Hukum Kesehatan : Transplantasi

January 23, 2011
  • Transplantasi
    • Eksplantasi
    • Implantasi

Macam-macam

  • Heterotransplantasi (animal to human)
  • Hemotransplantation (unrelated human donor to human resipient)
  • Isotransplantation (twin)
  • Autotransplantation

Transplantasi

(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat

dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan

tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah

plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.

(2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya

untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk

dikomersialkan.

(3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan

dengan dalih apapun.

 

Pasal 65

  • Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
  • Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
  • Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  • Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
  • Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.
  • Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  • Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi.
  • Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari sel punca embrionik.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

 

 

Pihak yang Terlibat

 

 

  • Tenaga Kesehatan
  • Donor Hidup

Mati

  • Recipien

 

 

 

  1. Jelaskan pengertian hukum kesehatan dan jelaskan juga secara konkrit perbedaan antara hukum kesehatan dengan hukum kedokteran
  2. Sebutkan dan jelaskan perikatan yang timbul dalam hubungan dokter dengan pasien disertai dengan contoh konkrit dari masing-masing perikatan dimaksud
  3. Apa itu informed consent, dan apakah informed consent itu wajib? Jelaskan
  4. Jelaskan pengertian standar profesi dan medical malpractice serta hubungan kedua istilah tersebut dalam suatu peristiwa hukum yang merugikan orang lain
  5. Apa yang dimaksud dengan aborsi? Dan apakah aborsi diperbolehkan di Indonesia? Jelaskan dengan memberikan dasar hukumnya.

 

 

 


Hukum Kesehatan : Euthanasia

January 23, 2011

Euthanasia
EASY DEATH without severe suffering. “mercy killing,”

Euthanasia

  • Dunia memandangnya berbea
  • Kata euthanasia berasal dari bahasa Yunani yaitu “eu” (= baik) and “thanatos” (maut, kematian) yang apabila digabungkan berarti “kematian yang baik”. Hippokrates pertama kali menggunakan istilah “eutanasia” ini pada “sumpah Hippokrates” yang ditulis pada masa 400-300 SM.
  • Sumpah tersebut berbunyi: “Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu”.
  • Dalam sejarah hukum Inggris yaitu common law sejak tahun 1300 hingga saat “bunuh diri” ataupun “membantu pelaksanaan bunuh diri” tidak diperbolehkan.
  • In the 1997 decision of State of Washington v. Glucksberg, the Supreme Court of the United States determined that there is no constitutional right to die with the help of a physician.
  • Jack Kevorkian Retired physician Jack Kevorkian speaks to the press after being charged by police for his role in assisting a suicide. An outspoken advocate of legalizing assisted suicide, in 1999 Kevorkian was convicted of second-degree murder and delivery of a controlled substance after he injected a terminally ill man with a lethal dosage of medication. He was sentenced to 10 to 25 years in prison.

(Top of Form

(Jack Kevorkian Pensiunan dokter Jack Kevorkian berbicara kepada pers setelah dikenakan biaya oleh polisi karena perannya dalam membantu bunuh diri. Advokat terang-terangan melegalkan bunuh diri yang dibantu, pada tahun 1999 Kevorkian dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat dua dan pengiriman bahan yang dikendalikan setelah ia menyuntikkan orang sakit parah dengan dosis mematikan obat. Dia dijatuhi hukuman 10 sampai 25 tahun penjara.)

 

Euthanasia menurut Ikatan dr Belanda

  • Dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri.

     

Eutanasia ditinjau dari cara pelaksanaannya

 

  • Eutanasia agresif : atau suatu tindakan eutanasia aktif yaitu suatu tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan
    lain untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup si pasien. Misalnya dengan memberikan obat-obatan yang mematikan seperti misalnya pemberian tablet sianida atau menyuntikkan zat-zat yang mematikan ke dalam tubuh pasien.
  • Eutanasia non agresif : atau kadang juga disebut autoeuthanasia (eutanasia otomatis)yang termasuk kategori eutanasia negatif yaitu dimana seorang pasien menolak secara tegas dan dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan sipasien mengetahui bahwa penolakannya tersebut akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dengan penolakan tersebut ia membuat sebuah “codicil” (pernyataan tertulis tangan). Auto-eutanasia pada dasarnya adalah suatu praktek eutanasia pasif atas permintaan.
  • Eutanasia pasif : juga bisa dikategorikan sebagai tindakan eutanasia negatif yang tidak menggunakan alat-alat atau langkah2 aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit. Tindakan pada eutanasia pasif ini adalah dengan secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien. Misalnya tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan dalam pernapasan atau tidak memberikan antibiotika kepada penderita pneumonia berat ataupun meniadakan tindakan operasi yang seharusnya dilakukan guna memperpanjang hidup pasien, ataupun dengan cara pemberian obat penghilang rasa sakit seperti morfin walaupun disadari bahwa pemberian morfin ini juga dapat berakibat ganda yaitu mengakibatkan kematian. Eutanasia pasif ini seringkali secara terselubung dilakukan oleh kebanyakan rumah sakit.

 

Eutanasia dari sudut pemberian izin

 

  • Ditinjau dari sudut pemberian izin maka eutanasia dapat digolongkan menjadi tiga yaitu :
  • Eutanasia diluar kemauan pasien: yaitu suatu tindakan eutanasia yang bertentangan dengan keinginan si pasien untuk tetap hidup. Tindakan eutanasia semacam ini dapat disamakan dengan pembunuhan.
  • Eutanasia secara tidak sukarela: Eutanasia semacam ini adalah yang seringkali menjadi bahan perdebatan dan dianggap sebagai suatu tindakan yang keliru oleh siapapun juga.Hal ini terjadi apabila seseorang yang tidak berkompeten atau tidak berhak untuk mengambil suatu keputusan misalnya statusnya hanyalah seorang wali dari si pasien (seperti pada kasus Terri Schiavo). Kasus ini menjadi sangat kontroversial sebab beberapa orang wali mengaku memiliki hak untuk mengambil keputusan bagi si pasien.
  • Eutanasia secara sukarela : dilakukan atas persetujuan si pasien sendiri, namun hal ini juga masih merupakan hal kontroversial.

 

Eutanasia dari sudut tujuan

 

Beberapa tujuan pokok dari dilakukannya eutanasia antara lain yaitu :

  • Pembunuhan berdasarkan belas kasihan (mercy killing)
  • Eutanasia hewan
  • Eutanasia berdasarkan bantuan dokter, ini adalah bentuk lain daripada eutanasia agresif secara sukarela

 

Indonesia

 

  • 344 KUHP – Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutnya dengan nyata dan dengan sungguh2, dihukum penjara selama-lamanya 12 th.
  • 338 – Menghilangkan nyawa orang lain
  • 340 – Pembunuhan berencana
  • 359 – Karena salahnya menyebabkan kematian org lain
  • 345 – Menghasut org lain utk suicide

 


Hukum Kesehatan : Aborsi dan Bayi Tabung

January 23, 2011

Aborsi

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

  • a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  • b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pasal 76

  • Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
  • a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
  • b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
  • c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
  • d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
  • e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

  • Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah
  • setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui
  • pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah
  • dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu.
  • Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

Bayi Tabung Pasal 127

(1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

  • a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
  • b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
  • c. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. (2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Etikamoral

1. Pandangan deontologis – menolak tegas

    sakral

2. Pandangan konsekwensialis

Untuk kebaikan orang lain


Hukum Kesehatan : Malpraktik

January 23, 2011

Malpractice

  • Adanya tindakan oleh dokter
  • Adanya Kesalahan

            - Sengaja

            - Lalai

  • Adanya Kerugian
  • Adanya korelasi antara kerugian dengan tindakan

Tanggung jawab

  • Pidana
  • Perdata
  • Administrasi
  • Etik

Pasien = Konsumen

  • Penafsiran sistematis
  • UU Perlindungan Konsumen
  • WTO/GATS
  • Ketentuan tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen

    a. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 58 TAHUN 2001 tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

    b. PP No. NOMOR 57 TAHUN 2001 TENTANG BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

    c. Kepmen Perindag No. NOMOR : 301/MPP/Kep/10/2001 ttg PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

    d. UU Perl onsumen

Penyelesaian Sengketa Medik

  • Melalui Pengadilan
  • Tidak Melalui Pengadilan (ADR)

    -     Lembaga Pemerintah

    -    Lembaga non Pemerintah

Lembaga Pemerintah

  • Majlis Kehormatan Didiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

    a. menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan

    b. menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi

  • Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

    Menangani permasalahan konsumen melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrasi;

    Konsultasi konsumen dalam hal perlindungan konsumen;

    Mengontrol penambahan dari bagian-bagian standarisasi;

    Memberikan sanksi administrasi terhadap pengusaha yang menyalahi aturan;

  • Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

    Studi dan input untuk kebijakan

Non Pemerintah

  • LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)
  • Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI)
  • LBH Kesehatan


 


Hukum Kesehatan : Hak dan Standar profesi

January 23, 2011


    

Hak Pasien

pasal 53 UU No. 23/1992 yaitu

  • hak informasi,
  • hak untuk memberikan persetujuan,
  • hak atas rahasia kedokteran, dan
  • hak atas pendapat kedua (second opinion).

Sedangkan dalam UU No 29/2004 pasal 52

  • meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain,
  • mendapatkan penjelasan tentang tindakan medis
  • mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, dan
  • Mendapatkan isi rekaman medis.

Hak Tenaga Kesehatan

  • Hak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya;
  • Hak bekerja menurut standar profesi;
  • Hak menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundangan profesi dan etika;
  • Hak menghentikan jasa profesionalnya;
  • Hak atas privasi;
  • Hak mendapatkan informasi yang lengkap dari pasien;
  • Hak atas informasi atau pemberitahuan pasien yang tidak puas terhadap pelayanannya;
  • Hak diperlakukan adil dan jujur;
  • Hak untuk mendapat imbalan jasa profesi.

Pelaksanaan Tugas

  • pasal 53 UU No. 23 Tahun 1992 yaitu Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien
  • UU No 29/2004 yang menyatakan dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

Standar Profesi

  • Pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik
  • adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

Diperlukan adanya perkumpulan atau organisasi

Kemajuan teknologi

standar profesi berarti berbuat secara teliti/hatihati menurut ukuran medik, sebagai seorang dokter yang memiliki kemampuan rata-rata (average) dibanding dengan dokter dari keahllian medik yang sama, dalam situasi dan kondisi yang sama dengan sarana upaya yang sebanding/proporsional dengan tujuan konkrit tindakan medik tersebut

  • standar profesi berarti berbuat secara teliti/hatihati menurut ukuran medik, sebagai seorang dokter yang memiliki kemampuan rata-rata (average) dibanding dengan dokter dari keahllian medik yang sama, dalam situasi dan kondisi yang sama dengan sarana upaya yang sebanding/proporsional dengan tujuan konkrit tindakan medik tersebut

standar prosedur operasional

  • merupakan suatu perangkat/langkah-langkah yang dibakukan untuk meyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu, standar ini memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi

Hukum kesehatan : rekam medik

November 21, 2010

Apa Definisi Rekam Medis?
Menurut PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008 yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Catatan merupakan tulisan-tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka palayanan kesehatan.

Bentuk Rekam Medis dalam berupa manual yaitu tertulis lengkap dan jelas dan dalam bentuk elektronik sesuai ketentuan.

Rekam medis terdiri dari catatan-catatan data pasien yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan. Catatan-catatan tersebut sangat penting untuk pelayanan bagi pasien karena dengan data yang lengkap dapat memberikan informasi dalam menentukan keputusan baik pengobatan, penanganan, tindakan medis dan lainnya. Dokter atau dokter gigi diwajibkan membuat rekam medis sesuai aturan yang berlaku.

Apa isi Rekam Medis?
Menurut PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008 data-data yang harus dimasukkan dalam Medical Record dibedakan untuk pasien yang diperiksa di unit rawat jalan dan rawat inap dan gawat darurat. Setiap pelayanan baik di rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat dapat membuat rekam medis dengan data-data sebagai berikut:

1. Pasien Rawat Jalan
Data pasien rawat jalan yang dimasukkan dalam medical record sekurang-kurangnya antara lain:

a. Identitas Pasien
b. Tanggal dan waktu.
c. Anamnesis (sekurang-kurangnya keluhan, riwayat penyakit).
d. Hasil Pemeriksaan fisik dan penunjang medis.
e. Diagnosis
f. Rencana penatalaksanaan
g. Pengobatan dan atau tindakan
h. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
i. Untuk kasus gigi dan dilengkapi dengan odontogram klinik dan
j. Persetujuan tindakan bila perlu.

2. Pasien Rawat Inap
Data pasien rawat inap yang dimasukkan dalam medical record sekurang-kurangnya antara lain:

a. Identitas Pasien
b. Tanggal dan waktu.
c. Anamnesis (sekurang-kurangnya keluhan, riwayat penyakit.
d. Hasil Pemeriksaan Fisik dan penunjang medis.
e. Diagnosis
f. Rencana penatalaksanaan
g. Pengobatan dan atau tindakan
h. Persetujuan tindakan bila perlu
i. Catatan obsservasi klinis dan hasil pengobatan
j. Ringkasan pulang (discharge summary)
k. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan ksehatan.
l. Pelayanan lain yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan tertentu.
m. Untuk kasus gigi dan dilengkapi dengan odontogram klinik

3. Ruang Gawat Darurat
Data pasien rawat inap yang harus dimasukkan dalam medical record sekurang-kurangnya antara lain:

a. Identitas Pasien
b. Kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan
c. Identitas pengantar pasien
d. Tanggal dan waktu.
e. Hasil Anamnesis (sekurang-kurangnya keluhan, riwayat penyakit.
f. Hasil Pemeriksaan Fisik dan penunjang medis.
g. Diagnosis
h. Pengobatan dan/atau tindakan
i. Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut.
j. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan.
k. Sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain dan
l. Pelayanan lain yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan tertentu.

Contoh Data-data Identitas Pasien antara lain:

- Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat Tanggal lahir :
- Umur :
- Alamat :
- Pekerjaan :
- Pendidikan :
- Golongan Darah :
- Status pernikahan :
- Nama orang tua :
- Pekerjaan Orang tua :
- Nama suami/istri :

Data-data rekam medis diatas dapat ditambahkan dan dilengkapi sesuai kebutuhan yang ada dalam palayanan kesehatan.


Hukum Kesehatan : TERMINOLOGI DAN PENGERTIAN HUKUM KESEHATAN KESEHATAN

November 21, 2010

TERMINOLOGI HUKUM KESEHATAN

Medical Law (Inggris,USA) = Hukum Kedokteran

Gesuntheitsrecht (Jerman) = Hukum Kesehatan

Droit Medical (Perancis, Belgia) = Hukum Kedokteran

Gezondheidsrecht (Belanda) = Hukum Kesehatan

Health Law (WHO) = Hukum Kesehatan

Hukum Pelayanan Medis = Prof HermienHendarmin

Hukum Pelayanan Kesehatan = Prof Padmo Wahyono

 

Perbedaan Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran

Hukum Kesehatan = bagian dari ilmu hukum yang membahas atau mengatur mengenai pelayanan kesehatan

Hukum Kedokteran = bagian dari ilmu hukum kesehatan yang membahas atau mengatur mengenai pelayanan medis

Pelayanan kesehatan = tenaga kesehatan

Pelayanan medis = tenaga medis

 

Hukum Kesehatan Meliputi

  • Hukum Kedokteran
  • Hukum Keperawatan
  • Hukum Kebidanan
  • Hukum Farmasi
  • Hukum Rumah Sakit
  • dsb

 

 

Pengertian Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan meliputi semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administratif dalam hubungan tersebut. Pula pedoman internasional, hukum kebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, hukum otonom, ilmu dan literatur, menjadi sumber hukum kesehatan

 

 

Ketentuan Hukum yang Langsung Berhubungan dengan Pemeliharaan Kesehatan

Misal: Peraturan-peraturan Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan (farmasi, AIDS, wabahpenyakit, dsb

 

 

Penerapan Hukum Perdata

  • Pasal 1233 BW: Lahirnya perikatan
  • Pasal 1320 BW: Syarat sahnya
  • Pasal 1320 BW: Syarat sahnyaperjanjian
  • Pasal 1365 BW: Perbuatan MelanggarHukum
  • Pasal 1243 BW: Wanprestasi
  • Pasal 1367 BW: Tanggung jawabmajikan terhadap bawahan

 

 

Penerapan Hukum Pidana

  • Euthanasia dan aborsi diatur di dalam KUHP
  • Pasal 359 KUHP: Kelalaian yang menyebabkankematian
  • Pasal 360 KUHP: Kelalaian yang menyebabkanluka berat
  • Pasal 351 KUHP: Penganiayaan
  • Pasal 531 KHUP: Penelantaran
  • Pasal 322 KUHP: Wajib simpan rahasia kedoktera

Penerapan Hukum Administratif

  • Wujudnya berupa Surat Izin PraktikTenaga Kesehatan

Hukum Kesehatan : informed consent

November 21, 2010

Informed Consent

Etimologi

  • Informed = telah menerima informasi/ telah diberi informasi
  • Consent= persetujuan

Dalam hal ini ada 2 pihak, pihak yang member dan menerima informasi

Hal ini berkembang pertama kali di amerika (1914) oleh hakim Cardozo

“Every human being of adult years and sounds mind has a right to determine what shall be done with his own body, and a surgeon who performs an operation without his patient consent commits assault for which he is liable in damges”

Sudah diatur di permenkes RI no 290/men.kes/per/III/2008 tentang persetujuan tindakan dokter

“persetujuan tindakan dokter persetujuan yang diberikan oleh pasien/ keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran/ kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (pasal 1 di permenkes diatas)

Keluarga terdekat adalah

  • Suami/istri
  • Ayah/ibu kandung
  • Anak-anak kandung
  • Saudara-saudara kandung
  • Pengampu

Tindakan kedokteran/ kedokteran gigi

  • Adalah suatu tindakan medis berupa preventif , diagnostic, terapeutik/rehabilatif yang dilakukan oleh dokter/ dokter gigi terhadap pasien

Tindakan insvasif/harus dapat informed consent dari pasien

  • Suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh

Informasi apasaja yang harus diberikan kepada pasaien, meliputi

  1. Informasi tentang keadaan pasien dari hasil diagnosis
  2. Informasi tentang tujuan tindaan yang akan dilakukan
  3. Informasi mengenai tata cara tindakan yang akan dilakukan
  4. Informasi mengenai resiko yang melekat terhadap tindakan yang dihadapi
  5. Informasi tentang pilihan-pilihan tindakan-tindakan lain yang tersedia dan resiko masing-masing pilihan
  6. Informasi tentang akibat dari tindakan apabila dilakukan dan tidak dilakukan

Dokter harus mengusahakan persetujuan yang diberikan pasien harus otonom dan rasional

Otonom: pasien tidak merasa didesak/dipojokkan dan ketika mengambil keputusan dia bebas dari pengaruh dokter/ lingkungan

Dokter dalam mengambil tindakan medis tidak boleh mengurangi/memperluas atau melebihi apa yang sudah disetujui pasien

Pasien menolak informasi, (pasien boleh menolak diberi informasi)

Dokter boleh menahan informasi bila pasien tidak kuat secara mental/jantunga

Bentuk-bentuk persetujuan dari pasien

  1. Bisa tertulis
  2. Bisa secara lisan
  3. Bisa disimpulkan dari gerak tubuh pasien

Ada tindkaan yang tidak diperlukan persetujuan pasien

  1. Pasien dalam keadaan darurat dan persetujuan pasien atau keluarganya tidak mungkin didapatkan sedangkan menurut ilmu medis harus segera diberikan pertolongan karena tindkaan tersebut merupakan penyelamatan jiwa seseorang
  2. Atas perintah kepolisian/hakim

1320 kuhperdata

  1. Kesepakatan para pihak à informed consent disini
  2. Cakapp
  3. Objek tertulis
  4. Causa yang halal

Kontrak terapeutik–? Objeknya upaya bukan hasil

Letak bedanya inform consent dengan perjanjian, inform consent dapat dibatalkan secara sepihak


Hukum Kesehatan : Pola hubungan dokter pasien

November 21, 2010

Pola hubungan dokter pasien

  1. Aktiv-pasif. Active-passivity relation (pasien merasa dokter tau semuanya)
  2. Guidance cooperation relation (guidance masih pada dokter, pasien mulai aktif)
  3. Mutual partisipasion relation (hubungan pastisipasi yang sejajar

 

Transaksi terapeutik (dokter member pilihan dan pasien memilih

  • Inspanning= menjanjikan upaya à perjanjian terapeutik berada disini
  • Resultant = menjanjikan hasil

 

1601 BW

Perjanjian untuk melakukan pekerjaan

  1. Perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu
  2. Perjanjian pemborongan
  3. Perjanjian perburuhan

Hukum Kesehatan : Hak dan Kewajiban Dokter-Pasien

November 17, 2010

Hak-hak pasien yang timbul karena adanya perjanjian terapeutik adalah sebagai berikut.

  1. Hak atas informasi yang jelas perihal penyakitnya (meliputi penyakit yang diderita, tindakan medis yang akan dilakukan, kemungkinan masalah yang timbul akibat tindakan medis tersebut dan tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya, alternative terapi lainnya dan perkiraan biaya yang diperlukan).
  2. Hak untuk menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter atas penyakit yang dideritanya
  3. Hak untuk memberikan persetujuan dalam bentuk informed consent jika sebelumnya pasien dalam keadaan pingsan
  4. Hak untuk dirahasiakan selamanya tentang keadaan kesehatan termasuk data-data medis yang dimilikinya
  5. Hak atas itikad baik dari dokter
  6. Hak untuk mendapatkan pelayanan medis sebaik-baiknya
  7. Hak untuk menolak tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya

Kewajiban yang harus dipenuhi pasien dalam perjanjian terpeutik adalah sebagai berikut.

  1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur mengenai penyakitnya kepada dokter
  2. Mematuhi nasihat dan instruksi yang diberikan oleh dokter
  3. Menghormati privacy dokter yang mengobatinya
  4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan kesehatan yang telah diterima

Hak-hak dokter yang timbul karena adanya perjanjian terapeutik adalah sebagai berikut.

  1. Kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, yaitu dengan cara melakukan tindakan medis dalam suatu kasus yang konkret menurut ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu medis dan pengalaman
  2. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien, antara lain rahasia atas kesehatan pasien bahkan setelah pasien meninggal dunia.
  3. Kewajiban untuk memberikan informasi pada pasien dan/atau keluarganya tentang tindakan medis yang dilakukan dan risiko yang mungkin terjadi akibat tindakan medis tersebut.
  4. Kewajiban merujuk pasien berobat ke dokter lain yang mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan
  5. Kewajiban untuk memberikan pertolongan dalam keadaan darurat sebagai tugas perikemanusiaan
  6. Kewajiban untuk membuat rekam medis yang baik dan secara berkesinambungan
  7. Kewajiban yang berhubungan dengan tujuan ilmu kedokteran, termasuk kewajiban untuk secara terus menerus menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan di bidang ilmu kedokteran
  8. Kewajiban yang berhubungan dengan prinsip keseimbangan

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 44 other followers