Hukum Perdata Internasional : renvoi

January 17, 2010

Renvoi atau penunjukan kembali.

Contoh renvoi

  • Apabila seorang warga inggris yang berdomisili di Indonesia harus ditentukan apakah ia sudah dewasa atau belum, atau dia hendak menikah, maka menurut HPI Indonesia berdasarkan pasal 16 AB harus dipakai hokum Inggris. Dengan kata lain perkataan kaidah HPI Indonesia menunjuk kepada hokum Inggris dan hokum inggris menunjuk kembalikepada hokum Indonesia ,karena menurut HPI inggris yang harus dipakai untuk status personil yaitu domisili dari seseorang. Dalam hal ini domisili orang inggris bersangkutan adalah di Indonesia, maka hokum Indonesialah yang harus diberlakukan

    Selayang pandang renvoi

    asalah renvoi timbul karena adanya aneka warna sistem HPI yang berbeda pada masing-masing negara, terutama sekali berhubungan pada status personil seseorang berdasarkan prinsip domisili dan nasionalitas.
    Masalah renvoi juga memiliki hubungan yang erat dengan persoalan kwalifikasi. Adapun pertanyaan yang timbul kemudian adalah “Apakah HPI itu merupakan hukum yang sifatnya supra nasional atau yang nasional?”. Jika dianggap sebagai hukum yang sifatnya supra nasional, maka renvoi tidak dapat digunakan karena kaidah HPI semacam itu memiliki kekuatan hukum yang tidak menghiraukan pembuat undang-undang untuk mengoper atau menolak renvoi. Jika kaidah-kaidah HPI semacam ini berasal dari tata tertib hukum yang lebih tinggi daripada tata tertib pembuat undang-undang nasional, maka HPI yang bersifat supra nasionalah yang berlaku.
    Berkenaan dengan renvoi, tidak semua penulis setuju dengan adanya renvoi dengan beberapa alasan, yaitu:
    1.Renvoi dianggap tidak logis
    Hal ini didasarkan pada suatu penunjukan kembali secara terus menerus, maka yang ada adalah suatu permasalahan yang menggantung karena tidak ada pihak yang mau menanganinya dan terus saling melakukan suatu penunjukkan kembali.
    Pendapat kalangan penulis yang menolak renvoi ini lantas dibantah oleh pihak yang pro renvoi dengan alasan bahwa baik yang menerima atau yang menolak dua-duanya secara selogis mungkin. Dalam kenyataannya tidak akan ditemui adanya suatu penujukkan tiada akhir melainkan hanya ada satu kali renvoi/ penujukkan kembali.
    2.Renvoi merupakan penyerahan kedaulatan legislatif.
    Menurut pandangan yang kontra dengan renvoi, menurut Cheshire dan Meyers, dengan adanya suatu renvoi, maka seolah-olah kaidah-kaidah hakim itu sendiri yang dikorbankan terhadap seuatu hukum asing yang kemudian dianggap berlaku.
    Sementara itu, pendapat ini dibantah dengan alasan kaidah yang digunakan oleh hakim itu bukan dari sembarang kaidah negara asing, dengan arti hanya sebatas kaidah HPI saja dimana yang menunjuk penggunaannya adalah sang hakim itu sendiri sehingga secara tidak langsung, yang berlaku adalah HPI negaranya sendiri dan bukan HPI dari negara asing.
    3.Renvoi membawa ketidak pastian hukum
    Jika renvoi diterima, maka yang ada kemudian adalah penyelesaian HPI itu yang samar-samar, tidak kokoh dan tidak stabil sebagai hukum. Akan tetapi menurut kubu yang pro renvoi mangatakan bahwa justru jika tidak ada renvoi, maka yang ada adalah ketidakpastian itu sendiri.

    Sementara itu, alasan-alasan yang digunakan oleh para penulis yang pro dengan adanya renvoi adalah sebagai berikut:
    1.Renvoi memberikan keuntungan praktis
    Jika sebuah renvoi itu diterima, maka hukum intern sendiri dari sang hakim yang akan digunakan dan tentunya hal ini akan memberikan keuntungan praktis bagi hakim.
    2.Jangan bersifat lebih raja daripada raja itu sendiri
    Justru dengan adanya renvoi, chauvinisme juridis dapat dihindari dan merupakan suatu penghormatan pada hukum asing yang bertautan dengan kasus yang ada.
    3.Keputusan-keputusan yang berbeda.
    Untuk menghindari adanya ketidak pastian hukum dalam bentuk keputusan yan berbeda-beda atas perkara yang sama pada dua sistem hukum yang terkait.

    Dari hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya di atas perihal pro dan kontra pada renvoi, kita mendapati bahwa yang digunakan dalam menilai masalah renvoi ini adalah logika. Kita harus dapat melihatnya berdasarkan pada hukum positif dimana renvoi dipandang sebagai suatu bentuk dari apa yang dinamakan dengan pelembutan hukum, meskipun tidak ditemukan dalam suatu peraturan tertulis di Indonesia, renvoi diterima dalam kaidah hukum positif Indonesia secara nyata yang tercantum secara tidak langsung dalam pasal 16 sampai 18 AB.
    Adapun beberapa yurisprudensi yang berkaitan dengan renvoi di Indonesia adalah sebagai berikut:
    1.Perkara orang Armenia Nasrani tahun 1928
    2.Perkara palisemen seorang British India tahun 1925

    Renvoi juga diatur dalam konvensi-konvensi internasional meliputi :
    1.Persetujuan Den Haag tentang HPI tahun 1951, 1955
    Diterima suatu konsep untuk mengatur “perselisihan” antara prinsip nasionalitas dan domisili yang lantas ditindak lanjuti pada tanggal 15 Juni 1955 dengan ditetapkannya konvensi yang bersangkutan.
    Pasal 1 mengatur bahwa apabila suatu negara di mana orang yang dipersoalkan menganut sistem domisili, memakai sistem nasionalitas sementara negara asal orang itu memakai sistem domisili, maka tiap negara peserta menggunakan Sachornen daripada domisili.
    2.Persetujuan hukum uniform HPI negara-negara Benelux 1951
    Persetujuan itu dilakukan antara negara Belgia, Belanda dan Luxemburg. Dalam pasal 1-nya ditentukan bahwa renvoi tidak dapat diterima. Jika tidak ditentukan berlainan, maka dalam persetujuan tersebut diartikan dengan istilah hukum intern daripadanya dan bukan HPI-nya.


Hukum perdata Internasional : Prinsip dan tata cara bedah kasus

January 16, 2010

Prinsip-prinsip dalam penentuanforum yang berwenang

 

  • Prinsip dgugatan diajukan ke pengadilan tempat tinggal tergugat (prinsip forum rei)
  • Principle of forum of convenience,bahwa pengadilan perkara sebaiknya dilakukan ditempat tinggal untuk kemudahan tergugat agar tergugat bisa membela diri
  • Principle of effectivinen,perkara diajukan ke pengadilan dimana hakim mudah melakukan eksekusi

 

 

Dalam memecahkan kasus ini pisau-pisau nya/alurnya

  1. Forum yang berwenang
  2. Titik taut primer
  3. Kualifikasi
  4. Titik taut sekunder
  5. Lex cause

Hukum Perdata Internasional : Hub Tibun dengan hak yang diperoleh

December 6, 2009

Hubungan antara ketertiban Umum dengan hubungan hak-hak yang diperoleh

Asas Tibun

  1. Hukum asing yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku
  2. Hukum asing dikesampingkan
  3. Penggunaan yang terlalu sering akan menyebabkan pergaulan internasional menjadi terhambat (karena penggunaan hokum sendiri)
  4. Asas ketertiban umum menyangkut berbagai hal ; tidak hanya menyangkut soal milik dan status
  5. Asas ketertiban umum bertitik tolak pada paham, bukan kepentingan nasional
  6. Diadakan demi kepastian hokum dalam masyarakat sendiri
  7. Ketertiban umum sama sekali menyampingkan kwalifikasi
  8. Orang lebih condong memperlakukan asas ketertiban umum, jika soalnya menyangkut kepentingan sendiri
  9. Ketertiban umum sering merupakan penyampingan dari hak-hak yang diperoleh

 

  1. Hukum sendiri yang sebenarnya berlaku dikesampingkan karena adanya hak yang diperoleh berdasarkan system hokum asing
  2. Hukum sendiri dikesampingkan demi rasa keadilan pada pihak yang bersangkutan
  3. Penggunaan secara resiprositas akan mellancarkan pergaulan internasional, tetapi penggunaan tanpa batas akan melemahkan kekuatan hokum nasional

Hukum perdata Internasional : Titik Taut Primer

November 20, 2009
  1. Titik taut primer: faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan HPI
    1.Golongan Rakyat

    Golongan rakyat menentukan status dari para pihak ,para subyek hokum. Kalau seorang dari golongan rakyat bumiputra, yang hidup sehari-hari hidup dibawah hokum perdata adat yang tidak tertulis, mengadakan hubungan hokum dengan dengan golongan eropa maka ini terjadi persoalan HPI tersebut

  2. Kewarganegaraan

    Kewarganegaraan dari para pihak pun menjadi penyebab dari terjadinya peristiwa HPI. Seorang warga Negara Indonesia melakukan jual beli dengan warga Negara Jepang maka terjadilah peristiwa HPI. warga Negara Indonesia yang biasa hidup sehari2 dengan hokum jual beli Negara Indonesia,orang jepang juga hidup sehari-hari dari hokum jual beli jepang. Sehingga terjadi lah peristiwa HPI

  3. Bendera Kapal

    Dengan kapal-kapal timbul juga masalah HPI. Karena bendera kapal dianggap seperti kewarganegaraan. Misalnya ada sebuah kapal yang berbendera panama,para penumpang nya yang turut berlayar di kapal itu adalah warga Negara Indonesia.

  4. Domisli

    Domisili seseorang dapat merupakan juga factor yang menimbulkan masalah HPI. Jadi titik-taut ketiga dalam HPI ini disamping tadi kewarganegaraan dan bendera untuk kapal adalah domisili seseorang. Domisili ini merupakan suatu pengertian hokum yang baru lahir kalau sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu . Misalnya kediaman kediaman yang permanent di suatu tempat tidak ada maksud untuk pulang kembali dan sebagainya yang bersangkutan sudah hidup sehari-hari secara benar-benar menetap di tempat ia mencari nafkah. Barulah domisilnya berubah.

    Menurut konsepsi Anglo-saxon tentang domisili. Pengertian domisili menurut HPI inggris sangat aneh, tidak begitu mudah orang-berubah-ubah domisli. Yang bersangkutan harus menetap, harus mempunyai animus manendi, benar-benar menetap dan tidak memiliki keinginan untuk kembali ketempat asalnya. BAru lah ia dianggap mempunyai DOmisili of choice yang menghapuskan domicile of origine.

    Tetapi jika yang bersangkutan kembali atau memiliki hasrat lagi untuk kembali untuk kembali ke inggris maka domicile of origins nya hidup kembali, ini disebut “doctrine of revival” jadi bisa revive atau hidup kembali

  5. Tempat kediaman

    Tempat ini adalah di mana sehari-hari yang bersangkutan dianggap mempunyai kediamannua. Dimana ada rumahnya ,di mana ia bekerja seharo-hari di situ adalah residence dari orang tersebut


Hukum perdata internasional : Titik Taut sekunder

November 10, 2009

Titik taut sekunder adalah factor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistim hokum tertentu

  1. Pilihan Hukum

    Maksud para pihak adalah factor yang menentukan apa yang berlaku , misalnya Seorang warga Negara Indonesia dan eropa menentukan dalam kontrak perjanjian dagang mereka bahwa mereka bersepakat memakai hokum B.W Indonesia.

    Hokum mana yang berlaku untuk suatu perjanjian ditentukan pertam-pertama oleh maksud dari para pihak, apa yang dikehendaki para pihak apa yang diingini para pihak. Jadi di hokum perjanjian HPI para pihak memiliki keluasaan untuk memenuhi hokum mana yang digunakan.

    Di samping pilihan hokum secara tegas dapat pula dilakukan pilihan secara diam-diam. Kita bisa menarik dari kenyataan-kenyataan dan segala factor-faktor sekitar kontrak ini apa yang dikehendaki oleh para pihak. Yang dimaksud secara diam-diam bahwa para pihak tidak menyatakan kami menghendaki hokum perdata yang berlaku yang mana secara harfiah. Misalnya: Para pihak tidak menyatakan kami menghendaki hokum B.W , tetapi dalam kontrak bersangkutan mereka mengatakan : Untuk perjanjian ini, kalo salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, perjanjian ini dengan sendirinya batal, dari saat itu tanpa kita perlu memintanya di hadapan Hakim ,dengan menyimpang dari pasal 1266 B.W . Sehingga bisa dipahami bahwa para pihak telah secara diam-diam bersepakat untuk memakai B.W dalam penentuan hokum nya.

    Jadi ada dua macam memilih hokum secara tegas atau secara diam-diam. Mengenai memilih hokum secara diam-diam ini kita harus berhati-hati, jangan sampai menarik kesimpulan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh para pihak.

  2. Tempat letaknya benda

    Letaknya suatu benda merupakan titik taut yang menentukan hokum yang harus diberlakukan. Untuk benda-benda tetap berlaku ketentuan bahwa hokum dari tempat letaknya benda itu adalah yang dipakai untuk hubungan-hubungan hokum berkenaan dengan benda itu. Sebagai contoh:Seorang warganegara X hendak meletakkan hypotheek atas tanah dan rumah kepunyaan warganegara Negara Y di mana benda tersebut terletak. Hukum yang harus dipakai adalah hokum Y yaitu di mana benda tetap bersangkutan terletak

  3. Tempat dilangsungkan nya perbuatan hokum

    Tempat di mana perbuatan hokum dilangsungkan atau perjanjian dibuat merupakan factor yang menentukan akan hokum yang harus diberlakukan, contoh: Seorang WNI membuat kontrak dengan perusahaan jepang. Tempat di mana kontrak dilangsungkan Jakarta adalah factor yang menentukan hokum yang harus berlaku.

  4. Tempat dilaksanakan perjanjian

    Kita melihat bahwa orang memakai pula tempat di mana harus di laksanakan sesuatu kontrak sebagai hokum yang harus diberlakukan , Misalnya seorang WNI mengadakan kontrak pemborongan dengan kontraktor asing dari luar negri tentang pembangunan hotel di Jakarta. Hukum Indonesia lah yang akan dipakai jika para pihak tidak menentukan lain dalam kontrak mereka, karena bangunan hotel bersangkutan telah berlangsung di Jakarta.

  5. Tempat terjadinya perbuatan melanggar hokum

    Dalam perbuatan melanggar hokum dipakai menurut teori klasik, hokum dari tempat di mana perbuatan melanggar hokum di lakukan. Contoh: tuntutan dari Ford Motor Company of Canada Ltd terhadap seorang reparatur mobil di Jakarta yang dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hokum dengan memasang merek di depan bengkelnya “Ford Service : diadili menurut hokum Indonesia

  6. Pemakaian prinsip kewarganegaraan untuk HPI Indonesia

    Akan dijelaskan dengan contoh . Di mana seorang pria Tionghoa asing yang dalam tahun 1903 telah menikah secara adat di Tanjung Balai dengan seorang perempuan China Chin Teng Lan (yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara Tjin Toek Njan dan perempuan Batak Rendok). Ternyata waktu Dji pulang ke Tiongkok dalam tahun 1923 dia menikah lagi dengan perempuan Chin A Kim yang dibawanya pulang ke Tanjung Balai. Gugatan pemutusan perkawinan karena perjinahan disebabkan bigamy dari Djie berdasarkan pasal 27 B.W. ternyata tidak dapat dipakai karena Pengadilan medan dalam tahun 1926 mengatakan bahwa Dji berstatus asing yaitu warganegara Tiongkok dan bukan kaulanegara Belanda, maka hokum nasional Tiongkok lah yang berlaku. Dan di B.W tiongkok membolehkan untuk Bigami


kontrak

November 3, 2009

Pasal 1338 à Asas kebebasan berkontrak

Penyelundupan hokum: Seperti nikah antar agama yang dilarang di Indonesia,maka pasangan tersebut nikah di luar negri lalu kembali ke Indonesia dan diakui pernikahan nya, inilah yang disebut penyelundupan hokum (vested Rights)

Melanggar ketertiban Hukum= Melanggar peraturan yang asasi ,ex: UUD dan pancasila /ham-ham dasar


Hukum perdata Internasional : Titik-titik taut

October 27, 2009

Titik-titik taut (faktor-faktor yang menentukan kita sedang berhadapan dengan HPI)

Ada 2

  1. titik taut primer–> untuk menentukan peristiwa hukum yang kita hadapi itu apakah produk internasional
  2. Titik taut sekunder

ad1) faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang memperlihatkan bahwa kita berhadapan dengan peristiwa HPI

pertama kita lihat subyek hukum nya

Macam-macam titik taut primer

  • kewarganegaraan

Disebut juga nasionalitas yaitu prinsip yang dianut oleh suatu negara untuk menentukan status personil bagi warga negaranya maupun orang asing (menganut prinsip personalitas)

  • Bendera kapal seperti kewarganegaraan
  • Domisili

Sifatnya tetap yaitu prinsip yang dianut oleh suatu negara untuk menentukan kewarganegaraan negara seseorang , Animus manendi (keinginan yang luar biasa)

  • Tempat kediaman : sifatnya sementara
  • Tempat kedudukan badan hukum, hukum yang berlaku adalah tempat kantor pusat berada

Hukum Perdata Internasional

October 26, 2009
  • Hak dan kewajiban (statys personel ini meliputi)
  1. Kemampuan dan ketidak mampuan bersikap tidak dalam hukum

—–> tidak dapat berubah unsur-unsurnya atas kemauan sendiri

Luas Lingkup status personel

  1. Konsepsi lahir meninggal ,kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum keluarga dan waris
  2. konsepsi agak sempit mengecualikan harta benda perkawinan, pewarisan dan ketidakmampuan bertindak dibidang hukum dalamhal khusus
  3. Konsepsi yang lebih sempit mengecualikan hukum dan waris dalam jangkauan status personel

Asas/aliran dalam menentukan status personel

  1. Asas kewarganegaraan/asas personalitas (lex patrie)–>mengkaitkan status personel pada hukum nasionalnya
  2. Asas Domisili/territorialtas (lex domicili)–> Mengkaitkan status personelnya pada hukum dimana ia berdomisili

Kewarganegaraan

Prinsip-prinsip Umum kewarganegaraan, dibatasi oleh hukum internasional, yaitu.

  1. Orang-orang yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan suatu negaratersebut maka akan ditolak
  2. -
  3. -
  4. -

Cara menentukan kewarganegaraan

  • Azaz tempat kelahiran (ius soli)
  • azaz keturunan (ius sanguinis)

Domisili

—> Negara atau tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang (centre of his life)

Macam-macam Domisili

–>Domisili of origin :

Diperoleh pada saat kelahiran,untuk anak yang sah mengikuti domisili ayah, sedang kan bagi anak yang tidak sahmaka mengikuti domisili ibunya

Domisili of Choice,syarat

  1. Kemampuan (capacity)
  2. Tempat kelahiran (residence)
  3. Hasrat (Intention)

Domisili of operation of the law: Domisili yang dimiliki orang-orang yang tergantung orang lain

Doctrine of revival

Bilamana seseorang telah melepaskan domisili semula, tetapi tidak memperoleh domisili lainnya maka domisili of origin nyalah  yang hidup

Doctrine of continuance of domisili

——-

Alasan pendukung prinsip kewarganegaraan

  1. Paling cocok untuk perasaan hukum seseorang ,hukum nasional cocok lebih cocok bagi warga negaranya
  2. LEbih permanen dari hukum domisili
  3. Memberi kepastian yang lebih banyak peraturan tentang kewarganegaraan lebih pasti ,–>kehilangan kewarganegaraan dan atau lebih kewarganegaraan

Alasan pendukung domisili

  1. Hukum yang sesungguh nya dimana yang bersangkutan hidup, perbuatan-perbuatan hukum di bidang internasional seringkali dilakukan diluar negara dari domisili yang bersangkutan
  2. Prinsip kewarganegaraan seringkali memerlukan bantuan domisili
  3. sama dengan hukum sang hakim
  4. cocok untuk hukum negara dengan pluralisme hukum
  5. domisili menolong dimana prinsip kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan
  6. demi kepentingan adaptasi dan asimilasi untuk para imigran

Yang sebaiknya untuk Indonesia

  1. Alasan prioritas–> memperkecil berlakunya hukum asing
  2. Digunakannya BW dalam menyelesaikan perkara perdata tanpa melihat WNI atau WNA
  3. -
  4. Kurangnya bacaan mengenai hukum asing
  5. masih adanya pluralisme hukum di Indonesia
  6. Indonesia merupakan negara imigrasi
  7. sebagai percepatan proses asimilasi
  8. Indonesia terletak dalam lingkungan negara-negara yang memakai prinsip domisili

Menurut Soedargo Gautama

–Kombinasi dengan domisilinya yaitu selama 2 tahun berlaku hukum nasionalnya lebih dari itu berlaku hukum indonesia


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 43 other followers