berstandar internasional (International Maritime Organization/IMO); Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum & Humas BPKP

b. Mengembangkan kerjasama antara lembaga pendidikan dan pengguna jasa pelaut dalam rangka menghasilkan pelaut berstandar internasional ((International Maritime Organization/IMO).

KEDUA : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden.

KETIGA : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Presiden secara berkala. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

 

 

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 28 Maret 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


Hukum Pengangkutan laut :The Hague Rules Pasalnya

January 27, 2010

The Hague Rules

Pasal 1

  • Pengangkut adalah pemilik kapal atau pencarter kapal yang mengadakan perjanjian dengan pengirim barang
  • Perjanjian pengangkutan hanya mengenai perjanjian pengangkutan yang dilindungi oleh surat muatan atau dokumen yang serupa, sepanjang dokumen tersebut mengenai pengangkutan barang-barang melalui lautan,termasuk surat muatan atau dokumen lain yang serupa seperti tersebut di atas yang dikeluarkan atas dasar atau disebabkan oleh suatu perjanjian carter, di mana surat muatan yang demikian atau dokumen yang serupa mengatur hubungan antara pengangkut dengan pemegangnya
  • Barang adalah segala jenis barang dan barang-barang dagangan kecuali bintang hidup dan muatan yang menurut perjanjian pengangkutan ditetapkan akan diangkut di atas dek dan memangdimuat di atas dek
  • Kapal berarti setiap kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang-barang melalui laut
  • Pengangkutan barang-barang meliputi periode sejak mulai barang-barang dimuat ke dalam kapal hingga dibongkar dari kapal

Pasal 2

  • Risiko-Risiko. Dengan mengecualikan ketentuan dalam pasal VI,pada setiap perjanjian pengangkutan barang-barang melalui laut, pengangkut mempunyai kewajiban dan pertanggungjawaban mengenai pemuatan, perawatan , pemadatan, pengangkutan , penjagaan, pemeliharaan dan pembongkaran barang-barang-barang tersebut di lain pihak pengangkut dapat mempergunakan hak-hak dan pembebasan tanggung jawab sebagaimana yang diatur sebagai berikut.

Pasal 3

Kewajiban dan tanggung jawab

  • Pengangkut berkewajiban sebelum dan pada waktu dimulai pelayaran untuk melaksanakan dengan sewajarnya untuk: (a) menjadikan kapal layak ,(b) cukup anak buah,perlengkapan dan perbekalan kapal; (c) mempersiapkan ruangan-ruangan muatan,kamar-kamar beku dan kamar-kamar dingin, dan semua bagian-bagian kapal tempat barang-barang dapat diterima, diangkut dan disimpan dengan baik dan aman.
  • Pengangkut berkewajiban agar barang-barang yang diangkut nya dengan sewajarnya dimuat, dirawat, dipadatkan, diangkut , dijaga, dipelihara dan dibongkar
  • ———————————————–

Pasal 5

PELEPASAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PENAMBAHAN KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

  • Pengangkut bebas melepaskan seluruhnya atau sebagian dari semua atau beberapa hak-hak dan kekebalannya atau untuk menambah sesuatu kewajiban dan tanggung jawabnya menurut yang diatur di dalam Konvensi ini, dimana pembebasan atau penambahan yang demikian harus dicantumkan di dalam surat muatan yang diberikan kepada pengirim
  • Ketentuan-ketentuan di dalam konvensi ini tidak berlaku bagi perjanjian carter, tapi jika untuk perjanjian carter tersebut dikeluarkan surat muatan, maka surat muatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat konvensi ini. Tiada ketentuan di dalam peraturan ini yang merintangi dimasukkannya didalam surat muatan sesuatu ketentuan hokum mengenai kerugian laut umum

Hukum Pengangkutan Laut : Perjanjian Pengangkutan

November 18, 2009
  1. Pengertian
  • PErjanjian Pengangkutan adalah suatu perjanjian antara pengangkutan dengan suatu pihak kedua (penumpang/pemilik barang/pengirim barang/penerima barang)
  • Dalam perjanjian ini pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut orang/barang ke suatu tempat dengan selamat, dan pengangkut akan memperoleh imbalan dari pihak kedua berupa upah pengangkutan
  • Sifat dasar dari perjanjian pengangkutan merupakanperjanjian campuran (jasa dan pemborongan), timbale balik (para pihak mempunyai kewajiban untuk melakukan dan berhak memperoleh prestasi) dan konsensual (perjanjian pengangkutan sah terjadinya kesepakatan)
  1. Pengaturan Pengangkutan Laut di Indonesia
  • WvK/KUHD
  • UU No 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
  • The Hague Rules
  • PP No 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan
  • Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Departmen Perhubungan RI cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
  • Peraturan relevan lainnya
  1. Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian pengangkutan Laut
  • Pengangkut
  • Pengusaha kapal
  • PEngangkut yang bukan pengusaha kapal
  • Pihak yang mencarterkan (Vervrachter)
  • Pihak Pencarter (bevrachter)
  • Pengangkut

    Pasal 466 KUHD. Ia yang mengikatkan diri dengan perjanjian carter waktu carter perjalanan dan pengangkutan barang potongan

    Kewajiban Pengangkut

    Pasal 467.

    Pengangkut dalam batas-batas yang layak, bebas dalam memilih alat pengangkutannya, kecuali bila diperjanjikan suatu alat pengangkutan tertentu.

    Pasal 468.

    Perjanjian pengangkutan menjajinkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya.

    Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila Ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya bamng itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu keiadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim.

    Ia bertanggungjawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu

    Pasal 470.

    Pengangkut tidak bebas untuk mempersyaratkan, bahwa ia tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab tidak lebih daripada sampai jumlah yang terbatas untuk kerugian yang disebabkan karena kurang cakupnya usaha untuk pemeliharaan, periengkapan atau pemberian awak untuk alat pengangkutnya, atau untuk kecocokannya bagi pengangkutan yang diperjanjikan, maupun karena perlakuan yang keliru atau penjagaan yang kurang cukup terhadap barang itu. Persyaratan yang bermaksud demikian adalah batal.

    Namun pengangkut berwenang untuk mempersyaratkan, bahwa ia tidak akan bertanggungjawab untuk tidak lebih dari suatu jumlah tertentu atas tiap-tiap barang yang diangkut, kecuali bila kepadanya diberitahukan tentang sifat dan nilai barangnya sebelum atau pada waktu penerimaan. Jumlah ini tidak boleh ditetapkan lebih rendah dari f. 600,-.

    Pengangkut di samping itu dapat mempersyaratkan, bahwa ia tidak wajib mengganti kerugian, bila kepadanya diberitahukan sifat dan nilai barangnya dengan sengaja secara keliru. (AB. 23; KUHD 359 dst., 362, 469, 470a, 471, 476, 493, 517b, c, 524, 527; S. 1927.-261 pasal 35; S. 1927-262 pasal 27.)

    Pasal 470a.

    Persyaratan untuk membatasi tanggung jawab pengangkut dalam hal apa pun tidak membebaskannya untuk membuktikan, bahwa untuk pemelihaman, perlengkapan atau pemberian awak untuk alat pengangkutan yang diperja4ikan telah cukup diusahakan, bila ternyata, bahwa kerugian itu adalah akibat dari cacat alat pengangkutannya atau tatanannya.

    Dari hal ini tidak dapat diadakan penyimpangan dengan perjanjian. (AB. 23; KUHD 359 dst., 459, 471, 517c, 524a.)

    Pasal 477.

    Pengangkut bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali bila ia membuktikan, bahwa kelerlambatan itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya.

  • Pengusaha Kapal

    Pasal 320 KUHD: “Dia yang memakai sebuah kapal guna pelayaran di laut dan mengemudi kannya sendiri atau suruh mengemudikannya oleh seorang nahkoda yang bekerja padanya”

    Pasal tersebut tidak mensyaratkan pemilikan atas kapal oleh pengusaha kapal, namun ia dapat menggunakannya saja (hak eksploitasi)

    Pasal 321 KUHD : Pengusaha terikat oleh segala perbuatan hokum yang dilakukan oleh mereka yang bekerja tetap/sementara pada kapalnya. Oleh karenanya ia juga bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan pada pihak ketiga

  1. Cara-cara Memperoleh Kapal
  • Jual Beli
  • Sewa-Menyewa
  • Pinjam-Meminjam
  • Sewa-Beli
  • Leasing
  • Carter
  • Hibah dan Waris
  • Bare Boat Charter
  1. Perjanjian Pengankutan Laut Menurut WvK/KUHD
  • Perjanjian Carter Menurut Waktu
  • PErjanjian Carter MEnurut Perjalanan
  • Perjanjian Pengangkutan Barang Potongan
  • Perjanjian Carter Menurut Waktu

    Pasal 453 (2) KUHD, Vervrachter mengikatkan diri kepada Bevrachter untuk:

    • Waktu tertentu
    • Menyediakan sebuah kapal tertentu
    • Kapalnya untuk pelayaran di laut bagi Bevrachter
    • Pembayaran harga yang dihitung berdasarkan waktu

+Kewajiban pengangkut

  • Pasal 453 (2) Menyediakan sebuah kapal tertentu menurut waktu tertentu
  • Pasal 470 jes 459 (4), 308 (3) KUHD
  • Kesanggupan atas Kapal meliputi mesin dan perlengkapan (terpelihara/lengkap) dan ABK (cukup dan cakap)
  • Pasal 460 (1) kewajiban pencarter untuk memelihara, melengkapi dan menganakbuahi
  1. Perjanjian Carter menurut Perjalanan

    Pasal 453 (3) KUHD Vervrachter mengikatkan diri kepada Bevrachter untuk

  • Menyediakan sebuah kapal tertentu
  • Seluruhnya atau sebagian dari kapal
  • Untuk pengangkutan orang/barang melalui lautan
  • Pembayaran harga berdasarkan jumlah perjalanan

+Kewajiban Pengangkut

  • Menyediakan kapal tertentu atau beberapa ruanagan dalam kapal tersebut
  • Pasal 453 (2) KUHD
  • Pasal 459 (4): terpelihara dengan baik, diperlengkapi,sanggup untuk pemakaian
  • Pasal 470 (1)
  1. Perjanjian Pengankutan Barang Potongan
  • Pasal 520g KUHD: Pengankutan barang berdasarkan perjanjian selain daripada perjanjian carter kapal
  • Kapalnya tidak perlu tertentu seperti perjanjian carter

+ Kewajiban Pengankut

  • Pasal 468 (1) KUHD
  • Pasal 470 (1)
  • Mengusahakan kesanggupan kapalnya untuk dipakai sesuai perjanjian
  • Harus benar dalam memperlakukan muatan, dan melakukan penjagaan terhadap barang yang diangkutnya
  • Yang diutamakan adalah barang/muatan/cargonya sebagai objek perjanjian

Tuntutan Ganti Rugi

  • Jangka Waktu pengajuan

    Diajukan dalam waktu satu tahun sejak barang diserahkan, atau sejak hari barang tersebut seharusnya diserahkan (pasal 487 KUHD)

  • Hak previlige: kedudukan si penerima barang didahulukan atas upah pengangkutan, tapi setelah piutang2 yang diistimewakan dalam pasal 316 KUHD ia meminta sita atas pengangkutan terlebih dahulu dalam jangka waktu satu tahun
  • Tuntutan diajukan kepada ketua pengadilan negeri setempat, diaman terjadinya penyerahan barang dari pengangkut kepada penerima barang

Hukum Pengangkutan Laut : Dalam Tatanan Hukum Bisnis Modern

November 18, 2009
  • Hukum Bisnis Modern meliputi hokum dan perundang-undangan yang mengatur aspek-aspek terselenggaranya bisnis dalam masyarakat modern
  • i.e: yang mengatur tentang PT. Pasar Modal, Badan Usaha, koperasi, pembiayaan, tatacara pembayaran, Penitipan Barang, Keagenan. Dll
  • Dalam konteks bisnis modern, dengan memperhatikan sub-bahasan PENDAHULUAN 3 dan 4, makan hokum Pengangkutan memiliki peran yang sangat penting dalam lalu lintas hokum bisnis. Misalnya: dalam tata cara pembayaran jual-beli

Contoh : peran hokum Pengangkutan Laut dalam Tatacara Pembayaran Jual Beli

  • Dalam komunitas bisnis modern, adakalanya perjanjian Jual Beli mensyaratkan tatacara pembayaran dengan menggunakan L/C (letter of credit)
  • MEngingat Pak Asep (pembeli) adalah businessman yang sudah berpengalaman, ia mensyaratkan Commercial Documentary L/C dalam perjanjian jual beli mesin tekstil dengan penjual dari China, Mr Russel Wong (CD L/C artinya : L/C ini mewajibkan eksportir penerima L/C (penjual) untuk menyerahkan dokumen pengapalan yang membuktikan pemilikan barang serta dokumen penunjang lainnya sebagai syarat untuk memperoleh pembayaran dari dan yang tersedia pada L/C tsb)
  • Dokumen pembuktian pemilikan barang, missal: Bill of Lading, faktur perdagangan, wesel, surat keterangan Negara asal, polis asuransi, daftar pengepakan, daftar kublikasi, daftar timbangan , dll
  • Bill of Lading (konosemen) diatur oleh Kitan Undang-Undang Hukum Dagang (WvK)
  • Dalam konteks Hukum Bisnis Modern, KUHD sebagai salah satu ketentuan yang mengatur pengangkutan laut merupakan lex spesialis derogate lex generalis dari KUH perdata

Hukum Pengankutan laut : Pendahuluan

November 18, 2009
  1. Mengangkut, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya
  2. Fungsi pengangkutan
  • Mengangkut/memindahkan/mendistribusikan barang dari satu tempat ke tempat tujuan.
  • Memantapkan perwujudan wawasan nusantara,memperkukuh ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa (UU No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran)
  • Memungkinkan pengiriman barang dalam jumlah besar dan murah
  • Meningkatkan nilai barang (karena ada penambahan komponen harga: Freight/upah pengangkutan).
  1. Angkutan sebagai penunjang Pembangunan Ekonomi Nasional

    Pembangunan Ekonomi bertujuan untuk:

  • Meningkatkan pendapatan nasional, karena adanya distribusi yang merata
  • Meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi yang dapat dihasilkan oleh produsen, industry, dan pemerintah.
  • MEngembangkan industry nasional
  • Menciptakan dan memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat
  1. Angkutan sebagai Prasarana Ekonomi
  • Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya.
  • Kebutuhan atas angkutan barang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan factor-faktor lain
  • Suatu jenis barang lebih bermanfaat di suatu tempat daripada di tempat lain, pemiliknya sanggup membayar harga untuk terciptanya kegunaan barang itu.
  • Upah angkut merupakan unsure penting dalam produksi barang yang merupakan factor pendorong bagi produksi barang jadi
  • Pengangkutan/transportasi memegang peranan penting dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi tersebut
  • Pengangkutan juga menjadi sarana untuk mencapai tujuan non-ekonomis, yaitu : untuk mempertinggi integritas bangsa, mempertinggi ketahan dan pertahanan nasional (Lihat UU Pelayaran)

Beberapa Faktor penentu upah pengangkutan

  • Bobot dan Volume barang
  • Kemungkinan kerusakan barang
  • Kemungkinan merusak barang lain
  • Harga pasar dari barang tersebut
  • Jarak angkut
  • Keteraturan dan volume angkutan
  • Tingkat persaingan dengan sarana angkutan lain
  • Biaya-biaya lainnya

Hukum Pengangkutan laut : Abk dan nahkoda

November 18, 2009

Kewajiban,

Nahkoda

  1. Nakhoda wajib bertindak dengan kepandaian, ketelitian dan dengan

    kebijaksanaan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

  2. Nakhoda wajib menaati dengan seksama peraturan yang lazim dan

    ketentuan yang ada untuk menjamin kesanggupan berlayar dan keamanan

    kapal, keamanan para penumpang dan pengangkutan muatannya.

    Ia tidak akan melakukan perjalanannya, kecuali bila kapalnya untuk

    melaksanakan itu memenuhi syarat, dilengkapi sepantasnya dan diberi

    anak buah kapal secukupnya.

  3. Nakhoda wajib menggunakan pandu, di mana pun bila peraturan

    perundang-undangan, kebiasaan atau kewaspadaan mengharuskannya.

  4. Nakhoda wajib mengurus barang yang ads di kapal milik penumpang yang

    meninggal selama perjalanan, di hadapan dua orang penumpang membuat

    uraian secukupnya mengenai hal itu atau menyuruh membuatnya, yang

    ditanda-tangani olehnya dan oleh dua orang penumpang tersebut.

  5. Nakhoda harus dilengkapi di kapal dengan: (KUHD 432.) surat laut

    atau pas kapal, surat ukur dan petikan dari register kapal yang

    memuat semua pembukuan yang berkenaan dengan kapal sampai hari

    keberangkatan terakhir dari pelabuhan Indonesia. daftar anak buah kapal, manifes

    muatan, carter partai dan konosemen, ataupun salinan surat itu; Peraturan perundang-undangan dan reglemen yang berlaku di Indonesia

    terhadap perjalanan, dan segala surat lain yang diperlukan Terhadap carter partai dan konosemen, kewajiban ini tidak berlaku

    dalam keadaan yang ditetapkan oleh Kepala Departemen Marine

  6. Nakhoda berusaha agar di kapal diselenggarakan buku harian kapal

    (register harian atau jurnal), di mana semua hal yang penting yang

    terjadi dalam perjalanan dicatat dengan teliti.

    Nakhoda sebuah kapal yang digerakkan secara mekanis, di samping itu

    harus berusaha agar oleh seorang personil kamar mesin

    diselenggarakan buku harian mesin

  7. Nakhoda dan pengusaha kapal wajib memberikan kesempatan kepada

    orang-orang yang berkepentingan atas permintaan mereka untuk melihat

    buku harian, dan dengan pembayaran biayanya memberikan salinannya

  8. Nakhoda wajib dalam 48 jam setelah tibanya di pelabuhan darurat atau

    di pelabuhan tujuan akhir, menunukkan atau menyuruh menunjukkan buku

    harian kapal atau buku harian kepada pegawai pendaftaran anak buah

    kapal, dan minta agar buku itu ditandatangani oleh pegawai tersebut

    sebagai tanda telah dilihatnya

  9. Nakhoda wajib memberi pertolongan kepada orang-orang yang ada dalam

    bahaya, khususnya bila kapalnya tertibat dalam tubrukan, kepada

    kapal lain yang terlibat dan orang-orang yang ada di atasnya, dalam

    batas kemampuan nakhoda tersebut, tanpa mengakibatkan kapalnya

    sendiri dan penumpangpenumpangnya tersebut ke dalam bahaya besar.

    Di samping itu ia wajib, bila hal ini mungkin baginya,

    memberitahukan kepada kapal lain yang terlibat dalam tubrukan itu,

    nama kapalnya, pelabuhan tempat kapal terdaftar, dan pelabuhan

    tempat kedatangan dan tempat tujuannya.

    Bila kewajiban ini tidak dipenuhi oleh nakhoda, hal ini tidak

    memberi kepadanya hak tagih terhadap pengusaha kapal.

  10. Nakhoda kapal Indonesia yang bertujuan ke Indonesia, dan sedang

    berada di pelabuhan luar Indonesia, wajib membawa ke Indonesia,

    pelaut-pelaut berkewarganegaraan Indonesia dan penduduk Indonesia,

    yang berada di sana dan membutuhkan pertolongan, bila di kapal ada tempat untuk mereka

Anak Buah Kapal

  1. Selama anak buah kapal berada dalam dinas di kapal, ia wajib melaksanakan perintah nakhoda dengan seksama
  1. Tanpa izin nakhoda, anak buah kapal tidak boleh meninggalkan kapal.

Dilarang

Nahkoda

  1. Nakhoda tidak boleh meninggalkan kapalnya selama pelayaran atau bila

    ada bahaya mengancam, kecuali bila ketidakhadirannya mutlak perlu

    atau dipaksa untuk itu oleh ikhtiar penyelamatan diri

Anak Buah Kapal

  1. Anak buah kapal tidak boleh membawa atau mempunyai minuman keras atau senjata di kapal tanpa izin nakhoda.

Kewenangan dan Hak

Nahkoda

  1. Setelah tiba di suatu pelabuhan, nakhoda dapat menyuruh pegawai yang berwenang untuk membuat keterangan kapal mengenai kejadian dalam perjalanan.
  2. Bila sangat diperlukan, demi keselamatan kapal atau muatannya, nakhoda berwenang untuk melemparkan ke laut atau memakai habis perlengkapan kapal dan bagian dari muatan.
  3. Nakhoda dalam keadaan darurat selama perjalanan berwenang untuk mengambil dengan membayar ganti rugi, bahan makanan yang ada pada para penumpang atau yang termasuk muatan, untuk digunakan demi kepentingan semua orang yang ada di kapal.
  4. Nakhoda mempunyai kekuasaan disipliner atas anak buah kapal. Untuk mempertahankan kekuasaan ini ia dapat mengambil tindakan yang selayaknya diperlukan.
  5. Nakhoda mempunyai kekuasaan di kapal atas semua penumpang. Mereka wajib menaati perintah yang diberikan oleh nakhoda untuk kepentingan keamanan atau untuk mempertahankan ketertiban dan disiplin.

Anak Buah Kapal

  1. Setiap anak buah kapal di kapal harus diberi kesempatan untuk melihat daftar anak buah kapal dan perjanjian yang menyangkut dirinya.



Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 45 other followers