Hukum Penanaman Modal : Sanksi dan Sengketa Penanaman Modal

January 19, 2011
  1. SANKSI
  2. HAL-HAL YANG DISENGKETAKAN
  3. PENYELESAIAN SENGKETA
  4. CONTOH KASUS

1. SANKSI

  • Sanksi dalam penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan UUPM, meliputi:
    • Pembatalan perjanjian;
    • Pembatalan kontrak kerja sama;
    • Administratif
    • Pidana
  • Sanksi Pembatalan Perjanjian:
    • Ps 33 (1) UUPM: pma dan pmdn yang melakukan investasi dalam bentuk badan usaha PT, dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas tersebut dilakukan untuk dan atas nama pihak lain (bukan pihak yang mendapat izin penanaman modal).
    • Tujuan pengaturan tersebut: untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki oleh seseorang, artinya di dalam akta pendirian dan anggaran dasar perseroan dicantumkan nama seseorang atau pihak tersebut, tetapi secara materi atau substansi atau faktanya, pemegang saham perseroan tersebut adalah pihak lain.
    • Praktik ini seringkali dilakukan secara diam-diam. Pihak lain yang “mendompleng” tersebut dikenal dengan istilah ultimate shareholder yaitu pemegang saham yang memegang kendali atau kontrol yang sebenarnya.
    • Ps 33 (2) UUPM menyebutkan bahwa perjanjian dan/atau pernyataan semacam itu kedudukannya dalam struktur hukum adalah batal demi hukum (batal sejak ditandatanganinya atau dibuatnya perjanjian &/ pernyataan tersebut).
    • Yang disayangkan dari pengaturan tersebut, hanya memuat syarat batal saja, namun tidak ada sanksi yang lebih konkrit terhadap perusahaan atau badan usaha yang membuat perjanjian tersebut. Misalnya, dibatalkan izin investasinya atau dikenakan sanksi administratif lainnya.
  • Sanksi Pembatalan Kontrak Kerja Sama:
    • Ps 33 (3) UUPM: dalam hal investor yang melaksanakan kegiatan usaha didasarkan atas perjanjian atau kontrak kerja sama dengan pemerintah ternyata melakukan kejahatan berupa: tindak pidana perpajakan ataupun penggelembungan biaya pemulihan untuk memperkecil keuntungan, maka kontrak kerja sama dengan pemerintah tersebut dibatalkan.
    • Pengaturan sanksi ini pun tidak tegas dan tidak memberikan kepastian hukum. Tidak adanya sanksi lainnya dari pembatalan kontrak kerja sama tersebut, misalnya, kompensasi yang harus dibayar oleh pihak investor kepada pemerintah akibat tindak pidana yang dilakukan dan telah merugikan pemerintah.
  • Sanksi Administratif:
    • Ps 34 (1) UUPM: apabila investor tidak memenuhi kewajiban dalam Ps 15 UUPM: a) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG); b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP); c) membuat laporan ttg kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kpd BKPM; d) mematuhi semua ketentuan perUUan, maka dapat dikenakan sanksi administratif.
    • Sanksi tersebut berupa: a) peringatan tertulis; b) pembatasan kegiatan usaha; c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
    • Efektivitas sanksi membutuhkan standar dan mekanisme, dalam hal ini UUPM tidak menentukan standar bahwa suatu perusahaan tidak memenuhi kewajiban Ps 15. Disamping itu, UUPM juga menyediakan mekanismenya bagaimana untuk menentukan standar, untuk menentukan kesalahan, untuk memproses apabila diduga terjadi kesalahan, dst.
  • Sanksi Pidana:
    • Mencermati Ps 33 (3) UUPM yang mengatur ttg perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada investor, yaitu tp perpajakan dan tp penggelembungan biaya pemulihan dan adanya tp korporasi yang dilakukan oleh badan usaha atau PT.
    • Akan tetapi, UUPM tidak memuat sanksi pidana sama sekali, kecuali “melemparkannya” ke “peraturan perundang-undangan lain” yang juga tidak jelas peraturan perundang-undangan yang mana?

2. HAL-HAL YANG DIPERSENGKETAKAN

  • Perizinan;
  • Perpajakan;
  • Ketenagakerjaan;
  • Fasilitas investasi;
  • Perlakuan dan kebijakan investasi;
  • Materi kontrak perjanjian penanaman modal;
  • Nasionalisasi;
  • Dll.

3. PENYELESAIAN SENGKETA – Ps 32 UUPM

  • Setiap langkah penyelesaian sengketa harus merupakan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa;
  • Para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
  • Apabila langkah tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat diajukan ke lembaga arbiterase atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau pengadilan;
  • Sengketa antara pemerintah dengan investor dalam negeri diselesaikan melalui arbiterase, dan apabila gagal, maka maju ke pengadilan.
  • Sengketa antara pemerintah dengan investor asing diselesaikan di arbiterase internasional yang disepakati oleh para pihak.

Hukum Penanaman Modal : Current Issues on Investment

January 19, 2011
  1. Nasionalisasi
  2. Otonomi Daerah
  3. Perizinan
  4. Perpajakan
  5. Penggunaan Tenaga Kerja & Alih Teknologi
  6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR: corporate social responsibility)

1. Nasionalisasi

  • Nasionalisasi merupakan suatu tindakan pemerintah (host country) yang mengambilalih perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA.
  • Di Indonesia, pada masa sebelum UU 1/1967, tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno telah merugikan perusahaan2 PMA dan mengakibatkan preseden buruk terhadap citra bangsa dan negara.
  • Dengan UU 1/1967, citra buruk ini diperbaiki seiring dengan berubahnya haluan politik pemerintah yang lebih terbuka pada masa itu di bawah rezim Soeharto. Mekanisme nasionalisasi diatur melalui Ps 21 & 22. Pada prinsipnya, pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi. Namun, apabila hal itu harus dilakukan, maka pemerintah akan memberikan kompensasi yang proporsional.
  • Untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak (investor dan host country), seharusnya diakomodir pula di dalam perjanjian WTO mengenai TRIMs. Namun perjanjian ini muatannya tidak komprehensif dan detil.
  • UU PMA yang baru memuat pengaturan mengenai nasionalisasi:
    • Ps 8 – (1) janji pemerintah untuk tidak melakukan tindakan nasionalisasi atau pencabutan/pengambilalihan hak kepemilikan perusahaan penanaman modal; (2) apabila tokh dilakukan juga, maka pelaksanaannya ditetapkan melalui UU; (3) implikasi: akan diberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak; (4) apabila kesepakatan tidak tercapai, maka penyelesaian akan dilakukan melalui lembaga arbiterase.

2. Otonomi Daerah

  • Otonomi daerah merupakan isu yang aktual dan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sbg pelaksanaan dari Ps 18 UUD 1945 (tentamg Pemerintahan Daerah), regulasi mutakhir adalah UU No. 32/2004 jo. Perpu No. 3/ 2005 & peraturan pelaksana lainnya. Pada intinya, kewenangan yang lebih luas diberikan kepada daerah kabupaten/kota dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya. Hal ini tidak ada ketika UU No. 5/1974 berlaku.
  • Namun, kewenangan yang luas ini ditafsirkan beragam oleh masing-masing tingkatan pemerintahan, baik pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota.
  • Efek domino dari beragamnya penafsiran itu adalah munculnya berbagai produk hukum daerah yang bermasalah dan tumpang tindih.
  • Pelaksanaan otda dgn wewenang luas ini, belum berperan dalam mendorong iklim penanaman modal di daerah.
  • Produk hukum daerah yang berkaitan dengan penanaman modal/dunia usaha masih berorientasi pada aspek peningkatan pendapatan asli daerah saja, dan tidak mematuhi prinsip harmonisasi antar produk hukum.
  • Faktor-faktor yg menyebabkan kurang terdorongnya pelaksanaan penanaman modal di daerah:
    • Faktor eksternal: (1) kecenderungan daerah menciptakan birokrasi yang berbelit; (2) stabilitas keamanan di daerah yang kurang kondusif; (3) sarana dan prasana investasi yang masih jauh dari memadai; (4) masalah pencemaran lingkungan.
    • Faktor internal: (1) banyaknya peraturan yang tidak jelas, tumpang tindih, bertentangan dengan peraturan yg lebih tinggi dan tidak bisa membedakan obyek pajak dan obyek retribusi; (2) Insentif investasi belum diberikan oleh kabupaten/kota
  • Perlunya pengawasan pelaksanaan pemda: penetapan perda, lembaga pengawasan internal (DPRD) dan eksternal harus mampu berjalan efektif.

3. Perizinan

  • Perizinan adalah pintu masuk suatu penanaman modal (entry permit).
  • Pengaturan: Bab XI Ps 25-26 UUPM
  • Pelayanan terpadu bidang perizinan untuk membantu investor memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
  • Perizinan yang diperlukan, a.l: Surat Persetujuan Penanaman Modal, Izin2 pelaksanaan tingkat Pusat dan Daerah, Izin Usaha untuk melakukan operasi/produksi komersial yang sekaligus dapat digunakan sebagai izin untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor. Izin lainnya di tk daerah: Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin UU Gangguan.
  • Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) ini dilakukan oleh Bdan Koordinasi Penanaman Modal (Ps 26 UUPM) >> lihat ke www.bkpm.go.id
  • BKPM melakukan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan penanam modal (Ps 27-29 UUPM)
  • Problematika:
    • Birokrasi perizinan selalu menjadi target “penghasilan”.
    • Merupakan lembaga yang potensial untuk terjadinya abuse of power.

4. GCG dan CSR

  • Pasal 15 mewajibkan investor untuk menerapkan prinsip GCG dan melaksanakan CSR
  • Implementasi dari Pasal 15 ini belum ada juklak-juknisnya. Biasanya dikembalikan kepada pelaku usaha. Ini adalah persoalan baru, karena tidak semua pelaku usaha sudah siap dengan perangkatnya (sistem dan mekanisme yang mengakomodasi GCG. Sedangkan CSR adalah bagian dari GCG).

5. Penggunaan Tenaga Kerja & Alih Teknologi

  • Ps 10 UUPM > Ayat (1) harus memprioritaskan kebutuhan tenaga kerjanya dengan menggunakan tenaga kerja WNI. Namun, diperkenankan untuk menggunakan tenaga ahli WNA. Untuk ini, perusahaan juga harus tunduk kepada UU Ketenagakerjaan 2003.
  • Perusahaan juga wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja WNI melalui pelatihan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Perusahaan wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi (transfer of knowledge dan transfer of know-how).
  • Ada 2 jenis perusahaan penanam modal: capital intensive & labour intensive. Yg dibuthkan Indonesia: campuran dari keduanya. Tapi hal ini tidak mudah, mengingat prioritas yang berbeda dari kedua cara ini.

6. Conducive Climate for Investment

  • Merupakan tugas pemerintah (pusat, propinsi, kota/kabupaten).
  • Iklim kondusif yg diinginkan oleh investor:
    • Regulasi yang memberikan insentif yang menguntungkan;
    • Kepastian hukum;
    • Stabilitas hukum, politik dan ekonomi;
    • Tenaga kerja yang full-skilled lebih disukai ketimbang yang berupah rendah;
    • Rendahnya country risk.

(Hal ini menjadi jaminan kenyamanan dan ketentraman dalam berinvestasi)


Hukum Penanaman Modal : Peran & Fungsi TNC/MNC dalam Perekonomian Global

January 19, 2011
  • Bagi Ekonomi Dunia:
    • Menciptakan kerjasama internasional dlm hal produksi dan penjualan, menyebarkan teknik2 produksi, menumbuhkembangkan potensi pasar suatu negara;
    • (Seharusnya) dpt lebih banyak membantu kepentingan massa yg miskin di negara berkembang;
  • Bagi Negara Berkembang:
    • Alternatif menarik bagi negara yang membutuhkan kapasitas modal, teknologi & manajemen dari luar negeri (terutama dari negara maju, walaupun ada dari negara berkembang lainnya-namun biasanya “energi” yg dihasilkan tidak sebesar yang diharapkan)
  • Bagi Negara Pengimpor Modal:
    • Peluang terbukanya pasar baru;
    • Memperluas jaringan usahanya;
    • Memperkuat pengaruh;

Hukum Penanaman Modal : Peran & Fungsi TNC/MNC di Indonesia

January 19, 2011
  • Sbg pembawa tata nilai baru, dari lingkungan satu negara ke negara lain di negara TNC mengembangkan bisnisnya;
  • Menciptakan & membuka hubungan antar manusia yg lebih erat, diharapkan hubungan ini akan menjurus pada ikatan hubungan yang lebih mantap;
  • Sebagai alat dalam internasionalisasi di bid produksi, hal ini tercermin dari kemampuan TNC dlm memindahkan modal, teknologi & enterpreneurship yg melampaui batas-batas negara;
  • Menyatukan berbagai ekonomi dan kebergantungan antar negara;
  • Membantu pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya negara-negara berkembang.
  • Sebagai penanam modal asing di negara-negara yang sedang membutuhkannya;
  • Sebagai pemasok teknologi ke negara tempat beroperasinya TNC;
  • Sebagai penyalur bantuan dari negara2 maju maupun lembaga2 internasional kpd negara2 berkembang;
  • Sebagai tempat utk mendapatkan keterampilan dalam bekerja

Hukum Penanaman Modal : Perusahaan Transnasional/Multinasional

January 19, 2011

Pengertian, Latar Belakang, Kedudukan dan Pengaturan

  • TNC/MNC are powerful organisation by virtue of their integrated management, their control over large resources, their influence … the market, their role as employer, their role in the transfer of technology and their role as agents of development ~ Helga Hernes;
  • TNC: perusahaan yg dlm kegiatan operasionalnya melintasi batas-batas kedaulatan suatu negara di mana perusahaan tsb pertama didirikan utk membentuk anak perusahaan di negara lain yg dlm operasionalnya dikendalikan oleh perusahaan induknya ~ Jumhana
  • TNC/MNC muncul sbg akibat dari makin luasnya kegiatan suatu perusahaan, yg tdk lagi terbatas dalam batas2 satu negara, tetapi melintasi batas2 negara;
  • Dari mulai memperdagangkan produksinya ke negara lain, hingga melakukan produksi di negara lain;
  • “Network of corporate & non-corporate entities in different countries joint together by ties ownership” ~ Prof. Soenarjati Hartono
  • Esensi MNC: (1) perusahaan yg beroperasi di beberapa negara; (2) mempunyai perusahaan induk di negara asal sbg pusat organisasinya; (3) berupa gabungan perusahaan nasional di suatu negara atau antar negara; (4) sistem manajemen terpusat & berorientasi pada perusahaan induk ~ Sumantoro
  • UN ECOSOC (Economic & Social Council) menerbitkan Code of Conduct on Transnasional Corporation. Code ini sbg sumber hukum tambahan yg akan mengikat sbg hukum apabila digunakan oleh hakim sbg dasar hukum utk memecahkan sengketa internasional yg berkaitan dgn TNC. Jadi tdk ada kekuatan mengikat secara langsung. Ps. 55 Code tsb: “Entities of transnational corporations are subject to jurisdiction of the countries in which they operate. An entity of transnational corporation operating in a given country in respect of its operations in that country to be delayed.”
  • Hukum Nasional memberikan status sbg subyek hukum nasional dgn mendudukkannya sbg badan hukum: Ps 3 Ayat (1) UU No. 1 Th 1967 ttg PMA.

Hukum Penanaman Modal : Penanaman Modal Aing (PMA)

November 16, 2010
  1. Latar belakang, pengertian, ruang lingkup dan pengaturan
  • Lihat kembali uraian sejarah penanaman modal di Indonesia
  • Munculnya PMA pertama kali diawali dengan meletusnya revolusi industry di eropa (th 1760 di inggris) dan menjalar ke amerika (th 1860). Pada masa itu, keadaan masyarakat di berbagai Negara sangat memperihatinkan, khususnya pekerja industry yang dikuasai oleh para tuan tanah (land lord), kegiatan perekonomian pada masa itu umumnya dikuasai oleh Negara. Keadaan ini mendorong masyarakat pada cita-cita untuk terciptanya struktur baru yang dapat mengikut-sertakan mereka dalam kegiatan perekonomian yang telah diatur Negara. Kondisi ini memicu pemberontakan para buruh , dan akhirnya melahirkan system baru.
  • System baru itu membolehkan masyarakat atau pihak swasta untuk ikut serta dalam kegiatan perekonomian Negara. Keikutsertaan inilah yang menandai awal mulanya penanaman modal atau investasi dari pihak swasta ke dalam bidang industry
  • Pasal 1 UU PMA (UU No.1 Tahun 1967) adalah ketentuan pertama yang mengatur tentang pengertian penanaman modal asing
  • Dengan diberlakukannya UU PM yang baru, maka UU No. 1 Tahun 1867 tidak berlaku lagi.
  • “penanaman modal”; kegiatan menanam modal secara langsung untuk menjalankan usaha di wilayah RI

     

  1. Factor-faktor yang mempengaruhi
  • Stabilitas hukum, ekonomi, dan politik –sistem hukum yang mengatur system ekonomi dan system politiknya apakah berjalan secara proposional
  • Budaya
  • Pasar
  • Country risks

     

  1. Syarat-syarat dan tata cara PMA
  • Untuk PMA: permohonan diajukan ke BKPM (yang bertanggung jawab langsung kepada presiden)
  • Untuk PMDN atau perusahaan yang tidak ada unsur asingnya dapat mengajukan ke BKPPMP di tingkat propinsi (yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur) dan BKPMK di tingkat kabupaten/kota (yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota)
  • Investor akan diberikan izin dengan fasilitas: pemakaian tanah, fiscal pembebasan/keringanan bea masuk, pembebasan PPN, penyusutan, kompensasi kerugian, pembebasan pajak penghasilan atas keuntungan yang ditanamkan kembali\

     

  1. Bidang usaha untuk PMA
  • Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanaman modal, juga menetapkan bidang-bidang usaha yang merupakan prioritas tinggi dalam skala nasional. Bidang-bidang usaha ini akan ditetapkan dengan PP:
  • UU No. 1/1967 menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup (negative list) yang tidak membolehkan PMA secara penguasaan penuh (artinya boleh kerja sama) al: pelabuhan, produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kerta api umum, pembangkit tenga ataom , mass media. Disamping itu ditetapkan pula bidang ushaa yang dilarang sama sekalu untuk PMA, yaitu bidang yang berperan penting dalam pertahanan Negara (prod. Senjata mesin, bahan peledak).

     

  1. Perjanjian PMA dalam perdagangan Internasional
  • Ada 4 bidang utama dalam hukum internasional yang mengatur penanaman modal
    • Perlindungan terhadap invesytor dan harta miliknya
    • Hubungan dan transaksi bilateral antara dua Negara (BIT: bilateral investment treaty)
    • Upaya PMA di suatu wilayah tertentu
    • The Trade-Related Investment Measures (TRIMs) dalam kerangka WTO. Hal ini sebetulnya muncul sebagai reaksi kekawatiran dari para investor asing dan Negara-negara maju terhadap banyaknya kebijakan investasi di Negara berkembang
  • TRIMs digunakan untuk
    • Meminimalkan dampak buruk dari PMA
    • Bagian dari pembangunan ekonomi suatu Negara untuk mencapai tingkat pertumbuhan pembangunan negaranya
    • Mencegah perusahaan PMA untuk membuat keputusan atau kebijakan yang sifatnya lintas batas
    • Sebagai hak atau kebijakan setiap Negara yang merdeka untuk mengatur perekonomian.

Hukum Penanaman Modal : Penanaman Modal dalam Negeri

November 16, 2010
  1. Latar belakang, pengertian, dan ruang lingkup Pengaturan
  • Hal-hal yang melatarbelakangi didorongnya PMDN
    • Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan factor yang sangat penting dan menentukan
    • Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan , pemnbangunan dalam bidang produksi barang dan jasa
    • Perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia
    • Dibukanya bidang-bidang usaha yang diperuntukan bagi sector swasta
    • Pembangunan ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat Indonesia sendiri
    • Untuk memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing
    • Penanaman modal (investment), penanaman uang aatau modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tsb. Investasi sebagai wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif
    • Pasal 1 angka 2 UUPM meneyebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri
    • Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan WNI, badan usaha Indonesia, Negara RI, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara RI (Pasal 1 angka 5 UUPM)
    • Bidang usaha yang dapat menjadi garapan PMDN adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesia
    • Namun ada bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah . midal: yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan Negara
    • PMDN di luar bidang-bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta nasional. Midsal : perikanan,perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum, perdaganagan umum
    • PMDN dapat merupakan sinergi bisnis antara modal Negara dan modal swasta nasional. Misal: di bidang telekomunikasi,perkebunan

       

  1. Factor-faktor yang mempengaruhi PMDN
  • Potensi dan karakteristik suatu daerah
  • Budaya masyarakat
  • Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional
  • Peta politik daerah dan nasional
  • Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan local dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi

     

  1. Syarat-syarat PMDN
  • Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung
  • Pelaku Investasi : Negara dan swasta

    Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia

  • Bidang usaha : semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah
  • Perizinan dan perpajakan : memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara lain : izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dll
  • Batas waktu berusaha : merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah
  • Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan)

     

  1. Tata Cara PMDN
  • Keppres No. 29/2004 ttg penyelenggaraan penanam modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui system pelayanan satu atap.
    • Meningkatkan efektivitas dalam menarik investor, maka perlu menyederhanakan system pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap.
    • Diundangkan peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan otonomi daerah, maka perlu ada kejelasan prosedur pelayanan PMA dan PMDN
  • BKPM. Instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN
  • Pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenagan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Dept yang membina bidang-bidang usaha investasi ybs melalui pelayanan satu atap
  • Gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui system pelayanan satu atap;
  • Kepala BKPM dalam melaksanakan system pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal
  • Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal oleh BKPM diserahkan kepada isntansi yang membidangi usaha penanaman modal

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 45 other followers