Hukum Perdata Internasional : Ketertiban Umum dan penyelundupan hukum

January 17, 2010

Ketertiban Umum, Jika oleh HPI kita telah ditentukan bahwa hokum asing harus diperlukan hal ini tidak berarti bahwa selalu dan dalam semua hal harus dipergunakan hokum asing ini. Jika pemakaiandari hokum asing berarti suatu pelanggaran yang sangat daripada sendi-sendi azasi hokum nasional hakim. Maka dalam hal-hal pengecualian, hakim dapat menyampingkan hokum asing ini. Tapi tentun ketertiban umum ini hanya dipakai dalam hal yang urgent saja karena bila selalu dipakai maka HPI tidak akan berkembang dan percuma kita mempelajari nya berjam-jam dan tentu kita terjatuh dalam hal chauvinist hokum sendiri.

Contoh

  • Diambil contoh masalah perbudakan . Kita di Indonesia memakai prinsip nasionalitas dalam 16 A.B, maka orang asing yang berada di Indonesia memakai hokum nasional mereka. Jika misalnya terdapat orang asing yang dalam hokum nasional nya masih mengenal perbudakan seperti Negara terbelakang di afrika, maka apabila orang ini timbul masalah hokum dengan budak nya dan menuntut tergugat sebagai budak nya nya untuk tetap bekerja selamanya untuk dia maka pengadilan negri kita walaupun seharusnya memakai kaidah-kaidah hokum nasional negra afrika kita dapat tidak menggunakan nya dengan alasan melanggar ketertiban umum Indonesia berupa pancasil yang menentang permasalahn perbudakan

 

 

Penyelundupan Hukum, kita saksikan hokum nasional tetap berlaku itu dan dianggap tepat pada suatu peristiwa tertentu saja, yakni karena kini ada seorang yang untuk mendapatkan berlaku nya hokum asing telah melakukan suatu tindakan yang bersifat mengindarkan pemakaian hokum nasional itu, Jadi hokum asing yang dikesampingkan karena pemyelundupan hokum, akan mengakibatkan bahwa untuk hal-hal lainnya akan selalu boleh dipergunakan hokum asing itu

Contoh:

  • Perkawinan orang-orang dari Indonesia di penang atau singapura., Dalam praktek hokum Indonesia dikenal kemungkinan untuk mengelakkan kesulitan larangan menikah kembali bagi pihak perempuan yang telah bercerai sebelum 300 hari lewat, akan tetapi ada obatnya yaitu menikah di penang atau singapura yang tidak mengenal batas menikah kembali dalam hokum inggris

Hukum Perdata Internasional : Asas-asas PHI dalam penentuan hukum mana yang dipakai/asas-asas titik taut sekunder

January 17, 2010

Asas-asas HPI
1. Lex Rei Sitae ( Lex Situs ): hukum yang berlaku atas suatu benda adalah hukum dari tempat dimana benda itu terletak atau berada bias benda bergerak, berwujud, atau tak berwujud.


2. Lex Loci Contractus: terhadap perjanjian yang bersifat HPI berlaku kaidah hukum dari tempat pembuatan perjanjian/ tempat dimana perjanjian ditandatangani.


3. Lex Loci Solutionis: hukum yang berlaku adalah tempat dimana isi perjanjian dilaksanakan.



4. Lex Loci Celebrationis: hukum yang berlaku bagi sebuah perkawinan adalah sesuai dengan hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan.


5. Lex Domicile: hukum yang berlaku adalah tempat seseorang berkediaman tetap/ permanent home.
6. Lex Patriae: hukum yang berlaku adalah dari tempat seseorang berkewarganegaraan.
7. Lex Loci Forum: hukum yang berlaku adalah tempat perbuatan resmi dilakukan. Perbuatan resmi adalah pendaftaran tanah, kapal dan gugatan perkara itu diajukan dan perbuatan hukum yang diajukan.

8.Lex Loci delicti commisi tator:Hukum dari tempat dimana perbuatan melanggar hukum dilakukan


9. Asas choice of law ( pilihan hukum ): hukum yang berlaku adalah hukum yang dipilih berdasarkan para pihak.


Hukum Perdata Internasional : Kwalifikasi

January 17, 2010

Yang dimaksud dengan kwalifikasi adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hokum.

Macam-macam kwalifikasi

  1. Kwalifikasi menurut lex fori ( yaitu menurut hokum hakim) “yang kita pakai dalam membedah kasus”
  2. Kwalifikasi menurut lex causae (yaitu hokum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI bersangkutan)
  3. Kwalifikasi secara otonom, berdasarkan comparative method atau analytical jurisprudence

 

 

  1. Kwalifikasi menurut lex fori
  • Kwalifikasi harus dilakukan menurut hokum materill sang hakim . Pengertian-pengertian hokum yang dihadapi dalam kaidah-kaidah HPI harus dikwalifikasikan menurut system hokum Negara sang hakim sendiri

Hukum Perdata Internasional : renvoi

January 17, 2010

Renvoi atau penunjukan kembali.

Contoh renvoi

  • Apabila seorang warga inggris yang berdomisili di Indonesia harus ditentukan apakah ia sudah dewasa atau belum, atau dia hendak menikah, maka menurut HPI Indonesia berdasarkan pasal 16 AB harus dipakai hokum Inggris. Dengan kata lain perkataan kaidah HPI Indonesia menunjuk kepada hokum Inggris dan hokum inggris menunjuk kembalikepada hokum Indonesia ,karena menurut HPI inggris yang harus dipakai untuk status personil yaitu domisili dari seseorang. Dalam hal ini domisili orang inggris bersangkutan adalah di Indonesia, maka hokum Indonesialah yang harus diberlakukan

    Selayang pandang renvoi

    asalah renvoi timbul karena adanya aneka warna sistem HPI yang berbeda pada masing-masing negara, terutama sekali berhubungan pada status personil seseorang berdasarkan prinsip domisili dan nasionalitas.
    Masalah renvoi juga memiliki hubungan yang erat dengan persoalan kwalifikasi. Adapun pertanyaan yang timbul kemudian adalah “Apakah HPI itu merupakan hukum yang sifatnya supra nasional atau yang nasional?”. Jika dianggap sebagai hukum yang sifatnya supra nasional, maka renvoi tidak dapat digunakan karena kaidah HPI semacam itu memiliki kekuatan hukum yang tidak menghiraukan pembuat undang-undang untuk mengoper atau menolak renvoi. Jika kaidah-kaidah HPI semacam ini berasal dari tata tertib hukum yang lebih tinggi daripada tata tertib pembuat undang-undang nasional, maka HPI yang bersifat supra nasionalah yang berlaku.
    Berkenaan dengan renvoi, tidak semua penulis setuju dengan adanya renvoi dengan beberapa alasan, yaitu:
    1.Renvoi dianggap tidak logis
    Hal ini didasarkan pada suatu penunjukan kembali secara terus menerus, maka yang ada adalah suatu permasalahan yang menggantung karena tidak ada pihak yang mau menanganinya dan terus saling melakukan suatu penunjukkan kembali.
    Pendapat kalangan penulis yang menolak renvoi ini lantas dibantah oleh pihak yang pro renvoi dengan alasan bahwa baik yang menerima atau yang menolak dua-duanya secara selogis mungkin. Dalam kenyataannya tidak akan ditemui adanya suatu penujukkan tiada akhir melainkan hanya ada satu kali renvoi/ penujukkan kembali.
    2.Renvoi merupakan penyerahan kedaulatan legislatif.
    Menurut pandangan yang kontra dengan renvoi, menurut Cheshire dan Meyers, dengan adanya suatu renvoi, maka seolah-olah kaidah-kaidah hakim itu sendiri yang dikorbankan terhadap seuatu hukum asing yang kemudian dianggap berlaku.
    Sementara itu, pendapat ini dibantah dengan alasan kaidah yang digunakan oleh hakim itu bukan dari sembarang kaidah negara asing, dengan arti hanya sebatas kaidah HPI saja dimana yang menunjuk penggunaannya adalah sang hakim itu sendiri sehingga secara tidak langsung, yang berlaku adalah HPI negaranya sendiri dan bukan HPI dari negara asing.
    3.Renvoi membawa ketidak pastian hukum
    Jika renvoi diterima, maka yang ada kemudian adalah penyelesaian HPI itu yang samar-samar, tidak kokoh dan tidak stabil sebagai hukum. Akan tetapi menurut kubu yang pro renvoi mangatakan bahwa justru jika tidak ada renvoi, maka yang ada adalah ketidakpastian itu sendiri.

    Sementara itu, alasan-alasan yang digunakan oleh para penulis yang pro dengan adanya renvoi adalah sebagai berikut:
    1.Renvoi memberikan keuntungan praktis
    Jika sebuah renvoi itu diterima, maka hukum intern sendiri dari sang hakim yang akan digunakan dan tentunya hal ini akan memberikan keuntungan praktis bagi hakim.
    2.Jangan bersifat lebih raja daripada raja itu sendiri
    Justru dengan adanya renvoi, chauvinisme juridis dapat dihindari dan merupakan suatu penghormatan pada hukum asing yang bertautan dengan kasus yang ada.
    3.Keputusan-keputusan yang berbeda.
    Untuk menghindari adanya ketidak pastian hukum dalam bentuk keputusan yan berbeda-beda atas perkara yang sama pada dua sistem hukum yang terkait.

    Dari hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya di atas perihal pro dan kontra pada renvoi, kita mendapati bahwa yang digunakan dalam menilai masalah renvoi ini adalah logika. Kita harus dapat melihatnya berdasarkan pada hukum positif dimana renvoi dipandang sebagai suatu bentuk dari apa yang dinamakan dengan pelembutan hukum, meskipun tidak ditemukan dalam suatu peraturan tertulis di Indonesia, renvoi diterima dalam kaidah hukum positif Indonesia secara nyata yang tercantum secara tidak langsung dalam pasal 16 sampai 18 AB.
    Adapun beberapa yurisprudensi yang berkaitan dengan renvoi di Indonesia adalah sebagai berikut:
    1.Perkara orang Armenia Nasrani tahun 1928
    2.Perkara palisemen seorang British India tahun 1925

    Renvoi juga diatur dalam konvensi-konvensi internasional meliputi :
    1.Persetujuan Den Haag tentang HPI tahun 1951, 1955
    Diterima suatu konsep untuk mengatur “perselisihan” antara prinsip nasionalitas dan domisili yang lantas ditindak lanjuti pada tanggal 15 Juni 1955 dengan ditetapkannya konvensi yang bersangkutan.
    Pasal 1 mengatur bahwa apabila suatu negara di mana orang yang dipersoalkan menganut sistem domisili, memakai sistem nasionalitas sementara negara asal orang itu memakai sistem domisili, maka tiap negara peserta menggunakan Sachornen daripada domisili.
    2.Persetujuan hukum uniform HPI negara-negara Benelux 1951
    Persetujuan itu dilakukan antara negara Belgia, Belanda dan Luxemburg. Dalam pasal 1-nya ditentukan bahwa renvoi tidak dapat diterima. Jika tidak ditentukan berlainan, maka dalam persetujuan tersebut diartikan dengan istilah hukum intern daripadanya dan bukan HPI-nya.


Hukum perdata Internasional : Prinsip dan tata cara bedah kasus

January 16, 2010

Prinsip-prinsip dalam penentuanforum yang berwenang

 

  • Prinsip dgugatan diajukan ke pengadilan tempat tinggal tergugat (prinsip forum rei)
  • Principle of forum of convenience,bahwa pengadilan perkara sebaiknya dilakukan ditempat tinggal untuk kemudahan tergugat agar tergugat bisa membela diri
  • Principle of effectivinen,perkara diajukan ke pengadilan dimana hakim mudah melakukan eksekusi

 

 

Dalam memecahkan kasus ini pisau-pisau nya/alurnya

  1. Forum yang berwenang
  2. Titik taut primer
  3. Kualifikasi
  4. Titik taut sekunder
  5. Lex cause

Hukum Perdata Internasional : Hub Tibun dengan hak yang diperoleh

December 6, 2009

Hubungan antara ketertiban Umum dengan hubungan hak-hak yang diperoleh

Asas Tibun

  1. Hukum asing yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku
  2. Hukum asing dikesampingkan
  3. Penggunaan yang terlalu sering akan menyebabkan pergaulan internasional menjadi terhambat (karena penggunaan hokum sendiri)
  4. Asas ketertiban umum menyangkut berbagai hal ; tidak hanya menyangkut soal milik dan status
  5. Asas ketertiban umum bertitik tolak pada paham, bukan kepentingan nasional
  6. Diadakan demi kepastian hokum dalam masyarakat sendiri
  7. Ketertiban umum sama sekali menyampingkan kwalifikasi
  8. Orang lebih condong memperlakukan asas ketertiban umum, jika soalnya menyangkut kepentingan sendiri
  9. Ketertiban umum sering merupakan penyampingan dari hak-hak yang diperoleh

 

  1. Hukum sendiri yang sebenarnya berlaku dikesampingkan karena adanya hak yang diperoleh berdasarkan system hokum asing
  2. Hukum sendiri dikesampingkan demi rasa keadilan pada pihak yang bersangkutan
  3. Penggunaan secara resiprositas akan mellancarkan pergaulan internasional, tetapi penggunaan tanpa batas akan melemahkan kekuatan hokum nasional

Hukum perdata Internasional : Titik Taut Primer

November 20, 2009
  1. Titik taut primer: faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan HPI
    1.Golongan Rakyat

    Golongan rakyat menentukan status dari para pihak ,para subyek hokum. Kalau seorang dari golongan rakyat bumiputra, yang hidup sehari-hari hidup dibawah hokum perdata adat yang tidak tertulis, mengadakan hubungan hokum dengan dengan golongan eropa maka ini terjadi persoalan HPI tersebut

  2. Kewarganegaraan

    Kewarganegaraan dari para pihak pun menjadi penyebab dari terjadinya peristiwa HPI. Seorang warga Negara Indonesia melakukan jual beli dengan warga Negara Jepang maka terjadilah peristiwa HPI. warga Negara Indonesia yang biasa hidup sehari2 dengan hokum jual beli Negara Indonesia,orang jepang juga hidup sehari-hari dari hokum jual beli jepang. Sehingga terjadi lah peristiwa HPI

  3. Bendera Kapal

    Dengan kapal-kapal timbul juga masalah HPI. Karena bendera kapal dianggap seperti kewarganegaraan. Misalnya ada sebuah kapal yang berbendera panama,para penumpang nya yang turut berlayar di kapal itu adalah warga Negara Indonesia.

  4. Domisli

    Domisili seseorang dapat merupakan juga factor yang menimbulkan masalah HPI. Jadi titik-taut ketiga dalam HPI ini disamping tadi kewarganegaraan dan bendera untuk kapal adalah domisili seseorang. Domisili ini merupakan suatu pengertian hokum yang baru lahir kalau sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu . Misalnya kediaman kediaman yang permanent di suatu tempat tidak ada maksud untuk pulang kembali dan sebagainya yang bersangkutan sudah hidup sehari-hari secara benar-benar menetap di tempat ia mencari nafkah. Barulah domisilnya berubah.

    Menurut konsepsi Anglo-saxon tentang domisili. Pengertian domisili menurut HPI inggris sangat aneh, tidak begitu mudah orang-berubah-ubah domisli. Yang bersangkutan harus menetap, harus mempunyai animus manendi, benar-benar menetap dan tidak memiliki keinginan untuk kembali ketempat asalnya. BAru lah ia dianggap mempunyai DOmisili of choice yang menghapuskan domicile of origine.

    Tetapi jika yang bersangkutan kembali atau memiliki hasrat lagi untuk kembali untuk kembali ke inggris maka domicile of origins nya hidup kembali, ini disebut “doctrine of revival” jadi bisa revive atau hidup kembali

  5. Tempat kediaman

    Tempat ini adalah di mana sehari-hari yang bersangkutan dianggap mempunyai kediamannua. Dimana ada rumahnya ,di mana ia bekerja seharo-hari di situ adalah residence dari orang tersebut


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 48 other followers