Hukum Perbankan : Bank Syariah

Pengaturan tentang 

UU Perbankan 

UU Perbankan Syariah 

Beberapa Pengertian 

Pengertian Bank Konvensional 

Tidak ada 

Pasal 1 angka 4 ” Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat”.

Pengertian Bank Syariah 

Tidak ada 

Pasal 1 angka 7 ” Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Prinsip Syariah 

Pasal 1 angka 13 ” Prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil ( Mudharabah ), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal ( musharakah ), ……”

Pasal 1 angka 12 ” Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Akad 

Tidak ada 

Pasal 1 angka 13 ” akad adalah kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah “.

Macam-macam simpanan dan investasi 

Pasal 1 

Pasal 1 disertai dengan jenis akadnya sesuai prinsip syariah. 

Asas Perbankan 

Asas Perbankan

Pasal 2 ” Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. 

Pasal 2 ” Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”.

Perizinan 

Izin usaha Bank Umum, BPR,pembukaan kantor cabang 

Pasal 16 dan Pasal 17 Izin usaha diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia. 

Pasal 5 dan Pasal 6 Izin Usaha dan UUS diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia. 

Bentuk Badan Hukum

Bentuk Badan Hukum Bank Umum, BPR 

Pasal 21 (1): Bentuk hukum Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah.

Pasal 21(2) : Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah,Koperasi,Perseroan Terbatas, Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7 : Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas.

 

( dengan demikian, bentuk badan hukum
Bank Umum Syariah dan BPRS harus Perseroan Terbatas )

Usaha Bank Umum dan BPR / BPRS 

Usaha bank umum 

Pasal 16 dan 17 : Bank Umum dapat melakukan 18 macam usaha

Pasal 19 dan 20 : BUS dapat melakukan 32 macam usaha.

UUS dapat melakukan 21 macam usaha 

BPR/ BPRS 

Pasal 13 : BPR dapat melakukan 4 macam usaha. 

Pasal 21 : BPRS dapat melakukan 5 macam usaha 

Larangan bagi Bank Umum dan BPR

Bank Umum 

Pasal 10 : bank Umum dilarang melakukan usaha penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 

Pasal 24 : BUS dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, kegiatan jual beli secara langsung di pasar modal, penyertaan modal kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c, kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

BPR 

Pasal 14 : BPR dilarang menerima simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing, penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 13. 

Pasal 25 : BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing, penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,melakukan usaha lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 21.

Penggabungan, peleburan,pengambilalihan

Penggabungan, peleburan,pengambilalihan 

Tidak ada 

Pasal 17 :

(1) Penggabungan,Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.

(2) Dalam hal terjadi Penggabungan,Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dengan bank lainnya, bank hasil Penggabungan, Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah.

(3) Ketentuan mengenai Penggabungan,Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi 

Pemegang saham pengendali 

Tidak ada 

Pasal 27 

Dewan Komisaris dan Direksi 

Pasal 38 dan Pasal 39 

Pasal 28 s.d. Pasal 31 

Dewan Pengawas Syariah 

Tidak ada 

Pasal 32

(1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk oleh Bank Syariah dan Bank umum konvenional yang memiliki UUS.

Good Corrporate Governace 

GCG/Tata Kelola 

Tidak diatur secara khusus dalam pasal tertentu 

Pasal 34  

Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa

Tidak ada 

Pasal 55

(1) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

(2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;

(3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudkan ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. 

Sanksi

Pidana 

Pasal 46 s.d. Pasal 51 

Pasal 59 s.d. Pasal 66 

Administratif 

Pasal 52 dan Pasal53 

Pasal 56 s.d. Pasal 58

- Tidak melaksanakan prinsip syariah

- Melanggar rahasia bank (+sanksi pidana )

- Tidak memberikan keterangan 

 

  1. Jelaskan perbedaan prinsip syariah menurut UU No 10 tahun 1998 dan UU No. 21 tahun 2008
  • Menurut UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)
  • Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dalam UU No 21 Tahun 2008 pengertian tentang prinsip syariah ini lebih luas termasuk dalam hal pengumpulan dana.

 

  1. Jelaskan 5 perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

 

  • Bank Syariah

 

  1. Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan/amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai ajaran Islam
  2. Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) sesuai ajaran Islam
  3. Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank
  4. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesederajatan dan prinsip ketentraman antara Pemegang Saham, Pengelola Bank dan Nasabah atas jalannya usaha bank syariah
  5. Prinsip bagi hasil:
  • Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi
  • Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
  • Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
  • Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil
  • Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak

 

  • Bank Konvensional

 

  1. Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan interest difference). Dilain pihak kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja
  2. Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara Pemegang Saham, Pengelola Bank dan Nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang
  3. Sistem bunga:

 

  • Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak Bank
  • Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
  • Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik
  • Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam
  • Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

 

 

  1. Secara garis besar produk Syariah dapat digolongkan ke dalam 5 golongan akad.
    1. Jelaskan 5 golongan akad tersebut di atas.
  2. Prinsip Simpanan Murni ( Al Wadi’ah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al wadi’ah. Fasilitas Al wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional Al Wadi’ah identik dengan giro.

  1. Bagi Hasil ( Syirkah )

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudhorobah dan Musyarokah. Lebih jauh prinsip Mudhorobah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan ( tabungan dan deposito ) maupun pembiayaan , sedangkan musyarokah lebih banyak untuk pembiayaan.

  1. Prinsip Jual beli ( At-Tijaroh )

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli. Bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).

  1. Prinsip Sewa ( Al-Ijaroh )

    Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis :

    1. Ijaroh : sewa murni, seperti hanya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya ( operatong lease ). Dalam teknis perbankan bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
    2. Bai al tajiri atau ijaroh al muntahiya bi tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli , dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa ( finansial lease).
  2. Prinsip Jasa / Fee ( Al-Ajr wal umullah)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa,Transfer, dan lain – lain. Secara Syari’ah prinsip ini didasarkan pada konsep al ajr wal umullah .

 

  1. Beri contoh produk bank syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan penggolongan di atas.
  • Funding
    • Al Wadi’ah ( titipan )
      • Giro
    • Mudharabah ( bagi hasil )
      • Tabungan
      • Deposito
  • Landing
    • Tijaroh (Jual-beli)
      • Murabahah
      • Salam
      • Istisna

         

    • Ijarah ( sewa )
      • Ijarah Muntahia ,bittamlik ( sewa beli )

     

    • Syirkah
      • Musyarakah (kerjasama modal usaha)
      • Mudharabah (Kerjasama mudal usaha)

       

  • FeeBased
    • Al Wakalah ( perwakilan )
    • Al Kafalah (penjaminan )
    • Al hawalah (Pengalihan hak- Tg jawab)
    • Ar Rahn ( gadai )
    • Al Qardh (Kebajikan)

 

 

  1. Bagaimana landasan hukum bunga bank menurut :
    1. Al Qur’an

    Surat Ar Ruum ayat 39 : ” Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia,maka riba tidak menambah disisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridlaan Allah, maka orang-orang ( yang berbuat demikian ) itulah orang yang melipatgandakan ( pahalanya ).

    Q.S. Al Baqarah ayat 275 :

    ” Orang – orang makan ( mengambil riba ) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan karena tekanan penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata ( berpendapat ) bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang – orang yang telah sampai kepadaNya larangan dari tuhannya lalu terus berhenti ( dari mengambil riba ), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu ( sebelum datang larangan ) dan urusannya ( terserah ) kepada Allah. Orang yang mengurangi ( mengambil riba ) maka orang – orang itu adalah penghuni penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

    Q.S. An Nisa Ayat ( 161) :

    ” Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil, Kami telah menyediakan untuk orang – orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih “.

 

  1. Al Hadist

” Ingatlah bahwa kamu akan menghadap tuhanmu dan Dia Pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal ( uang pokok ) kamu adalah hak kamu. Tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan“.

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya,’ apakah itu Ya rasulullah ? Jawab Nabi (1) syirik ( mempersekutukan Allah ); (2) berbuat sihir (tenung ); (3) membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali yang hak; (4) makan harta riba; (5) makan harta anak yatim; (6) melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang ; (7) menunuduh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga) dengan tuduhan zina .

  1. Fatwa DSN MUI

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Intersat/Fa’idah)

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

Bunga (Interest/fa’idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut,berdasarkan tempo waktu,diperhitungkan secara pasti di muka,dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi’ah.

Kedua : Hukum Bunga (interest)

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi’ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.

Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram,baik di lakukan oleh Bank, Asuransi,Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu’amallah dengan lembaga keuangan konvensional Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari’ah dan mudah di jangkau,tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga.

Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari’ah,diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

 

 

  1. Apa sanksi bagi Bank Syariah yang melakukan usaha secara konvensional ? jelaskan

Bagi Individu yang

  • Pasal 64

    Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

  • Pasal 65

    Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Ada beberapa asas al-’uqud yang harus dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS). Asas-asas yang dimaksudkan terutama ialah:

  1. Asas ridha’iyyah (rela sama rela). Yang dimaksud ialah bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela – bukan suka sama suka – yang bersifat hakiki. Asas ini didasarkan kepada sejumlah ayat al-Qur’an dan al-Hadits, terutama surat an-Nisa’ (4): 29). Atas dasar asas ‘an-taradhin/al-taradhi, maka semua bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan (ikrah) harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan bentuk transaksi ekonomi apapun yang mengandung unsur kebatilan (al-bathil) semisal jual-beli yang mengandung unsur pemaksaan (bay’ul mukrah);
  2. Asas manfaat, maksudnya ialah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (obyek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat/mafsadat seperti jual-beli benda-benda yang diharamkan dan/ atau benda-benda yang tidak bermanfaat apa lagi membahayakan.
  3. Asas keadilan, dalam arti kedua pihak yang melakukan transaksi ekonomi (bank dan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkrit. Hal ini didasarkan kepada sejumlah ayat al-Qur’an yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan anti kezhaliman. Termasuk kezhaliman dalam hal ekonomi yang disimbolkan dengan bentuk riba seperti dapat dibaca dalam berbagai ayat al-Qur’an, terutama ayat 25 surat al-Hadid (57 ).
  4. Asas saling menguntungkan. Setiap akad yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan nasabah harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad. Tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur gharar (penipuan), karena hanya menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Demikian pula dengan praktik perjudian yang hanya menguntungkan segelintir orang dengan merugikan banyak pihak bahkan masyarakat luas.

Menurut Amin Suma, selain asas-asas al-’uqud yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa hal lain atau bahkan juga asas al-’uqud yang perlu dipertimbangkan secara maksimal dalam RUUPS. Hal-hal lain yang dimaksudkan adalah:

  1. Akad yang dilakukan para pihak (bank dan nasabah) bersifat mengikat (mulzim).
  2. Para pihak yang melakukan akad harus memiliki i’tikad baik (husnun-niyyah). Asas ini sangat penting diperhatikan dan akan turut menentukan kelangsungan dari perwujudan akad itu sendiri. Akad-akad ekonomi yang didasarkan pada niatan yang buruk, pasti akan menghancurkan transaksi ekonomi perbankan pada khususnya bahkan perekonomian pada umumnya.
  3. Memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tradisi ekonomi yang terjadi dalam praktik masyarakat ekonomi selam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perekonomian yang telah diatur dalam Islam, dan tidak berlawanan dengan asas-asas al-’uqud yang telah disebutkan sebelum ini.
  4. Pada dasarnya, para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad yang mereka lakukan, sepanjang tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang berlaku umum dan tidak bertentangan dengan semangat moral perekonomian dalam Islam. Hal ini sejalan dengan hadits Rasul Allah SAW, riwayat al-Dar Quthni yang artinya: “Orang-orang Islam itu [terikat] dengan persyaratan-persyaratan yang telah mereka tetapkan (sepakati), kecuali syarat yang menghalakan yang haram atau mengharamkan yang halal“.

     

    Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah

Bank Konvensional 

Berdasarkan margin keuntungan atau bagi hasi 

Memakai perangkat bunga 

Profit dan falah Oriented 

Profit oriented 

Hubungan hukum bank dan nasabah : kemitraan 

Hubungan hukum nasabah dan bank : Debitur – Kreditur

User of real funds 

Creator of money supply

Melakukan investasi yang halal saja 

Investasi yang halal dan haram 

Pengerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah 

Tidak terdapat dewan sejenis itu 

 

Akad – akad Pelengkap

    Bank Syariah memberikan layanan jasa lain kepada nasabah selain dari penghimpunan dan penyaluran dana dengan menggunakan beberapa akad.

  1. Alih utang piutang ( Al- Hiwalah).

Fasilitas Hiwalah lazimnya digunakan untuk membantyu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Ketentuan umum al-hiwalah ini diatur dalam Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000.

  1. Gadai (Rahn)

Untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan . Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria.

(a) Milik nasabah sendiri

(b) Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar

© Dapat dikuasai namun tidfak boleh dimanfaatkan oleh bank

Syariah Nasional membuat fatwa tersendiri mengenai rahn emas ini, yaitu dalam Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002. Secara prinsip, ketentuan rahn emas juga berlaku ketentuan rahn yang diatur dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

  1. Al Qordh.

Pinjaman kebaikan, Al-Qordh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan sodaqoh. Ketentuan mengenai qardhul hassan telah diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000.

4).Wakalah

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti ; transfer, pembayaran rekening listrik, telepon. Kegiatan ini diatur dalam Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000

5) Kafalah.

Bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi’ah . Bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan. Dewan Syariah Nasional telah mengatur hal ini dalam Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwanya diatur ketentuan umum kafalah sebagi berikut.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah ( DPS) adalah :

  1. Mengawasi jalannyaaa operasionalisasi bank sehari – hari agar sesuai dengan ketentuan syariah.
  2. Membuat pernytaan secara berkala ( biasanya tiap tahun ) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
  3. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

 

Fungsi Dewan Syariah Nasional ( DSN) adalah :

  1. Mengawasi produk – produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah.
  2. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk – produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
  3. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewsan Pengawas Syariah l pada suatu lembaga keuangan syariah.
  4. Memberika teguran kepada lembaga keuangan syariah jika yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.
About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 47 other followers

%d bloggers like this: