Hukum Pidana Internasional : Lengkap 1

April 18, 2010

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

International Criminal Law

International Penal Law

Droit Penal International

Voelkerstrafrecht

 

Pengertian

  • Perpaduan antara hukum pidana dan hukum internasional

    Hukum pidana

        Rumusan tindak pidana

        Pelaku tindak pidana

        Jenis-jenis hukuman

        Asas-asas dlm hk. Pidana

        Prinsip-prinsip hk. islam

    Hk. Internasional

        Kedaulatan negara

        Yurisdiksi

        Tanggung jawab

        Kerjasama internasional

Hukum Pidana Internasional merupakan hasil pertemuan antara 2 disiplin hukum yang berbeda yang kemudian saling melengkapi

Terdiri dari 2 aspek

  • Criminal Aspects of International Law
  • Sekumpulan preskripsi internasional mengenai sifat-sifat khas kepidanaan termasuk memberikan sifat kriminal (criminalization) pada suatu perbuatan tertentu terlepas dari cara-cara dan macam penerapan hukum tertentu.

substantive component

  • International Aspects of National Criminal Law
  • Kedaulatan Negara ……… Yurisdiksi
  • Subjek hukum
  • Wilayah negara ………. Sehubungan dengan TP transnasional
  • Perjanjian internasional

Procedural component

Definisi Hukum Pidana Internasional

  • Aspek-aspek sistim hukum internasional yang mengatur perbuatan yang dilakukan oleh individu dalam kapasitasnya sebagai pribadi atau wakil atau kolektif yang melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pidana.
  • Aspek-aspek sistim hukum internasional dan hukum nasional yang mengatur kerjasama internasional dalam masalah-masalah pidana yang dilakukan oleh individu yang melanggar hukum pidana dari suatu negara.

Sumber Hupidin

  • Kebiasaan Internasional
  • Perjanjian Internasional
  • Prinsip-prinsip hukum umum
  • Doktrin, yurisprudensi
  • Hukum Islam
  • KUHP Nasional

Tujuan Hupidin

  • to prevent harmful conduct through deterrence (mencegah)
  • to prosecute those who are accused of criminal violence (mengadili)
  • to punish those found guilty (menghukum)

Azas-azas

  • Aut dedere Aut puniere
  • Aut dedere Aut judicare
  • Aut dedere aut poenam persequi

Procedural

  • Extradition
  • Judicial assistance
  • Recognition of foreign judgements
  • Transfer of Offenders and execution of sentences abroad

Pengertian Tindak Pidana Internasional

  • international offence

    is conduct internationally proscribed for which there is an international duty for states to criminalize the said conduct, prosecute or extradite and eventually punish the transgressor, and to cooperate internationally for the effective implementation of these purposes and duties

  • International crime

    An International Crime is such an act universally
recognized as criminal, which is considered a grave matter of international concern and for some valid reason can not be left within the exclusive jurisdiction of the state that would have control over it under normal circumstances

    International Crime is any conduct which is designated as a crime in a multilateral convention with a significant number of state parties to it, provided the instrument contains one of the ten penal characteristics. (Bassiouni)

Karakteristik

  • Explicit recognition of proscribed conduct as constituting an international crime or a crime under international law, or a crime.
  • Implicit recognition of the penal nature of the act by establishing a duty to prohibit, prevent, prosecute, punish, or the like.
  • Criminalization of the proscribed conduct
  • duty or right to prosecute
  • duty or right to punish the proscribed conduct
  • duty or right to extradite
  • duty or right to cooperate in prosecution, punishment (including judicial assistance in penal proceeding)
  • establishment of a criminal jurisdiction basis
  • reference to the establishment of an international criminal court
  • elimination of the defense of superior orders.

Persyaratan

  • International element
    • Direct threat to world peace and security
    • Indirect threat to world peace and security
    • Shocking to the conscience of humanity
  • Transnational element
    • Conduct affecting more than one state
    • Conduct including or affecting citizens of more than one state
    • Means and methods transcend national boundaries
  • Necessity element

    Cooperation of states necessary to enforce

Macam2 TPI

  • aggression,
  • genocide,
  • crimes against humanity,
  • war crimes,
  • crimes against the UN and associated personnel,
  • unlawful possession and/or use of weapons,
  • theft of nuclear materials,
  • mercenarism,
  • apartheid,
  • slavery and slave-related practices,
  • torture,
  • unlawful human experimentation,
  • piracy,
  • aircraft hijacking,
  • unlawful acts against civil maritime navigation,
  • nuclear terrorism,
  • unlawful acts against internationally protected persons,
  • taking of civilian hostages,
  • unlawful use of the mail,
  • financing of international terrorism,
  • unlawful traffic in drugs and dangerous substances,
  • destruction and/or theft of national treasures and cultural heritage,
  • unlawful acts against the environment,
  • international traffic in obscene materials,
  • falsification and counterfeiting of currency,
  • unlawful interference with submarine cables, and
  • bribery of foreign public officials.

 


Hukum Jaminan : Gadai dan Fidusia

April 18, 2010

ISTILAH GADAI

  • Gadai berasal dari terjemahan dari kata pand(bhs. Belanda) atau pledge atau pawn (bhs Inggris)

Pengertian Gadai Tercantum dlm Pasal 1150 KUHPerdata

  • Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yg diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekauasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tsb secara didahulukan dari pada orang2 berpiutang lainnya; dg kekecualian

ISTILAH FIDUSIA

  • Fidusia berasal dr bhs.Belanda yaitu Fiducie, dlm bhs. Inggris fiduciary transfer of ownership, yg artinya. Dlm berbagai literatur, fidusia lazim disebut dg istilah eigendom overdract (FEO) yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan

FIDUSIA UU NO. 42 TAHUN 1999

  • Mrt Pasl 1 angka 1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda ats dasar kepercayaandg ketentuan bahwa benda yg hak kepemilikannya dialihkan tsb tetap dlm penguasaan pemilik benda.

PENGERTIAN JAMINAN FIDUSIA

  • Mrt Pasal 1 angka 2 Jaminan Fidusia adalah jaminan atasbenda bergerak baik yg berwujud maupun yg tdk berwujud dan benda tdk bergerak khususnya bangunan yg tidak dpt dibebani hak tanggungan sbgmana dimaksud dlm UU NO. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tetap berada dlm penguasaan Pemberi Fidusia, sbg agunan bagi pelunasan uang tertentu, yg memberikan kedudukan yg diutamakan kepd Penerima Fidusia thdp kreditur llainnya.

UNSUR-UNSUR JAMINAN FIDUSIA

1. Adanya hak jaminan

2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yg berwujud maupun yg tidak berwujud dan benda tdk bergerak, khususnya bangunan yg tdk dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dg pembebanan jaminan rumah susun.

3. benda menjadi objek jaminan tetap berada dlm penguasaan pemberi fidusia

4. memberikan kedudukan yg diutamakan kepada kreditur.

Hak Tanggungan Atas Tanah

  • Menurut Pasal 1 UU NO. 4 TAHUN 1996 Hak Tanggungan adlah hak jaminan yg dibebankan pada hak atas tanah sbgmn yg dimaksud dlm UU NO. 5 Th 60, berikut atau tdk berikut benda-benda lain yg merpk satu kesatuan dg tanah, untuk pelunasan utang tertentu, yg memberikan kedudukan yg diutamakan kpd kreditur tertentu thdp kreditur2 lain.

LATAR BELAKANG TIMBULNYA LEM BAGA FIDUSIA

Krn ketentuan UU yg mengatur ttng pand(gadai) mengandung banyak kekurangan, tdk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tdk mengikuti perkembangan masyarakat

Hambatan itu meliputi

1. Adanya asa inbezitstelling

2. Gadai atas surat-surat piutang ini krn

a. tdk adanya ketentuan ttg cara penarikan dr piutang2 oleh si pemegang gadai

b. tdk adanya ketentuan mengenai bentuk ttt bagaimana gadai itu harus dilaksanakan

3. Gadai kurang memuaskan, krn ketiadaan kepastian berkedudukan sbg kreditur terkuat,sbgmana tampak dlm hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain, yaitu pemegang hak privilige dpt berkedudukan lebih tinggi drpd pemegang gadai

DASAR HUKUM JAMINAN FIDUSIA

1. Arrest Hoge Raad 1929 tertanggal 25 Januari 1929 tentang Bierbrouwerij Arrest (Negeri Belanda)

2. Arrest Hoggerechtshof 18 agustus 1932 ttg BPM-Clynet Arrest (Indonesia)dan

3. Undang-undang Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia

OBJEK JAMINAN FIDUSIA DIBAGI 2 MACAM YAITU

1.benda bergerak, baik yg berwujud maupun tidak berwujud dan

2. benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan

PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DIATUR DLM Pasal 4 s.d 10 UU NO. 42 TAHUN 1999

DILAKUKAN DENGAN 2 CARA YAITU :

1. Dibuat dg akta Notaris dlm bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang2nya memuat :

a. identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia

b. data perjanjian poko yg dibebani

c. uraian mengenai benda yg menjadi objek jaminan fidusia

d.nilai penjaminan

e. nilai benda yg menjadi jaminan fidusia

2. Utang yg pelunasnnya dijaminkan dg jaminan fidusia adalah:

A. uang yang telah ada

B. utang yg akan timbull dikemudian hariyg telah diperjanjikan dlm jumlah ttt

C. utang yg pd utang eksekusi dpt ditentukan jmlahnya berdasarkan perjanjian pokok yg menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi

D. jaminan fidusia dpt diberikan kpd lebih dr satu penerima fidusia atau kpd kuasa atau wakil dr penerima fidusia.

E. jaminan fidusia dpt diberikan trhdp satu atau lebih satua atau jenis benda termasuk piutang , baik yg telah ada pd saat jaminandiberikan mauapun yg diperoleh kemudian

 

 

 

 

 


Hukum Jaminan : Hipotik

April 18, 2010

LEMBAGA-LEMBAGA JAMINAN YG BERLAKU DEWASA INI DI INDONESIA

  • HIPOTIK Pasal 1162 s/d Pasal1232 BW
  • GADAI (PAND) Pasal 1150 s/d Pasal 1161 BW
  • HAK TANGGUNGAN UU NO. 4 Tahun 1996
  • FIDUSIA UU NO. 42 TAHUN 1999

Pengertian hipotek kapal laut

  • Ada 2 kata yang tercantum dalam istilah hipotek yaitu kata hipotek dan kapal laut. Masing-masing mempunyai konsepsi yang berbeda satu sama lain.

PENGERTIAN HIPOTIK

  • Mrt Pasal 1162 BW Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda2 tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari pdnya bagi penglunasan suatu perikatan.

Vollmar mengartikan hipotek adalah

SEBUAH HAK KEBENDAAN ATAS BENDA-BENDA BERGERAK TIDAK BERMAKSUD UNTUK MEMBERIKAN ORANG YANG BERHAK (PEMEGANG HIPOTEK) SESUATU NIKMAT DARI SUATU BENDA, TETAPI IA BERMAKSUD MEMBERIKAN JAMINAN BELAKA BAGI PELUNASAN SEBUAH HUTANG DENGAN DILEBIHDAHULUKAN”.

PENGERTIAN KAPAL TERDAPAT DLM PASAL 49 UU N0. 21 THN 1992 TENTANG PELAYARAN KAPAL

  • “KENDARAAN AIR DG BENTUK DAN JENIS APAPUN, YG DIGERAKAN DG TENAGA MEKANIK, TENAGA ANGIN AT DITUNDA, TERMASUK KENDARAAN YG BERDAYA DUKUNG DINAMIS, KENDARAAN DI BAWAH PERMUKAAN LAUT SERTA ALAT APUNG DAN BANGUNAN YG TERAPUNG YG TDK BERPINDAH-PINDAH”

INTI DEFINISI INI ADALAH

  • BAHWA KAPAL MERUPAKAN KENDARAAN AIR DENNGAN BENTUK DAN JENIS APAPUN.

HIPOTEK KAPAL LAUT ADALAH

  • “HAK KEBENDAAN ATAS KAPAL YG DIBUKUKAN ATAU DIDAFTARKAN( BIASANYA DG ISI KOTOR DI ATAS 20 M3)DIBERIKAN DENGAN AKTA AUTENTIK, GUNA MENJAMIN TAGIHAN HUTANG”

UNSUR-UNSUR KAPAL LAUT

1. ADANYA HAK KEBENDAAN

2. OBJEKNYA ADLAH KAPAL YG BERATNYA DI ATAS 20 M3

3. KAPAL TERSEBUT HARUS YG DIBUKUKAN

4. DIBERIKAN DENGAN AKTA AUTENTIK

5. MENJAMIN TAGIHAN HUTANG

DASAR HUKUM HIPOTEK KAPAL LAUT

  • PASAL 1162 S.D 1232 KUHPERDATA

    A. ketentuan2 umum (ps 1162 s.d 1178 KUHPERDATA

    B. pendaftaran hipotek dan bentuk pendaftaran Ps 1179 s.d Ps 1194 KUHPER

    C. pencoretan pendaftaran Ps. 1195 s.d 1197 KUHPerdata

    D. Akibat Hipotek thdp pihak ke3 yg mengusai barang yg dibebani Ps 1198 s.d 1208 KUHPerdata

    E. hapusnya hipotek Ps. 1209 s.d 1220 KUHPerdata

    Pegawai2 yg ditugaskan menyimpan hipotek, tanggung jawab mereka dan hal diketahuinya daftar2 oleh masyarakat (Ps. 1221 s.d Ps. 1232 KUHPerdata

OBJEK HIPOTEK KAPAL LAUT PS.1164 KUHPERDATA

  • KAPAL LAUT YG UKURANNYA20 M3, SEDANGKAN DI BAWAH 20 M3 BERLAKU KETENTUAN FIDUSIA

SUBJEK HIPOTEK KAPAL LAUT

1.PEMBERI HIPOTEK(HIPOTHEEKGEVER)

2. PENERIMA HIPOTEK ( HIPOTHEEKBANK,HIPOTHEEHOUDER,ATAU HIPOTHEEKNEMER) YAITU ORANG YG MEMINJAM UANG.

 

PROSEDUR DAN SYARAT2 PEMBEBANAN HIPOTEK

  • 1. KAPAL YG SUDAH DIDAFTAR DAN
  • 2. DILAKUKAN DG MEMBUAT AKTA HIPOTEK DI TEMPAT DIMANA KAPAL SEMULA DIDAFTAR

HAL2 YG HRS DIPERTIMBANKKAN DLM PELAKSANAAN HIPOTEK KAPAL LAUT

  • 1.KAPAL YG DIBEBANI HIPOTEK HRS JELAS TERCA NTUM DLM AKTA HIPOTEK
  • 2.PERJANJIAN ANTARA KREDITUR DG DEBITUR DITUNJUKKAN DG PERJANJIAN KREDIT(YG MRPKAN SYARAT PEMBUATAN AKTA HIPOTEK)
  • 3. NILAI KREDIT, YG MERPKN NILAI KESELURUHAN YG DITERIMA BERDASARKAN BARANG YG DIJAMINKAN(MISAL KAPAL)
  • 4. NILAI HIPOTEK DIKHUSUKAN PD NILAI KAPAL (PD BANK DILAUKAN OLEH APPRESOR)
  • 5. PEMASANGAN HIPOTEK SEYOGYANYA SESUAI DG NILAI KAPAL DAN DPT DILAKUKAN DG MATA UANG APA SAJA SESUAI PERATURAN PERUNDANG2 ANYG BERLAKU.

PROSEDUR DAN SYARAT2 DLM PEMBEBANAN HIPOTEK

  • PEMOHON ADALAH MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA PEJABATPENDAFTAR DAN PEJABAT BALIK NAMA DG MENCANTUMKAN NILAI HIPOTEK YG AKAN DIPASANG

AKTA SURAT KUASA MEMASANG HIPOTEK

  • SURAT KUASA YANG DIBUAT DI MUKA DAN ATAU DIHADAPAN NOTARIS. SURAT KUASA INI DIBUAT ANTARA PEMILIK KAPAL DG ORANG YG DITUNJUK UNTUK ITU.

ISI SURAT KUASA

  • PEMILIK KAPAL MEMBERIKAN KUASA KEPADA ORANG YG DITUNJUK UNTUK MENGURUS KEPENTINGANNYA. Kepentingan pemilik kapal adalah dalam rangka pembebanan hipotek kapal laut.

GROSE AKTA PENDAFTARAN/BALIK NAMA

  • PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENGELUARKAN AKTA PENDAFTARAN DAN PENCATAT BALIK NAMA YAITU SYAHBANDAR.

TUJUAN KAPAL DIDAFTAR ADALAH

1. UNTUK MEMPEROLEHSURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL(STKK). DG ADANYA STKK maka kapal dpt berlayar dg mengibarkan bendera kebangsaanya,dg demikian kedaulatan negara bendera berlaku secara penuh di atas kapal tsb dan orang yg berada di atas kapal hrs tunduk kpd peraturan2 dari negara bendera

2. status hukum pemilikan kapal menjadi jelas

3. dapat dipasang/dibebani hipotek

SYARAT KAPAL YANG DIDAFTAR DI INDONESIA

1. KAPAL DG UKURAN ISI KOTOR SEKURANG2NYA 20 M3 ATAU DINILAI SAMA DG ITU

2. DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA INDONESIA ATAU BADAN HK INDONESIA DAN BERKEDUDUKAN DI INDONESIA (PS 46AYAT(2) UU N0 21 THN 1992 TTG PELAYARAN

DOKUMEN2 YG HRS DILENGKAPI UNTUK PENDAFTARAN KAPAL LAUT

I. MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN KPD PEJABAAT PENDAFTAR

2. BUKTI KEPEMILIKAN KAPAL

3. IDENTITAS PEMILIK

4. SURAT UKUR(SEMENTARA/TETAP

5. DELECTION CERTIFICATE KHUSUS UNTUK KAPAL LAUT YG PERNAH DIDAFTARKAN DI LUAR NEGERI

 

 

 

    

 


Hukum jaminan : Gambaran Umum Jaminan

April 18, 2010

PERJANJIAN JAMINAN

  • Perjanjian jaminan adalah perjanjian yg timbul karena adanya perjanjian pokok.
  • Sifat perjanjian jaminan adalah bersifat accesoir.
  • Sifat Accesoir karena timbulnya perjanjian jaminan dikarenakan adanya perjanjian pokok, sehingga perjanjian jaminan tidak akan ada bila tdk ada perjanjian pokok.

ASAS-ASAS HUKUM JAMINAN

  • Asas Publisitet yaitu semuahak,Hk T, Fidusia, Hipotik harus didafatarkan.Pendaftaran dimaksudkan supaya pihak ketiga mengetahui

JAMINAN DALAM KUHPERDATA

  • Dalam KUHPerdata jaminan merupakan hak kebendaan dan merupakan bagian dari hk benda yang diatur dalam Buku II KUHPerdata.
  • Dilihat dari sistematika KUHPerdata maka seolah-0lah hukum jaminan hanya mrpk jaminan kebendaan saja , krn pengaturan jaminan kebendaan terdapat dalam buku II tentang benda, sdgk perjanjian jaminan perorangan (persoonlijke zekerheids rechten, personal guaranty) seperti perjanjian penangungan ( borgtocht) di dalam KUHPerdata mrpk salah satu jenis perjanjian yg diatur dlm buku III tentang perikaatan.
  • Sebenarnya baik perjanjian jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan keduanya timbul dari perjanjian, hanya dalam sistematika KUHPerdata dipisahkan letaknya, maka seakan2 hanya jaminan kebendaan yg mrpk obyek hukum jaminan.

Mnrt SUBEKTI HK JAMINAN Mrpk bagian dr HK Benda dpt dilihat dari tulisannya sbb :

  • Bgm bentuk sistem mengenai hk benda kita nanti, hk jaminan (kebendaan) hrs mengikuti sistem yg digariskan oleh hk benda itu. Memang perihal jaminan tempatnya adalah dlm hk benda . Ia mrpk bagian dr hukum benda

Mrt KUHPerdata Jaminan terbagi dua yaitu :

  • Jaminan UMUM DAN JAMINAN KHUSUS
  • Dasar Hk. Jaminan UMUM adalah Pasal 1131 BW. Menetapkan bahwa sgl kebendaan si berutang (debitor) baik yg bergerak maupun yg baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk sgl perikatannya perseorangan.
  • Dr rumusan tsb dpt disimpulkan bahwa kekayaan seorang dijadikan JAMINAN untuk semua kewajibannya, yaitu semua utangnya. Inilah yg oleh HK. Jerman inamakan Haftung.
  • Dasar hukum Jaminan Khusus adalah Pasal 1133 dan Ps. 1134 BW.

JAMINAN UMUM ADALAH :

  • Jaminan yg lahir karena ketentuan UU.
  • Misalnya Si Hasan pinjam uang kepada Si Janu sebesar Rp. 100.000 untuk membayar K AS

Jaminan Khusus adalah

  • Jaminan yang lahir karena diperjanjikan.
  • Misalnya : Pak roni seorang pengusaha di bidang garmen meminjam uang kepada Bank BCA sebesar RP. I MILYAR dgn jaminan rumah dan tanah yg ia miliki. (Hak Tanggungan).

 

PENGERTIAN JAMINAN kEBENDAAN

  • Yg dimaksud dengan jaminan kebendaan adalah adanya benda tertentu yang diikat secara khusus.
  • Misalnya : Pak wisnu pinjam uang ke BANK Mandiri dg jaminan sertifikat hak atas tanahnya yg luas 2000 m2 (Hak Tanggungan)
  • Sedangkan Jaminan perorangan adalah adanya kesanggupan pihak ke tiga untuk memenuhi kewajiban (utang) debitur apabila debitur wanprestasi.

Contoh Jaminan Perorangan

  • Bu Aminah seorang dosen Fakultas Hukum meminjam uang sebesar Rp. 30 juta dengan jaminan Rektornya
  • Si ani seorang buruh pabrik meminjam uang pada Bank Mandiri sebesar 5 juta yg menjamin adalah Direkturnya.
  • Jadi dlm hk jamianan perorangan hrs ada hubungan antara si peminjam dg si penjamin yaitu hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan antara buruh dan majikan.

Hukum jaminan : Pengertian dan macam-macam jaminan

April 18, 2010

Pengertian Jaminan dlm kehidupan sehari2

  • Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang.
  • Jaminan menurut kamus diartikan sebagai tanggungan {Wjs Poerwadarminta, Kamus umum Bahasa Indonesia}.
  • Jaminan adalah sesuatu yg diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yg dapa dinilai dg uang yg timbul dr suatu perikatan {Hartono Hadisoeprapto, Pokok2 Hk Perikatan & Jaminan]

ThomasSuyatnodkk.memberikan pengertian jaminan kredit adalah

  • ‘penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggulangi pembayaran kembali suatu utang”.
  • Ps.8 UU N0.10 1998 jaminan adalah keyakinan atas kemampuandan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dg yg diperjanjikan.

Jaminan mrt kamus perbankan

  • Jaminan yg diberikan oleh bank, jaminan tersebut dpt berupa jaminan fisik atau non fisik. Jaminan fisik berbentuk barang, sedangkan jaminan non fisik berupaa avalist
  • [penanggung atau penjaminwesel.
  • Djuhaendah Hasan memberikkan pengertian Hukum Jaminan dan pengertian jaminan yaitu “sarana perlindungan bagi keamanan kreditur yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamindebitur
  • Hukum jaminanadalah perangkat hukumygmengatur ttg jaminan dr pihak debitur atau dr pihak ketiga bagi kepastian pelunaan piutang kreditur ataupelaksanaan suatu prestasi.

MACAM-MACAM JAMINAN

  • 1. Mrt terjadinya yaitu jaminan yg lahir krn ditentukan oleh uu yaitujaminan umum dan jaminan yg lahir krn perjanjian yaitu jaminan khusus.
  • Mrt Sifatnya yaitu jaminnan yg bersifat kebendaan adalah jaminanyg berupa hak mutlak atas suatu benda ygmempunyai ciri2 : mempunyai hubungan langsung ats benda ttt dr debitur,dpt dipertahankanterhadapsiapapun, selalumengikuti bendanya,dandpt diperalihkan.
  • Jaminan perorangan adalah jaminan yg menimbulkanhub langsung pd perseorangan ttt, hanya dptdipertqahankan thdp debitur ttt, terhadap harta kekayaan debitur semuanya. ( Sri Soedewi M Sofwan)

Menurut Obyeknya

  • jaminan yg tergolong dalam jaminan umum ialah seluruh harta debitur yang dijadikan jaminan atas utang debitur
  • ( Ps. 1131 dan Ps. 1132 KUHPerdata).jaminan khusus ialah jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Menurut Penguasaannya

  • Jaminan dengan penguasaan bendanya dan jaminan yg tanpa penguasan bendanya.

Hukum Perjanjian Internasional : Gambaran Umum

April 17, 2010

Hukum Perjanjian Internasional

Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal

  • Penggolongan yang pertama: perjanjian yang diadakan melalui tiga tahap pembentukan yakni perundingan, penandatangan dan ratifikasi; dan perjanjian yang diadakan melalui dua tahap pembentukan yaitu perundingan dan penandatangan.
  • Penggolongan yang kedua:perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral;
  • Penggolongan yang ketiga: treaty contract dan law making treaties

Bentuk-bentuk perjanjian internasional

  • Perjanjian antar- kepala negara;
  • Perjanjian antar-pemerintah;
  • Perjanjian antar- negara;
  • Perjanjian yang dirundingkan dan ditandatangani oleh menteri-menteri yang mewakili negaranya;
  • Perjanjian antar-departemen yaitu perjanjian yang diadakan antara pejabat-pejabat yang mewakili departemen-departemen pemerintah
  • Perjanjian yang dibuat antara ketua-ketua partai politik yang berkuasa di negaranya masing-masing

Peserta dalam perjanjian internasional

  • Ketentuan/aturan umum dalam perjanjian internasional:
  • Pasal 34 Konvensi Wina Tahun 1969 menyatakan bahwa A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent;
  • Hukum kebiasaan internasional: “pacta tertiis nec nocent nec prosunt”
  • Pasal 34 Konvensi Wina Tahun 1986 menyatakan bahwa A treaty does not create either obligations or rights for a third State or a third organization without the consent of that State or that organization

Pengecualian-pengecualian terhadap Pasal 34 Konvensi Wina 1969

  1. Perjanjian yang memuat sejumlah ketentuan yang berlaku bagi negara-negara bukan perserta perjanjian;
  2. Perjanjian multilateral untuk meneguhkan berlakunya kaidah hukum kebiasaan internasional akan berlaku bagi negara-negara bukan peserta perjanjian tersebut;
  3. Perjanjian multilateral untuk membentuk kaidah hukum baru akan mengikat negara-negara bukan peserta perjanjian tersebut;
  4. Konvensi-konvensi multilateral tertentu yang diberlakukan secara universal dapat memuat syarat-syarat tentang pembelakuan konvensi-konvensi tersebut bagi negara-negara bukan perserta;
  5. Dispositive Treaties

Pembuatan dan Berlakunya Suatu Perjanjian Internasional

  • Kewenangan untuk membuat perjanjian internasional merupakan suatu atribut dari negara yang berdaulat.
  • Dalam pembuatan suatu perjanjian internasional dapat dilakukan dalam beberapa tahap:

    1. Menugaskan orang-orang yang melakukan perundingan atas nama negaranya;

    2. Perundingan dan penerimaan;

    3. Pengesahan, penandatangan dan pertukaran instrumen;

    4. Ratifikasi

    5. Aksesi;

    6. Masa berlakunya perjanjian

    7 Tahap pencatatan dan penerbitan setelah perjanjian dinyatakan berlaku; dan

    8. Penerapan dan penegakan hukum terhadap ketentuan dalam perjanjian

Reservation (Pensyaratan)

  • Suatu negara berdasarkan pertimbangan tertentu tidak dapat menyetujui sepenuhnya isi perjanjanjian yang bersangkutan;
  • Negara tersebut bisa saja memutuskan untuk sama sekali tidak turut serta dalam perjanjian itu;
  • Akan tetapi, turut sertanya negara dalam suatu perjanjian membawa banyak sekali keuntungan;
  • Untuk mengatasi kesukaran yang dihadapi oleh negara tersebut, negara bersangkutan dapat turut serta dalam perjanjian itu dengan mengajukan satu atau beberapa pensyaratan
  • Pasal 2 (1) Konvensi Wina Tahun 1969
  • “Reservation” means a unilateral, however, phrased or named, made by a State, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State
  • Pasal 1 (e) Undang-undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
  • Pensyaratan (“Reservation”) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral;
  • Pasal 1 (f) Undang-undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
  • Pernyataan (“Declaration”) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang Pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mem Pengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional;
  • Praktek negara mengenai pensyaratan:
  • Liga Bangsa-bangsa/Perserikatan Bangsa-bangsa (hingga permulaan tahun lima puluhan)- Asas kesepakatan yang bulat (unanimity principle)

     

 

 

 

 


Perjanjian Internasional : kesepakatan untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan reservasi

April 16, 2010

Hukum Perjanjian Internasional : kesepakatan untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan reservasi

 

 

Cara-Cara Umum Pengikatan Diri

  • Penandatanganan
  • Ratifikasi
  • Accession
  • Adhesion

Pasal 12 KOnvensi

  1. Kesepakatan Negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dinyatakan dengan penandatangan oleh wakilnya jika
    1. Perjanjian itu menyatakan bahwa penandatangan itu akan mempunyai pengaruh
    2. Jika tidak maka akan disebutkan bahwa Negara-negara perunding telah menyetujui sebelumnya bahwa penandatanganan itu harus mempunyai pengaruh , atau
    3. Adanya kehendak dari Negara untuk memberikan bahwa pengaruh terhadap penandatangan tersebut muncul dari surat kuasa penuh dari wakilnya atau dinyatakan selama perundingan

Perbedaan antara :

  • Ratifikasi

Negara ikut serta dalam proses pembentukan perjanjian

  • Accession& adhesion

1.Negara tidak ikut serta dalam pembentukan perjanjian

2. Hanya pada perjanjian multilateral

Perbedaan antara:

  • Accession

Pengikatan diri terhadap seluruh perjanjian

  • Adhesion

Pengikatan diri terhadap ketentuan tertentu saja dari perjanjian

 

Reservation (pensyaratan) dan akibat hukumnya

Ide dasar Reservasi

  • Untuk memungkinkan perjanjian multilateral memperoleh peserta yang luas
  • Adanya kedaulatan yang dimiliki negara

Perumusan Reservasi (pasal 19 Konvensi wina)

Suatu Negara pada waktu melakukan penandatangan, ratifikasi, menerima, mengesahkan atau aksesi terhadap suatu perjanjian boleh mengajukan reservasi kecuali jika:

  1. Reservasi itu dilarang oleh perjanjian
  2. Perjanjian itu sendiri menyatakan bahwa hanya reservasi-reservasi tertentu yang tidak termasuk reservasi yang dipersoalkan, boleh diajukan
  3. Dalam hal tidak termasuk di dalam sub paragraph (a) dan (b), maka reservasi itu bertentangan dengan tujuan dan maksud perjanjian

Pasal 20 Konvensi Wina 1969

  • 1. reservasi yg diizinkan oleh perjanjian tidak memerlukan penerimaan oleh negara peserta lainnya
  • Jika penerapan perjanjian secara keseluruhan sebagai syarat utama untuk terikat oleh perjanjian maka reservasi memerlukan penerimaan seluruh peserta perjanjian
  • Jika perjanjian merupakan instrumen konstitusi organisasi internasional maka reservasi memerlukan penerimaan dari organ kompeten organisasi tersebut

Reservasi dapat dilakukan dengan :

  • Tidak memerlukan persetujuan negara peserta lainnya
  • Perlu persetujuan dari :
  1. Semua negara peserta
  2. Organ yang kompeten dari organisasi internasional ybs

 

Akibat hukum Pensyaratan / reservasi:

  • Merubah ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian
  • Memodifikasi akibat hukum ketentuan tertentu dalam hal pelaksanaannya oleh negara ybs

Prosedur reservasi

  • Reservasi, pernyataan menerima reservasi, menolak reservasi harus diformulasikan dalam dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada negara peserta lain dan negara yang berhak menjadi peserta
  • Jika reservasi diformulasikan pada saat penandatangan maka harus diformalkan pd saat meratifikasi atau mengikutsertai perjanjian.

Pembatalan reservasi, dan penolakan reservasi

  • Pembatalan/penarikan diri dari reservasi dapat setiap saat dilakukan dan tidak memerlukan penerimaan dari negara anggota atau organisasi
  • Pembatalan penolakan reservasi dapat dilakukan setiap sehat
  • Pembatalan reservasi dapat efektif setelah pemberitahuan tertulis di terima oleh peserta perjanjian lainnya
  • Pembatalan penolakan reservasi dapat efektif setelah pemebritahuan tertulis diterima oleh negara pengaju reservasi

Hukum Perjanjian Internasional : Cara-cara mengikatkan diri pada Perjanjian Internasional

April 16, 2010

PASAL 11 KONVENSI WINA 1969

KESEPAKATAN UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA PERJANJIAN DAPAT DINYATAKAN DENGAN :

  1. PENANDATANGANAN;
  2. PERTUKARAN INSTRUMEN YANG MENCIPTAKAN SUATU PERJANJIAN;
  3. RATIFIKASI;
  4. PENERIMAAN;
  5. PENGESAHAN;
  6. AKSESI, ATAU
  7. CARA-CARA APAPUN LAINNYA YANG DISETUJUI

 

KESEPAKATAN DENGAN PENANDATANGANAN

SUATU NEGARA BISA MENGANGGAP DIRINYA TELAH MEMBERIKAN KESEPAKATANNYA PADA NASKAH PERJANJIAN DENGAN PENANDATANGANAN. PENANDATANGANAN SEMACAM INI BISA MENGIKAT SECARA EFEKTIF DALAM HAL :

  1. ADANYA KETENTUAN TERSENDIRI YANG MENYATAKAN BAHWA PENANDATANGANAN ITU BISA MENGIKAT SUATU PERJANJIAN.
  2. ADANYA PERSETUJUAN SEBELUMNYA DARI NEGARA-NEGARA PERUNDING PERJANJIAN ITU BAHWA PENANDATANGANAN ITU AKAN MENGIKAT.
  3. DALAM KUASA PENUH YANG DIBERIKAN KEPADA SESEORANG WAKIL NEGARA TERTULIS DI DALAMNYA MAKSUD DARI NEGARANYA BAHWA PENANDATANGANAN YANG DILAKUKAN OLEH WAKIL TERSEBUT MENGIKAT PERJANJIAN SECARA EFEKTIF.
  4. WAKIL NEGARA DALAM PERUNDINGAN MENGENAI PERJANJIAN TERSEBUT DAPAT MENYATAKAN BAHWA PENANDATANGANAN YANG AKAN DILAKUKAN ITU AKAN MENGIKAT PERJANJIAN SECARA EFEKTIF.

 

KESEPAKATAN YANG DILAKUKAN MELALUI PENANDATANGANAN DINYATAKAN DALAM PASAL 12 KONVENSI

PASAL 12 :

KESEPAKATAN UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA PERJANJIAN YANG DINYATAKAN DENGAN PENANDATANGANAN

  1. KESEPAKATAN NEGARA UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA PERJANJIAN DINYATAKAN DENGAN PENANDATANGANAN OLEH WAKILNYA JIKA :
  2. PERJANJIAN ITU MENYATAKAN BAHWA PENANDATANGAN ITU MEMPUNYAI PENGHARUH;
  3. JIKA TIDAK MAKA AKAN DISEBUTKAN BAHWA NEGARA-NEGARA PERUNDING TELAH MENYETUJUI SEBELUMNYA BAHWA PENANDATANGANAN ITU HARUS MEMPUNYAI PENGARUH; ATAU
  4. ADANYA KEHENDAK DARI NEGARA UNTUK MEMBERIKAN BAHWA PENGARUH TERHADAP PENANDATANGAN TERSEBUT MUNCUL DARI SURAT KUASA PENUH DARI WAKILNYA ATAU DINYATAKAN SELAMA PERUNDINGAN.
  5. UNTUK TUJUAN TERSEBUT :
  6. PEMARAFAN DARI SEBUAH NASKAH MERUPAKAN SEBUAH TANDATANGAN DARI PERJANJIAN APABILA DISEBUTKAN BAHWA NEGARA-NEGARA PERUNDING MENYETUJUINYA;
  7. PENANDATANGANAN SUATU PERJANJIAN OLEH SEORANG WAKIL (DENGAN CATATAN MENUNGGU KONFIRMASI ATAU PERTIMBANGAN LEBIH LANJUT) AD REFERENDUM, DAN JIKA NANTINYA DIBERIKAN KONFIRMASI OLEH NEGARANYA MERUPAKAN SUATU PENANDATANGANAN YANG PENUH DARI PERJANJIAN.

KESEPAKATAN MELALUI PERTUKARAN INSTRUMEN

PASAL 13 :

KESEPAKATAN DARI NEGARA-NEGARA UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA SUATU PERJANJIAN YANG DILAKUKAN DENGAN MEMPERTUKARKAN INSTRUMEN DI ANTARA MEREKA DAPAT DINYATAKAN DENGAN ADANYA PERTUKARAN TERSEBUT JIKA :

  1. INSTRUMEN ITU MENYEBUT BAHWA PERTUKARAN MEREKA ITU AKAN MENGIKAT SECARA EFEKTIF;
  2. JIKA TIDAK MAKA HARUS DITETAPKAN BAHWA NEGARA-NEGARA TERSEBUT MENYETUJUI BAHWA PERTUKARAN INSTRUMEN ITU AKAN MENGIKAT.

KESEPAKATAN DENGAN RATIFIKASI, PENERIMAAN ATAU PENGESAHAN

PENGERTIAN : PASAL 2 AYAT (1) HURUF b

RATIFIKASI, PENERIMAAN, PENGESAHAN DAN AKSESI, DALAM SETIAP KASUS DIARTIKAN SEBAGAI TINDAKAN INTERNASIONAL APAPUN NAMANYA DIMANA SUATU NEGARA DALAM TARAF INTERNASIONAL MEMBUAT KESEPAKATANNYA UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA SUATU PERJANJIAN.

 

PASAL 14 KONVENSI WINA 1969

  1. KESEPAKATAN SESUATU NEGARA UNTUK MENGIKATKAN DIRI TERHADAP PERJANJIAN DINYATAKAN MELALUI RATIFIKASI JIKALAU :
  2. PERJANJIAN ITU SENDIRI MEMUAT KESEPAKATAN SEMACAM ITU YANG DINYATAKAN MELALUI CARA-CARA RATIFIKASI;
  3. JIKA TIDAK AKAN DITETAPKAN BAHWA NEGARA-NEGARA PERUNDING TELAH MENYETUJUI BAHWA RATIFIKASI MEMANG DIPERLUKAN;
  4. WAKIL DARI NEGARA TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN TETAPI KEMUDIAN PERJANJIAN ITU HARUS DIRATIFIKASI; ATAU
  5. ADA KEHENDAK DARI NEGARA UNTUK MENANDATANGANI PERJANJIAN DAN AKAN MERATIFIKASI KEMUDIAN SEPERTI YANG TERTULIS DI DALAM SURAT KUASA PENUH DARI WAKIL-WAKIL NEGARA TERSEBUT ATAU DINYATAKANNYA SELAMA PERUNDINGAN BERLANGSUNG
  6. KESEPAKATAN DARI SUATU NEGARA UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA PERJANJIAN DINYATAKAN DENGAN CARA-CARA PENERIMAAN ATAU PENGESAHAN SESUAI DENGAN SYARAT-SYARAT YANG SAMA DENGAN SEMUA YANG DITERAPKAN DALAM RATIFIKASI

KESEPAKATAN DENGAN CARA AKSESI

PASAL 15

KESEPAKATAN SESUATU NEGARA UNTUK MENGIKATKAN DIRI TERHADAP PERJANJIAN DINYATAKAN DENGAN AKSSESI JIKA :

  1. PERJANJIAN ITU MENYEBUTKAN BAHWA KESEPAKATAN SEMACAM ITU DAPAT DINYATAKAN DENGAN CARA AKSESI;
  2. JIKA TIDAK DINYATAKAN DAPAT DITETAPKAN BAHWA NEGARA PERUNDING TELAH MENYETUJUI BAHWA KESEPAKATAN SEMACAM ITU BISA DINYATAKAN OLEH NEGARA DENGAN CARA AKSESI; ATAU
  3. SEMUA PIHAK SESUDAHNYA TELAH MENYETUJUI BAHWA KESEPAKATAN SEMACAM ITU DAPAT DINYATAKAN OLEH NEGARA TERSEBUT DENGAN CARA AKSESI.

PERTUKARAN ATAU PENYERAHAN INSTRUMEN UNTUK MENYEPAKATI PERJANJIAN

PASAL 16

KECUALI DINYATAKAN LAIN OLEH PERJANJIAN INI, MAKA INSTRUMEN-INSTRUMEN UNTUK RATIFIKASI, PENERIMAAN, PENGESAHAN ATAU AKSESI, KESEPAKATAN SUATU NEGARA UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA PERJANJIAN DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

  1. MEMPERTUKARKAN INSTRUMEN TERSEBUT DI ANTARA NEGARA-NEGARA PESERTA (CONTRACTING STATES);
  2. MENYERAHKAN INSTRUMEN TERSEBUT KEPADA PENYIMPAN (DEPOSITARY); ATAU
  3. INSTRUMEN TERSEBUT DIBERITAHUKAN KEPADA NEGARA PESERTA ATAU KEPADA DEPOSITORY, JIKA DISETUJUI

 

KESEPAKATAN UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA SEBAGIAN PERJANJIAN (ADHESION)

PASAL 17

  1. TANPA MENGURANGI ARTI DALAM PASAL-PASAL 19 SAMPAI DENGAN 23, KESEPAKATAN SESUATU NEGARA UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA SEBAGIAN DARI PERJANJIAN HANYA DAPAT MENGIKAT SECARA EFEKTIF JIKA PERJANJIAN ITU MEMPERBOLEHKAN ATAU NEGARA-NEGARA PESERTA MENYETUJUINYA;
  2. KESEPAKATAN SESUATU NEGARA UNTUK MENGIKATKAN DIRI PADA SUATU PERJANJIAN YANG MEMPERBOLEHKAN SUATU PILIHAN DI ANTARA KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERBEDA HANYA DAPAT MENGIKAT SECARA EFEKTIF JIKA KESEPAKATAN ITU DINYATAKAN SECARA JELAS TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERKAIT

 


Hukum Perjanjian Internasional : Istilah-istilah konvensi wina

April 16, 2010
  • Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara dua Negara atau lebih dimana mereka membina atau mencari hubungan yang diatur oleh hukum internasional
  • Perjanjian internasional menurut Oppenheim, persetujuan yang bersifat kontraktual antara Negara atau organisasi Negara yang menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum bagi para pihak.
  • Perjanjian internasional menurut schwarzenberger, perjanjian adalah persetujuan di antara subyek hukum internasional yang menimbulkan suatu kewajiban yang mengikat di dalam hukum internasional yang menimbulkan suatu kewajiban yang mengikat di dalam hukum internasional

Istilah-istilah di Konvensi Wina 1969

  • Perjanjian, sebagai suatu persetujuan internasional yang dibuat antara Negara di dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional , apakah itu tersusun di dalam satu instrument tunggal, dua atau lebih instrument yang terkait dan apapun bentuknya yang dibuat secara khusus
  • Ratifikasi, penerimaan, pengesahan dan aksesi dalam setiap kasus diartikan sebagai tindakan internasional apapun namanya dimana suatu Negara dalam taraf internasional membuat kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian
  • Kuasa penuh diartikan sebagai suatu dokumen yang berasal dari penguasa suatu Negara yang berwenang untuk menunjuk seseorang atau orang-orang untuk mewakili Negara untuk mengadakan perundingan, menyetujui atau mengotentikasi naskah perjanjian, menyatakan kesepakatan untuk mengikatkan diri pada perjanjian atau untuk menyelesaikan tindakan-tindakan apapun lainnya yang berhubungan dengan suatu perjanjian
  • Reservasi, diartikan, apapun perumusan atau namanya yang dibuat oleh suatu Negara pada waktu menandatangani, meratifikasi, menerima, mengesahkan atau mengaksesi suatu perjanjian, yang isi pokoknya adalah untuk mengeluarkan atau untuk mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan tertentu dalam pemberlakuannya terhadap Negara itu.
  • Negara perunding, adalah suatu Negara yang ikut serta di dalam perumusan dan pengesahan naskah sesuatu perjanjian
  • Negara peserta, adalah suatu Negara yang telah menyatakan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian baik yang belum diberlakukan maupun yang sudah diberlakukan
  • Pihak, adalah sesuatu Negara yang telah menyatakan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian, dimana perjanjian itu sudah berlaku.
  • Negara ketiga, diartikan sebagai suatu Negara yang bukan merupakan pihak pada suatu perjanjian
  • Organisasi internasional, adalah suatu organisasi antar pemerintah.

Teori dan hukum Perundang-undangan : Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

April 14, 2010

Pengertian

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

  • Kejelasan tujuan,
  • Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,
  • Kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
  • Dapat dilaksanakan,
  • Kedayagunaan dan kehasilgunaan,
  • Kejelasan rumusan, dan
  • Keterbukaan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas :

  • Pengayoman;
  • Kemanusiaan;
  • Kebangsaan;
  • Kekeluargaan;
  • Kenusantaraan;
  • Bhinneka Tunggal Ika;
  • Keadilan;
  • Kesamaan kedudukan dalam hukum & pemerintahan;
  • Ketertiban & kepastian hukum; dan/atau
  • Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan

  • Undang-Undang Dasar 1945;
  • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
  • Peraturan Pemerintah;
  • Peraturan Presiden;
  • Peraturan Daerah.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 45 other followers