Hukum Pidana Ekonomi : Korupsi dan antisipasinya

May 17, 2010

Gratifikasi dan Suap

  • Penjelasan Pasal 12 B UU no 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya, gratifikasi yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan elektronik atau tanpa sarana elektronik.
  • Gratifikasi merupakan penerimaan seseorang dari orang lain yang bukan tergolong ke dalam (tindak pidan ) suap
  • Suap adalah tindak pidana sebagaiman diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12 a,b,c,d dan pasal 13 UU no 31 Tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001
  • Rumus : suap = Gratifikasi + Jabatan

Ciri-Ciri Korupsi (Alatas, 1983)

  • Dilakukan lebih dari satu orang
  • Merahasiakan motif ; ada keuntungan yang ingin diraih
  • Berhubungan dengan kekuasaan/kewenangan tertentu
  • Berlindung dibalik pembenaran hukum
  • Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum
  • Menghianati kepercayaan

Faktor Penyebab Korupsi

  • Penegakan hukum tidak konsisten, penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
  • Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan
  • Langkanya lingkungan yang antikorup, system dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas
  • Rendahnya pendapatan penyelenggaraan Negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Negara, mampu mendorong penyelenggaraan Negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
  • Kemiskinan, keserakahan ; masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
  • Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah
  • Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi: saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya

    Rumus: keuntungan korupsi > kerugian bila tertangkap

  • Budaya permisif/serba membolehkan ; tidak mau tahu: menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain , asal kepentingannya sendiri terlindungi.
  • Gagalnya pendidikan agama dan etika: ada benarnya pendapat frank magnis suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial menurut franz , sebenarnya agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya sebab, agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika diterapkan dengan benar kekuatan relasi emosional yang dimiliki agama bisa menyadarkan umat bahwa korupsi bisa membawa dampak yang sangat buruk (indopos.co.id , 27 sept 2005)

Motivasi korupsi (Abdullah hehamahua, 2005)

  • Korupsi karena kebutuhan
  • Korupsi karena ada peluang
  • Korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri
  • Korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah
  • Korupsi karena ingin menguasai suatu Negara

Pemberantasan Korupsi

  • Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
  • Berdasarkan uraian tersebut dapat kita pahami bahwa dalam pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur pembentuk, yaitu pencegahan (antikorupsi/preventif), penindakan (penanggulangan/kontrakorupsi/represif) dan peran serta masyarakat
  • Rumus:

    Pemberantasan korupsi = pencegahan + penindakan + peran masyarakat

Langkah-Langkah Anti Korupsi

  1. Perbaikan system
  • Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum
  • Memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi simple dan efisien. Menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi. Reformasi birokrasi
  • Memisahkan secara tegas kepemilikan Negara dan kepemilikan pribadi , memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas Negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi
  • Menegakan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas
  • Penerapan prinsip-prinsip Good Governance

     

  1. Perbaikan manusia
  • Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi. Artinya pemuka agama berusaha mempererat ikatan emosional antara agama dengan umatnya dan menyatakan dengan tegas bahwa korupsi adalah perbuatan tercela , mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk korupsi, mendewasakan iman dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi
  • Memperbaiki moral sebagai satu bangsa. Pengalihan loyalitas (kesetiaan) dari keluarga/klan/suku kepada bangsa. Menolak korupsi karena secara moral salah (klitgaard, 2001). Morole Herbewapening, yaitu mempersenjatai/ memberdayakan kembali moral bangsa (frans seda, 2003)
  • Meningkatkan kesadaran hukum, dengan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi
  • Mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan
  • Memilih pemimpin yang bersih, jujur dan anti korupsi, pemimpin yang memiliki kepedulian dan cepat tanggap, pemimpin yang bisa menjadi teladan.

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN

  • Penyelenggaraan Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif , legislative, atau yudikatif (pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara lembaga tinggi Negara, menteri gubernur, dan hakim) atau pejabat lain (kepala perwakilan Ri Di luar negeri, duta besar, wakil gubernur, bupati/walikota, direksi dan komisaris BUMN dan BUMD, pimpinan BI. Pimpinan PTN, pekabat eselon I, jaksa penyidik, penitera pengadilan, pemimpin dan bendahara protek) terkait penyelenggaraan Negara. Singkatnya penyelenggara Negara = pejabat Negara!!
  • Kolusi adalah kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggaraan Negara atau antara penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain,masyarakat dan atau Negara
  • Nepotisme adalah perbuatan penyelenggaraan Negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarga atau rekannya di atas kepentingan masyarakat bangsa dan Negara

Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi

  • Asas kepastian hukum

    Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara

  • Asas tertib penyelenggaraan Negara

    Asas yang mejadi landasan keteraturan keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara

  • Asas kepentingan umum

    Mendahulukan kesejahteraan umum dengan aspiratif,akomodatif dan selektif

  • Asas keterbukaan

    Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara

  • Asas proposionalitas

    Asas yang mengutamakan kesimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan

  • Asas profesionalitas

    Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

  • Asas akuntabilitas

    Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pengadilan Khusus Korupsi

  • Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum, dalam UU no 33 tahun 2002 diatur mengenai pembentukan pengadilan khusus korupsi (pengadilan tipikor). Untuk pertama kalinya berdasarkan keppres no 59 th 2004 pengadilan tipikor dibentuk pada pengadilan negeri Jakarta pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah republic Indonesia dipasal 53 UU no 30 tahun 2002 dijelaskan pengadilan tipikor tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK
  • Perkara korupsi diperiksa dan diputus oleh pengadilan tipikor, dalam jangka waktu selambatnya 90 hari kerja. Dalam tahap banding, selambatnya 90 hari kerja. Dalam tahap banding, pengadilan tinggi wajib memeriksa 60 hari kerja. Pada perkara tahap kasasi, mahkamah agung wajib memeriksa dan memutus perkara paling lama 90 hari.

 

Pembuktian Terbalik

  • Hak terdakwa
    • Terdakwa punya hak membuktikan bahwa ia tidak korupsi
  • Pembuktian
    • Dapat membuktikan tindak korupsi (a)
    • Tidak dapat membuktikan tindak korupsi (b)
  • Konsekuensi hukum
    • Hasil pembuktian tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti (a)
    • Hasil pembuktian tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada hawa ia melakukan korupsi (b) (penerapan system pembuktian terbalik)

 

  • Pembuktian terbalik dalam kasus korupsi adalah pembuktian oleh terdakwa bahwa ia tidak korupsi danharta bendanya bukan hasil korupsi

     

 


Hukum Pidana Ekonomi : Perbuatan korupsi

May 17, 2010

Koruptor adalah mereka yang melakukan salah satu perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi, seperti dalam table ini

Jenis Perbuatan (JP), Pelaku (P), Ancaman Pidana (AP), Dasar Hukum (DH), Keterangan (KT)

  1. (JP) Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri/ orang lain/ korporasi yang dapat merugikan keuangan / perekonomian Negara,
  • perseorangan /korporasi (P),
  • penjara seumur hidup: penjara min 4tahun max 20 tahun : denda min Rp. 200juta max Rp 1 miliyar (AP),
  • Pasal 3 (DH)
  • dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan yaitu bila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada dana-dana bagi penanggulangan bahaya/bencana penanggulangan kerusuhan , penanggulangan krisis ekonomi dan moneter serta penanggulangan korupsi (KT)

     

  1. menyalahgunakan kewenangan/ Kesempatan/sarana yang ada padanya karena jabatan /kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain yang merugikan keuangan /perekonomian Negara
  • perseorangan/ korporasi (P)
  • Penjara seumur hidup : Penjara min 1 tahun max 20 tahun : denda min. Rp 50 juta max Rp. 1 Milyar (AP)
  • Pasal 3 (DH)

     

  1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri/ penyelenggaraan Negara supaya mau berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
  • Penjara min 1 tahun max 6 tahun denga min Rp 50 juta max Rp 250 juta
  • Pasal 5 ayat 1
  • Pegawai negeri/penyelenggara Negara yang menerima pemberian / janji juga dipidana dianggap menerima suap.

     

  1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusan hakim
  • Penjara min 3 tahun max 15 tahun denda min Rp 150 juta max 750 juta
  • Pasal 6 ayat 1
  • Hakim atau advokat yang menerima pemberian /janji juga dipidana dianggap menerima suap

     

  1. Melakukan pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan secara curang, yang dapat membahayakan keamanan orang/ barang atau keselamatan Negara dalam keadaan perang
  • Pemborong/ahli bangunan penjual bahan bangunan (P)
  • Penjara min 2 tahun max 7 tahun. Denda min Rp 150 juta max Rp 350 juta
  • Pasal 7
  • Pengawas dan penerima bahan /barang yang membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut dipidana juga

     

  1. Menyerahkan barang keperluan TNI atau POLRI secara curang, yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang

 

  1. Menggelapkan uang atau surat berharga , atau membiarkan barang tersebut diambil /digelapkan atau membantu mengambil / menggelapkan
  • Penjara min 3 tahun max 15 tahun , denda min Rp 150 juta max Rp 250 juta
  • Pasal 8
  • Selain pegawai negeri juga dapat dipidana
  • Pegawai negeri (P)

     

  1. Memalsukan buku atau daftar daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi
  • Pegawai negeri
  • Penjara min 1 tahun max 15 tahun ; denda min Rp 5 juta max Rp 250 juta
  • Pasal 9
  • Selain pegawai negeri juga dapat dipidana

     

  1. Menggelapkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai / merusak alat bukti
  • Penjara min 2 tahun max 7 tahun : denda min Rp 100 juta max Rp 350 juta
  • Pasal 10

     

  1. Membiarkan atau membantu orang lain menghilangkan , menghancurkan alat bukti
  2. Menerima hadiah atau janji karena kewenangan / kekuasaan jabatannya
  • Pemjara min 1 tahun max 5 tahun : denda min Rp 50 juta max rp 250 juta
  • Pasal 11
  • Dianggap menerima suap

     

  1. Menerima hadiah atau janji, supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban
  • Penjara seumur hidup; penjara min 4 tahun max 20 tahun ; denda min Rp 200 juta max Rp 1 milyar
  • Pasal 12 a
  • Pegawai negeri/penyelenggara Negara
  • Dianggap menerima suap

     

  1. Menerima hadiah supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya , yang bertentangan dengan kewajiban
  • Pasal 12 b
  • Dianggap menerima suap

     

  1. Menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara
  • Hakim
  • Pasal 12 c
  • Dianggap menerima suap

     

  1. Menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi nasihat yang diberikan
  • Advokat
  • Pasal 12 d
  • Dianggap menerima suap

     

  1. Menyalahgunakan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri/ orang lain (secara melawan hukum) memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar , menerima pembayaran dengan potongan atau melakukan sesuatu
  • Pegawai negeri/penyelenggara Negara
  • Dianggap menerima suap
  • Penjara seumur hidup ; penjara min 4 tahun max 20 tahun , denda min rp 20 juta max Rp 1 milyar
  • Pasal 12 e

     

  1. Meminta menerima memotong pembayaran seolah-olah merupakan utang
  • Dianggap menerima suap
  • Pasal 12f
  • Pegawai negeri/penyelenggara Negara
  • Penjara seumur hidup ; penjara min 4 tahun max 20 tahun , denda min rp 20 juta max Rp 1 milyar

     

  1. Meminta menerima pekerjaan atau barang seolah-olah merupakan hutang
  • Pasal 12 g
  • Dianggap menerima suap
  • Pegawai negeri/penyelenggara Negara
  • Penjara seumur hidup ; penjara min 4 tahun max 20 tahun , denda min rp 20 juta max Rp 1 milyar

     

  1. Menggunakan tanah Negara (diatasnya ada hal pakai) seolah-olah sesuai peraturan perundang-undangan padahal bertentangan dan merugikan orang yang berhak
  • Pasal 12h
  • Dianggap menerima suap
  • Pegawai negeri/penyelenggara Negara
  • Penjara seumur hidup ; penjara min 4 tahun max 20 tahun , denda min rp 20 juta max Rp 1 milyar

     

  1. Turut serta dalam pemborongan pengadaan, atau persewaan padahal tugasnya mengawasi
  • Pegawai negeri/ penyelenggara Negara
  • Penjara seumur hidup ; penjara min 4 tahun max 20 tahun , denda min rp 20 juta max Rp 1 milyar
  • Pasal 12 i
  • Dianggap menerima suap

     

  1. Menerima gratifikasi karena jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
  • Pasal 12 B
  • Penjara seumur hidup ; penjara min 4 tahun max 20 tahun , denda min rp 20 juta max Rp 1 milyar
  • Dianggap menerima suap

     

  1. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri karena jabatan/kedudukannya
  • penjara max 3 tahun , denda max Rp 150 juta
  • dianggap memberi suap
  • perseorangan/ korporasi

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hukum Pidana Ekonomi :Latar Belakang Tindak Pidana Korupsi

May 16, 2010

Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Per UU an

  • UU no 28 tahun 1999
  • UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Uu no 20 tahun 2001
  • PP No 71 tahun 2000
  • Termasuk pasal-pasal tertentu di dalam KUHPID, KUHAPidana, keputusan pimpinan KPK np KEP-06/P.KPK/02/2004. Keputusan KPK no. KEP-07/P.KPK/02/2004, dan berbagai ketentuan lain

Apa itu Korupsi

  • Asal kata korupsi dari bahasa latin corruption atau corruptus berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua, dari latin ke bahasa eropa seperti inggris yaitu corruption : bahasa eropa seperti inggris yaitu corruption , bahasa belanda yaitu corruptive, korruptie, dari belanda turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi (andi Hamzah)
  • Arti kata korupsi

    Korup: busuk, palsu, suap , buruk, rusak , suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang/ dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi (kamus Hukum, 2002)

    Korupsi: kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian , penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain

 

Mengenali Korupsi Membahas

  • Arti korupsi secara umum
  • Pengertian korupsi menurut hukum
  • Jenis-jenis korupsi dan siap-siapa saja yang bisa disebut koruptor
  • Gratifikasi, suap
  • Cirri-ciri korupso
  • Penyebab terjadinya korupsi
  • Motivasi korupsi

Pemahaman Korupsi Berdasarkan Hukum Yang berlaku

  • Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan Negara.
  • Unsur-unsur korupsi
  1. Secara melawan hukum
  2. Memperkaya diri sendiri/orang lain
  3. Dapat merugikan keuangan /perekonomian Negara

Secara Melawan Hukum

  • Artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana
  • Kata dapat menunjukan bahwa tindak pidana korupsi telah dianggap ada apabila unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan terpenuhi, bukan dengan timbulnya akibat.

Mencakup pengertian Korupsi Menurut Badan pemeriksa Keuangan Austria yang dibahas dalam kongres intosa (perhimpunan BPK sedunia) ke XVI di Montevideo Uruguay NOP 1998

  • Bribery and extraction (penyuapan dan pemerasan)
  • Fraud, embezzlement, and theft (kecurangan , penggelapan, dan pencurian)
  • Misappropriation of public resources (penyelewengan sumberdaya Negara)
  • Undu Pavors in exchange for gain ( memberikan kebaikan untuk memperoleh imbalan keuntungan)
  • Abuse of office (penyalahgunaan jabatan nepotism)
  • Over or under changing of tax and duties
  • Tax evasion and smuggling (menghindarkan pajak dan penyelundupan)
  • Unfair requitment

Beberapa Pendapat Pengertian Korupsi

  • David. H. Bayley : korupsi adalah perangsang (seorang pejabat pemerintah) suapan agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya
  • Purwadarminta : korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya
  • Secara umum, korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugkan kepentingan public atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau kelompok
  • Dengan demikian ada 3 fenomena dalam istilah korupsi yaitu : penyuapan (bribery), extraction (pemerasan), dan nepotism (nepotisme)

Memahami Korupsi

  • Untuk emmahami korupsi, maka harus memahami pencurian dan penggelapan
  • Pencurian (pemahaman pasal 362 KUHP) adalah perbuatan secara melawan hukum mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki
  • Barang/hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan sebagai keuntungan pelaku
  • Rumus: pencurian: secara melawan hukum + mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain + tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan.
  • Penggelapan (pemahaman pasal 372 KUHP) adalah pencurian barang/hal yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan di pelaku . ada penyalahgunaan kewenangan oleh pelakurumus:
  • Rumus :Penggelapan = pencurian barang / hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan si pelaku + penyalahgunaan kewenagan kepercayaan
  • Korupsi tidak berbeda jauh dengan pencurian dan penggelapan, hanya unsur-unsur pembentuknya lebih lengkap.
  • Rumus korupsi: = (secara melawan hukum + mengambil halo rang lain + tujuan memiliki atau mendapat keuntunngan ) + ada penyalahgunaan kewenangan / kepercayaan ) + kerugian Negara . =penggelapan + kerugian Negara
  • Hadi korupsi kita pahami sebagai penggelapan yang mengakibatkan kerugian Negara

Jenis-Jenis Korupsi

  • Benveniste bukunya bureaucracy (1991), membagi korupsi 4 jenis:
    • Discretionary corruption
    • Illegal corruption
    • Mercenary corruption
    • Ideological corruption
  • Pers beirne dan james messerschmidt dalam criminology (1995) membagi korupsi 4 jenis:
    • Political bribery
    • Political kickbacks
    • Election fraud
    • Corrupt campaign practice
  • Dibedakan lagi: missal
    • Material corruption
    • Intellectual corruption Dll

 


Hukum Pidana Ekonomi : Pencucian Uang

April 11, 2010

Pengertian dan Sejarah Pencucian Uang

  • Pasal 1 yat 1 UU No 25 tahun 2003 berbunyi:

    Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, memberlanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negri, menukarkan , atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga (seharusnya “patut diduga”)merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekyaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekyaan yang sah.

  • Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram , yaitu uang dimaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana , dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut kedalam keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal

Sejarah istilah Money Laundering

  • Money laundering, menurut Jeffrey robinson dalam tulisan judul The laudryman, “is all about sleight of hand. It is a magic trick for wealth creation. It is perhaps , the closest anyone has ever come to alchemy”.
  • “money laundering” sebagai penggunaan pertama kali di surat kabar berkaitan dengan skandal Watergate di amerika serikat thn 1973.
  • Muncul pertama kali pada pengadilan thn 1982 dalam perkara US v $ 4.255.625.39 (1982) 551 f SUPP. 314
  • Sarah n. welling, money laundering dimulai adanya dirty money atau uang kotor atau uang haram.

Obyek pencucian uang

  • Perdagangan narkoba
  • Kejahatan keuangan, yaitu kecurangan berkaitan dengan bank
  • Kecurangan berkaitan dengan kartu kredit
  • Kecurangan berkaitan dengan investasi
  • Kecurangan berkaitan dengan pembayaran di muka atas uang jasa
  • Penggelapan
  • Perjudian gelap
  • Prostitusi
  • Perdagangan gelap senjata dan orang

Dampak kegiatan pencucian uang

  • Merongrong sector swasta yang sah
  • Merongrong integritas pasar-pasar keuangan
  • Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya
  • Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi
  • Mengurangi pendapatan Negara dari sumber pembyaran pajak
  • Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan Negara yang dilakukan oleh pemerintah
  • Mengakibatkan rusaknya reputasi Negara
  • Menimbulkan biaya sosial yang tingga

Tahap-tahap proses pencucian uang

  • Placement
    • Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (financial system)
    • Pada tahap placement, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu.
    • Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar.
    • Lalu didepositokan kedalam rekerning bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti cheques, money orders dll
  • Layering
    • Layering atau heavy soaping, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya
    • Dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, sampai beberapa kali
    • Dengan cara memecah-mecah jumlahnya
    • Dana tersebut disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument
    • Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain
    • Para pencuci uang melakukan dengan mendirikan perusahaan bohong-bohongan
    • Membeli efek (saham dan obligasi), kendaraan,pesawat terbang atas nama orang lain
  • Integration
    • Integration adakalanya disebut spin dry
    • Uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak
    • Menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis
    • Dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan

Kejahatan sumber uang haram

  1. Korupsi
  2. Penyuapan
  3. Penyelundupan barang
  4. Penyelundupan tenaga kerja
  5. Penyelundupan imigran
  6. Di bidang perbankan
  7. Di bidang pasar modal
  8. Di bidang asuransi
  9. Narkotika
  10. Psikotropika
  11. Perdagangan manusia
  12. Perdagangan senjata gelap
  13. Penculikan
  14. Terorisme
  15. Pencurian
  16. Penggelapan
  17. Penipuan
  18. Prostitusi
  19. Pemalsuan uang
  20. Perjuadian
  21. Prostitusi
  22. Dibidang perpajakan
  23. Dibidang kehutanan
  24. Dibidang lingkungan hidup
  25. Dibidang kelautan
  26. Tindak pidana lainnya dinacam dengan di penjara 4 tahun atau lebih (pasal 2 ayat 1)

Tindak pidana pencucian uang

Setiap orang dengan sengaja

  • Menempatkan
  • Mentransfer
  • Membayarakan atau membelanjakan
  • Menghibahkan atau menyumbangkan
  • Menitipkan
  • Membawa keluar negri
  • Menukarkan atau
  • Perbuatan lainnya atas harta kekyaan yang diketahuinya atau patut diduganya … DST dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan … DST (Psl 3)

Money Laundering secara pasif

Setiap orang yang menerima atau menguasai

  • Penempatan
  • Pentransferan
  • Pembayaran
  • Hibah
  • Sumbangan
  • Penitipan, tau
  • Penukaran

Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidan… dst (Psl 6)

Dampak money laundering

  • Ekonomi
    • Instabilitas system keuangan
    • Distorsi terhadap system persaingan bebas
    • Mempersulit pengendalian moneter
    • Meningkatnya country risk
  • Hukum dan sosial
    • Meningkatkan kejahatan baik kuantitas maupun kualitasnya
    • Meningkatkan kerawanan sosial

Pusat pelaporan analisis transaksi keuangan (PPATK)

  • Financial intelligence agency (bandan intelijen keuangan)
  • Dasar pembentukan UU no 15 thn 2002
  • Tanggung jawa langsung kepada presiden
  • PPATK tidak berada di bawah suatu departemen kementrian atau lembaga Negara
  • Laporan hasil analisis kepada presiden, DPR dan Bank Indonesia, Bapepam dan Depkeu setiap 6 bulan
  • Personil berasal dari beberapa intansi terkait

Hukum Pidana Ekonomi : Kejahatan bidang Ekonomi

April 11, 2010

Edmund W Kitch mengemukakan 3 karakteristik atau features of economic yaitu ;

  1. Pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya.
  2. Tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dalam bidang nya
  3. Tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dari aparatur penegak hukum.

Ensiklopedia Crime and Justice membedakan 3 tipe tindak pidana ekonomi;

  1. Property crimes
  2. Regulatory crimes
  3. Tax crime

Property Crime

  • Memiliki pengertian yang lebih luas dari pengetahuan pencurian Pasal .362 KUHP
  • Meliputi objek yang dikuasai individu (perorangan) dan juga yang dikuasai Negara.
  • Missal di amerika serikat dikenal Integrated Theft Offense yang meliputi tindakan
  1. Tindakan pemalsuan (forgery)
  2. Tindakan penipuan yang merusak (the fraudulent destruction)
  3. Tindakan memindahkan atau menyembunyikan instrument yang tercatat atau dokumentasi (removal or concealment of recordable instrument)
  4. Tindakan mengeluarkan cek kosong
  5. Menggunakan kartu kredit yang diperoleh dari pencurian dan kartu kredit yang ditangguhkan
  6. Praktik usaha curang
  7. Tindakan penyuapan dalam usaha
  8. Tindakan perolehan atau pemilikan sesuatu dengan cara tidak jujur atau curang
  9. Tindakan penipuan terhadap kreditur beritikad baik
  10. Pernyataan bankrupt dengan tujuan penipuan
  11. Perolehan deposito dari lembaga keuangan yang sedang pailit.
  12. Penyalah gunaan dari asset yang dikuasai
  13. Melindungi dokumen dengan cara curang dari tindakan penyitaan.

Regulatory Crimes

  • Setiap tindakan yang erupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha dibidang perdagangan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha.
  • Seperti; larangan perdagangan marijuana illegal, penyelenggaraan pelacuran, peraturan tentang lisensi, pemalsuan kewajiban pembuatan laporan dari aktivitas usaha dibidang perdagangan, melanggar ketentuan upah buruh, larangan monopoli di dalam dunia usaha serta kegiatan usaha yang berlatar politik.

TAX CRIME

  • Tindakan yang melanggar ketentuan mengenai pertanggungjawab di bidang pajak dan persyaratan yang telah diatur dalam undang-undnag pajak.
  • Seperti Indonesia setiap tahun dirugikan oleh konglomerat-konglomerat hitam yang melakukan penggelapan dan penyelundupan pajak.

MULADI , mengatakan tipologi tindak pidana bias dibedakan atas dasar tujuan pengaturannya dan motivasi dilakukannya

Tujuan Pengaturannya

  • Peraturan yang berusaha menjaga agar kompetisi bisnis dilakukan dengan jujur dan efektif
  • Peraturan yang berusaha mencampuri ekonomi pasar, seperti pengendalian harga, peraturan export/impor , devisa.
  • Pengaturan fiscal, seperti ;manipulasi pajak dan bea cukai
  • Peraturan korupsi, missal menyuap

Motivasi dilakukannya kejahatan;

  • Kejahatan yang bersifat individual, seperti pemalsuan kartu kredit dan pajak pribadi
  • Kejahatan dilingkungan okupasi yang melanggar kewajiban dan kepercayaan baik di lingkungan bisnis, pemerintahan maupun lembaga lain, seperti kejahatan perbankan, manipulasi biaya perjalanan.
  • Kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan bisnis, sekalipun tidak bersifat sentral, seperti manipulasi pajak, kejahatan obat dan makanan, korupsi dan kolusi.
  • Kejahatan dilingkungan bisnis yang bersifat sentral, seperti penipuan asuransi dan adpertensi palsu.

Proses penegakan hukum pidana berpegang kepada Three basic Problems In criminal law

  • Perbuatan yang dilaranf (strafbarfeit)
  • Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (schuld)
  • Sanksi pidana (straaf)

Korporasi

  • Adalah terminology yang biasa digunakan dalam hukum pidana disebut badan hukum (recht person atau legal entity) yang sudah melembaga di bidang hukum perdata
  • Merupakan badan hasil ciptaan hukum yang unsure-unsurnya terdiri dari corpus (struktur fisik) dan animus (kepribadian), maka kematianpun ditentukan oleh hukum.
  • Adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersam-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri ,suatu personifikasi
  • Adalah badan hukum yang beranggotakan tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari kewajiban anggota masing-masing.

Korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana;

  • Korporasi dapat melakukan tindak pidana, tetapi tanggung jawab pidana masih dibebankan pada pengurus korporasi (psl 35 UU no 3 Th 1982)
  • Korporasi dinyatakan secara tegas sebagai pelaku kejahatan dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana (Psl 15 UU No 7 DRT, Psl 46 UU No 23 Thn 1977)

Kejahatan yang berkaitan dengan korporasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

  1. Crime for corporation (kejahatan korporasi) yaitu; pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya untuk memperoleh keuntungan
  2. Criminal corporation (korporasi jahant) yaitu, korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan, missal perusahaan multi level
  3. Crime against corporation (kejahatan terhadap korporasi) disini yang menjadi korban adlaah korporasi.

Peristilahan , pengertian tindak pidana dibidang ekonomi

  • Perbedaan antara istilah economic crimes dan istilah economic criminality
  • Economic crimes menunjuk kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi (dalam arti luas)
  • Economic criminality menunjuk kepada kejahatan konvensional, yang mencari keuntungan yang bersifat ekonomis missal ; pencurian, penggelapan, pencopetan, perampokan, pemalsuan dan penipuan.
  • Istilah tindak pidana ekonomi yang dikenal di Indonesia dalam UU No 7 DRT 1855 lebih condong ke dalam istilah economic crimes dalam arti sempit.
  • Sebab UU tersebut secara subtansil hanya memuat ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan (UU NO 7 drt 1955)

ECONOMIC CRIME

  • Economic crime didefinisikan sebagai kegiatan criminal yang memiliki kesamaan tertentu dengan kegiatan ekonomi pada umumnya yaitu kegiatan usaha yang Nampak non criminal).
  • American bar association memberikan batasan ‘economic crime’ setiap tindakan illegal tanpa kekerasan, terutama menyangkut penipuan, perwakilan tidak sah, penimbunan, manipulasi, pelanggaran kontraak, tindakan curang, tau tindakan menjebak secara illegal.

KITCH menegaskan cirri penting economic crimes

  • Proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan
  • Beroperasi secara diam-diam (tersembunyi)
  • Sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi

Tindak Pidana Ekonomi mengandung Unsur-unsur

  1. Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah
  2. Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan Negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individual
  3. Perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain.

TIPE KEJAHATAN

  • Corporate crime

    Memiliki status sosial tinggi di dalam masyrakat, identik dengan konsepsi White Colar Crime dan Business crime, bukan suatu organisasi kejahatan melainkan merupakan kelompok dunia usaha , dan dapat dilakukan oleh perorangan (direktur2nya) atau oleh perusahaan itu sendiri

     

  • Organized crime

    Kejahatan sebagai mata pencaharian criminal terasing dari masyarakat konsep diri sebagai penjahat berkembang pesat, selalu berkelompok dan memiliki pimpinan serta memang merupakan suatu organisasi kejahatan

  • Professional crime

    Memiliki status tinggidi kalangan penjahat dan specialisasi dalam kejahatan untuk memperoleh keuntungan ekonomis,

WHITE COLLAR CRIME

  • White collar crime diperkenalkan oleh Edwin H Sutherland tahun 1939 dipakai dengan istilah;
  • Organizational crime
  • Organized crime
  • Corporate crime
  • Bussines crime
  • Occupational deviance
  • Government deviance
  • Illegal corporate behavior

JOANN MILLER membagi white collar crime ke dalam 4 katagori

  1. Kejahatan korporasi
  2. Kejahatan jabatan
  3. Kejahatan professional
  4. Kejahatan individu

Kejahatan korporasi

  • Dilakukan oleh para eksekutif demi kepentingan dan keuntungan perusahaan yang berakibat kerugian pada masyarakat.
  • Missal , kejahatan lingkungan, kejahatan pajak, iklan yang menyesatkan dll.

Kejahatan jabatan (governmental occupational crime)

  • Kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau birokrat seperti korupsi dan abuse of power.

Kejahatan professional

  • Kejahatan dilingkungan professional, pelakunya meliputi lingkungan professional, seperti dokter, akuntan, pengacara, notaries dan berbagai profesi yang mempunyai kode etik khusus disebut malpraktik

Kejahatan individual

  • Kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan keuntungan pribadi

Karakteristik white Collar Crime:

  • Kejahatan tersebut sulit dilihat , karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian professional dan system organisasi yang kompleks
  • Kejahatan tersebut sangat kompleks karena berkaitan dengan kebohongan, pemcurian dan penipuan, serta berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah dan teknoligis, financial, legal, terorganisir, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun
  • Terjadi penyebaran tanggungjawab yang semakin meluas akibat kompleksitas organisasi
  • Penyebaran korban yang luas
  • Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan akibat kurang professionalnya aparat
  • Peraturan yang tidak jelas sehingga merugikan dalam penegakan hukum
  • Sikap mendua terhadap prilaku tindak pidana. Dalam tindak pidana ekonomi harus diakui bahwa pelaku bukanlah orang yang secraa moral salah, tetapi karena melanggar peraturan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum.

Unsur kejahatan Korporasi

  • Kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat
  • Dari status sosial tertinggi
  • Dalam hubungannya dengan pekerjaannya melanggar kepercayaan public

Joseph F. Sheley; membagi kejahatan korporasi dalam 6 katagori;

  1. Menggelapkan. Menipu para pemegang saham
  2. Menipu masyarakat
  3. Menipu pemerintah
  4. Membahayakan kesejahteraan umum
  5. Membahayakan pekerja
  6. Intervensi illegal dalam proses politik

 

 

 

 


Hukum Pidana ekonomi : perluasan dalam TPE

April 11, 2010

Perluasan Dalam Tindak Pidana Ekonomi

KUHP hanya mengenal perbedaan kejahatan dan pelanggaran.

UUTPE dikenal perbedaan keras antara tindak pidana ekonomi berupa kejahatan dan tindak pidan ekonomi berupa pelanggaran hal ini bias dilihat dalam pasal 2 UU No 7 drt 1955

  1. Tindak pidana ekonomi pada pasal 1 sub 1c adalah kejahatan atau pelanggaran sekedar tindak itu menurut ketentuan undang-undang yang bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran. Tindak pidana ekonomi yang lain yang tersebut dalam pasal 1 sub e adalah kejahatan apabila tindak itu dilakukan dengan sengaja. Jika tindak itu tidak dilakukan dengan sengaja itu adalah pelanggaran.
  2. Tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 2e adalah kejahatan.

    Tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 3e adalah kejahatan apabila tindak mengandung anasir sengaja. Tindak itu adalah pelanggaran satu dengan lainnya jika dnegan undang-undang itu tidak ditentukan lain.

Perluasan atau penyimpangan UUTPE terhadap ketentuan umum KUHP adalah:

  1. Subyek Hukum
  • KUHP subyek hukum adalah orang
  • UU TPE dalam Pasal 15 subyek hukum diperluas, selain orang juga badan hukum perseroan, perserikatan, dan yayasan, semua menunjuk pada “korporasi”.
  • Pasal 44 RUU KUHP menyatakan korporasi dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana.
  1. Klasifikasi kejahatan dan Pelanggaran.
  • KUHP klasifikasi kejahatan dan pelanggaran atas dasar kualitatif kejahatan asal delik hukum, pelanggaran dari delik UU . ukuran kualitatif kejahatan ancaman pidana lebih berat dan pelanggaran ancaman pidana lebih ringan
  • UU TPE ada 3 golongan:
  • Pasal 2 ayat 1 : kejahatan tindak pidana ekonomi berupa kejahatan dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana ekonomi yang berupa pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja.
  • Pasal 2 ayat 2. Pasal 26, Pasal 32 dan Pasal 33, semuanya kejahatan.
  • Pasal 2 ayat 3; yang menentukan bahwa suatu tindak pidana ekonomi merupakan kejahatan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, apabila dilakukan tidak dengan sengaja kualifikasinya adalah pelanggaran, kecuali ditentukan lain.
  1. Perluasan Berlakunya Hukum Pidana
  • Pasal 2 KUHP asas territorial; KUHP Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.
  • Pasal 3 UU TPE; Barang siapa turut melakukan suatu tindak pidana ekonomi yang dilakukan di dalam daerah hukum RI dapat dihukum begitu pula jika ia turut melakukan tindak pidana di luar negri.
  1. Perbuatan Percobaan dan Membantu Pelanggaran
  • KUHP Pasal 53 mengatur percobaan . Pasal 54 percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana
  • UUTPE Pasal 4 ; percobaan pelanggaran dipidana.
  • Percobaan dikualifikasikan dengan melakukan tindak pidana.
  1. Peradilan In Absentia
  • Pasal 154 ayat 4 KUHP; bahwa kehadiran terdakwa di siding pengadilan adalah merupakan kewajibannya, bukan merupakan haknya, jadi terdakwa dapat dihadirkan secraa paksa.
  • Pasal 16 UU TPE; mengandung pengertian orang yang sudah mati bias dihukum.
  • Pasal 77 KUHP, bahwa tuntutan gugur bila terdakwa meninggal dunia, jadi dalam KUHP peradilan harus dihadiri terdakwa.
  1. Sanksi pidana
  • Pasal 10 KUHP, berupa pidana pokok dan pidana tambahan . pasal 35 KUHP
  • UU TPE menentukan 3 jenis pidana yaitu:
  • Pasal 6, pidana pokok
  • Pasal 7 pidana tambahan
  • Pasal 8 pidana tata tertib.
  1. Schikking.
  • UU TPE dikenal lembaga Schikking yang merupakan lembaga penyelesaian di luar pengadilan, yaitu berupa denda damai. Wewenang khusus dari Jaksa Agung , sekarang kepada Mentri Keuangan.
  • KUHP Pasal 82 lembaga ini ada.
  1. Pengadilan
  • Pasal 33 UU TPE perlu dibentuk pengadilan ekonomi berikut Jaksa, Hakim dan panitera ekonomi.

Hukum Pidana Ekonomi : Pendahuluan dan urgensi pengaturan dan pemberantasan tindak pidan ekonomi

April 11, 2010

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup dalam masyarakat itu yang tertib dan adil. (R.soesilo)

Hukum Pidana , Termasuk hukum public, karena menyangkut hubungan indivudu dengan Negara atau pemerintah yang diwakilkan kepada pegawai penuntut umum (jaksa) beserta alat-alatnya (pegawai polisi).

Menurut sifatnya, hukum itu dapat dibedakan antara hukum materil dan hukum formil

  • Hukum materil

    Adalah hukum kumpulan dari norma-norma hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan (hukum perdata materil) dari pada warga Negara dan norma-norma yang menentukan hal-hal yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dipatuhkan (hukuman pidana materil)

  • Hukum Formil

    Adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur acara yang dipergunakan untuk menyelenggarakan hukum perdata materil atau kumpulan peraturan yang mengatur acara hukum pidana formil

Hukum Pidana

  • Tindak pidana
  • Peristiwa pidana
  • Perbuatan yang dapat dihukum
  • Bahasa asing “strafbaarfeit” atau delict”

Tindak Pidana

Yaitu sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman (susilo)

  • Adapun kumpulan dari seluruh tindak pidana inilah disebut hukum pidana , yaitu hukum pidana yang meteril juga termuat dalam KUHP dan diluar KUHP

Menurut para ahli Hukum :

  • Adalah suatu kaidah yang bersifat memaksa dan apabila ada orang melanggar kaidah itu diancam dengan sanksi yang tegas dan nyata
  • Menurut sejarah, hukum pidana berasal dari Negara eropa

Definisi Hukum Pidana

Prof.Simons, Hukum Pidana

Adalah semuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan diancam dengan suatu pidana atau nestapa (leed) bagi barang siapa yang tidak mentaatinya.

Prof. Moelyanto,-“asas-asas hukum Pidana”

Hukum Pidana : adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan, untuk:

  • Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
  • Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan, itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
  • Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.

Macam-macam Hukum Pidana

  1. Hukum Pidana Umum (commune straftrecht)

    Ialah hukum yang berlaku bagi semua orang yang berada di wilayah negaraindonesia, terkecuali bangsa asing yang menurut hukum internasional mempunyai hak Eksteritorial, sehingga ketentuan-ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku baginya dan mereka hanya tunduk kepada undang-undang pidana dari negaranya sendiri.

  2. Hukum Pidana Khusus

    Ialah hukumpidana yang dibuat untuk subyek hukum khusus atau untuk perbuatan-perbuatan pidana tertentu

  • Dalam hukum pidana khusus memuat ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang menyimpang dari ketentuan-ketentuannya yang tercantum dalam hukum pidana umum.

    Contoh: Hukum pidana militer, hukum pidana fiscal, hukum pidana ekonomi, hukum pidana politik

Apakah Hukum Pidana Ekonomi

Hukum pidana adalah bagian daripada hukum-hukum pidana (pompe)

  • Sebagai keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya terdapat

    Rangkuman hukum pidana ekonomi à kata ekonomi menerangkan rangkaian hukum pidana

    Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang merupakan corak-corak tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi.

 

Ekonomi atau ilmu ekonomi

  • Secara sederhana sebagai ilmu yang mempelajari manusia tentang usahanya, tindakan-tindakannya untuk mencapai kemakmuran.

 

Apakah hukum pidana ekonomi termasuk hukum pidana khusus atau hukum pidana umum?

  • Hukum pidana umum (algemeen strafrecht/ jus commune); adalah hukum pidana yang berlaku umum atau yang berlaku bagi semua orang, contoh KIHP

 

HUKUM PIDANA KHUSUS
Pompe;

  • Hukum pidana khusus, menyebut 2 kriteria; yaitu pertama orangnya khusus maksud nya subjek atau pelaku yang khusus, kedua perbuatannya khusus.
  • Patokan pasal 103 KUHP; “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”

    Artinya:

  • Bahwa tindak pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana diluar KUHP, tunduk pada peraturan umum dalam Buku I KUHP, kecuali kalau diatur secara khusus
  • Ketentuan hukum pidana khusus dapat menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum. Dalam penyimpangan ini, maka yang dipakai adalah ketentuan hukum pidana khusus, dalam suatu adagium klasik berbunyi : lex specialis derogate lege generalis, (ketentuan hukum khusus menyampingkan ketentuan hukum umum)

Nolte;

Ada dua macam pengecualian berlakunya pasal 103 KUHP;

  • Undang-undang lain menentukan dengan tegas pengecualian pasal 103 KUHP
  • Undang-undang lain menentukan secra diam-diam pengecualian seluruh atau sebagian dari Pasal 103 KUHP.
  • Kalau melihat pendapat pompe dan nolte, maka hukum pidana ekonomi di Indonesia adalah hukum pidana khusus

Paul Scholten;

  • Member patokan “berlaku umum” dan “berlaku khusus”
  • Hukum pidana yang berlaku umum disebut hukum pidana umum
  • Hukum pidana khusus adalah perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana, disebut juga hukum pidana pemerintahan.

Hubungan Hukum Pidana dan Hukum Ekonomi

  • Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran (overtredingen) dan kejahatan (misdrijven) terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan dan siksaan.
  • Hukum pidana bukanlah hukum yang mengandung norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap norma-norma yang berkaiatan dengan kepentingan umum.
  • Hukum pidana dalam arti sempit (droit economique) adalah keseluruhan peraturan yang meliputi kaidah-kaidah administrasi Negara yang berkaitan dengan masalah ekonomi
  • Hukum pidana dalam arti luas (droit de I’economique) adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata,lembaga hukum baik yang bersifat perdata maupun public yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian suatu negara atau bermakna hukum ekonomi di dalam arti sempit + ketentuan-ketentuan hukum di luar HAN.
  • Hukum pidana adalah bagian dari hukum ekonomi dalam arti luas

Kedudukan hukum pidana dalam tatanan hukum pidana dan hukum ekonomi

  • Hukum pidana ekonomi merupakan senerji dari dua buah sub bidang hukum; hukum pidana dan hukum ekonomi, yang mengatur pelanggaran dan kejahatan di bidang ekonomi.
  • Subjek dan perbuatan yang tergolong hukum pidana khusus.
  • Dan mengingat sifat dan kejahatan yang dilakukan umumhya melintasi batas Negara dan menggunakan teknologi canggih, maka metode pendekatan dalam hukum ekonomi dapat digunakan, yaitu;
    • Transdisipliner/intradisipliner
    • Transnasional /cross-border country
    • Futuristic/antisipatoris

 

 

 

 

 

 


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 48 other followers