Hukum Penanaman Modal : Sanksi dan Sengketa Penanaman Modal

January 19, 2011
  1. SANKSI
  2. HAL-HAL YANG DISENGKETAKAN
  3. PENYELESAIAN SENGKETA
  4. CONTOH KASUS

1. SANKSI

  • Sanksi dalam penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan UUPM, meliputi:
    • Pembatalan perjanjian;
    • Pembatalan kontrak kerja sama;
    • Administratif
    • Pidana
  • Sanksi Pembatalan Perjanjian:
    • Ps 33 (1) UUPM: pma dan pmdn yang melakukan investasi dalam bentuk badan usaha PT, dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas tersebut dilakukan untuk dan atas nama pihak lain (bukan pihak yang mendapat izin penanaman modal).
    • Tujuan pengaturan tersebut: untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki oleh seseorang, artinya di dalam akta pendirian dan anggaran dasar perseroan dicantumkan nama seseorang atau pihak tersebut, tetapi secara materi atau substansi atau faktanya, pemegang saham perseroan tersebut adalah pihak lain.
    • Praktik ini seringkali dilakukan secara diam-diam. Pihak lain yang “mendompleng” tersebut dikenal dengan istilah ultimate shareholder yaitu pemegang saham yang memegang kendali atau kontrol yang sebenarnya.
    • Ps 33 (2) UUPM menyebutkan bahwa perjanjian dan/atau pernyataan semacam itu kedudukannya dalam struktur hukum adalah batal demi hukum (batal sejak ditandatanganinya atau dibuatnya perjanjian &/ pernyataan tersebut).
    • Yang disayangkan dari pengaturan tersebut, hanya memuat syarat batal saja, namun tidak ada sanksi yang lebih konkrit terhadap perusahaan atau badan usaha yang membuat perjanjian tersebut. Misalnya, dibatalkan izin investasinya atau dikenakan sanksi administratif lainnya.
  • Sanksi Pembatalan Kontrak Kerja Sama:
    • Ps 33 (3) UUPM: dalam hal investor yang melaksanakan kegiatan usaha didasarkan atas perjanjian atau kontrak kerja sama dengan pemerintah ternyata melakukan kejahatan berupa: tindak pidana perpajakan ataupun penggelembungan biaya pemulihan untuk memperkecil keuntungan, maka kontrak kerja sama dengan pemerintah tersebut dibatalkan.
    • Pengaturan sanksi ini pun tidak tegas dan tidak memberikan kepastian hukum. Tidak adanya sanksi lainnya dari pembatalan kontrak kerja sama tersebut, misalnya, kompensasi yang harus dibayar oleh pihak investor kepada pemerintah akibat tindak pidana yang dilakukan dan telah merugikan pemerintah.
  • Sanksi Administratif:
    • Ps 34 (1) UUPM: apabila investor tidak memenuhi kewajiban dalam Ps 15 UUPM: a) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG); b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP); c) membuat laporan ttg kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kpd BKPM; d) mematuhi semua ketentuan perUUan, maka dapat dikenakan sanksi administratif.
    • Sanksi tersebut berupa: a) peringatan tertulis; b) pembatasan kegiatan usaha; c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
    • Efektivitas sanksi membutuhkan standar dan mekanisme, dalam hal ini UUPM tidak menentukan standar bahwa suatu perusahaan tidak memenuhi kewajiban Ps 15. Disamping itu, UUPM juga menyediakan mekanismenya bagaimana untuk menentukan standar, untuk menentukan kesalahan, untuk memproses apabila diduga terjadi kesalahan, dst.
  • Sanksi Pidana:
    • Mencermati Ps 33 (3) UUPM yang mengatur ttg perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada investor, yaitu tp perpajakan dan tp penggelembungan biaya pemulihan dan adanya tp korporasi yang dilakukan oleh badan usaha atau PT.
    • Akan tetapi, UUPM tidak memuat sanksi pidana sama sekali, kecuali “melemparkannya” ke “peraturan perundang-undangan lain” yang juga tidak jelas peraturan perundang-undangan yang mana?

2. HAL-HAL YANG DIPERSENGKETAKAN

  • Perizinan;
  • Perpajakan;
  • Ketenagakerjaan;
  • Fasilitas investasi;
  • Perlakuan dan kebijakan investasi;
  • Materi kontrak perjanjian penanaman modal;
  • Nasionalisasi;
  • Dll.

3. PENYELESAIAN SENGKETA – Ps 32 UUPM

  • Setiap langkah penyelesaian sengketa harus merupakan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa;
  • Para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
  • Apabila langkah tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat diajukan ke lembaga arbiterase atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau pengadilan;
  • Sengketa antara pemerintah dengan investor dalam negeri diselesaikan melalui arbiterase, dan apabila gagal, maka maju ke pengadilan.
  • Sengketa antara pemerintah dengan investor asing diselesaikan di arbiterase internasional yang disepakati oleh para pihak.

Hukum Penanaman Modal : Current Issues on Investment

January 19, 2011
  1. Nasionalisasi
  2. Otonomi Daerah
  3. Perizinan
  4. Perpajakan
  5. Penggunaan Tenaga Kerja & Alih Teknologi
  6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR: corporate social responsibility)

1. Nasionalisasi

  • Nasionalisasi merupakan suatu tindakan pemerintah (host country) yang mengambilalih perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA.
  • Di Indonesia, pada masa sebelum UU 1/1967, tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno telah merugikan perusahaan2 PMA dan mengakibatkan preseden buruk terhadap citra bangsa dan negara.
  • Dengan UU 1/1967, citra buruk ini diperbaiki seiring dengan berubahnya haluan politik pemerintah yang lebih terbuka pada masa itu di bawah rezim Soeharto. Mekanisme nasionalisasi diatur melalui Ps 21 & 22. Pada prinsipnya, pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi. Namun, apabila hal itu harus dilakukan, maka pemerintah akan memberikan kompensasi yang proporsional.
  • Untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak (investor dan host country), seharusnya diakomodir pula di dalam perjanjian WTO mengenai TRIMs. Namun perjanjian ini muatannya tidak komprehensif dan detil.
  • UU PMA yang baru memuat pengaturan mengenai nasionalisasi:
    • Ps 8 – (1) janji pemerintah untuk tidak melakukan tindakan nasionalisasi atau pencabutan/pengambilalihan hak kepemilikan perusahaan penanaman modal; (2) apabila tokh dilakukan juga, maka pelaksanaannya ditetapkan melalui UU; (3) implikasi: akan diberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak; (4) apabila kesepakatan tidak tercapai, maka penyelesaian akan dilakukan melalui lembaga arbiterase.

2. Otonomi Daerah

  • Otonomi daerah merupakan isu yang aktual dan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sbg pelaksanaan dari Ps 18 UUD 1945 (tentamg Pemerintahan Daerah), regulasi mutakhir adalah UU No. 32/2004 jo. Perpu No. 3/ 2005 & peraturan pelaksana lainnya. Pada intinya, kewenangan yang lebih luas diberikan kepada daerah kabupaten/kota dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya. Hal ini tidak ada ketika UU No. 5/1974 berlaku.
  • Namun, kewenangan yang luas ini ditafsirkan beragam oleh masing-masing tingkatan pemerintahan, baik pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota.
  • Efek domino dari beragamnya penafsiran itu adalah munculnya berbagai produk hukum daerah yang bermasalah dan tumpang tindih.
  • Pelaksanaan otda dgn wewenang luas ini, belum berperan dalam mendorong iklim penanaman modal di daerah.
  • Produk hukum daerah yang berkaitan dengan penanaman modal/dunia usaha masih berorientasi pada aspek peningkatan pendapatan asli daerah saja, dan tidak mematuhi prinsip harmonisasi antar produk hukum.
  • Faktor-faktor yg menyebabkan kurang terdorongnya pelaksanaan penanaman modal di daerah:
    • Faktor eksternal: (1) kecenderungan daerah menciptakan birokrasi yang berbelit; (2) stabilitas keamanan di daerah yang kurang kondusif; (3) sarana dan prasana investasi yang masih jauh dari memadai; (4) masalah pencemaran lingkungan.
    • Faktor internal: (1) banyaknya peraturan yang tidak jelas, tumpang tindih, bertentangan dengan peraturan yg lebih tinggi dan tidak bisa membedakan obyek pajak dan obyek retribusi; (2) Insentif investasi belum diberikan oleh kabupaten/kota
  • Perlunya pengawasan pelaksanaan pemda: penetapan perda, lembaga pengawasan internal (DPRD) dan eksternal harus mampu berjalan efektif.

3. Perizinan

  • Perizinan adalah pintu masuk suatu penanaman modal (entry permit).
  • Pengaturan: Bab XI Ps 25-26 UUPM
  • Pelayanan terpadu bidang perizinan untuk membantu investor memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
  • Perizinan yang diperlukan, a.l: Surat Persetujuan Penanaman Modal, Izin2 pelaksanaan tingkat Pusat dan Daerah, Izin Usaha untuk melakukan operasi/produksi komersial yang sekaligus dapat digunakan sebagai izin untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor. Izin lainnya di tk daerah: Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin UU Gangguan.
  • Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) ini dilakukan oleh Bdan Koordinasi Penanaman Modal (Ps 26 UUPM) >> lihat ke www.bkpm.go.id
  • BKPM melakukan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan penanam modal (Ps 27-29 UUPM)
  • Problematika:
    • Birokrasi perizinan selalu menjadi target “penghasilan”.
    • Merupakan lembaga yang potensial untuk terjadinya abuse of power.

4. GCG dan CSR

  • Pasal 15 mewajibkan investor untuk menerapkan prinsip GCG dan melaksanakan CSR
  • Implementasi dari Pasal 15 ini belum ada juklak-juknisnya. Biasanya dikembalikan kepada pelaku usaha. Ini adalah persoalan baru, karena tidak semua pelaku usaha sudah siap dengan perangkatnya (sistem dan mekanisme yang mengakomodasi GCG. Sedangkan CSR adalah bagian dari GCG).

5. Penggunaan Tenaga Kerja & Alih Teknologi

  • Ps 10 UUPM > Ayat (1) harus memprioritaskan kebutuhan tenaga kerjanya dengan menggunakan tenaga kerja WNI. Namun, diperkenankan untuk menggunakan tenaga ahli WNA. Untuk ini, perusahaan juga harus tunduk kepada UU Ketenagakerjaan 2003.
  • Perusahaan juga wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja WNI melalui pelatihan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Perusahaan wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi (transfer of knowledge dan transfer of know-how).
  • Ada 2 jenis perusahaan penanam modal: capital intensive & labour intensive. Yg dibuthkan Indonesia: campuran dari keduanya. Tapi hal ini tidak mudah, mengingat prioritas yang berbeda dari kedua cara ini.

6. Conducive Climate for Investment

  • Merupakan tugas pemerintah (pusat, propinsi, kota/kabupaten).
  • Iklim kondusif yg diinginkan oleh investor:
    • Regulasi yang memberikan insentif yang menguntungkan;
    • Kepastian hukum;
    • Stabilitas hukum, politik dan ekonomi;
    • Tenaga kerja yang full-skilled lebih disukai ketimbang yang berupah rendah;
    • Rendahnya country risk.

(Hal ini menjadi jaminan kenyamanan dan ketentraman dalam berinvestasi)


Hukum Penanaman Modal : Peran & Fungsi TNC/MNC dalam Perekonomian Global

January 19, 2011
  • Bagi Ekonomi Dunia:
    • Menciptakan kerjasama internasional dlm hal produksi dan penjualan, menyebarkan teknik2 produksi, menumbuhkembangkan potensi pasar suatu negara;
    • (Seharusnya) dpt lebih banyak membantu kepentingan massa yg miskin di negara berkembang;
  • Bagi Negara Berkembang:
    • Alternatif menarik bagi negara yang membutuhkan kapasitas modal, teknologi & manajemen dari luar negeri (terutama dari negara maju, walaupun ada dari negara berkembang lainnya-namun biasanya “energi” yg dihasilkan tidak sebesar yang diharapkan)
  • Bagi Negara Pengimpor Modal:
    • Peluang terbukanya pasar baru;
    • Memperluas jaringan usahanya;
    • Memperkuat pengaruh;

Hukum Penanaman Modal : Peran & Fungsi TNC/MNC di Indonesia

January 19, 2011
  • Sbg pembawa tata nilai baru, dari lingkungan satu negara ke negara lain di negara TNC mengembangkan bisnisnya;
  • Menciptakan & membuka hubungan antar manusia yg lebih erat, diharapkan hubungan ini akan menjurus pada ikatan hubungan yang lebih mantap;
  • Sebagai alat dalam internasionalisasi di bid produksi, hal ini tercermin dari kemampuan TNC dlm memindahkan modal, teknologi & enterpreneurship yg melampaui batas-batas negara;
  • Menyatukan berbagai ekonomi dan kebergantungan antar negara;
  • Membantu pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya negara-negara berkembang.
  • Sebagai penanam modal asing di negara-negara yang sedang membutuhkannya;
  • Sebagai pemasok teknologi ke negara tempat beroperasinya TNC;
  • Sebagai penyalur bantuan dari negara2 maju maupun lembaga2 internasional kpd negara2 berkembang;
  • Sebagai tempat utk mendapatkan keterampilan dalam bekerja

Hukum Penanaman Modal : Perusahaan Transnasional/Multinasional

January 19, 2011

Pengertian, Latar Belakang, Kedudukan dan Pengaturan

  • TNC/MNC are powerful organisation by virtue of their integrated management, their control over large resources, their influence … the market, their role as employer, their role in the transfer of technology and their role as agents of development ~ Helga Hernes;
  • TNC: perusahaan yg dlm kegiatan operasionalnya melintasi batas-batas kedaulatan suatu negara di mana perusahaan tsb pertama didirikan utk membentuk anak perusahaan di negara lain yg dlm operasionalnya dikendalikan oleh perusahaan induknya ~ Jumhana
  • TNC/MNC muncul sbg akibat dari makin luasnya kegiatan suatu perusahaan, yg tdk lagi terbatas dalam batas2 satu negara, tetapi melintasi batas2 negara;
  • Dari mulai memperdagangkan produksinya ke negara lain, hingga melakukan produksi di negara lain;
  • “Network of corporate & non-corporate entities in different countries joint together by ties ownership” ~ Prof. Soenarjati Hartono
  • Esensi MNC: (1) perusahaan yg beroperasi di beberapa negara; (2) mempunyai perusahaan induk di negara asal sbg pusat organisasinya; (3) berupa gabungan perusahaan nasional di suatu negara atau antar negara; (4) sistem manajemen terpusat & berorientasi pada perusahaan induk ~ Sumantoro
  • UN ECOSOC (Economic & Social Council) menerbitkan Code of Conduct on Transnasional Corporation. Code ini sbg sumber hukum tambahan yg akan mengikat sbg hukum apabila digunakan oleh hakim sbg dasar hukum utk memecahkan sengketa internasional yg berkaitan dgn TNC. Jadi tdk ada kekuatan mengikat secara langsung. Ps. 55 Code tsb: “Entities of transnational corporations are subject to jurisdiction of the countries in which they operate. An entity of transnational corporation operating in a given country in respect of its operations in that country to be delayed.”
  • Hukum Nasional memberikan status sbg subyek hukum nasional dgn mendudukkannya sbg badan hukum: Ps 3 Ayat (1) UU No. 1 Th 1967 ttg PMA.

Hukum Penanaman Modal : Penanaman Modal Aing (PMA)

November 16, 2010
  1. Latar belakang, pengertian, ruang lingkup dan pengaturan
  • Lihat kembali uraian sejarah penanaman modal di Indonesia
  • Munculnya PMA pertama kali diawali dengan meletusnya revolusi industry di eropa (th 1760 di inggris) dan menjalar ke amerika (th 1860). Pada masa itu, keadaan masyarakat di berbagai Negara sangat memperihatinkan, khususnya pekerja industry yang dikuasai oleh para tuan tanah (land lord), kegiatan perekonomian pada masa itu umumnya dikuasai oleh Negara. Keadaan ini mendorong masyarakat pada cita-cita untuk terciptanya struktur baru yang dapat mengikut-sertakan mereka dalam kegiatan perekonomian yang telah diatur Negara. Kondisi ini memicu pemberontakan para buruh , dan akhirnya melahirkan system baru.
  • System baru itu membolehkan masyarakat atau pihak swasta untuk ikut serta dalam kegiatan perekonomian Negara. Keikutsertaan inilah yang menandai awal mulanya penanaman modal atau investasi dari pihak swasta ke dalam bidang industry
  • Pasal 1 UU PMA (UU No.1 Tahun 1967) adalah ketentuan pertama yang mengatur tentang pengertian penanaman modal asing
  • Dengan diberlakukannya UU PM yang baru, maka UU No. 1 Tahun 1867 tidak berlaku lagi.
  • “penanaman modal”; kegiatan menanam modal secara langsung untuk menjalankan usaha di wilayah RI

     

  1. Factor-faktor yang mempengaruhi
  • Stabilitas hukum, ekonomi, dan politik –sistem hukum yang mengatur system ekonomi dan system politiknya apakah berjalan secara proposional
  • Budaya
  • Pasar
  • Country risks

     

  1. Syarat-syarat dan tata cara PMA
  • Untuk PMA: permohonan diajukan ke BKPM (yang bertanggung jawab langsung kepada presiden)
  • Untuk PMDN atau perusahaan yang tidak ada unsur asingnya dapat mengajukan ke BKPPMP di tingkat propinsi (yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur) dan BKPMK di tingkat kabupaten/kota (yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota)
  • Investor akan diberikan izin dengan fasilitas: pemakaian tanah, fiscal pembebasan/keringanan bea masuk, pembebasan PPN, penyusutan, kompensasi kerugian, pembebasan pajak penghasilan atas keuntungan yang ditanamkan kembali\

     

  1. Bidang usaha untuk PMA
  • Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanaman modal, juga menetapkan bidang-bidang usaha yang merupakan prioritas tinggi dalam skala nasional. Bidang-bidang usaha ini akan ditetapkan dengan PP:
  • UU No. 1/1967 menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup (negative list) yang tidak membolehkan PMA secara penguasaan penuh (artinya boleh kerja sama) al: pelabuhan, produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kerta api umum, pembangkit tenga ataom , mass media. Disamping itu ditetapkan pula bidang ushaa yang dilarang sama sekalu untuk PMA, yaitu bidang yang berperan penting dalam pertahanan Negara (prod. Senjata mesin, bahan peledak).

     

  1. Perjanjian PMA dalam perdagangan Internasional
  • Ada 4 bidang utama dalam hukum internasional yang mengatur penanaman modal
    • Perlindungan terhadap invesytor dan harta miliknya
    • Hubungan dan transaksi bilateral antara dua Negara (BIT: bilateral investment treaty)
    • Upaya PMA di suatu wilayah tertentu
    • The Trade-Related Investment Measures (TRIMs) dalam kerangka WTO. Hal ini sebetulnya muncul sebagai reaksi kekawatiran dari para investor asing dan Negara-negara maju terhadap banyaknya kebijakan investasi di Negara berkembang
  • TRIMs digunakan untuk
    • Meminimalkan dampak buruk dari PMA
    • Bagian dari pembangunan ekonomi suatu Negara untuk mencapai tingkat pertumbuhan pembangunan negaranya
    • Mencegah perusahaan PMA untuk membuat keputusan atau kebijakan yang sifatnya lintas batas
    • Sebagai hak atau kebijakan setiap Negara yang merdeka untuk mengatur perekonomian.

Hukum Penanaman Modal : Penanaman Modal dalam Negeri

November 16, 2010
  1. Latar belakang, pengertian, dan ruang lingkup Pengaturan
  • Hal-hal yang melatarbelakangi didorongnya PMDN
    • Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan factor yang sangat penting dan menentukan
    • Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan , pemnbangunan dalam bidang produksi barang dan jasa
    • Perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia
    • Dibukanya bidang-bidang usaha yang diperuntukan bagi sector swasta
    • Pembangunan ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat Indonesia sendiri
    • Untuk memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing
    • Penanaman modal (investment), penanaman uang aatau modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tsb. Investasi sebagai wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif
    • Pasal 1 angka 2 UUPM meneyebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri
    • Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan WNI, badan usaha Indonesia, Negara RI, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara RI (Pasal 1 angka 5 UUPM)
    • Bidang usaha yang dapat menjadi garapan PMDN adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesia
    • Namun ada bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah . midal: yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan Negara
    • PMDN di luar bidang-bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta nasional. Midsal : perikanan,perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum, perdaganagan umum
    • PMDN dapat merupakan sinergi bisnis antara modal Negara dan modal swasta nasional. Misal: di bidang telekomunikasi,perkebunan

       

  1. Factor-faktor yang mempengaruhi PMDN
  • Potensi dan karakteristik suatu daerah
  • Budaya masyarakat
  • Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional
  • Peta politik daerah dan nasional
  • Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan local dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi

     

  1. Syarat-syarat PMDN
  • Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung
  • Pelaku Investasi : Negara dan swasta

    Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia

  • Bidang usaha : semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah
  • Perizinan dan perpajakan : memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara lain : izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dll
  • Batas waktu berusaha : merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah
  • Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan)

     

  1. Tata Cara PMDN
  • Keppres No. 29/2004 ttg penyelenggaraan penanam modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui system pelayanan satu atap.
    • Meningkatkan efektivitas dalam menarik investor, maka perlu menyederhanakan system pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap.
    • Diundangkan peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan otonomi daerah, maka perlu ada kejelasan prosedur pelayanan PMA dan PMDN
  • BKPM. Instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN
  • Pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenagan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Dept yang membina bidang-bidang usaha investasi ybs melalui pelayanan satu atap
  • Gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui system pelayanan satu atap;
  • Kepala BKPM dalam melaksanakan system pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal
  • Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal oleh BKPM diserahkan kepada isntansi yang membidangi usaha penanaman modal

Hukum Penanaman Modal : Macam-macam Penanaman Modal dan berbagai Bentuk Kerjasamanya

November 15, 2010
  1. Macam-macam penanaman modal
  • Dilihat dari segi sumber modalnya
    • Penanaman modal dalam negeri
    • Penanaman modal asing
  • Dilihat dari segi mekanisme modal
    • Penanaman modal langsung (direct investment)
    • Penanaman modal tidak langsung (indirect investment)

 

  • Penanaman modal dalam negeri, penggunaan modal dalam negeri baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk menjalankan usaha berdasarkan UU no 6/1968 ttg PMDN. “modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisisli di Indonesia, yang disisihkan/disediakan untuk menjalankan usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh UU No. 1/1967 ttg PMA;
  • Penanaman modal asing: berdasarkan UU No.1/1967 PMA hanya meliputi PMA secara langsung (foreign direct investment/FDI) berdasarkan UU No. 1/1967 dan pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari investasi tersebut.
  • Penanaman modal langsung (direct-investment): penanaman modal yang modalya yang diinvestasikan secara langsung ke dalam bidang usaha tertentu. Modal tersebut dapat berupa uang, barang modal, know-how dan knowledge
  • Penanaman modal tidak langsung (indirect investment): penanaman modal yang modalnya diinvestasikan secara tidak langsung dengan melalui mekanisme/system investasi lain, seperti lembaga pasar modal.

     

     

  1. Berbagai bentuk kerjasamanya
  • Joint venture
  • Joint enterprise
  • Kontrak karya
  • Production sharing
  • Penanaman modal dengan disc rupiah
  • Penanaman modal dengan kredit investasi
  • Portofolio investment

     

  • JOINT-VENTURE: kerja sama yang dilakukan modal asing dengan modal nasional yang semata-mata berdasarkan perjanjian/kontrak saja (contractual). Artinya tidak dibentuk badan hukum baru . misalnya perjanjian kerja sama antara Van Sickel associates. Inc (badan hukum yang berkedudukan di Delaware. USA) dengan PT. Kalimantan Plywood Factory (badan hukum di Indonesia) untuk secara bersama-sama mengolah kayu di Kalimantan selatan. Kerja sama ini disebut juga dengan contract of cooperation.
  • Corak/variasi dari joint –venture,
    • Techinical Assisstance: bentuk kerja sama yang dilakukan antara pihak modal asing dan nasional yang berkaitan dengan skill dan cara kerja/metode
    • Franchise and brand-use agreement: bentuk kerja sama yang digunakan apabila pemodal nasional ingin memproduksi barang yang telah mempunyai reputasi terkenal. Misal: coca-cola, Mc Donalds, Kentucky Fried Chicken dll
    • Management contract: bentuk kerja sama pemodal asing dan nasional yang berkaitan dengan pengelolaan management oleh pemodal asing terhadap perusahaan nasional : misal dalam menajemen perhotelan, manajemen rumah sakit, dll
    • Build, Operation, and Transfer (BOT): bentuk kerja sama antara suatu pihak, dimana objek perjanjian dibangun, dikelola/dioperasikan selama jangka waktu tertentu, kemudian setelah masa konsesi tersebut diserahkan/ditransfer kepada pemilik. Misal : pembangunan department store, hotel, jalan tol . dll

       

  • Joint Enterprise: kerja sama antara penanaman modal nasional dan penanaman modal asing dengan membentuk perusahaan atau badan hukum baru sesuai hukum Indonesia sebagaimana diisyaratkan dalam Ps 2 UU PMA
  • Joint enterprise lazimnya berupa PT, dengan modal berupa saham yang berasal dari modal dalam nilai rupiah dan dalam valuta asing
  • Bentuk kerja sama ini cukup diminati oleh para investor , mengingat
    • Setiap usaha di Indonesia membutuhkan rupiah untuk pembayaran harga-harga yang lebih murah dan mudah diperoleh, pembayaran gaji pegawai dan other costs dan allowances (PMA)
    • Investor asing tidak harus menanamkan modal dalam bentuk valuta asing dapat dalam bentuk mesin-mesin atau hasil prosuksi penanaman tersebut (PMA)
    • Dengan bekerja sama dengan pengusaha nasional. Maka investor asing dapat memperkecil risiko (PMA dan PMDN)

 

  • Kontrak karya : kerja sama antara modal asing dengan modal nasional dengan membentuk badan hukum Indonesia, dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerja sama dengan badan hukum lain yang menggunakan modal nasional. Hingga saat ini ,bentuk kerja sama ini baru terdapat dalam perjanjian kerja sama antara BUMN. Vontohnya : kontrak karya antara pertamina dengan PT. Caltex Pacifik Indonesia (PT.CPI merupakan anak perusahaan Caltex di USA)
    • Blok cepu – Pertamina v. ExxonMobilOil Indonesia
  • Production sharing : bentuk kerjasama, dimana pihak investor asing memberikan kredit kepada pihak nasional, dan pokok pinjaman dan bunganya dikembalikan dalam bentuk hasil produksi dari perusahaan ybs dan mewajibkan perusahaan nasional yersebut untuk mengekspor hasilnya ke Negara pemberi kredit
  • Penanaman Modal dengan DISC-RUPIAH (DISC: Debt Investment Convertion Scheme), bentuk kerja sama campuran antara kredit dengan penanaman modal. Pengembalian kredit dikonversi/diubah menjadi penanaman modal asing. Pelunasan utang yang semula diperhitungkan berdasarkan valuta asing , tetapi dibayar dengan rupiah . biasanya dilakukan untuk tagihan-tagihan kreditor asing yang tidak dijamin oleh pemerintah
  • Penanaman modal dengan kredit investasi: dalam praktik penanaman modal ini banyak dilakukan oleh para investor nasional untuk membiayai proyeknya yang ada di Indonesia. Awalnya berupa kredit investasi dari dana-dana luar negeri, menjadi model nasional melalui joint-venture. Prosesnya agak berbelit.
  • Portofolio investment: investasi yang dilakukan melalui pembelian saham baik melalui pasar modal maupun melalui penempatan modal pihak ketiga dalam perusahaan. Bentuk kerja sama ini dalam praktik telah lama dan lazim dilakukan oleh investor keturunan cina.
    • Pada masa lampau (dan kini) generasi muda keturunan cina yang lahir di Indonesia menjadi WNI, sedangkan generasi tua tetap mempertahankan warganegara asingnya berdasarkan PP 10/1959, yang boleh membuka perusahaan di Indonesia hanya WNI saja . jadi biasanya perusahaan yang dimiliki oleh generasi tua tadi “dimiliki” secara notariil hanya oleh generasi yang berstatus WNI saja, bahkan smapai pada penempatan posisi pimpinan dan pengurus perusahaan tersebut harus WNI. Namun dalam kenyataan, pemegang saham sesungguhnya dan decision marker dari perusahaan tersebut adalah generasi tua tadi yang notabene berkewarganegaraab asing (RRC, hongkong, singapur, Taiwan
    • Jadi the ultimate shareholder nya berada pada WNA. Hingga kini , untuk mengetahui the ultimate shareholders sangat tidak mudah, karena seringkali kepemilikan saham berlapis ini terjadi. Padahal , the ultimate shareholders inilah yang banyak memainkan peranan dalam perusahaan, sekalipun secara juridis-formil perseroan tsb merupakan perusahaan berbadan hukum Indonesia yang pemegang sahamnya berstatus WNI

Hukum Penanaman Modal : Sejarah dan Perkembangan penanaman modal II

November 15, 2010

Kebijakan Penanaman Modal di Indonesia

  • Sebelum 2007, Indonesia memiliki 2 undang-undang di bidang penanaman modal, yaitu (1) UU no 1 tahun 1967 ttg penanaman modal asing . (2) UU no 6 tahun 1968 ttg penanaman modal dalam negeri
  • Keduanya telah diamandemen pada tahun 1871
  • Mulai 2007 : UU no 5 tahun 2007 tentang penanaman modal (UUPM), diikuti dengan serangkaian PP dan peraturan di bawahnya

Kebijakan penanaman modal di Indonesia

  • UU PMA 1967 bertujuan untuk:
    • Mengundang investor dari berbagai penjuru dunia
    • Merehabilitasi perekonomian Indonesia
    • Diadakannya pembatasan minimum untuk investor asing, baik dalam hal bidang usaha, kerjasama, maupun lokasi usaha.
  • UU PMDN 1968 bertujuan untuk :
    • Mengundang investor dalam negeri untuk berpartisipasi dalam setiap peluang investasi
    • Mendorong warga Negara Indonesia menjadi tuan rumah di negeri nya sendiri
    • Tidak diadakan pembatasan sebagaimana diberlakukan bagi investor asing

Kebijakan penanaman modal di Indonesia

  • Tujuan dari dibuatnya UU PM 2007
    • Meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional
    • Menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan
    • Meningkatkan daya saing dari lingkungan bisnis di tingkat nasional
    • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
    • Meningkatkan kapasitas teknologi nasional
  • Tahun 2006, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan dan perbaikan iklim investasi melalui INPRES no 3 tahun 2006
  • Tujuannya untuk memenuhi tuntutan dunia usaha untuk perbaikan iklim investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kegiatan investasi, dan mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian yang dibutuhkan untuk membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan penghasilan masyarakat dan mengurangi kemiskinan

International development

  • Berdasarkan world investment report 2004 ttg daya tarik investasi di beberapa Negara, Indonesia menduduki rangking ke 139 dari 144 negara:

     

    • China 37
    • Vietnam 38
    • Malaysia 75
    • Myanmar 85
    • Thailand 87
    • Philippines 96
  • New trend on global investment 2006
    • Global company trend to move R & D to the developing countries
    • Low labor cost is not necessary an attractive factor for new investment. The priority factors are the availability of skill workers and innovative local company.
    • Investment interest in oil exploration and refinery escalates
    • Investment in merger and acquisition is also increased
  • Bagaimana trend investasi di Indonesia
    • Tahun 2010 ditargetkan ada kenaikan realisasi investasi sebanyak 15 % dari tahun sebelumnya, tapi hingga September sudah mencapai 40 %
    • Perbaikan iklim investasi di Indonesia membuat banyak relokasi investasi ke Indonesia, antara lain untuk produk alas kaki dan elektronik
    • Akan dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penggunaan lahan untuk investasi. RUU pengadaan lahan untuk kepentingan Publik akan dimulai dibahas di badan pertanahan Nasional, hal ini penting bagi investasi, mengingat persoalan izin penggunaan lahan seringkali menjadi salah satu kendala besar yang menghambat investasi
  • Pelayanan investasi di Indonesia
    • Environment license : 43 hari
    • Building permit : 35 hari
    • Location permit: 34 hari
    • Approval in principle : 27 hari
    • H.O permit: 25 hari
    • Work safety Permit : 16 hari

      Total         183 hari

  • Pelayanan investasi di Negara ASEAN dan Negara lainnya
    • Singapore 6 hari
    • Malaysia 30 hari
    • Thailand 33 hari
    • Vietnam 56 hari
    • Austraia 2 hari
    • China 42 hari
  • Pelayanan terpadu satu pintu : berdasarkan keputusan Presiden No.27/2009 dan sebagai bagian dari program 100 hari, BKPM memberlakukan system pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk memotong kerumitan birokrasi sehingga mempercepat proses perizinan usaha bagi para investor. Sasarannya adalah merampingkan dan mengkonsolidasikan jumlah langkah dan tempat yang harus dikunjungi seorang investor untuk penerbitan izin-izin ushanya. Program ini menuntut adanya persetujuan dari 16 kementerian yang terkait dalam proses persetujuan investasi, dan member weweanang kepada BKPM dalam penyediaan layanan perizinan dan non-perizinan. Sejak 5 februari 2009 , semua menteri yang bersangkutan telah menandatangani berbagai surat keputusan yang diperlukan untuk pelaksanaan PTSP dan BKPM dapat menlangkah ke depan dengan proses pelaksanaannya baik ditingkat pusat maupun di tingkat wilayah
  • National single Window for investment (NSWi)

    System pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) diciptakan untuk memfasilitasi PTSP lebih lanjut. NSWi merupakan landasan elektronik untuk investasi agar para investor dapat memperoleh berbagai layanan perizinan dan non perizinan secara online. Kemampuan untuk mengotomatisasi sepenuhnya proses perizinan investasi akan meningkatkan efisiensi layanan perizinan secara signifikan. System ini pertama kali diluncurkan pada bulanjanuari 2010 di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam.


Hukum Penanaman modal : Sejarah dan Perkembangan penanaman modal

November 14, 2010

Pra dan pasca kemerdekaan —Pra

  • Penanaman modal pertama kali dilakukan di Indonesia melalui kebijakan pemerintah hindia belanda yang memperkenankan masuknya modal asing eropa untuk menanamkan usahanya di bidang perkebunan pada tahun 1870
  • Terjadinya pengambilalihan hak dan kewajiban badan usaha VOC oleh pemerintah belanda pada tahun 1799 mengakibatkan pemerintah belanda mulai terjun secara langsung dalam pencarian dan perdagangan bahan-bahan rempah-rempah seperti kopi, pala, cengkeh, lada, tebu. Disamping itu, dimungkinkannya penanaman modal di bidang perkebunan di daerah-daerah jajahan seperti di hindia belanda
  • Pemerintah belanda mulai membuka tanah-tanah pertanian di Indonesia dengan mengeluarkan atauran-aturan pertanahan pada tahun 1870
  • Peraturan tersebut memberikan keleluasaan kepada investor dari eropa terutama yang punya hubungan dekat dengan pemerintah belanda, untuk melakukan usahanya di Indonesia
  • Sector pertambangan dan perdagangan tetap dikuasai oleh pemerintah belanda
  • Sector perkebunan karet, kelapa sawit makin dibuka peluangnya seiring dengan permintaan pasar dunia yang terus meningkat. Untuk itulah pemerintah belanda melindungi perkebunan yang diusahakan langsung untuk menompang struktur tradisional di Indonesia
  • Hingga pertengahan abad 19, pemerintah belanda melakukan segala usaha agar modal asing swasta tidak memasuki sector pertanian
  • Namun pada tahun-tahun terakhir masa system tanam paksa yang diterapkan oleh emerintah colonial belanda, mulai tampak gejala perubahan mendasar dalam politik colonial yang berakibat pada mulai terbukanya peluang bagi investor swasta asing untuk meminta konsesi dalam mengembangkan usahanya
  • Akibatnya pada tahun 1890 para investor asing eropa telah mendapat izin untuk menyewa (patch) tanah yang belum digarap 25 tahun, juga diizinkan pula mengusahakan tanaman tembakau,kayu manis, dll

Pra dan pasca Kemerdekaan —Pasca

  • PD II meletus dan jepang menggantikan belanda menduduki Indonesia pada tahun 1942
  • Kegiatan penanaman modal, khusunya PMA, menjadi turun drastic
  • Selama pendudukan jepang (1942-1945) keadaan penanaman modal terhenti dan mulai menghancurkan struktur perekonomian yang sudah dibangun pemerintah belanda
  • Jepang melarang impor bahan mentah dalam skala besar, dan segala bentuk kegiatan yang menunjang perekonomian
  • Pada masa tersebut sama sekali tidak ada penanaman modal. Semua aktiva milik asing diambil alih jepang dan baru dikembalikan setelah jepang kalah tahun 1945 atau setelah berakhirnya seteru belanda dan Indonesia tahun 1949
  • Setelah 17 agustus 1945, secara yuridis Indonesia memulai babak baru dalam mengelola secara mandiri perekonomian negaranya untuk melaksanakan pembangunan nasional, meskipun saat itu untuk penanaman modal masih mengalami kemandekan
  • Bahkan selama 17 tahun berikutnya Indonesia hanya menjadi Negara pengimpor besar barang modal dan teknologi , dan tidak ada PMA secara langsung (FDI: foreign direct investment)
  • Masalah politik, keamanan dalam negeri, aksi tentara colonial belanda yang masih ingin melakukan penjajahan, merupakan factor-faktor penghambat dalam menata perekonomian Indonesia
  • Setelah penyerahan kedaulatan dari hindia belanda kepada Indonesia pada tahun 1949, muncul berbagai rencana pembanguan Indonesia untuk melaksanakan pembangunan nasional
  • A.I: rencana urgensi perekonomian (RUP) yaitu program pendekatan secara pragmatis yang bertujuan untuk meningkatkan industry kecil dan para pengusaha pribumi. Dalam RUP ini pembangunan Indonesia juga mengizinkan adanya penanaman modal, termasuk PMA, untuk dapat lebih aktif dalam industry-industri yang tidak begitu penting, asalkan memnuhi syarat dari pemerintah yaitu 51% sahamnya dimiliki oleh orang Indonesia. Selain itu juga ada pembatasan pada bidang-bidang tertentu dimiliki oleh domestic dan tertutup untuk asing
  • Kenyataan tidak ada PMA yang masuk. Keadaan ini menimbulkan pertentangan antara kelompok moderat dan radikal di Indonesia
  • 1950-1957 pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan-perusahaan yang telah didirkan dalam rangka PMA
  • Kondsi perekonomian Indonesia terus mengalami kehancuran hingga peristiwa G30S PKI pada tahun 1965
  • Hingga peralihan kekuasaan dari rezim orde lama ke orde baru pada 11 maret 1966, mulailah penataan kembali perekonomian Indonesia dengan menjadwal-ulang pelunasan hutang luar negeri, menciptakan mekanisme untuk menanggulangi inflasi, merehabilitasi infrastrukyur, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki hubungan dengan luar negeri dalam rangka mencari bantuan pinjaman dan PMA.
  • Pendekatan perekonomian yang dilakukan ole horde baru yang lebih pragmatis telah menunjukkan keberhasilan dengan adanya perbaikan saran dan prasarana ekonomi, menurunnya angka inflasi, infrastruktur yang membaik, pertumbuhan ekonomi yang meningkat

Iklim Investasi di Indonesia Sejarah dan Latar Belakangnya

  • Prosedur perijinan investasi
    • BPKM belum dibentuk
    • Tidak adanya negative list (negative list ini berupa daftar bidang usaha yang tidak boleh dimasuki oleh investor asing)
    • Untuk PMA, pengajuan investasi dinilai oleh menteri teknis dan diajukan kepada presiden untuk memperoleh persetujuan
    • Untuk PMDN, pengajuan investasi dinilai oleh menteri teknis
    • Insentif investasi disediakan
  • Perubahan kebijakan pada tahun 1971 dan 1973
    • Insentif investasi dikurangi dari tax holiday menjadi skim investasi
    • BKPM dibentuk dan diberi peran hanya untuk mengkordinasi saja
    • Belum adanya kebijakan satu atap dalam hal prosedur perijinan
    • Dalam hal memperoleh ijin investasi , investor harus bolak balik ke berbagai depatemen teknis dan BKPM
    • Daftar positif untuk investasi dibuat. Daftar positif ini merupakan daftar bidang usaha yang boleh dimasuki oleh investor asing
  • Perubahan kebijakan pada tahun 1977
    • Dibuatnya satu kebijakan investasi, dan BKPM menjadi badan tunggal untuk urusan investasi
    • BKPM (badan koordinasi penanaman modal/investment coordinating Board) menjadi satu-satunya lembaga yang mengeluarkan kebijakan dan prosedur investasi.
    • BKPMD daerah pun dibentuk di tiap propinsi , yang berfungsi menjadi lembaga yang memberikan perijinan investasi di daerah
    • Dikeluarkannya negative list untuk investasi

 


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 45 other followers