Hukum Bisnis Internasional : Bisnis Internasional

January 26, 2010

Dimensi dan Karakteristik Bisnis Internasional

  • Bisnsi Internasional: Studi dan Praktek
  • Lingkungan Bisnis Internasional
  • Lingkungan Teknologi Otomasi
  • Perdaaganagn Internasional dalam Kerangka Bisnis Internasional

Pendahuluan    

  • Dimensi dan Karakteristik Bisnis Internasional
  • Pelaku Bisnis Internasional
  • Fungsi Manajemen Dalam Bisnis Internasional
  • Transaksi Bisnis dan perdagangan Internasional
  • Aspek-aspek Hukum transaksi Bisnis dan Perdagangan Internasional

Pelaku Bisnis Internasional

  • Perusahaan Internasional sebagai Pelaku
  • Aliansi Strategis Perusahaan-perusahaan Multinasional Internasional Bisnis

Latar Belakang Bisnis Internasional

  • Konvergensi pasar rasa dan kebiasaan serta kebutuhan serta kebutuhan masyarakat dunia;
  • Kenichi Ohmae:

Menciptakan kegiatan internasional dan globalisasi manajemen, meliputi:

  • Fungsi-fungsi marketing
  • Produksi dan operasi
  • Keuangan
  • Organisasi dan
  • Sumber daya manusia
  • Berbasis pendidikan,ilmu pengetahuan dan teknologi
  • Sifat dasar organisasi perusahaan: manajemen dan tenaga kerja;
  • Teknik produksi maju: gugus kendali mutu,sistem Kauban (jepang) atau just-in-time
  • Kecenderungan berperannya perusahaan global dari pada perusahaan multinasional atau transnasional

Fungsi Manajemen Dalam Bisnis Internasional

  • Manajemen dalam Bisnis Internasional
  • Globalisasi dalam pemasaran Internasional
  • Aspek produksi dalam bisnis internasional
  • Produksi dalam organisasi internaional
  • Aspek SDM dalam bisnis internasional
  • Keuangan internasional dalam bisnis

Transaksi Bisnis dan Perdagangan Internasional

Aspek-aspek Hukum Internasional Transaksi Bisnis dan Perdagangan Internasional


Hukum Bisnis International : Yurisdiksi Negara Terhadap Orang Asing

January 26, 2010

Prinsip perlindungan orang asing

Dua prinsip perlakuan bagi orang asing:

  1. Orang asing harus menikmati hak serta jaminan yang sama dengan warga negara tempat ia tinggal, tidak kurang dari jaminan untuk menikmati hak-hak fundamental menusia yang telah ditetapkan dan akui dalam hukum internasional
  2. Apabila hak-hak fundamental tersebut dilanggar, akan melahirkan tanggungjawab terhadap negara pelaku

Yurisdiksi Negara terhadap orang asing

  • Ketentuan pasal 9 dari konvensi montevido tentang hak dan kewajiban negara-negara tahun 1933 menyatakan bahwa:

“jurisdiction of states within the limits of national territory applies to all the inhabitants”

  • Jurisdiksi negara dalam,batas-batas wilayahnya akan tetap melekat padanya, karena ia berdaulat
  • Ketentuan pasal 12 piagam organisasi negara-negara amerika, (Bogota Charter of the Organization of the american status,1948) bab III mengenai “fundamental Rights and duties of states” pada pasal 12 menyatakan bahwa:

“The jurisdiction of states within the limits of their national territory is exercised equaly over all inhabitants within national or aliens”.

Negara asal dapat melakukan perlindungan diplomatic

  • Contph aktual dapat dikemukan misalnya dalam perkara Barcelona Traction anatar spanyol dan belgia di depan mahkamah internasional pada tahun 1962. Dalam kasus ini pemerintah belgia gagal melindungi kerugian warga negara nya di spanyol karena mahkamah menetapkan bahwa pemerintah belgia tidak memiliki “jus standi” untuk mewakili kepentingan warga negara belgia
  • Pelindungan diplomatik oleh negara asal seringkali dirasakan sebagai suatu intervensi terhadap jurisdiksi domestik negara tempat seperti yang dikemukakan oelh calvo melalui doktrinnya;
  • Sebagian besar tuntutan yang berhubungan dengan persoalan perlakuan terhadap orang asing,selalu didasarkan atas alasan penyangkalan keadilan (denial Of Justice)
  • Penyangkalan keadilan dapat meliputi semua kerugian yang diakibatkan oelh pelanggaran keadilan intenasonal terhadap warga negara di luar negri,baik yang dilakukan oleh organ pengadilan ,organ legislatif, atau organ administratif
  • Misalnya penyitaan harta milik asing secara sewenang-wenang dalam arti sempit, penyangkalan keadilan mengandung arti penyalahgunaan proses pengadilan, atau perlakuan administrasi pengadilan yang tidak pantas.

Lembaga hukum Pelindungan orang asing

  • Tidak ada kewajiban negara untuk mengijinkan orang asing tinggal di wilayahnya;
  • Apabila negara telah mengijinkan orang asing tinggal di wilayahnya, bertanggung jwab memperlakukan sama dnegan warga negaranya;
  • Hukum internasional melalui perjanjian (bilateral/multilateral) wajib melindungi individu dan hak milik orang asing.

Kasus-kasus

  • Perkara Chaltin Claim-1927, komisi tuntutan umum mexico-america serikat (The General Claims Commission) menemu penyangkalan keadilan telah terjadi komisi menyebutkan fakta-fakta pendapatnya seperti tersebut di bawah ini:

“Irregularity of court proceedings reference to the absence of proper insufficiency of confrotations,witholding from the accused the opportunity to know brought against him, and a seriousness on the part of the court a mere formality,and a continud absence of seriousness on the part of the court”

Beberapa Lembaga Hukum dalam Perlindungan orang asing

  • Exhaustion of local remedies,
  • Bidang PMA
  • ICSID
  • Establishing the multilateral Investment G Agreement (MIGA ) dibawah naungan Bank dunia
  • Perlindunga diplomatik
  • ICJ:

Mahkamah internasional permanent (PICJ) dalam memutus perkara Mavrommatis pada tahun 1924: ” Once a statue has taken up a case on behalf of one of its subjects before an the eyes of the latter the statue is the sole claimant”

 


HUKUM BISNIS INTERNASIONAL : Aspek Hukum dalam bisnis Internasional

January 26, 2010

Tanggung Jawab Negara bagi Perlakuan Orang Asing

  • Apa tanggung jawab negara
  • Prinsip Dasar Hukum Internasional tentang TJN
  • Tanggung jawab Negara bagi perlakuan orang asing

Hukum Internasional dan bisnis Internasional

  • Apa hukum internasional
  • Pembentukan hukum internasional
  • Sumber-sumber hukum internasional
  • Ruang lingkup hukum internasional dalam praktek bisnis internasional
  • Perbandingan hukum dalam praktek bisnis internasional
  • Subjek hukum internasional
  • Yurisdiksi dalam bisnis internasional
  • Hak-hak individu dalam hukum internasional
  • Perbandingan sistem hukum nasional
  • latihan

Apa tanggung jawab Negara

  • Luterpach:

Masalah tanggung jawab negara, timbul dari perbuatan melawan hukum internasional,baik (delictual liability) maupun atas pelanggaran perjanjian (contractual liability)

  • Malcolm N.Shaw:

Timbulnya tanggung jawab negara disebabkan oleh dua faktor yang mendasar yang dapat dijadikan tolak ukur bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan pertanggungjawaban: Pertama,adanya kewajiban internasional yang berlaku diantara para pihak (pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang menuntut tanggungjawab –penulis) kedua ,adanya suatu tindakan atau berdiam diri (omission) yang melanggar kewajiban

  • Brownie:

Perbuatan yang dapat menimbulkan tanggung jawab adalah tindakan melawan hukum:

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar perjanjian (internasional –penulis) dan melanggar kewajiban hukum.

  • Starke

Tindakan negara yang melanggar suatu perjanjian dan tidak melaksanakan kewajiban kewajiban yang ditentukan oleh perjanjian,serta tindakan-tindakan negara yang menimbulkan kerugian terhadap negara atau warga negara lain

 

Tanggung Jawab Negara terhadap Perlakuan Orang dan Bisnis Asing

  • Tanggung jawab negara
  • Standart perlakuan
  • Objections
  • Relief
  • Jaminan
  • Latihan

Apa tanggung jawab Negara

  • Mc nair:

Bahwa negara bertanggung jawab terhadap segala perbuatan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu berupa perbuatan melawn hukum yang berdasarkan perjanjian (contractual) maupun berupa tindak pidana (delictual)

Apa tanggung jawab Negara

  • Tanggung jawab demikian lahir karena terjadinya sesuatu yang “internationally wrongful act”, yaitu suatu perbuatan salah yang memiliki karakteristik internasional. Tingkah laku negara yang salah secara internasional ini dapat pula dituntut tanggungjawab nya sekalipun tidak mengakibatkan kerugian langsung terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab demikian mincul apabila terdapat pelanggaran yang sungguh-sungguh terhadap hal-hal yang menyangkut mislanya perlindungan hak-hak asasi.

Kedudukan TJN

  • Hakim huber dalam perkara The Spanish Zone of Morocco Claims (1925) mengemukakan:

“bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi yang wajar dari adanya hak,dan sepanjang hak itu mempunyai sifat internasional yang mengakibatkan adanya keharusan untuk mengadakan perbaikan”

  • Dalam perkara The Chorzow Factory (1938) Mahkamah Internasional permanen (permanent court of international justice),(PCIJ) menyatakan:

“bahwa pertanggungjawaban negara merupakan prinsip dalam hukum internaional sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut mengakibatkan lahirnya kewajiban untuk mengadakan (perbaikan) secara wajar dan memadai

Apa tanggung jawab Negara

  • Pertanggungjawaban negara sebagai apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan kepada suatu pihak harus dapat dibedakan dengan pengertian “liability” sebagai kewajiban untuk mengganti kerugian atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi
  • Pertanggungjawaban tidak selalu harus jatuh bersamaan dengan memberi ganti rugi dan memperbaiki kerusakan
  • Pertanggungjawaban negara mempunyai kaitan erat dengan hak dan kewajiban dasar negara.
  • TJN berhubungan pula dengan hak tetap ats sumber-sumber kekyaan alamnya disamping berhubungan dengan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai persahabatan dan kerja sama.

Negara dan orang asing

  • Sifat-sifat alami dari hak dan kewajiban dasar individu ini melekat pula dalam tingkah laku negara seperti yang akan dijelaskan berikut ini.
  • Adanya mobilitas yang semakin tinggi dalam hubungan antarnegara sebagai suatu persekutuan hidup internasional telah memberikan corak tersendiri terhadap tingkah laku negara yang dapat mengakibatkan kerugian atau kerusakan terhadap negara lain. Hukum dasar bagi tingkah laku negara,khususnya dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kedaulatan sebagai kemerdekaan dan persamaan derajat
  • Apabila kewajiban dasar ini dilanggar dapat menimbulkan hak bagi negara lain untuk menuntutnya. Tingkah laku negara sekalipun dilakukan di dalam wilayah kekuasaannya sendiri, tetapi menggangu atau merugikan hak negara lain dapat melahirkan tanggung jawab baginya

Prinsip dasar Hukum Internasional tentang TJN

  • Chorzow Factory Case:

It is principle of international law an even general conception of law,tahat any breach of an engagement involve an obligation to make reparation.

  • Komar Kantaatmadja

Tangung jawab negara merupakan prinsip fundamental,bahkan kaidah dasar hukum internasional jus cogens.

Pegertian orang asing

  • Untuk mengetahui siapa orang asing dalam suatu negara harus diketahui siapa termasuk warga negara karena untuk orang asing selalu bertitik tolak pada kewarganegaraan negara itu;
  • Siapa-siapa warga negara dapat diketahui dari undang-undang kewarganegaraan masing-masing negara;
  • Pasal 20 undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan republik indonesia dijelaskan bahwa barang siapa bukan warga negara republik indonesia adalah orang asing
  • Yang dimaksud dengan orang asing dibatasi pada warga negara asing,tidak termasuk didalamnya orang tanpa kewarganegaraan dan orang yang berkewarganegaraan rangkap atau lebih

Pengaturan orang asing dalam hukum internasional

  • Pertama, timbulnya keyakinan yang semakin kuat bahwa manusia tanpa memandang asal dan dimana pun mempunyai hak atas perlindungan hukum dan hak itu harus sama dengan yang dinikmati oleh warganegara.
  • Kedua, adanya mobilitas perhubungan yang semakin tinggi di antara warga negara yang satu dengan yang lainnya dalam berbagai bidang kebutuhan kehidupan manusia.

Pengertian hak-hak orang asing

  • Keharusan mengatur tentang perlakuan terhadap orang asing:

Pertama timbulnya keyakinan yang semakin kuat bahwa manusia tanpa memandang asal dan di manapun mempunyai hak atas perlindungan hukum dan hak itu harus sama dengan yang dinikamati oleh warga negara

Kedua, adanya mobilitas perhubungan yang semakin tinggi di antara warga negara yang satu dnegan yang lainnya dalam berbagai bidang kebutuhan kehidupan manusia

Pengertian Hak-hak Orang asing

  • Danzig Railway Officials pada tahun 1928:

Apabila suatu perjanjian internasional telah memberikan hak-hak tertentu kepada orang perorangan, hak-hak itu harus diakui dan mempunyai daya laku dalam hukum internasional.

Pengertian Hak-hak Orang asing

  • Suatu negara adalah penting untuk memelihara dan mengatur hubungan-hubungan demikian dan dapat dimengerti pula mengapa negara-negara berusaha adar warga negaranya di luar negri diperlakukan dnegan wajar supaya dapat hidup ama dan tentram
  • Kebutuhan anatara bangsa timbal balik sifatnya, kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan-hubungan yang bermanfaat demikian kemudian merupakan suatu kepentingan bersama

Pengertian Hak-hak Orang asing

  • Hukum tentang orang asing terbentu
  1. Melalui pengaturan hukum nasional yang mengatur status hukum orang asing;
  2. Berasal dari aturan-aturan hukum internasional yang mengikat negara untuk memberikan suatu perlakuan tertentu terhadap orang-orang asing.

Hak-dan kewajiban orang asing

  • Pasal 22 Draft Articles on State Responsibility:

Mengatur mengenai upaya hukum setempat menjelaskan tentang hak orang asing untuk mendapatkan perlindungan dari suatu orang asing untuk mendapatkan perlindungan dari suatu sebab tingkah laku, negara tempat, sekalipun tingkah laku itu tidak merupakan akibat dari kewajiban internasional;

Memberikan hak dan kewajiban secara timbal balik di antara warga negara dengan orang asing

Hak dan kewajiban orang asing

  • Pasl 7 Draft Articles yang disampaikan oleh special Reporfeur pada sidang kelima ILC tahun 1999: menyebutkan bahwa apabila tindakan salah secara internasional berhubungan dengan perlakuan yang diterima oleh suatu negara terhadap orang asing, dan negara pelaku tindakan tersebut. Melakukan tindakan untuk mengembalikan keadaan semula suatu situasi seperti sebelum pelanggaran itu dilakukan negara korban atas nama warga negaranya yang dirugikan dapat meminta pembayaran sejumlah uang yang sen dengan situasi sebelum terjadinya pelanggaran

Hukum bisnis Internasional : Aspek Hukum dalam Bisnis Internasional

January 16, 2010

Aspek hokum internasional dalam bisnis Internasional

 

Tanggung jawab Negara terhadap perlakuan orang dan bisnis asing

 

Sebagai konsekuensi Negara sebagai subjek hokum utama, Negara sebagai pemegang kewajiban terbesar (par exelence)

Tanggung jawab Negara prinsip hokum internasional , kaedah dasar hokum internasional ,pelanggaran tanggung jawab negara sama dengan pelanggaran internasional. Negara harus menjamin kegiatan bisnis yang terjadi di wilayahnya ex: PMA harus diperlakukan sama dengan warga Negara nya , WNA memiliki hak yang saman dengan warga Negara asli kecuali hal politik.

ICSIDàBadan yang mengawasi PMA

 

Tanggung jawab Negara

  • Domisili lahir karena terjadinya sesuatu yang “Internationally wrongful act” yaitu suatu perbuatan salah yang memiliki karakteristik internasional. Tingkah laku Negara yang salah secara International ini dapat pula dituntut tanggung jawabnya sekalipun tidak mengakibatkan kerugian langsung terhadap pihak ketiga . Tanggung jawab demikian muncul apabila terdapat pelanggaran yang sungguh-sungguh

Apa tanggung jawab Negara

  • Pertanggungjawaban Negara sebagai apa yang secara hokum dipertanggungjawabkan kepada suatu pihak harus dapat dibedakan dengan pengertian “liability sebagai kewajiban untuk mengganti kerugian atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi

 

Pertanggungjawaban tidak selalu harus jatuh bersamaan dengan member ganti rugi dan memperbaiki kerusakan

Pertanggungjawaban Negara mempunyai kaitan erat dengan hal dan kewajiban dasar negara


Hukum Bisnis Internaional : Prinsip-prinsip Utama

January 16, 2010

Ius Cogans

  • Stots soureighty principle
  • State responsibility principle

ius cogan artinya norma hukum internasional yang diakui oleh mayoritas oeh negara-negara di dunia tidak boleh disimpangi kecuali terdapat norma hukum internasional baru yang meratifikasinya sama dengan ius cogan yang ada sebelumnya

 

 

Kewajiban menahan diri untuk tidak merugikan Negara lain

  • Kewajiban kepada Negara-negara untuk tidak menimbulkan beban-beban ekonomi kepada Negara lain, karena adanya kebijaksanaan ekonomi domestic Negara bersangkutan
  • Article III GATT, suatu tindakan tertentu tidak boleh diterapkan sehingga memberikan proteksi kepada produk dalam negri
  • Article XvI (i) GATT: Suatu kewajiban untuk berkonsultasi manakala setiap Negara peserta memberikan subsidi-subsidi domestic yang tidak secara khusus dikaitkan dengan ekspor, manakala pemberian subsidi ini merugikan kepentingan ekonomi Negara lain

 

Minimum Standart

  • Kewajiban Negara untuk sedikitnya memberikan jaminan kepada pedagang atau pengusaha asing dan harta miliknya
  • Kaidah dasar paling utama dalam hokum internasional yang diterapkan dalam kegiatan bisnis internasional
  • General International Costumary law
  • Masuk dalam perjanjian internasional
  • Dalam penerapannya berlaku bukan saja terhadap pedagang tetapi juga terhadap Negara atau pejabat public

 

Identical treatment

  • Perlakuan sama terhadap pedagang prinsip timbale balik dianut dalam hubungan diplomatic (schwarzenbergor)

 

National Treatment

  • Prinsip ini diatur dalam pasal 111 GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu Negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi,

     

    Jenis-jenis tindakan yang dilarang

  • Pungutan dalam negri
  • UU dan peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan
  • Penawaran penjualan
  • Pembelian
  • Transportasi
  • Distribusi atau penggunaan produk
  • Pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran

 

National Treatment

  • Klausul perlakuan internasional
  • Perwujudan dari prinsip diskriminatif
  • Pelaksanaan prinsip ini dengan prinsip resprositas,contoh: larangan pembatasan impor
  • Dapat dibandingkan dengan prinsip tanggung jawab Negara dalam nasionalisasi (appropriation)
  • Appropriation yang memenuhi persyaratan ganti rugi prompt adequante dan effective adalah sesuai dengan prinsip national treatment

 

Iur Gestionis, perbuatan Negara tapi bersifat perdata

Iur Imperii, Perbuatan Negara yang bersifat publik


Hukum Bisnis Internasional : Aliansi strategis Perusahaan-perusahaan Multinasional: Internasional Bisnis

November 17, 2009

Perkembangan ini seakan-akan beralih dari pola investasi lama ke Negara-negara sedang berkembang menjadi suatu pola yang berkembang luas dalam bentuk kerja sama patungan ,lisensi, dan lain sebagainya antara perusahaan Negara berkembang dan perusahaan Negara maju. Kehadiran perusahaan-perusahaan internasional di Negara berkembang dalam rangka investasi dirasa lebih menguntungkan dilihat dari sudut mikro maupun makro terutama dari segi ketenagakerjaan alih teknologi, arus keuangan dan manajemen.

Negara-negara berkembang perlu melakukan introspeksi sekaligus perbaikan terhadap kelemahan-kelemahannya dengan cara mempelajari serta memahami perkembangan strategi aliansi dan investasi yang dilakukan oleh Negara-negara maju. Disamping risiko investasi dan ketidakpastian nya relative lebih kecil daripada risiko investasi di Negara-negara berkembang dalam hal mana, misalnya, investasi di Negara-negara maju lebih meringankan investor dalam penyediaan modal, tenaga kerja terampil ,manajemen, pasar dan teknologi.

Disamping risiko investasi (country risk) dan ketidakpastian nya relative lebih kecil daripada risiko investasi di Negara-negara berkembang dalam hal mana, misalnya,investasi di Negara-negara maju lebih meringankan investor dalam penyediaan modal, tenaga kerja terampil, manajemen, pasar dan teknologi. Apalagi kemajuan teknologi dapat mengurangi keunggulan komparatif Negara berkembang di bidang tenaga kerja murah. . Faktor tenaga kerja murah yang semula menjadi keunggulan komparatif dan pendorong investasi asing perusahaan-perusahaan multinasional tidak lagi menarik, karena akhirnya mahal sehubungan dengan langkanya keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan.

Teori daur hidup produk kiranya melatarbelakangi pergeseran factor produksi Negara-negara berkembang. Pada dasarnya teori tersebut beranggapan bahwa produk-produk baru lebih cenderung untuk dibuat di Negara-negara maju sementara Negara-negara berkembang seharusnya memiliki keunggulan dalam fabrikasi barang dagang yang mencapai tahap kematangan. Namun pada saat suatu barang mencapai kematangan, terdapat kecenderungan perlunya pasar yang lebih besar di wilayah Negara berkembang, dan metode manufacturing yang lebih baku. Dalam hal ini perusahaan Negara maju beruntung dapat mengalihkan output ke Negara berkembang di mana tersedia tenaga kerja lebih murah meskipun lebih rendah keterampilannya.

Strategi aliansi antar perusahaan di wilayah Negara-negara maju mencerminkan kemajuan dalam kegiatan bisnis internasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam memperluas wilayah pemasarannya. Tetapi, meskipun dapat mengurangi arus investasi swasta Negara-negara maju ke Negara-negara berkembang , strategi aliansi juga mengakibatkan dampak yang bersifat mengancam kegiatan bisnis internasional perusahaan-perusahaan Negara berkembang serta mepersulit penetrasi produk Negara berkembang ke Negara maju

Melalui usaha menarik investasi asing untuk memanfaatkan jaringan produksi dan pemasaran internasional, industrialisasi dan kegiatan ekspor Negara berkembang akan membawa suatu industry pada tahap pengembangan yang lebih maju.


Hukum Bisnis Internasional : Perusahaan Internasional sebagai pelaku

November 17, 2009

    Perkembangan perusahaan internasional sebenarnya berpengaruh terhadap pola bisnis internasional, karena perusahaan ini berperan sebagai pelaku bisnis internasional.Perkembangan ekonomi yang berporos pada Negara-negara industry, telah mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan dunia yang melampaui perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan internasional telah memasuki tahap globalisasi dan multiaplikasi industry.

    Kegiatan perusahaan internasional tidak lagi cenderung menghasilkan produk sesuai dengan selera pasar yang beraneka ragam, melainkan produk global untuk memenuhi selera konsumen masyarakat dunia. Dari situ lalu tumbuh perusahaan-perusahaan yang bersifat global.perusahaan multinasional yang Sistem manajerialnya bersifat sentralistik dan pengambilan keputusan terpusat pada manajemen puncak di Negara asal, dan melakukan semua kegiatan perencanaan dan dan pengawasan dan disini perbedaan dengan perusahaan global yang dimana mengurangi campur tangan kantor pusat dalam berbagai hal.

Bergesernya struktur industry Negara-negara maju meningkatkan industry manufacturing tradisonal dan mengembangkan industry berteknologi tinggi dan padat ilmu pengetahuan. Hal ini menyebabkan Negara-negara maju, seperti jepang,mulai mengalihkan investasinya dari Negara berkembang ke Negara maju.Kelemahan Negara berkembang di bidang ketenagakerjaan, teknologi dan manajemen menyebabkan kedudukan tawar menawar yang tidak seimbang dengan perusahaan internasional Negara industry Negara maju.

Kelemahan Negara berkembang di bidang ketenagakerjaan, teknologi, dan manajemen menyebabkan kedudukan tawar menawar yang tidak seimbang dengan perusahaan internasional Negara maju.Pengembangan usaha patungan kea rah kemitraan strategi global perlu dipelajari sebagai bahan pertimbangan atau alternative pengembangan perusahaan global di Negara-negara berkembang.

    


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 45 other followers