Filsafat hukum : Pengantar filsafat dan filsafat hukum

January 31, 2010

Pengertian Filsafat

  • Filsafat (dalam arti ilmu ) adalah pengetahuan yang metodis, sistematis, dan koheren tentang seluruh kenyataan (menyelruh dan universal) dan kemudian (dalam pandangan hidup) adalah petunjuk arah kegiatan (aktivitas) manusia dalam segala bidang kehidupannya.
  • 3 (tiga) sifat pokok filsafat :
    • Menyeluruh
    • Mendasar
    • Spekulatif
  • Sifat menyeluruh mengandung arti bahwa cara berpikir filsafat tidaklah sempit (fragmentaris atau sektoral), tetapi selalu melihat persoalan dari tiap sudut yang ada.
  • Tiap sudut ini dianalisa secara mendalam sampai keakar-akarnya. Inilah yang dimaksud dengan sifat yang kedua yaitu mendasar atau radikal.
  • Untuk menganalisa suati persolan yang mendasar itu memang itu memang tidak mudah mengingat pertanyaan-pertanyaan yang dibahas adalah pertanyaan yang berada diluar jangkauan “ilmu biasa” dalam ha; ini filsafat menggunakan ciri ketiga yakni spekulatif.
  • Ciri yang lain adalah sifat reflektif kritis, yakni pengendapan dari apa yang dipikirkan secara berulang-ulang dan mendalam (kontemplasi).

Cabang utama Filsafat

  • Cabang ilmu filsafat adalah ontologi, epistemologi, aksiologi dan etika.
    • Ontologi (metafisika membahas tentang hakekat mendasar dari keberadan sesuatu.
    • Epistemologi membahas pengetahuan yang diperoleh manusia, misalnya mengenai asalnya (sumber) dari mana sajakah pengetahuan itu diperoleh manusia, apakah ukuran kebenaran pengetahuan yang diperoleh manusia itu dan bagaimanakah susunan pengetahuan yang sudah diperoleh manusia.
    • Aksiologi (filsafat nilai) adalah bagian dari filsafat yang khusus membahas mengenai hakikat nilai berkaitan dengan sesuatu.
    • Etika membahas yang berkaitan dengan tingkah laku manusia apakah baik dan buruk benar dan salah

Philosophy of Law

Philosophy of law are concerned with providing a general philosophical analysis of law and legal institutions. Issues in legal philosophy range from abstract conceptual questions about the nature of law and legal systems to normative questions about the relation between law and morality and the justification for various legal institutions. Topics in legal philosophy tend to bemore abstract than related topics in political philosophy and applied ethics. [Internet Encyclopedia of Philosophy]

Pengertian Filsafat Hukum

  • Filsafat Hukum mencari hakikat daripada hukum, yang menyelidiki kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai (Soetiksno)
  • Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu filsafat hukum mencakup penyerasian nilai-nilai. (Purnadi Purbacaraka)
  • Filsafat hukum menghendaki jawaban atas pertanyaan Apakah hukum itu. Ilmu pengetahuan hukum hanya melihat apa yang dapat dilihat dengan panca indera bukan melihat dunia hukum yang tak dapat dilihat sebagai dan sepanjang ia menjelma dalam perbuatan-perbuatan manusia, dalam kebiasaan-kebiasaan hukum. (Van Apeldoorn).
  • Filsafat hukum memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti : Apakah hukum itu sebenarnya? (persoalan: adanya dan tujuan hukum). Apakah sebabnya maka kita mentaati hukum? (persoalan: berlakunya hukum). Apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? (persoalan keadilan hukum).

    (E. Utrecht).

  • Filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang “hakikat hukum”, tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum. Filsafat hukum bisa dihadapkan kepada ilmu hukum positif. Sekalipun sama-sama menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan pertanyaan konsisten logis dari asas-asas, peraturan-pertauran, bidang-bidang serta sistem hukumnya sendiri. Berbeda dengan filsafat hukum yang mengambil hukum sebagai fenomen universal sebagai sasaran perhatiannya, untuk kemudian dikupas dengan menggunakan standar analisis.(Satjipto Rahardjo)

Filsafat hukum : hukum alam

January 31, 2010

Hukum Alam

  • Para pemikir jaman dulu umumnya menerima suatu hukum yang berbeda daripda hukum positif, yang disebut hukum alam atau hukum kodrat. Hukum itu tidak tertulis akan tetapi ditanggapi tiap-tiap orang sebagai hukum, oleh sebab menyatakan apa yang termasuk alam manusia sendiri, yakni kodratnya. Hukum itu tidak berubah, berlaku untuk segala zaman
  • Hukum kodrat lebih kuat daripada hukum positif, sebab menyangkut makna kehidupan manusia sendiri. Karenanya hukum itu mendahului hukum yang dirumuskan dalam undang-undang dan berfungsi sebagai asas baginya. Dengan kata lain : hukum adalah aturan; basis bagi aturan itu ditemukan aturan alamiah yang terwujud dalam kodrat manusia.
  • Hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi.
  • Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut mungkin menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia

Hukum Alam Rasional dan Irasional

  • Hukum Alam Irasional

    Hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan Secara Langsung.

    Tokohnya: Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante,

  • Hukum Alam Rasional dan Rasional

    Hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari rasio manusia.

    Tokohnya: Grotius, Immanuel Kant

Thomas Aquinas
(1225-1274)

Hukum adalah ketentuan akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat.

Pandangan Thomas Aquinas

  • Hukum kodrat mempostulatkan bahwa hukum kodrat merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia
  • Ide bahwa posisi masing-masing orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang – apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan.
  • Dapat dikatakan bahwa bukan hanya kekuasaan raja yang dibatasi oleh aturan-aturan ilahiah, tetapi juga bahwa semua manusia dianugrahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara.

Empat Macam Hukum Menurut Thomas Aquinas

  • Lex Aeterna

    Hukum abadi yang menguasai seluruh dunia. Hukum ini bersumber dari Tuhan dan menjadi dasar bagi semua hukum yang ada. Rasio ini tidak dapat ditangkap oleh pancaindra manusia. Hanya sebagian kecil saja yang disampaikan kepada manusia. Bagian kecil ini disebut:

  • Lex Divina

    Bagian dari rasuo Tuhan yang dapat ditangkap atas dasar wahyu yang diterimanya dan sebagian lex divina ini disebut:

  • Lex Naturalis

    Merupakan hukum alam. Dikatakan bahwa hukum ini merupakan perwujudan lex aeterna pada rasio manusia. Atas dasar ini maka manusia dapat melakukan suatu penilaian, dapat menetukan mana yang baik dan mana yang buruk.

  • Lex Positiva

    Yang dibagi atas hukum positif yang dibuat oleh Tuhan yang terdapat dalam kitab-kitab suci dan hukum positif yang dibuat manusia. Hukum positif ini merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia atas dasar persyaratan yang khusus yang diperlukan keeadaan dunia.

Prinsip-prinsip hukum kodrat

Thomas Aquinas menerima hukum kodrat sebagai prinsip-prinsip segala hukum positif, yang berhubungan secara langsung dengan manusia manusia dan dunia sebagai ciptaan Tuhan

    Prinsip-prinsip ini dibagi dua, yakni :

  • prinsip hukum kodrat primer, yakni prinsip hukum yang telah dirumuskan oleh para pemikir stoa pada zaman klasik: hidup secara terhormat, tidak merugikan seorangpun, memberikan tiap-tiap orang menurut haknya.
  • prinsip hukum kodrat sekunder, yakni norma-norma moral, umpanya jangan membunuh.

Hugo de Groot (Grotius)
(1583-1645)

Hukum alam dipandang sebagai pencetusan rasio manusia yang berkaitan dengan apakah suatu tingkah laku manusia itu dianggap baik atau buruk, apakah tindakan manusia itu dapat diterima atau ditolak atas dasar kesusilaan alam.

Empat Prinsip Dasar

  1. Prinsip kupunya dan kau punya

    Milik orang lain harus dijaga. Demikian pula jika barang-barang dipinjam membawa untung, untung itu harus harus diganjar.

  1. Prinsip kesetiaan pada janji.
  2. Prinsip ganti rugi

    Yakni kalau kerugian itu disebabkan oleh orang lain.

  1. Prinsip perlunya hukuman

Immanuel Kant (1724-1804)

  • Kant berusaha menemukan suatu pemahaman sistematik mengenai asas-asa yang melandasi semua kaidah hukum tersebut dengan asas-asas moral.
  • Kaidah-kaidah hukum dibedakan dari kaidah moral dalam hal mengatur perilaku eksternal terlepas dari motivasi-motivasinya, meski tidak berarti hakim harus mengabaikan motivasi pelanggar hukum pada saat menjatuhkan hukuman
  • Kaidah hukum melibatkan kewenangan (authority) utk memaksakan kepatuham dan untuk menghukum pelanggaran-pelanggaran

 


Filsafat hukum : Mazhab sejarah

January 31, 2010

Friedrich Karl von Savigny
(1770-1861)

Pokok-pokok Pemikiran von Savigny

  • Masing-masing bangsa memiliki ciri yang khusus dalam berbahasa. Hukum pun demikian.
  • Karena tidak ada bahasa yang universal, tiada pula hukum yang universal.
  • Hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu (instinktif).
  • Jiwa bangsa (Volkgeist) itulah yang menjadi sumber hukum.
  • Das Rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke.
  • Hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

Georg Friedrich Puchta

(1798-1846)

  • Puchta membedakan pengertian bangsa ini dalam dua jenis :
    • Bangsa dalam pengertian etnis, yang disebutnya “bangsa alam”.
    • Bangsa dalam arti nasional sebagai kesatuan organis yang membentuk satu negara.

    

    Adapun yang memiliki hukum yang sah hanyalah bangsa dalam pengertian nasional (negara). Sedangkan “bangsa alam” memiliki hukum sebagai keyakinan belaka.    

  • Menurut Puchta, keyakinan hukum yang hidup dalam jiwa bangsa harus disahkan melalui kehendak umum masyarakat yang terorganisasi dalam negara.
  • Negara mengesahkan hukum itu dengan membentuk undang-undang.
  • Adat istiadat bangsa hanya berlaku sebagai hukum sesudah disahkan negara.

Filsafat hukum : Positivisme hukum

January 31, 2010

Subaliran Positivisme Hukum

  • Aliran Hukum Positif Analitis (Analytical Jurisprudence) – John Austin
  • Aliran Hukum Murni (Reine Rechtlehre) – Hans Kelsen

Aliran Hukum Positif Analitis (Analytical Jurisprudence)

  • Command of the Lawgiver
  • Hukum Sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup.
  • Empat unsur penting sesuatu dikatakan hukum :
    • Perintah (Command)
    • Sanksi (Sanction)
    • Kewajiban (Duty)
    • Kedaulatan (Sovereignty)

Austin Membagi Hukum Atas :

  • Hukum Ciptaan Tuhan
  • Hukum yang dibuat Manusia, yang terdiri dari :
    • Hukum dalam Artian yang sebenarnya, yaitu yang disebut sebagai hukum positif.
    • Hukum dalam arti yang tidak sebenarnya, yaitu hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Jenis ini tidak dibuat atau ditetapkan oleh penguasa yang berdaulat.

Aliran Hukum Positif Analitis (Analytical Jurisprudence)

  • Ajarannya tidak berkaitan dengan penilaian baik dan buruk, sebab penilaian ini berada di luar bidang hukum
  • Apa yang dimaksud dengan kaidah moral, secara yuridis tidak penting bagi hukum walau diakui ada pengaruhnya terhadap masyarakat.
  • Pandangannya bertentangan, baik dengan ajaran hukum alam maupun dengan mazhab sejarah.
  • Hakikat hukum semata-mata adalah perintah – semua hukum positif merupakan perintah dari penguasa berdaulat.

Aliran Hukum Positif Analitis (Analytical Jurisprudence)

  • Masalah kedaulatan tidak perlu dipersoalkan, sebab berada dalam ruang lingkup dunia politik/sosiologi – hendaknya dianggap sebagai sesuatu yang telah ada dalam kenyataan
  • Ajaran Austin dan aliran hukum positif pada umumnya kurang/tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat (Lili Rasjidi, 1985)

Ciri-ciri Positivisme Hukum
Menurut HLA Hart

  1. Hukum Merupakan perintah dari manusia (Command of human being)
  2. Tidak ada hubungan mutlak/penting antara hukum di satu sisi dengan moral di pihak lain, atau antara hukum yang berlaku dengan hukum yang sesungguhnya.
  3. Analisis terhadap konsepsi hukum dinilai penting untuk dilakukan dan harus dibedakan dari studi yang historis maupun sosiologis, dan harus dibefakan pula dari penilaian yang bersifat kritis.
  4. Pengertian bahwa sistem hukum merupakan sistem yang logis dan bersifat tertutup, dan didalamnya keputusan-keputusan hukum yang tepat/benar biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik, dan ukuran-ukuran moral.
  5. Bahwa pertimbangan-pertimbangan moral tidak dapat dibuat atau dipertahankan sebagai pernyataan kenyataan yang harus dibuktikan dengan argumentasi rasional, pembuktian atau percobaan.

Aliran Hukum Murni (Reine Rechtlehre) Hans Kelsen

  • Hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis, seperti unsusr sosiologis, politis, historis, bahkan etis.
  • Yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya (what the law ought to be) tetapi “apa hukumnya” (what the law is).
  • Yang dipakai adalah hukum positif (ius constitutum) bukan yang dicita-citakan (ius constituendum).
  • Dikenal juga yang melahirkan Stuffentheorie

Filsafat Hukum : Utilitarianisme

January 31, 2010

Pengantar

  • Ulitilitiarisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.
  • Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan (happiness).
  • Baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Jeremy Bentham
(1748-1832)

  • Hukum pertama-tama agar dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, bukan langsung ke masyarakat secara keseluruhan.
  • Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi
  • Untuk menyeimbangkan antar kepentingan (individu dan masyarakat), Bentham menyarankan ada “simpati” dari tiap-tiap individu.
  • Titik berat perhatian pada individu itu, karena apabila setiap individu telah memperoleh kebahagiaannya, dengan sendirinya kebahagiaan masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan.

John Stuart Mill
(1896-1873)

  • Peran Mill dalam ilmu hukum terletak dalam penyelidikannya mengenai hubungan antara keadilan, kegunaan, kepentingan individu dan kepentingan umum.
  • Pada hakekatnya, perasaan individu akan keadilan akan membuat individu itu menyesal dan ingin membalas dendam kepada tiap yang tidak menginginkannya.
  • Rasa sesal dan keinginan demikian dapat diperbaiki dengan perasaan sosialnya.
  • Hal bahwa orang-orang yang baik menyesalkan tindakan yang tidak baik terhadap masyarakat, walaupun tidak mengenai dirinya sendiri.
  • Sebaliknya orang-orang yang baik tidak menyesalkan perbuatan tidak baik terhadap diri sendiri, walaupun menimbulkan rasa sakit, kecuali kalau masyarakat bermaksud menindasnya.
  • Apa yang digambarkan tersebut merupakan ungkapan rasa adil.
  • Perilaku kita akan sedemikian rupa, sehingga semua makhluk berakal dapat menyesuaikan keuntungan dengan kepentingan mereka

Rudolf von Jhering
(1818-1892)

  • Bagi Jhering tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan.
  • Dalam mendefinisikan “kepentingan” ia mengikuti Bentham, dengan melukiskannya sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan , tetapi kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain.

Filsafat hukum : sociological jurisprudence lengkap

January 31, 2010

Pokok-Pokok Pemikiran

  1. Hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.
  2. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif (the positive law) dan hukum yang hidup (living law).
  3. Aliran ini timbul dari proses dialektika antara (tesis) Positivisme Hukum dan (antitesis) Mazhab Sejarah.

Eugen Ehrlich (1862-1922)

  • Hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atas selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
  • Titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, sumber dan bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan.
  • Hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial. Hukum sendiri tidak akan mungkin efektif, oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan pada penerapannya secara resmi oleh negara.
  • Tertib sosial didasarkan pada fakta yang diterimanya hukum yang didasarkan oada aturan dan norma sosial yang tercermin dalam sistem hukum.

Kritik Friedman terhadap Ehrlich

Friedman memberikan krtik pemikiran Ehrlich karena keinginannya meremehkan fungsi negara dalam pembentukan undang-undang.

  1. Ehrlich tidak memberikan kriteria yang jelas yang membedakan norma hukum dan norma sosial yang lain. Akibatnya, teori sosiologi dari Ehrlich dalam garisbesarnya merupakan sosiologi umum saja.
  2. Ia meragukan posisi kebiasaan sebagai sumber hukum. Pda masyarakat primitif posisi kebiasaan ini sangat penting sebagai sumber hukum dan bentuk hukum tetapi tidak demikian lagi pada masyrakat modern. Pada masyarakat modern, posisi tersebut digantikan oleh undang-undang.

Roscoe Pound (1870-1064)

Law as a tool of social engineering

  • Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, Pound membuat penggolongan kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum
  1. Negara
  2. Interest
    1. kepentingan negara sebagai badan hukum.
    2. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
  3. Publict Interest
    1. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban.
    2. Perlindungan lembaga-lembaga sosial.
    3. Pencegahan kemerosotan moral.
    4. Pencegahan pelanggaran hak.
    5. Kesejahteraan sosial.
  4. Private Interest
    1. Kepentingan individu.
    2. Kepentingan keluarga.
    3. Kepentingan hak milik.

Filsafat hukum : Filsafat hukum lengkap II

January 31, 2010
  • Rousseau
    • Contract Social: kebebasan asli dpt dipertahankan if setiap orang dan harta bendanya menyerahkan diri pada masyarakat. Sesudah kontrak, manusia bebas lagi, sebab apa yg telah diserahkan tadi akan dikembalikan kpd orang-orang utk perkembangan masing-masing. Dengan kontrak social manusia mendapat pengesahan dari hak-haknya sbg manusia, baik scr moral, yuridis. Kolektivitas akan menjamin kesatuan yg sempurna antar orang à sederajat
      • Perbedaan sebelum dan sesudah kontrak
      • banyak jadi satu
      • individu-individu à badan politik
      • kebebasan dan kekuasan asli àkebebasan sipil
      • penyitaan barang dg kekerasan àmilik menurut hukum
      • kehendak semua orang àkehendak umum
      • kepentingan individu à kep.umum
      • nafsu à kebebasan moral
      • ketidaksamaan à kesamaan

 

MASA MODERN

  • Fil.Hukum bukan lagi produk filsof, tetapi sbg produk para ahli hukum, sebab pada saat ahli hukum sampai pada dasar-dasar persoalan, spekulasi terdalam pasti akan kembali ke filsafat (hukum).

ALIRAN-ALIRAN FILSAFAT HUKUM

1.ALIRAN HUKUM ALAM

Prinsip : hukum itu berlaku scr universal dan bersifat pribadi

Jenis:

a.Hukum alam yg bersumber dr tuhan

b.Hukum alam yg bersumber dr rasio manusia

Tokoh : Thomas Aquinas, menurutnya hukum ada 4, yaitu :

b.1. Lex aeterna: ratio tuhan, bukan indra manusia

b.2. Lex divina: bagian ratio tuhan = indra manusia

b.3. Lex naturalis; penjelmaan lex aeterna dlm ratio

manusia

b.4. Lex positivis: hukum yg berlaku, yg merupakan

pelaksanaan hukum alam,disesuaikan dengan

keadaan dunia

2. ALIRAN HUKUM POSITIF

  • Didasari oleh pemikiran hukum legisme
  • Tokoh :

a. John Austin , hukum adalah perintah dr penguasa untuk mengatur makhluk berfikirà hukum merupakan system yg logis, tetap, tertutup. hukum terpisah dari keadaan dan pertimbangan nilai-nilai moral.

Menurutnya hukum dibagi mjd :

1. hukum yg dicipta tuhan

2. hukum dr manusia : hukum yg sesungguhnya dan hukum yg semu

  • hukum yg sesungguhnya terdiri dr hukum yg dibuat penguasa (UU0, dan hukum yg dibuat pribadi w.n utk mengatur hak-haknya. Sedangkan hukum yg semu hanya mengikat bagi yg berkepentingan.

hukum yg sesungguhnya terdr dr 4 unsur : adanya perintah, adanya sanksi, adanya kewajiban, adanya kedaulatan

b. Hans Kelsen

  • Ajaran hukum Murni, hukum harus dibersihkan dari unsure-unsur yg tdk yuridis (etis, sosiologis, politis) .
  • Jadi menolak berlakunya huku alam dan eksistensi hukum kebiasaan.
  • Ajaran Stufen-theorie, system hukum merupakan suatu hierarkhi hukum, suatu ketentuan hukum bersumber dr ketentuan hukum lain yg lebih tinggi.

3. ALIRAN MAZHAB SEJARAH

  • Tokoh : Von Savigny , hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

Dasar pemikiran : bangsa à jiwa rakyatà perbedaan kebudayaan dan hukum yg berlaku, shg tidak ada hukum yg universal. Isi hukum ditentukan oleh pergaulan bangsa yg bersangkutan dari masa ke masa, shg hukum merupakan hasil perjalanan sejarah suatu bangsa

4. ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

  • Sintesa dr aliran hukum positif dan mazhab sejarah.
  • Hanya hukum yg sanggup menghadapi ujian akal akan bertahan hidup. Unsur kekal dr hukum adalah pernyataan akal yg berdasar pengalaman dan diuji oleh pengalaman juga. Pengalaman dikembangkan oleh akal, akal diuji oleh pengalaman. Shg hukum is pengalaman yg diatur dan dikembangkan oleh akal, kemudian diumumkan dg wibawa oleh badan pebentuk UU dlm masy.yg berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masy.
  • Inti ajarannya : Living law in live.
  •  

    5. ALIRAN PRAGMATIC LEGAL REALISM

  • Tokoh :John Chipman Gray, Karl Leewelly
  • Inti ajaran ; Agar hukum (UU) bermanfaat betul bagi masyarakat, maka dalam pembuatannya harus memperhatikan logika, kepribadian, politik, prasangka, dan ekonomi.

PEMBUKAAN UUD1945

TATA URUTAN PER-UU-AN

a. Berdasarkan TAP MPR No.XX/MPRS/1966

  • UUD45
  • TAP MPR
  • UU/PERPU
  • PP
  • Kep.Pres
  • Peraturan-peraturan Pelaksanaan lain,spt
    • Peraturan menteri
    • Instruksi menteri
    • Dll

b. Berdasar Tap MPR No.III/MPR/2000, ttg Sumber hukum dan tata urutan per-uuan

  • UUD45
  • Ketetapan MPR
  • UU
  • PERPU
  • Peraturan Pemerintah
  • Keputusan Presiden
  • Peraturan Daerah

c. Berdasar UU No.10 tahun 2004, tgl 22 juni 2004

  • UUD45
  • UU/PERPU
  • Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Presiden
  • Peraturan Daerah

a.Perda propinsi

b.Perda kabupaten / kota

c.Peraturan desa/peraturan yang singkat.

 

B.KONSTRUKSI DASAR TERTIB HUKUM INDONESIA

  • Teori Stuffen Theory Hans Kelsen ? à Grund Norm àNorma Umum àNorma Khusus
  • Atau Nilai dasar à Norma Umum à norma praktis
  • Aplikasi : Pemb.UUD45 à UUD45àNorma hukum lainnya.
  • Pembukaan UUD45 sbg Staatsfundamentalnorm, merupakan asas kerokhanian tertib hukum Indonesia, di dalamnya terdapat pengakuan adanya hukum kodrat (alinea I),hukum etis (alinea I,II,III), hukum Tuhan (alinea III), dan hukum filosofis, yaitu asas kerokhanian Pancasila yg mendasari hukum positif Indonesia (alinea IV).

HUBUNGAN PEMB.UUD45 DG HUKUM POSITIF

  • hukum Tuhan, hukum etis, hukum kodrat, dan hukum filosofis tersebut merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif Indonesia. Dalam hal ini negara merupakan pelaksana yg aktif dalam pelaksanaan dan realisasi hukum positif dg mengambil bahan dari hukum dan nilai yg terdapat dlm pemb.UUD45 tadi, disesuaikan dg situasi, kondisi, serta kebijakan tertentu.

KONSEKUENSI

  • Konsekuensi bagi setiap realisasi dan pelaksanaan hukum positif Indonesia harus senantiasa sesuai dg hukum Tuhan, hukum etis, hukum kodrat, dan hukum filosofis. Nilai-nilai hukum tersebut sekaligus juga merupakan ukuran bagi setiap hukum positif Indonesia, yaitu UUD dan seluruh peraturan perundangan yg lain apakah telah sesuai dg aturan-aturan yg berasal dr Tuhan (hukum Tuhan), dg perikemanusiaan dan perikeadilan(hukum kodrat), dg nilai-nilai kebaikan (hukum etis), dan dg nilai-nilai Pancasila yg abstrak umum universal (hukum filosofis).

KESIMPULAN

  • Jadi,pertama: pelaksanaan hukum positif Indonesia harus berlandaskan asas-asas nilai kerokhanian Pancasila dan asas-asas nilai lainnya spt tertuang dlm pemb.UUD45.

  • Kedua; mrupakan suatu keharusan bagi negara Indonesia untuk menjadikan nilai-nilai dlm Pemb.UUD45 tadi sbg ukuran dlm penyusunan, pengembangan, dan interpretasi semua peraturan hukum yg berlaku di Indonesia

PERMASALAHAN DLM FIL.HUKUM

1. HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN

  • hukum bersifat imperatif, tetapi realitasnya tidak semua taat, shg membutuhkan dukungan kekuasaan, besarnya kekuasaan tergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat.
  • Dalam praktek, kekuasaan sering bersifat negatif, yaitu berbuat melampaui batas-batas kekuasaan, shg hukum dibutuhkan sbg pembatas kekuasaan (selain kejujuran ,dedikasi dan kesadaran hukum).
  • Betapa eratnya dan pentingnya relasi antara hukum dan kekuasaan, hukum tanpa kekuasaan,angan-angan, tetapi kekuasaan tanpa hukum akan dzalim. Bagaimana agar hubungan keduanya selalu harmonis dan sinergis ?

a. keseimbangan power

b. dialog yg sehat ,efektif

c. sadar akan keterbatasan

2. HUKUM DAN NILAI SOSIAL BUDAYA

  • hukum yg baik adalah hukum yg materinya berasal dr nilai social budaya masyarakat.
  • Persoalan : terjadinya pergeseran nilai dan anomaly dlm masyarakat.
  • Sejauh mana pergeseran nilai boleh terjadi ? shg masih layak dijadikan sbg materi hukum yg baik?

a. Pergeseran nilai tetap harus sesuai dg hierarkhi nilai yg disepakati

b. Membutuhkan kajian lebih lanjut tentang materi hukum yg berasal dr masyarakat , nilai dr masy. diolah tidak diterima mentah, inilah fungsi dr penguasa atau para ilmuwan , sbg mitranya masyarakat.

 

3.SEBAB NEGARA MENJATUHKAN HUKUMAN

  • Terdapat tiga teori yg dpt dijadikan dasar pembenaran negara memberi hukuman pada warganya:

  • Teori Kedaulatan Tuhan,negara sbg badan yg mewakili Tuhan di dunia ini untuk mewujudkan ketertiban hukum di dunia, shg berhak menghukum bagi pelanggar hukum.
  • Teori Perjanjian masyarakat, rakyat telah memberikan kekuasaan pd negara untuk membentuk peraturan dan menjatuhkan hukuman pd pelanggar demi ketertiban dan kedamaian à konsekuensi: rakyat berjanji mentaati dan bersedia dijatuhi hukuman.

  • Teori Kedaulatan Negara, hanya negara yg berdaulat dan berkuasa untuk membentuk hukum. Adanya dan berlakunya hukum krn dikehendaki negara, shg negara berhak memberi hukuman.
  • Lili Rasjidi: negara memiliki tugas sangat berat, mewujudkan cita-cita bangsa, shg negara akan memberi hukuman kpd siapapun yg menghambat usaha mencapai cita-cita tadi.

4. SEBAB ORANG MENTAATI HUKUM

  • Terdapat tiga alas an pembenaran :
  • Teori Kedaulatan Tuhan, hukum dicipta oleh Tuhan, manusia sbg makhluk wajib taat (scr langsung), dan adanya anggapan raja adalah wakil Tuhan, shg manusia harus sll taat pada Tuhan (scr tidak langsung).

  • Teori Perjanjian masyarakat, hukum sbg hasil kesepakatan bersama seluruh masyarakat, shg mereka harus taati bersama juga.

  • Teori Kedaulatan Negara, orang mentati hukum krn merasa wajib utk mentaatinya, sebab hukum is kehendak negara

  • Teori Kedaulatan hukum, orang mentaati hukum krn hukum merupakan perumusan kesadaran hukum rakyat.

5. MASALAH PERTANGGUNGJAWABAN

  • Pertanggungjawaban is kewajiban utk memikul segala akibat dr sikap dan perilaku subjek hukum, yg dilakukan scr sadar, bebas, dan nalar.
  • Subjek hukum dibebaskan dr tanggjwb, apabila:
  • belum cukup umur
  • sedang terganggu jiwa / ingatannya
  • sedang dlm pengaruh hipnotis,sihir
  • subjek hukum tidak dpt menentukan kehendaknya scr bebas dan sadar

6. MASALAH HAK MILIK

  • Hak milik merupakan salah satu hak asasi manusia
  • Beberapa pandangan ttg hak milik :
  • Individualisme – liberalisme ; hak milik merupakan hak mutlak individu, dan boleh berbuat apapun
  • Kolektivisme: pemilikan alat produksi harus pd masy bukan individu.
  • Fascisme; membatasi dan melenyapkan ha-hak asasi
  • Personalisme : manusia sbg persona social, hak milik pribadi diselaraskan dengan kepentingan masyarakat

 

7. MASALAH PERJANJIAN à yg penting tetap terjaganya itikad baik dr masing-masing pihak

8. MASALAH LINGKUNGAN à perlu dipikirkan upaya menumbuhkembangkan kesadaran berwawasan lingkungan, lingkungan sbg mitra hidup, bukan semata-mata sbg something yg boleh diperlakukan semau sendiri manusia.

 

 

 


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 48 other followers