Hukum Perbankan : Kejahatan perbankan

June 27, 2010

Tindak Pidana Perbankan : Perbuatan pelanggaran terhadap UU Perbankan dan Peraturan Pelaksananya.

Tindak Pidana di Bidang Perbankan : Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan bank.

 

Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana di Bid. Perbankan Merupakan Tindak Tidana Ekonomi. Unsur-unsur Tindak Pidana Ekonomi

Menurut Conklin :

  1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana
  2. Dilakukan oleh perorangan atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau dalam usahanya di bidang industri atau perdagangan.
  3. Tujuan : memperoleh uang, kekayaan, menghindari pembayaran uang/ menghindari kekayaan/kerugian/keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi

Bentuk-bentuk Pelanggaran Ekonomi, antara lain :

  • Pelanggaran / penghindaran pajak
  • Penipuan/kecurangan di bid perkreditan ( credit fraud )
  • Penggelapan dana masyarakat, penyalahgunaan dana masyarakat
  • Pelanggaran terhadap aturan keuangan
  • Spekulasi dan penipuan transaksi tanah
  • Delik-delik lingkungan
  • Menaikkan harga serta melebihkan harga faktur
  • Eksploitasi tenaga kerja
  • Penipuan konsumen

Tindak Pidana di Bid Perbankan Merupakan White Collar Crime

  • White collar crime dapat dikelompokan dalam :
  • 1. Kejahatan yg dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, spt advocat, akuntan, dokter.
  • 2. Kejahatan yg dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, spt korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak warga negara.

Identifikasi WCC Menurut Prof Muladi :

  • Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan
  • Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan, dan kesembronoan si korban, kurang keahlian, kurang pengetahuan, keteledoran korban
  • Penyembunyian pelanggaran

Faktor-faktor yang mendorong :

  • Dari si pelaku : karena yakin sering terjadi kekuranghati-hatian pd pelaksanaan adm bank.
  • Dari kondisi perbankan : bank sering menutupi bila tindak kejahatan utk menjaga kepercayaan masyarakat.
  • Maraknya kolusi
  • dll

Tipologi Kejahatan Perbankan

  • Penipuan / kecurangan di bid perkreditan ( credit fraud )
  • Penggelapan dana masyarakat ( embezzlement of public fraud )
  • Penyelewengan / penyalahgunaan dana masyarakat ( Misapropriation of public funds )
  • Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan ( violaton of currency regultions )
  • Pencucian uang ( money laundering )

Pengenaan Pidana thd Kejahatan & Pelanggaran Perbankan :

1. Umumnya mengacu ke Pasal 10 KUHP :

  • Pidana Pokok dan Pidana Tambahan ( Penjara, kurungan, dend, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim )

2. Sanksi Administrartif oleh Bank Indonesia: Denda, teguran,penurunan tingkat kesehatan,larangan ikut kliring, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha

( sanksi administratif tdk mengurangi ketentuan ancaman pidana


Hukum Perbankan : Likuidasi Bank

June 27, 2010

Likuidasi Bank

  • Pembubaran dan likuidasi pada umumnya
  • Likuidasi bank sebagai akibat pencabutan ijin usaha
  • Proses dan akibat dilikuidasinya bank
  • Urutan Prioritas pihak-pihak yang memperoleh pembayaran dari hasil likuidasi.

Dasar Hukum

  • Undang-Undang N0.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang N0. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  • Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 yg mengatur pencabutan ijin usaha, pembubaran dan likuidasi bank
  • Peraturan yang lebih bersifat umum yaitu:

    – UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT

    – UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

    – UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

    – Peraturan lainnya yang berkaitan

Pembubaran Bank

  • Pembubaran badan hukum bank terjadi karena :     

    – dicabut ijin usahanya

    – Jangka waktu berdirinya yg ditetapkan

     dalam anggaran dasar telah berakhir

    – Penetapan Pengadilan

Pencabutan Ijin Usaha Bank

Pencabutan ijin bank dilakukan Pimpinan Bank Indonesia dikarenakan bank tersebut tidak dapat mengatasi kesulitannya atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan sistem perbankan nasional.

  • Keadaan bank yang bersangkutan membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian BI, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.
  • Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lainnya.
  • Pencabutan ijin usaha bank merupakan langkah akhir dari usaha menyehatkan bank yang terkena kesulitan. Sebelumnya telah ditempuh langkah-langkah oleh BI agar :
  1. pemegang saham menambah modal;
  2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
  3. Bank menghapusbukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
  4. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
  5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. (Pasal 37 ayat (1)) UU Perbankan
  • Langkah lain yg sesuai dg peraturan perundangan2 yg berlaku al:
  1. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain.
  2. Menjual sebagian harta atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank lain. (SK Direksi BI No. 28/76/KEP/DIR tgl 3 Oktober 1995.
  •     Dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 60 hari sejak tgl pencabutan ijin usaha atau dpt menyelenggarak namun tdk berhasil memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, Pimpinan BI meminta kepada Pengadilan utk mengeluarkan penetapan sbb:
  1. pembubaran badan hukum bank;
  2. Penunjukan Tim Likuidasi;
  3. Perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan;
  4. Perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada BI
  5. Pencabutan ijin usaha harus diumumkan secara luas kepada masyarakat melalui media massa cetak yang mempunyai peredaran luas.
  6. Dalam hal pencabutan ijin usaha terhadap BPR, pengumumannya selain seperti biasa juga dapat dilakukan menempatkannya dalam pengumuman di Kantor Kecamatan agar memungkinkan masyarakat setempat mengetahuinya.

Kewajiban-kewajiaban bank yang dicabut ijin usahanya, yaitu:

  1. Menutup seluruh kantor-kantornya dan menghentikan segala kegiatan perbankan sejak tanggal pencabutan ijin usaha tersebut.
  2. Menyusun neraca penutupan per tanggal pencabutan ijin usaha, dan audit oleh akuntan publik.
  3. Menyelenggarkan RUPS untuk bank yg berbentuk PT atau Rapat Anggota utk bank yg berbentu Koperasi, utk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi.

LIKUIDASI BANK

  • Likuidasi bank merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pencabutan ijin usaha bank. Likuidasi bank dilakukan dengan cara:
  1. Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut; atau
  2. Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui oleh BI.

TIM LIKUIDASI

  • Pelaksana dari likuidasi yaitu Tim Likuidasi, yang bekerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi tsb utk menyelesaikan semua hak dan kewajiban dari bank yg dilikuidasi. Apabila dalam jangka waktu yg ditetapkan penyelesaian tidak tercapai maka ditetapkan penjualan harta bank dilakukan secara lelang.

Semua beban tanggungjawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi berada pada pada Tim Likuidasi.

  • Kewenangan yg dimiliki Tim tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 al:
  1. Mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut (Psl 10 ayat (3))
  2. Dapat meminta pembatalan kepada pengadilan mengenai segala perbuatan hukum yg merugikan harta bankapabila perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun sebelum pencabutan ijin usaha (Pasal 14 ayat (1))

Kewajiban Tim Likuidasi

  1. Melakukan pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur;
  2. Melakukan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan piutang bank tersebut;
  3. Melakukan pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain apabila disetujui oleh BI;
  4. Menyusun Neraca Akhir Likuidasi.
  5. Melaporkan Neraca Akhir Likuidasi kepada BI serta mempertanggungjawabkannya kepada RUPS;
  6. Mengumumkan berakhirnya likuidasi dan menempatkannya pada Berita Negara Republik Indonesia, memberitahukan kepada instansi yg berwenang, Deperindag agar badan hukum bank tsb dicoret dari Daftar Perusahaan.
  7. Membubarkan Tim Likuidasi apabila telah selesai menjalankan tugasnya.

Larangan bagi Tim Likuidasi

  • Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilarang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Apabila melanggar larangan tsb mereka secara pribadi bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.
  • Direksi dan Dewan Komisaris bank dalam likuidasi sejak terbentuknya tim, menjadi tdk aktif, tetapi tetap mempunyai kewajiban utk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yg diperlukan oleh Tim.
  • Tim Likuidasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh BI.
  • BI mempunyai kewenangan utk: menilai pelaksanaan tugas dan wewenang dari Tim Likuidasi, memberhentikan dan mengganti anggota Tim Likuidasi.

Hukum Perbankan : Rahasia Bank

June 27, 2010

RAHASIA BANK

  • Pasal 1 angka 16 UU No. 7 thn 1992 ttg Perbankan:

    ” Rahasia bank adalah segala sesuatu yg berhub dg keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yg menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”.

  • Pasal 1 angka 28 UU No. 10 thn 1998

    ” Rahasia bank adalah segala sesuatu yg berhub dg keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”

Ketentuan Rahasia Bank

  • Ketentuan Rahasia Bank dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur dlm Pasal 40 s.d Pasal 45.
  • Menurut UU No. 10 tahun 1998, ketentuan rahasia bank mengalami perubahan dan penambahan. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dlm hal sebagaimana dimaksud dlm Pasal 41, 41A,42, 43, 44 dan 44A.

SIFAT RAHASIA BANK

  • Bersifat mutlak, bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yg diketahui oleh bank krn kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau keadaan luar biasa. Terlalu mementingkan individu, shg kepentingan negara dan masy terabaikan (Swiss).
  • Bersifat nisbi atau relatif, bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya kepentingan negara.

Rahasia Bank di Indonesia

  • Rahasia bank di Indonesia bersifat nisbi atau relatif. Dengan demikian, pemberian data, informasi yg menyangkut kerahasiaan bank kepada pihak lain dimungkinkan. Adapun mengenai kemungkinan pembukaan kerahasiaan bank dapat dilakukan, apabila adanya suatu kepentingan umum.

Kepentingan umum pembukaan rahasia bank, berupa:

  1. Perpajakan.
  2. Penyelesaian Piutang yg ditangani oleh BUPLN/PUPN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara)
  3. Peradilan baik untuk perkara pidana maupun perdata.
  4. Kepentingan kelancaran dan keamanan kegiatan usaha bank, termasuk di dalamnya permintaan pembukaan rahasia berdasarkan kuasa dari nasabah penyimpan itu sendiri atau permintaan ahli warisnya.

Mekanisme Dan Prosedur Permintaan Untuk Pembukaan Rahasia Bank

  1. Permohonan ditujukan kepada Pimpinan Bank Indonesia up. Urusan Hukum BI.
  2. Atas permintaan ini BI membahasnya dan kemudian memberikan keputusannya apakah memberikan atau menolaknya.
  3. Apabila permohonan tsb tdk memenuhi persyaratan akan ditolak. Sebaliknya bl telah memenuhi persyaratan maka diijinkan pembukaan rahasia bank tsb.
  4. Kepentingan Perpajakan, Pimpinan BI atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kpd bank.
  5. Kepentingan Penyelesaian Piutang Negara, Pimpinan BI memberi ijin kpd pejabat BUPLN/PUPN utk memperoleh ket dr bank mengenai simpanan nasabah debitur.
  6. Kepentingan Peradilan,

Hukum Perbankan : Kredit Bank II

June 27, 2010

Munir Fuady mengemukakan dasar-dasar hukum perjanjian kredit bank sebagai berikut :

  1. Perjanjian diantara para pihak
  2. Undang-undang tentang perbankan
  3. Peraturan Pelaksanaan dari undang-undang
  4. Yurisprudensi
  5. Kebiasaan perbankan
  6. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya

    

1.Perjanjian diantara para pihak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka dengan

ketentuan pasal itu berlaku sah setiap perjanjian yang dibuat secara sah bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang. Demikian pula dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang diawali oleh satu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis.

2.Undang-undang sebagai dasar hukum

Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Nomor 7 tahun 1998 tentang Perbankan.

3.Peraturan Pelaksanaan Sebagai Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan seperti ini cukup banyak. Hal ini diakibatkan oleh karena suatu karakter yuridis dari bisnis perbankan yakni bidang bisnis yang sarat dengan pengaturan dan petunjuk pelaksanaan (Heaviy regulated bussiness)

Diantara peraturan peundangan yang levelnya dibawah undang-undang yang mengatur juga tentang perkreditan dapat diklassifikasikan sebagai berikut :

  1. Peraturan Pemerintah
  2. Peraturan perundang-undangan oleh Menteri Keuangan
  3. Peraturan Perundang-undangan oleh Bank Indonesia
  4. Peraturan perundang-undangan lainnya

 

4.Yurisprudensi Sebagai Dasar Hukum

Di samping peraturan perundang-undangan yang telah disepakati sebagai dasar hukum untuk untuk kegiatan perkreditan yurisprudensi dapat juga menjadi dasar hukum.

5.Kebiasaan Perbankan Sebagai Dasar Hukum

Dalam Ilmu Hukum diajarkan bahwa kebiasaan dapat juga menjadi suatu sumber hukum. Demikian juga dalam bidang perkreditan, kebiasaan dan dan praktikperbankan dapat juga menjadi suatu dasar hukumnya. Memamng banyak hal yang telah lazim dilaksanakan dalam praktek tetapi belummendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Hal seperti ini tentu sah-sah saja untuk dilakukan oleh perbankan, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mnurut UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998, bank bahkan dapat melakukan kegiatan lain dari yang telah diperincikan oleh Pasal 6 nya, jika hal tersebut merupakan kelaziman dalam dunia perbankan ( vide Pasal 6 huruf n ).

 

6.Peraturan Terkait Lainnya Sebagai Dasar Hukum

Dalam pemberian kredit bankseringkali terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai contoh karena kredit pada hakekatnya merupakan suatu wujud perjanjian, maka akan terkait buku ketiga KUH Perdata tentang Perikatan, demikian halnya dengan ketentuan mengenai hipotik atau hak tanggungan yang diatur dalam UU Pokok Agraria UU No 5 tahun 1960, HIR tentang eksekusi hipotik, KUH Acara Perdata dan lain-lain. UU No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Prinsip-prinsip Kredit Bank

prinsip perjanjian perjanjian kredit bank adalah Munir Fuady yang menguraikan prinsip perkreditan secara garis besar, yaitu terdiri dari prinsip kepercayaan, prinsip ke hati-hatian, prinsip 5-C, prinsip 5-P dan prinsip 3-R.

1. Prinsip Kepercayaan

    Savelberg mengemukakan prinsip kepercayaan, bahwa debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya, hal ini menuju kepada arti hukum kredit pada umumnya. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian sebenarnya mestilah diikuti oleh kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap suatu kredit. Karena itu timbul suatu prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian.

2. Prinsip Kehati-hatian

    Prinsip kehati-hatian (prudent) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Disamping pula sebagai suatu perwujudan dari prinsip prudent banking
dari seluruh kegiatan perbankan . Untuk mewujudkan prinsip ini dalam pemberian kredit berbagai usaha pengawasan dilakukan baik pengawasan internal (dalam bank itu sendiri) maupun eksternal (pihak luar). Untuk itulah Bank Indonesia mengeluarkan berbagai macam ketentuan antara lain mengenai batas maksimum pemberian kredit (legal-lending-limit).

 

3. Prinsip 5-C

    Prinsip ini dikenal dalam dunia perbankan yang merupakan singkatan dari unsur-unsur character – capacity – capital –condition of economy dan collateral. Character adalah watak/kepribadian/prilaku calon debitur yang harus menjadi perhatian bank sebelum perjanjian kredit ditanda tangani. Capacity adalah kemampuan calon debitur sehingga diprediksi kemampuannya untuk melunasi utangnya. Capital adalah permodalan dari suatu debitur yang harus diketahui oleh seorang calon kreditur karena kemamuan permodalan dan keuntungan dari debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit. Untuk itu perlu diteliti masalah likuiditas dan solvabilitas dari dari perusahaan calon debitur. Condition of economy yaitu suau kondisi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro yang harus dianalisis sebelum kredit diberikan terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis pihak debitur, misalnya suatu bisnis yang sangat dipengaruhi oleh policy pemerintah berkaitan dengan proteksi atupun hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah. Collateral atau agunan merupakan the last ressort bagi kreditur, akan tetapi tidak diragukan lagi betapa penting fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Agunan akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalamkeadaan macet.

 

4. Prinsip 5-P

    Mengingat kredit mengandung resiko yang sangat tinggi maka selain penilaian berdasarkan prinsip 5-C tersbut diatas, dalam praktik perbankan dikenal pula prinsip 5-P yang harus diperhatikan oleh bank dalam penyaluran kredit, yaitu prinsip party atau para pihak. Menurut prinsip ini para pihak merupakan titik sentral yangharus diperhatikan dalam setiap pemberian kredit menyangkut karakternya, kemampuan dan sebagainya. Purpose yaitu tujuan dari pemberian kredit harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang dapat menaikkan income perusahaan. Payment atau pembayaran, masalah pembayaran kembali kredit yang sudah diberikan dalam keadaan lancar merupakan hal yang sangat diharapkan bank, oleh karena itu harus diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitir cukup aman dan tersedia sehingga mencukupi untuk membayar kredit. Profitability, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dan usahanya. Protection atau perlindungan. Perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi dari pemilik perusahaan merupakan hal yang penting pula untuk diperhatikan. Hal ini terutama untuk menjaga jika terjadi hal-hal yang terjadi diluar prediksi semula.

 

5. Prinsip 3-R

    Prinsip 3-R yaitu Returns, repayment dan risk bearing ability. Returns yakni hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada dan sebagainya. Repayment yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur. Perlu diperhatikan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu. Risk Bearing ability atau kemampuan menanggung resiko perlu diperhatikan sejauhmana kemampuan debitur untuk menanggung resiko dalam hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak.

    Jika melihat beberapa prinsip yang telah dikemukakan diatas, menurut hemat penulis prinsip 5-C yang dikemukakan lebih dahulu telah mengcover prinsip 5-P dan 3-R yang diuraikan berikutnya. Jika melihat ketentuan kredit yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tampak bahwa UU tersebut secara eksplisit telah mencantumkan prinsip 5-C.


Hukum Perbankan : Kredit Bank

June 27, 2010

Pengertian Kredit

  • Kredit berasal dari kata “Credere” artinya percaya.
  • Seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit berdasarkan analisa “The five of credit atau 5 c yaitu: character (watak), capital (modal), capacity (kemampuan), collateral (jaminan), condition of Economy (kondisi ekonomi)

KREDIT BANK

Pasal 1 angka 11 UUPerbankan No. 10 Tahun 1998. Pengertian :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Unsur-unsur Kredit

  1. Kepercayaan, keyakinan bank bahwa prestasi yg diberikan akan diterima kembali dlm jangka waktu tertentu.
  2. Tenggang waktu, masa yg memisahkan antara pemberian prestasi dg kontra prestasi.
  3. Degree of risk, tingkat risiko yg dihadapi, akibat adanya jangka waktu tertentu.
  4. Prestasi, objek kredit, bisa uang, benda atau jasa.

FUNGSI KREDIT

  1. Meningkatkan daya guna uang
  2. Meningkatkan peredaran dan lalulintas uang
  3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
  4. Salah satu alat stabilitas ekonomi
  5. Meningkatkan kegairahan berusaha
  6. Meningkatkan pemerataan pendapatan
  7. Meningkatkan hubungan internasional.

JENIS KREDIT

Pengklasifikasian jenis kredit didasarkan pd:

  1. Kelembagaannya: Bank, Bank Indonesia
  2. Jangka waktunya: jangka pendek, menengah, panjang
  3. Penggunaan kredit: Konsumtif, produktif
  4. Kelengkapan dan keterikatannya dg dokumen yg dibutuhkan: Kredit ekspor, impor
  5. Aktivitas perputaran usaha: Kredit kecil,Menengah, Kredit besar (sindikasi/konsorsium)
  6. Jaminannya: tanpa jaminan, dengan jaminan.
  7. Atau dari berbagai kriteria lainnya.

PERJANJIAN KREDIT

  • Menurut KUHPerdata, Perjanjian Kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 s/d 1769 KUHPerdata.
  • Sesuai dgn asas yg utama dr suatu perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, maka pihak2 yg akan mengikatkan diri dlm perjanjian dapat mendasarkan kepada kesepakatan bersama.
  • Perjanjian Kredit selain dikuasai oleh asas –asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yg secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak.

FUNGSI PERJANJIAN KREDIT

  1. Perjanjian kredi berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yg menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yg mengikutinya, mis perjjn pengikatan jaminan.
  2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
  3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

KLAUSUL-KLAUSUL DALAM PERJANJIAN KREDIT

  1. Syarat2 penarikan kredit pertama kali (pembayaran profisi, penyerahan brg jaminan, penutupan asuransi).
  2. Maksimum kredit
  3. Jangka waktu kredit
  4. Bunga pinjaman
  5. Barang agunan kredit
  6. Asuransi
  7. Tindakan yang dilarang oleh bank (mengubah bentuk hukum prusahaan)
  8. Tigger clause atau Opeisbaar Clause ( Bank mengakhiri perjjn secara sepihak)
  9. Denda
  10. Expence Clause (beban biaya dan ongkos sbg akibat pemberian kredit)
  11. Debet Authorization Clause (pendebetan rekening hrs seijin debitur)
  12. Representation and Warranties
  13. Ketaatan pada ketentuan bank
  14. Pasal-pasal tambahan
  15. Alternatif Dispute Resolution
  16. Pasal Penutup

ASAS-ASAS PERKREDITAN

  • Kredit yg diberikan oleh bank mengandung risiko, shg hrs diperhatikan asas2 perkreditan yg sehat, al:

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.

2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yg sejak semula kurang sehat.

3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit utk pembelian saham.

4. Bank tdk diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (Legal Lending Limit)

  1. Untuk satu peminjam yang tidak terkait dengan bank, BPMK adalah 20% dari modal bank.
  2. Untuk satu kelompok peminjam yang tidak terkait dengan bank, PBMK adalah 20% dari modal bank.
  3. Untuk pihak-pihak yang terkait dengan bank, baik satu pinjaman atau keseluruhan, BPMK adalah 10% dari modal bank.

    BPMK adalah batas maskimum penyediaan dana yang dikenakan dilakukan oleh bank kepada peminjan atau kelompok-kelompok peminjam tertentu.

    Penyediaan dana adalah pemberian fasilitas kredit, fasilitas jaminan atau hal-hal yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok-kelompok peminjam.

    Peminjam adalah nasabah perorangan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana.

    Kelompok peminjam adalah kumpulan peminjam yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan atau hubungan keuangan.

    Pihak-pihak yang terkait dengan bank adalah:

  1. Pemegang saham yang memiliki saham 10% atau lebih dari modal di stor bank.
  2. Anggota Dewan Komisaris.
  3. Anggota Direksi.
  4. Keluarga dari pihak-pihak tersebut pada butir (a), (b), dan (c).
  5. Pejabat bank.
  6. Perusahan-perusahan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak yang dimaksud di atas yaitu yang kepemilikannya mencapai 25% atau lebih.

Pengamanan Resiko Kredit

Dalam rangka pengamanan resiko kredit, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Penyebaran kredit yang baik dari jumlah kredit yang diberikan hingga tidak terjadi konsentrasi pemberian kredit kepada sejumlah kecil debitur. Untuk BI telah menetapkan BPMK.
  2. Penutupan ansuransi atas barang jaminan dengan Banker’s Clause.
  3. Memanfaatkan lembaga asuransi kredit, yaitu dengan jalan mengasuransikan kredit yang diberikan dengan menutup perjanjian pertanggungan (polis) dengan PT Askarido (Asuransi kredit Indonesia).

 

 


Hukum Perbankan : Kredit Bank

June 27, 2010

Pengertian Kredit

  • Kredit berasal dari kata “Credere” artinya percaya.
  • Seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit berdasarkan analisa “The five of credit atau 5 c yaitu: character (watak), capital (modal), capacity (kemampuan), collateral (jaminan), condition of Economy (kondisi ekonomi)

KREDIT BANK

Pasal 1 angka 11 UUPerbankan No. 10 Tahun 1998. Pengertian :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Unsur-unsur Kredit

  1. Kepercayaan, keyakinan bank bahwa prestasi yg diberikan akan diterima kembali dlm jangka waktu tertentu.
  2. Tenggang waktu, masa yg memisahkan antara pemberian prestasi dg kontra prestasi.
  3. Degree of risk, tingkat risiko yg dihadapi, akibat adanya jangka waktu tertentu.
  4. Prestasi, objek kredit, bisa uang, benda atau jasa.

FUNGSI KREDIT

  1. Meningkatkan daya guna uang
  2. Meningkatkan peredaran dan lalulintas uang
  3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
  4. Salah satu alat stabilitas ekonomi
  5. Meningkatkan kegairahan berusaha
  6. Meningkatkan pemerataan pendapatan
  7. Meningkatkan hubungan internasional.

JENIS KREDIT

Pengklasifikasian jenis kredit didasarkan pd:

  1. Kelembagaannya: Bank, Bank Indonesia
  2. Jangka waktunya: jangka pendek, menengah, panjang
  3. Penggunaan kredit: Konsumtif, produktif
  4. Kelengkapan dan keterikatannya dg dokumen yg dibutuhkan: Kredit ekspor, impor
  5. Aktivitas perputaran usaha: Kredit kecil,Menengah, Kredit besar (sindikasi/konsorsium)
  6. Jaminannya: tanpa jaminan, dengan jaminan.
  7. Atau dari berbagai kriteria lainnya.

PERJANJIAN KREDIT

  • Menurut KUHPerdata, Perjanjian Kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 s/d 1769 KUHPerdata.
  • Sesuai dgn asas yg utama dr suatu perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, maka pihak2 yg akan mengikatkan diri dlm perjanjian dapat mendasarkan kepada kesepakatan bersama.
  • Perjanjian Kredit selain dikuasai oleh asas –asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yg secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak.

FUNGSI PERJANJIAN KREDIT

  1. Perjanjian kredi berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yg menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yg mengikutinya, mis perjjn pengikatan jaminan.
  2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
  3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

KLAUSUL-KLAUSUL DALAM PERJANJIAN KREDIT

  1. Syarat2 penarikan kredit pertama kali (pembayaran profisi, penyerahan brg jaminan, penutupan asuransi).
  2. Maksimum kredit
  3. Jangka waktu kredit
  4. Bunga pinjaman
  5. Barang agunan kredit
  6. Asuransi
  7. Tindakan yang dilarang oleh bank (mengubah bentuk hukum prusahaan)
  8. Tigger clause atau Opeisbaar Clause ( Bank mengakhiri perjjn secara sepihak)
  9. Denda
  10. Expence Clause (beban biaya dan ongkos sbg akibat pemberian kredit)
  11. Debet Authorization Clause (pendebetan rekening hrs seijin debitur)
  12. Representation and Warranties
  13. Ketaatan pada ketentuan bank
  14. Pasal-pasal tambahan
  15. Alternatif Dispute Resolution
  16. Pasal Penutup

ASAS-ASAS PERKREDITAN

  • Kredit yg diberikan oleh bank mengandung risiko, shg hrs diperhatikan asas2 perkreditan yg sehat, al:

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.

2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yg sejak semula kurang sehat.

3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit utk pembelian saham.

4. Bank tdk diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (Legal Lending Limit)

  1. Untuk satu peminjam yang tidak terkait dengan bank, BPMK adalah 20% dari modal bank.
  2. Untuk satu kelompok peminjam yang tidak terkait dengan bank, PBMK adalah 20% dari modal bank.
  3. Untuk pihak-pihak yang terkait dengan bank, baik satu pinjaman atau keseluruhan, BPMK adalah 10% dari modal bank.

    BPMK adalah batas maskimum penyediaan dana yang dikenakan dilakukan oleh bank kepada peminjan atau kelompok-kelompok peminjam tertentu.

    Penyediaan dana adalah pemberian fasilitas kredit, fasilitas jaminan atau hal-hal yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok-kelompok peminjam.

    Peminjam adalah nasabah perorangan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana.

    Kelompok peminjam adalah kumpulan peminjam yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan atau hubungan keuangan.

    Pihak-pihak yang terkait dengan bank adalah:

  1. Pemegang saham yang memiliki saham 10% atau lebih dari modal di stor bank.
  2. Anggota Dewan Komisaris.
  3. Anggota Direksi.
  4. Keluarga dari pihak-pihak tersebut pada butir (a), (b), dan (c).
  5. Pejabat bank.
  6. Perusahan-perusahan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak yang dimaksud di atas yaitu yang kepemilikannya mencapai 25% atau lebih.

Pengamanan Resiko Kredit

Dalam rangka pengamanan resiko kredit, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Penyebaran kredit yang baik dari jumlah kredit yang diberikan hingga tidak terjadi konsentrasi pemberian kredit kepada sejumlah kecil debitur. Untuk BI telah menetapkan BPMK.
  2. Penutupan ansuransi atas barang jaminan dengan Banker’s Clause.
  3. Memanfaatkan lembaga asuransi kredit, yaitu dengan jalan mengasuransikan kredit yang diberikan dengan menutup perjanjian pertanggungan (polis) dengan PT Askarido (Asuransi kredit Indonesia).

 


Hukum Perbankan : Bank Syariah

June 26, 2010

Pengaturan tentang 

UU Perbankan 

UU Perbankan Syariah 

Beberapa Pengertian 

Pengertian Bank Konvensional 

Tidak ada 

Pasal 1 angka 4 ” Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat”.

Pengertian Bank Syariah 

Tidak ada 

Pasal 1 angka 7 ” Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Prinsip Syariah 

Pasal 1 angka 13 ” Prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil ( Mudharabah ), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal ( musharakah ), ……”

Pasal 1 angka 12 ” Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Akad 

Tidak ada 

Pasal 1 angka 13 ” akad adalah kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah “.

Macam-macam simpanan dan investasi 

Pasal 1 

Pasal 1 disertai dengan jenis akadnya sesuai prinsip syariah. 

Asas Perbankan 

Asas Perbankan

Pasal 2 ” Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. 

Pasal 2 ” Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”.

Perizinan 

Izin usaha Bank Umum, BPR,pembukaan kantor cabang 

Pasal 16 dan Pasal 17 Izin usaha diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia. 

Pasal 5 dan Pasal 6 Izin Usaha dan UUS diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia. 

Bentuk Badan Hukum

Bentuk Badan Hukum Bank Umum, BPR 

Pasal 21 (1): Bentuk hukum Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah.

Pasal 21(2) : Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah,Koperasi,Perseroan Terbatas, Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7 : Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas.

 

( dengan demikian, bentuk badan hukum
Bank Umum Syariah dan BPRS harus Perseroan Terbatas )

Usaha Bank Umum dan BPR / BPRS 

Usaha bank umum 

Pasal 16 dan 17 : Bank Umum dapat melakukan 18 macam usaha

Pasal 19 dan 20 : BUS dapat melakukan 32 macam usaha.

UUS dapat melakukan 21 macam usaha 

BPR/ BPRS 

Pasal 13 : BPR dapat melakukan 4 macam usaha. 

Pasal 21 : BPRS dapat melakukan 5 macam usaha 

Larangan bagi Bank Umum dan BPR

Bank Umum 

Pasal 10 : bank Umum dilarang melakukan usaha penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 

Pasal 24 : BUS dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, kegiatan jual beli secara langsung di pasar modal, penyertaan modal kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c, kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

BPR 

Pasal 14 : BPR dilarang menerima simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing, penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 13. 

Pasal 25 : BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing, penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 21.

Penggabungan, peleburan,pengambilalihan

Penggabungan, peleburan,pengambilalihan 

Tidak ada 

Pasal 17 :

(1) Penggabungan,Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.

(2) Dalam hal terjadi Penggabungan,Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dengan bank lainnya, bank hasil Penggabungan, Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah.

(3) Ketentuan mengenai Penggabungan,Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi 

Pemegang saham pengendali 

Tidak ada 

Pasal 27 

Dewan Komisaris dan Direksi 

Pasal 38 dan Pasal 39 

Pasal 28 s.d. Pasal 31 

Dewan Pengawas Syariah 

Tidak ada 

Pasal 32

(1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk oleh Bank Syariah dan Bank umum konvenional yang memiliki UUS.

Good Corrporate Governace 

GCG/Tata Kelola 

Tidak diatur secara khusus dalam pasal tertentu 

Pasal 34  

Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa

Tidak ada 

Pasal 55

(1) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

(2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;

(3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudkan ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. 

Sanksi

Pidana 

Pasal 46 s.d. Pasal 51 

Pasal 59 s.d. Pasal 66 

Administratif 

Pasal 52 dan Pasal53 

Pasal 56 s.d. Pasal 58

- Tidak melaksanakan prinsip syariah

- Melanggar rahasia bank (+sanksi pidana )

- Tidak memberikan keterangan 

 

  1. Jelaskan perbedaan prinsip syariah menurut UU No 10 tahun 1998 dan UU No. 21 tahun 2008
  • Menurut UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)
  • Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dalam UU No 21 Tahun 2008 pengertian tentang prinsip syariah ini lebih luas termasuk dalam hal pengumpulan dana.

 

  1. Jelaskan 5 perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

 

  • Bank Syariah

 

  1. Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan/amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai ajaran Islam
  2. Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) sesuai ajaran Islam
  3. Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank
  4. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesederajatan dan prinsip ketentraman antara Pemegang Saham, Pengelola Bank dan Nasabah atas jalannya usaha bank syariah
  5. Prinsip bagi hasil:
  • Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi
  • Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
  • Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
  • Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil
  • Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak

 

  • Bank Konvensional

 

  1. Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan interest difference). Dilain pihak kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja
  2. Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara Pemegang Saham, Pengelola Bank dan Nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang
  3. Sistem bunga:

 

  • Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak Bank
  • Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
  • Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik
  • Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam
  • Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

 

 

  1. Secara garis besar produk Syariah dapat digolongkan ke dalam 5 golongan akad.
    1. Jelaskan 5 golongan akad tersebut di atas.
  2. Prinsip Simpanan Murni ( Al Wadi’ah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al wadi’ah. Fasilitas Al wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional Al Wadi’ah identik dengan giro.

  1. Bagi Hasil ( Syirkah )

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudhorobah dan Musyarokah. Lebih jauh prinsip Mudhorobah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan ( tabungan dan deposito ) maupun pembiayaan , sedangkan musyarokah lebih banyak untuk pembiayaan.

  1. Prinsip Jual beli ( At-Tijaroh )

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli. Bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).

  1. Prinsip Sewa ( Al-Ijaroh )

    Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis :

    1. Ijaroh : sewa murni, seperti hanya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya ( operatong lease ). Dalam teknis perbankan bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
    2. Bai al tajiri atau ijaroh al muntahiya bi tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli , dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa ( finansial lease).
  2. Prinsip Jasa / Fee ( Al-Ajr wal umullah)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa,Transfer, dan lain – lain. Secara Syari’ah prinsip ini didasarkan pada konsep al ajr wal umullah .

 

  1. Beri contoh produk bank syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan penggolongan di atas.
  • Funding
    • Al Wadi’ah ( titipan )
      • Giro
    • Mudharabah ( bagi hasil )
      • Tabungan
      • Deposito
  • Landing
    • Tijaroh (Jual-beli)
      • Murabahah
      • Salam
      • Istisna

         

    • Ijarah ( sewa )
      • Ijarah Muntahia ,bittamlik ( sewa beli )

     

    • Syirkah
      • Musyarakah (kerjasama modal usaha)
      • Mudharabah (Kerjasama mudal usaha)

       

  • FeeBased
    • Al Wakalah ( perwakilan )
    • Al Kafalah (penjaminan )
    • Al hawalah (Pengalihan hak- Tg jawab)
    • Ar Rahn ( gadai )
    • Al Qardh (Kebajikan)

 

 

  1. Bagaimana landasan hukum bunga bank menurut :
    1. Al Qur’an

    Surat Ar Ruum ayat 39 : ” Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia,maka riba tidak menambah disisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridlaan Allah, maka orang-orang ( yang berbuat demikian ) itulah orang yang melipatgandakan ( pahalanya ).

    Q.S. Al Baqarah ayat 275 :

    ” Orang – orang makan ( mengambil riba ) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan karena tekanan penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata ( berpendapat ) bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang – orang yang telah sampai kepadaNya larangan dari tuhannya lalu terus berhenti ( dari mengambil riba ), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu ( sebelum datang larangan ) dan urusannya ( terserah ) kepada Allah. Orang yang mengurangi ( mengambil riba ) maka orang – orang itu adalah penghuni penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

    Q.S. An Nisa Ayat ( 161) :

    ” Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil, Kami telah menyediakan untuk orang – orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih “.

 

  1. Al Hadist

” Ingatlah bahwa kamu akan menghadap tuhanmu dan Dia Pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal ( uang pokok ) kamu adalah hak kamu. Tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan“.

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya,’ apakah itu Ya rasulullah ? Jawab Nabi (1) syirik ( mempersekutukan Allah ); (2) berbuat sihir (tenung ); (3) membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali yang hak; (4) makan harta riba; (5) makan harta anak yatim; (6) melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang ; (7) menunuduh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga) dengan tuduhan zina .

  1. Fatwa DSN MUI

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Intersat/Fa’idah)

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

Bunga (Interest/fa’idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut,berdasarkan tempo waktu,diperhitungkan secara pasti di muka,dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi’ah.

Kedua : Hukum Bunga (interest)

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi’ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.

Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram,baik di lakukan oleh Bank, Asuransi,Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu’amallah dengan lembaga keuangan konvensional Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari’ah dan mudah di jangkau,tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga.

Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari’ah,diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

 

 

  1. Apa sanksi bagi Bank Syariah yang melakukan usaha secara konvensional ? jelaskan

Bagi Individu yang

  • Pasal 64

    Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

  • Pasal 65

    Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Ada beberapa asas al-‘uqud yang harus dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS). Asas-asas yang dimaksudkan terutama ialah:

  1. Asas ridha’iyyah (rela sama rela). Yang dimaksud ialah bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela – bukan suka sama suka – yang bersifat hakiki. Asas ini didasarkan kepada sejumlah ayat al-Qur’an dan al-Hadits, terutama surat an-Nisa’ (4): 29). Atas dasar asas ‘an-taradhin/al-taradhi, maka semua bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan (ikrah) harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan bentuk transaksi ekonomi apapun yang mengandung unsur kebatilan (al-bathil) semisal jual-beli yang mengandung unsur pemaksaan (bay’ul mukrah);
  2. Asas manfaat, maksudnya ialah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (obyek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat/mafsadat seperti jual-beli benda-benda yang diharamkan dan/ atau benda-benda yang tidak bermanfaat apa lagi membahayakan.
  3. Asas keadilan, dalam arti kedua pihak yang melakukan transaksi ekonomi (bank dan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkrit. Hal ini didasarkan kepada sejumlah ayat al-Qur’an yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan anti kezhaliman. Termasuk kezhaliman dalam hal ekonomi yang disimbolkan dengan bentuk riba seperti dapat dibaca dalam berbagai ayat al-Qur’an, terutama ayat 25 surat al-Hadid (57 ).
  4. Asas saling menguntungkan. Setiap akad yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan nasabah harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad. Tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur gharar (penipuan), karena hanya menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Demikian pula dengan praktik perjudian yang hanya menguntungkan segelintir orang dengan merugikan banyak pihak bahkan masyarakat luas.

Menurut Amin Suma, selain asas-asas al-‘uqud yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa hal lain atau bahkan juga asas al-‘uqud yang perlu dipertimbangkan secara maksimal dalam RUUPS. Hal-hal lain yang dimaksudkan adalah:

  1. Akad yang dilakukan para pihak (bank dan nasabah) bersifat mengikat (mulzim).
  2. Para pihak yang melakukan akad harus memiliki i’tikad baik (husnun-niyyah). Asas ini sangat penting diperhatikan dan akan turut menentukan kelangsungan dari perwujudan akad itu sendiri. Akad-akad ekonomi yang didasarkan pada niatan yang buruk, pasti akan menghancurkan transaksi ekonomi perbankan pada khususnya bahkan perekonomian pada umumnya.
  3. Memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tradisi ekonomi yang terjadi dalam praktik masyarakat ekonomi selam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perekonomian yang telah diatur dalam Islam, dan tidak berlawanan dengan asas-asas al-‘uqud yang telah disebutkan sebelum ini.
  4. Pada dasarnya, para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad yang mereka lakukan, sepanjang tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang berlaku umum dan tidak bertentangan dengan semangat moral perekonomian dalam Islam. Hal ini sejalan dengan hadits Rasul Allah SAW, riwayat al-Dar Quthni yang artinya: “Orang-orang Islam itu [terikat] dengan persyaratan-persyaratan yang telah mereka tetapkan (sepakati), kecuali syarat yang menghalakan yang haram atau mengharamkan yang halal“.

     

    Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah

Bank Konvensional 

Berdasarkan margin keuntungan atau bagi hasi 

Memakai perangkat bunga 

Profit dan falah Oriented 

Profit oriented 

Hubungan hukum bank dan nasabah : kemitraan 

Hubungan hukum nasabah dan bank : Debitur – Kreditur

User of real funds 

Creator of money supply

Melakukan investasi yang halal saja 

Investasi yang halal dan haram 

Pengerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah 

Tidak terdapat dewan sejenis itu 

 

Akad – akad Pelengkap

    Bank Syariah memberikan layanan jasa lain kepada nasabah selain dari penghimpunan dan penyaluran dana dengan menggunakan beberapa akad.

  1. Alih utang piutang ( Al- Hiwalah).

Fasilitas Hiwalah lazimnya digunakan untuk membantyu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Ketentuan umum al-hiwalah ini diatur dalam Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000.

  1. Gadai (Rahn)

Untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan . Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria.

(a) Milik nasabah sendiri

(b) Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar

© Dapat dikuasai namun tidfak boleh dimanfaatkan oleh bank

Syariah Nasional membuat fatwa tersendiri mengenai rahn emas ini, yaitu dalam Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002. Secara prinsip, ketentuan rahn emas juga berlaku ketentuan rahn yang diatur dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

  1. Al Qordh.

Pinjaman kebaikan, Al-Qordh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan sodaqoh. Ketentuan mengenai qardhul hassan telah diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000.

4).Wakalah

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti ; transfer, pembayaran rekening listrik, telepon. Kegiatan ini diatur dalam Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000

5) Kafalah.

Bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi’ah . Bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan. Dewan Syariah Nasional telah mengatur hal ini dalam Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwanya diatur ketentuan umum kafalah sebagi berikut.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah ( DPS) adalah :

  1. Mengawasi jalannyaaa operasionalisasi bank sehari – hari agar sesuai dengan ketentuan syariah.
  2. Membuat pernytaan secara berkala ( biasanya tiap tahun ) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
  3. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

 

Fungsi Dewan Syariah Nasional ( DSN) adalah :

  1. Mengawasi produk – produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah.
  2. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk – produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
  3. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewsan Pengawas Syariah l pada suatu lembaga keuangan syariah.
  4. Memberika teguran kepada lembaga keuangan syariah jika yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Hukum Perbankan : Kemandirian Bank Sentral

April 20, 2010

KEMANDIRIAN BANK INDONESIA

  • Arah kemandirian Bank Indonesia dituangkan dalam :
  • Memorandum kesepakatan antara Pemerintah R.I dengan IMF dan Memorandum Tambahan mengenai Kebijaksanaan ekonomi dan Keuangan Pemerintah Indonesia ( Suplementary Memorandum of Economic and Financial ) 10 April 1998.

GERAKAN MEMANDIRIKAN BANK SENTRAL

  • Dimulai tahun 1920-an Gubernur Bank ofEngland, Montagu Norman
  • Realisasi : tahun 1990-an di Perancis ( 1994 ) Banque de France telah mandiri sepenuhnya.
  • Inggris menganut konsep ini th 1977
  • Saat ini : venezuela, Chile,Afrika Selatan, New Zealand, Jerman
  • Bundesbank ( Jerman ), National Bank of New Zealand secara historis merupakan bank sentral yang paling independent.
  • Di Asia, Filipina merupakan negara yang bank sentralnya paling mandiri.
  • Di AS, Federal Reserve merupakan contoh bank sentral yg sangat mandiri.
  • Argentina th 1992 telah memandirikan bank sentralnya.

TUJUAN MEMANDIRIKAN BANK CENTRAL

  • Tugas bank sentral sangat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian negara, harus berkiprah sejalan dengan perubahan tatanan perekonomian yang sedang berlangsung, yaitu dari command economy kepada market economy.

TUJUAN KEMANDIRIAN BANK SENTRAL

  1. Untuk meningkatkan kinerja ekonomi, terutama menjaga stabilitas harga barang dan jasa, menjaga agar tingkat inflasi serendah mungkin.
  2. Menghindarkan penyalahgunaan penetapan tingkat bunga oleh pemerintah
  3. ( khusus Indonesia ) Melepaskan BI sebagai alat untuk mencari keuntungan pribadi ( kasus MOBNAS, BPPC)

JENIS – JENIS KEMANDIRIAN BANK SENTRAL

  • Bank sentral dikatakan mandiri / indepenedent jika bank sentral memiliki kemandirian penuh, tanpa dapat dicampuri atau diintervensi oleh pihak lain untuk memilih dan menentukan sendiri instrumen-instrumen atau cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran kebijakan moneter ( targets of moneter policy atau monetary goals )

TIGA KEMUNGKINAN KEMANDIRIAN BANK SENTRAL

  1. Sasaran kebijakan ditentukan sendiri oleh bank sentral ( Bank sentral memiliki goal independent dan instrument independent ), contoh Jerman, AS,Jepang, Swiss
  2. Sasaran kebijakan moneter ditentukan oleh pihak lain ( Pemerintah dg DPR), Bank sentral tidak memiliki goal independent hanya instrument independent
  3. . Sasaran kebijakan moneter ditentukan bersama oleh bank sentral dan pihak lain ( misalnya Pemerintah dan DPR)

INDONESIA MENGANUT MODEL YANG PERTAMA ( UU NO 23 TAHUN 1999), yaitu goal and instrument independent : lihat Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b

TUGAS POKOK BANK INDONESIA( PASAL 7 UU NO 23 1999 )

Tugas pokok Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam :

  1. Mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar
  2. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

 

 


Hukum Perbankan : Seputar Bank Sentral

April 20, 2010

bank sentral mempunyai beberapa kewenangan antara lain :

  1. Mengedarkan uang sekaligus mengatur jumlah uang beredar,
  2. Mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan,
  3. Mengembangkan sistem pembayaran, dan
  4. Mengembangkan sistem perkreditan.

Tujuan Bank Indonesia ditetapkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimasudkan dalam undang-undang tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin pada perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur berdasarkan atau tercermin pada perkembangan nilai tukar ruliah (kurs) terhadap mata uang negara lain.

Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter
  2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
  3. mengatur dan mengawasi Bank.

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,Bank Indonesia berwenang:

  1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya;
  2. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  3. operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
  4. penetapan tingkat diskonto;
  5. penetapan cadangan wajib minimum;
  6. pengaturan kredit atau pembiayaan.

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Bank Indonesia berwenang :

  1. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
  2. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
  3. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Berdasarkan undang-undang, kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank meliputi :

  1. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank.
  2. Menetapkan peraturan di bidang perbankan
  3. Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung, dan
  4. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai denganketentuan perundangan.

Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Gubernur dipimpin oleh seorang Gubernur, dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil dan minimal empat orang atau maksimal tujuh orang Deputi Gubernur sebagai anggotanya.

Kewenangan Dewan Gubernur

  • berwenang untuk menetapkan kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan, di samping kebijakan di bidang manajemen internal

 

 


Hukum Perbankan : Bentuk Hukum dan Usaha Bank

April 19, 2010

JENIS-JENIS BANK

  • Menurut UU No 14 tahun 1967:

    1. Bank sentral ialah Bank Indonesia

    2. Bank umum

    3. Bank Tabungan

    4. Bank Pembangunan

    5. Bank Koperasi

  • Dilihat dari kepemilikannya;

    BUMN, BUSN,BUSA

  • Menurut UU No 7 Tahun 1992 diubah dengan UU No 10 Tahun 1998

    1. Bank Umum

    2. BPR

Menurut Prinsip operasionalnya :

  1. Bank konvensional
  2. Bank syariah

BENTUK HUKUM BANK

  • Bank Umum ( Pasal 21 ayat 1 UU No 7/92)
  1. Perusahan Perseroan
  2. Perseroan Terbatas
  3. Koperasi
  4. Perusahaan Daerah
  • Bank Umum ( Pasal 21 ayat 1 UU no 10/98)
  1. Perseroan Terbatas
  2. Koperasi
  3. Perusahaan Daerah
  • BPR ( Pasal 21 ayat 2 UU No 7/92)
  1. Perseroan Terbatas
  2. Koperasi
  3. Perusahaan Daerah
  4. Bentuk lain yang ditetapkan dalam PP
  • BPR ( Pasal 21 ayat 2 UU no 10/98)
  1. Perseroan Terbatas
  2. Koperasi
  3. Perusahaan Daerah
  4. Bentuk lain yang ditetapkan dalam PP

     

  • Bank Umum Syariah dan BPRS
  1. Perseroan Terbatas

Usaha Bank Umum dan BPR / BPRS 

Usaha bank umum 

Pasal 16 dan 17 : Bank Umum dapat melakukan 18 macam usaha

Pasal 19 dan 20 : BUS dapat melakukan 32 macam usaha.

UUS dapat melakukan 21 macam usaha 

BPR/ BPRS 

Pasal 13 : BPR dapat melakukan 4 macam usaha. 

Pasal 21 : BPRS dapat melakukan 5 macam usaha 

Larangan bagi Bank Umum dan BPR

Bank Umum 

Pasal 10 : bank Umum dilarang melakukan usaha penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 

Pasal 24 : BUS dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, kegiatan jual beli secara langsung di pasar modal, penyertaan modal kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c, kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

BPR 

Pasal 14 : BPR dilarang menerima simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing, penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 13. 

Pasal 25 : BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing, penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 21.

 

 


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 45 other followers