Hukum Perbankan : Seputar Pengertian Perbankan

April 19, 2010

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (UU Perbankan Syariah)

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) (UU Perbankan)


Hukum Perbankan : Lembaga Keuangan

April 19, 2010

Pengertian lembaga keuangan yang terdapat dalam UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, Pasal 1.b

Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat “.

Pengertian lembaga keuangan tersebut lebih jelas lagi dapat dilihat dalam SK Menteri Keuangan No. Kep.729/MK/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 Pasal 1.a

Lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan seperti yang tersebut dalam Pasal 3 secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi-investasi perusahaan “.


Pengertian lain tentang lembaga keuangan dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad. Menurutnya lembaga keuangan (financial institution)

” adalah badan usaha yang mmpunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan ( financial assets ). Kekayaan berupa asset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keungan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.

Selain istilah lembaga keuangan dikenal pula istilah lembaga pembiayaan (financing institution), yaitu:

badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. ”

Lembaga keuangan meliputi :

a. badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan yang disediakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan termasuk juga pembiayaan;

b. badan usaha yang hanya menjalankan usaha di bidang jasa pembiayaan,menyediakan dana dan barang modal tanpa menarik dan secara langsung dari masyarakat.

Usaha-usaha yang dapat dilaksanakan oleh lembaga keuangan seperti yang dimaksud dalam pengertian di atas diatur dalam Pasal 3 antara lain :

1. Menghimpun dana-dana jangka menengah dan panjang dengan jalan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang;

2. Memberikan kredit jangka jangka menengah dan panjang kepada perusahaan-perusahaan / proyek-proyek, baik yang dimiliki oleh pemerintah, maupun swasta;

3. Bertindak sebagai perantara atas nama suatu proyek tertentu dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan nasional dan internasional.

Jenis – Jenis Lembaga Keuangan

Berdasarkan perbedaan fungsi kelembagaan, deviasi-deviasi menurut fungsi dan tujunnya sehingga dapat digolongkan ke dalam dua lembaga.

  1. Lembaga Keuangan Bank (LKB
  2. Lembaga Kuangan Bukan Bank (LKBB).

Menurut Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa lembaga keuangan terdiri dari 3 kelompok besar

  1. Lembaga Keuangan Bank (LKB),
  2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan
  3. Lembaga Pembiayaan.

Menurut Yeager dan Seitz (1989), lembaga keuangan mempunyai empat peran. Keempat peran tersebut adalah:

  1. Transmutasi asset (assets transmutation)
  2. Likuiditas (likuidity)
  3. Realokasi pendapatan (income realocation)
  4. Transaksi keuangan (finance transaction)

 

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) menurut jenisnya dapat dibedakan sebagai berikut :

  1. Lembaga Pembiayaan Pembangunan (Develompent Finance Corporation– DFC), sebagai contoh Ficorinvest, MIFC;, adalah memberikan kredit jangka menengah dan panjang serta penyertaan modal dalam perusahaan
  2. Lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga (Investmen Finance Cirporation –IFC) seperti PDFCI, IDFC;, Sedangkan usaha utama lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga (Invest Finance Corporation), memberikan perantaraan dalam penerbitan dan penjaminan serta menanggung terjualnya surat-surat berharga (underwriting).
  3. Lembaga keuangan lainnya seperti mutual funds (dana bersama) yang belum ada pengaturannya.

Perbedaan LKBB dan LKB dalam hal penghimpunan dana, LKBB tidak diizinkan menerima dana yang bersumber dari simpanan berupa giro, deposito, dan tabungan. Dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, LKB bisa menyalurkan dana secara langsung sedangkan LKBB berfungsi sebagai perantara antara yang membutuhkan dana dan yang memiliki dana. Dengan kata lain LKBB disebut sebagai “turnover-institution “, sedangkan LKB sebagai “carry institution “.

Dahlan Siamat (1995) mengemukakan tujuh alasan meningkatnya peran dan kebutuhan terhadap lembaga keuangan sebagai berikut :

  1. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
  2. Perkembangan industri dan teknologi;
  3. Satuan nilai instrument keuangan;
  4. Tingginya biaya produksi dan distribusi jasa keuangan;
  5. Beban biaya likuiditas;
  6. Keuntungan jangka panjang;
  7. Risiko lebih kecil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Hukum Pidana Internasional : Penegakan

April 18, 2010

PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Pendekatan tradisional (indirect control system))

  • Int. crime ditentukan oleh konvensi multilateral
  • Penegakan dan sanksi diserahkan kepada hukum pidana nasional dari negara peserta
  • Negara ybsk wajib mengusut/ menuntutnya atau mengekstradisikannya

Pendekatan Modern (direct control system)

  • Pembentukan mahkamah Pidana Internasional / ICC
  • Hk internasional

Upaya-upaya Awal

  • Perang Dunia Pertama (1917-1919) > membangkitkan tekad masyarakat internasional untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab. Tetapi tekad ini tidak terlaksana,
  • Padahal dalam Perjanjian Perdamaian Versailles (1919) yang ditandatangani oleh Negara-Negara Sekutu dengan Jerman, disebutkan bahwa akan ada pengadilan bagi mereka yang bersalah melakukan kejahatan perang, termasuk Kaiser Wilhem – kepala negara Jerman pada waktu itu.
  • Kaisar Wilhem tidak jadi diadili karena ia melarikan diri ke Belanda (sepupunya adalah Raja Belanda pada saat itu), yang menolak melakukan ekstradisi atas dirinya.

Pengadilan Leipzig

  • Negara-negara Sekutu memberi daftar 900 nama tersangka kepada Jerman untuk diadili di depan pengadilan militer di Jerman. Pada akhirnya jumlah tersangka terus berkurang dan hanya 12 nama yang diadili.
  • >>> dari semua terdakwa yang diadili, 6 orang di antaranya hanya mendapatkan hukuman ringan.
  • Dalam pengadilan yang dikenal sebagai “Leipzig Trials”, beberapa orang tentara Jerman dinyatakan bersalah karena mengikuti perintah yang melanggar hukum perang –yaitu menembaki sampai tenggelam sebuah kapal yang dipakai sebagai rumah sakit.
  • Tahun 1920-an, diperkirakan sekitar 1,5 juta orang Armenia dibantai oleh kekuatan yang didukung pemerintah Turki, tanpa ada sebuah reaksi yang berarti dari masyarakat internasional.
  • Pada akhir konflik, sebuah perjanjian yang mencantumkan proses pengadilan ditolak oleh Turki dan diganti dengan perjanjian damai yang mencantumkan amnesti.

Pengadilan Nuremberg

  • Piagam London (London Charter of the International Military Tribunal), yang juga dikenal sebagai Piagam Nuremberg
  • Inggris, Amerika Serikat, Perancis dan Uni Soviet yang menandatangani Piagam London sebagai dasar dari pembentukan Pengadilan Militer Internasional
  • Australia, Belgia, Czechoslovakia, Denmark, Ethiopia, Yunani, Haiti, Honduras, India, Luxembourg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Panama, Paraguay, Polandia, Serbia, Uruguay dan Venezuela
  • dua jalur pengadilan:
    • Pengadilan Militer Internasional, untuk mengadili para penjahat perang yang berperan sebagai “arsitek” kejahatan, dan
    • pengadilan domestik, untuk mengadili para penjahat perang yang merupakan kaki tangan.
  • 24 terdakwa terpilih untuk diadili. hanya 21 orang yang hadir di persidangan.
  • Putusan 1 Oktober 1946: 12 hukuman mati, 3 penjara seumur hidup, 4 org penjara 10-20 tahun, dan tiga orang terdakwa lainnya bebas.

Pengadilan Domestik untuk Penjahat Perang

  • Control Council Law No. 10 (CCL-10), yang mulai diberlakukan pada 20 Desember 1945, >> dasar hukum untuk mengadili individu yang dianggap sebagai penjahat perang “kecil” di depan pengadilan domestik.
  • Dua belas sidang digelar dengan menggunakan CCL-10. Sidang pertama digelar tanggal 26 Oktober 1946 dan sidang terakhir pada tanggal 14 April 1949.
  • 185 orang terdakwa yang diajukan ke persidangan, 12 orang dijatuhi hukuman mati, 8 orang dijatuhi hukuman seumur hidup dan 77 orang dijatuhi masa hukuman penjara. Terdakwa lainnya dibebaskan.
  • Perbedaan signifikan antara CCL-10 dengan Piagam London adalah bahwa :
    • dalam CCL-10, penahanan, penyiksaan, pemerkosaan masuk ke dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.
    • Selain itu, prasyarat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan harus terjadi dalam konteks perang, tidak ada lagi. Kejahatan terhadap kemanusiaan dapat terjadi di dalam maupun di luar konteks perang.

Pengadilan Tokyo

  • Pengadilan Tokyo membuat klasifikasi tiga jenis kejahatan: “Kelas A” (kejahatan terhadap perdamaian),
  • “Kelas B” (kejahatan perang) dan
  • “Kelas C” (kejahatan terhadap kemanusiaan) – yang dilakukan selama berlangsungnya Perang Dunia II.
  • 28 orang pemimpin militer dan politik Jepang saat itu dituntut telah melakukan kejahatan “Kelas A”
  • lebih dari 300.000 orang Jepang dituntut telah melakukan kejahatan “Kelas B” dan “Kelas C”.
  • Jenis kejahatan “Kelas C” meliputi kekejaman yang terjadi selama berlangsungnya perang.

Nuremberg Principle

  • Adanya pertanggungjawaban individu secara hukum (individual liability) atas kejahatan-kejahatan berat.
  • Bahwasanya dalam kaitannya dengan kejahatan berat, maka hukum internasional mengalahkan hukum domestik.
  • Tidak ada kekebalan bagi kepala negara atau aparat negara untuk kejahatan berat.
  • “Mendapat perintah” tidak dapat dipakai untuk membela diri, karena setiap individu mempunyai kewajiban untuk tidak mematuhi sebuah perintah yang melanggar hukum.
  • Mendefinisikan kejahatan-kejahatan berat yang menjadi urusan seluruh umat manusia. Yaitu kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan Internasional dalam London Charter

  • (a) CRIMES AGAINST PEACE: namely, planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or assurances, or participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing;
  • (b) WAR CRIMES: namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labor or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity;
  • (c)CRIMES AGAINST HUMANITY: namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war; or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated

 

Ratione Marteriae

R. Per sonae

R. Loci

R. Tempus

  1. Crimes Against Peace
  2. War Crimes
  3. CAH

Individu or members of organizations

Europe

1945

  1. Crimes Against Peace
  2. War Crimes
  3. CAH

Individu

Far East

1946

  1. Grave Breaches of GC
  2. Violations of the laws or customs of war
  3. Genocide
  4. CAH

individu

Former Yugoslavia

Since 1991

  1. Genocide
  2. Crimes Against Humanity
  3. Violation of art. 2 GC & AddProt II

WN Rwanda/

individu

Rwanda & Neg Tetangga

1-1-94 sd

31-12-94

1. Genocide, — 2. CAH

3. War crimes – 4. The Crime of Agression

individu

All

2000

 

 

 

Statuta Roma

  • Statuta Roma ditandatangani pada tanggal 17 Juli 1998, oleh negara-negara peserta yang menggagas sebuah mahkamah pidana internasional yang permanen. Dari 120 negara yang hadir, 20 negara abstain, dan 7 negara menentang termasuk Amerika Serikat, Cina, Israel dan India.1 Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court – dikenal dengan singkatan ICC) berdiri pada tanggal 1 Juli 2002 ketika 60 negara telah meratifikasinya.

Yurisdiksi ICC

  • Yurisdiksi Material: (Pasal 5-8) ICC dapat mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. [Tetapi, kejahatan agresi baru akan didefinisikan pada tahun 2008].3
  • Yurisdiksi Temporal: (Pasal 11) ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma berlaku, sesudah 1 Juli 2002.
  • Yurisdiksi Teritorial: (Pasal 12) ICC memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah negara peserta, tanpa melihat kewarga-negaraan dari pelaku. Termasuk, negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC atas dasar deklarasi ad hoc (misalnya ada negara di mana terjadi kejahatan internasional dan pemerintahan negara itu mendeklarasikan bahwa negaranya mengakui yurisdiksi ICC, walaupun belum menandatangani Statuta Roma) dan dalam wilayah yang ditentukan, secara sepihak, oleh Dewan Keamanan.
  • Yurisdiksi Personal: (Pasal 25-26) ICC memiliki yurisdiksi terhadap orang, dan bukan terhadap entitas yang abstrak.5 Akan tetapi ICC tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku yang berusia di bawah 18 tahun.

Asas-Asas ICC

Complementary Principle

Unwilling – tidak mau (Pasal 17 (2))

  • Suatu negara dinyatakan tidak mempunyai kesungguhan dalam menjalankan pengadilan apabila:

    • Pengadilan nasional dijalankan dalam rangka melindungi pelaku dari tanggung jawab pidana atas kejahatan berat tersebut

    • Terjadi penundaan yang tidak konsisten dengan niat untuk mendapat keadilan

    • Pengadilan dilakukan secara tidak independen dan memihak, serta tidak konsisten dengan niat untuk mendapatkan keadilan

Unable – tidak mampu (Pasal 17 (3))

  • Pengadilan suatu negara dinyatakan tidak mampu apabila
    • terjadi kegagalan sistem pengadilan nasional, secara menyeluruh ataupun sebagian. Sehingga negara tersebut tidak mampu menghadirkan tertuduh atau bukti dan kesaksian yang dianggap perlu untuk menjalankan proses hukum. rinsip Komplementer
  • Ne bis in idem (Pasal 20): Tidak ada seseorang pun dapat dipidana untuk kedua kali dalam perkara yang sama. Akan tetapi ada pengecualian terhadap prinsip ini apabila dapat dibuktikan pengadilan yang digelar dilakukan untuk melindungi pelaku atau tidak dilakukan sesuai standar hukum internasional.
  • Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege (Pasal 22 & 23): Seseorang hanya dapat dituntut berdasarkan kejahatan yang diakui dalam Statuta Roma. Dan seseorang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan hanya boleh dihukum sesuai dengan ketentuan berdasarkan Statuta ini.
  • Nonretroaktif (Pasal 24): Tidak seorangpun dapat dituntut melakukan kejahatan berdasarkan Statuta Roma apabila dia melakukan perbuatan tersebut sebelum Statuta ini berlaku.
  • Pertanggungjawaban pidana individu (Pasal 25): ICC mempunyai yurisdiksi terhadap orang (bukan institusi, perusahaan atau negara) yang melakukan kejahatan yang tertera dalam Statuta, ataupun yang memerintahkan, atau memfasilitasi terjadinya kejahatan tersebut, termasuk mereka yang menghasut, secara terbuka, untuk dilakukannya genosida.
  • Mengecualikan yurisdiksi terhadap pelaku berumur di bawah 18 tahun (Pasal 26): ICC menggunakan standar Konvensi Anak, dan tidak akan mengadili pelaku anak-anak.
  • Tidak mengenal imunitas (Pasal 27): Tidak ada kekebalan hukum dengan alasan menjalankan tugas
  • resmi, khususnya tidak ada kekebalan sebagai kepala ataupun aparat negara.
  • Pertanggungjawaban komandan dan atasan (Pasal 28): Seorang komandan militer atau atasan (sipil) mempunyai tanggung jawab pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang di bawah komandonya, apabila ia mengetahui, atau seharusnya mengetahui, bahwa orang di bawah komandonya melakukan kejahatan, dan ia gagal mencegah atau menghukum.
  • Tidak mengenal adanya kedaluwarsa atau batas waktu (Pasal 29): Artinya, sampai kapan pun ICC mempunyai kewajiban mengadili pelaku kejahatan berat sesuai Statuta Roma.
  • Dengan niat dan mengetahui (Pasal 30): Untuk membuktikan tanggung jawab pidana, maka niat pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut harus bisa dibuktikan. Pelaku juga mengetahui bahwa ada situasi tertentu atau konsekuensi tertentu akan terjadi akibat dari sebuah tindakan.
  • Asas pembelaan (Pasal 31): Tanggung jawab pidana dihapuskan pada orang yang, ketika melakukan kejahatan, mengalami gangguan jiwa, mabuk, melakukan bela diri, dilakukan di bawah ancaman terhadap jiwa seseorang.

Hukum Pidana Internasional : Lengkap 1

April 18, 2010

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

International Criminal Law

International Penal Law

Droit Penal International

Voelkerstrafrecht

 

Pengertian

  • Perpaduan antara hukum pidana dan hukum internasional

    Hukum pidana

        Rumusan tindak pidana

        Pelaku tindak pidana

        Jenis-jenis hukuman

        Asas-asas dlm hk. Pidana

        Prinsip-prinsip hk. islam

    Hk. Internasional

        Kedaulatan negara

        Yurisdiksi

        Tanggung jawab

        Kerjasama internasional

Hukum Pidana Internasional merupakan hasil pertemuan antara 2 disiplin hukum yang berbeda yang kemudian saling melengkapi

Terdiri dari 2 aspek

  • Criminal Aspects of International Law
  • Sekumpulan preskripsi internasional mengenai sifat-sifat khas kepidanaan termasuk memberikan sifat kriminal (criminalization) pada suatu perbuatan tertentu terlepas dari cara-cara dan macam penerapan hukum tertentu.

substantive component

  • International Aspects of National Criminal Law
  • Kedaulatan Negara ……… Yurisdiksi
  • Subjek hukum
  • Wilayah negara ………. Sehubungan dengan TP transnasional
  • Perjanjian internasional

Procedural component

Definisi Hukum Pidana Internasional

  • Aspek-aspek sistim hukum internasional yang mengatur perbuatan yang dilakukan oleh individu dalam kapasitasnya sebagai pribadi atau wakil atau kolektif yang melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pidana.
  • Aspek-aspek sistim hukum internasional dan hukum nasional yang mengatur kerjasama internasional dalam masalah-masalah pidana yang dilakukan oleh individu yang melanggar hukum pidana dari suatu negara.

Sumber Hupidin

  • Kebiasaan Internasional
  • Perjanjian Internasional
  • Prinsip-prinsip hukum umum
  • Doktrin, yurisprudensi
  • Hukum Islam
  • KUHP Nasional

Tujuan Hupidin

  • to prevent harmful conduct through deterrence (mencegah)
  • to prosecute those who are accused of criminal violence (mengadili)
  • to punish those found guilty (menghukum)

Azas-azas

  • Aut dedere Aut puniere
  • Aut dedere Aut judicare
  • Aut dedere aut poenam persequi

Procedural

  • Extradition
  • Judicial assistance
  • Recognition of foreign judgements
  • Transfer of Offenders and execution of sentences abroad

Pengertian Tindak Pidana Internasional

  • international offence

    is conduct internationally proscribed for which there is an international duty for states to criminalize the said conduct, prosecute or extradite and eventually punish the transgressor, and to cooperate internationally for the effective implementation of these purposes and duties

  • International crime

    An International Crime is such an act universally
recognized as criminal, which is considered a grave matter of international concern and for some valid reason can not be left within the exclusive jurisdiction of the state that would have control over it under normal circumstances

    International Crime is any conduct which is designated as a crime in a multilateral convention with a significant number of state parties to it, provided the instrument contains one of the ten penal characteristics. (Bassiouni)

Karakteristik

  • Explicit recognition of proscribed conduct as constituting an international crime or a crime under international law, or a crime.
  • Implicit recognition of the penal nature of the act by establishing a duty to prohibit, prevent, prosecute, punish, or the like.
  • Criminalization of the proscribed conduct
  • duty or right to prosecute
  • duty or right to punish the proscribed conduct
  • duty or right to extradite
  • duty or right to cooperate in prosecution, punishment (including judicial assistance in penal proceeding)
  • establishment of a criminal jurisdiction basis
  • reference to the establishment of an international criminal court
  • elimination of the defense of superior orders.

Persyaratan

  • International element
    • Direct threat to world peace and security
    • Indirect threat to world peace and security
    • Shocking to the conscience of humanity
  • Transnational element
    • Conduct affecting more than one state
    • Conduct including or affecting citizens of more than one state
    • Means and methods transcend national boundaries
  • Necessity element

    Cooperation of states necessary to enforce

Macam2 TPI

  • aggression,
  • genocide,
  • crimes against humanity,
  • war crimes,
  • crimes against the UN and associated personnel,
  • unlawful possession and/or use of weapons,
  • theft of nuclear materials,
  • mercenarism,
  • apartheid,
  • slavery and slave-related practices,
  • torture,
  • unlawful human experimentation,
  • piracy,
  • aircraft hijacking,
  • unlawful acts against civil maritime navigation,
  • nuclear terrorism,
  • unlawful acts against internationally protected persons,
  • taking of civilian hostages,
  • unlawful use of the mail,
  • financing of international terrorism,
  • unlawful traffic in drugs and dangerous substances,
  • destruction and/or theft of national treasures and cultural heritage,
  • unlawful acts against the environment,
  • international traffic in obscene materials,
  • falsification and counterfeiting of currency,
  • unlawful interference with submarine cables, and
  • bribery of foreign public officials.

 


Hukum Jaminan : Gadai dan Fidusia

April 18, 2010

ISTILAH GADAI

  • Gadai berasal dari terjemahan dari kata pand(bhs. Belanda) atau pledge atau pawn (bhs Inggris)

Pengertian Gadai Tercantum dlm Pasal 1150 KUHPerdata

  • Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yg diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekauasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tsb secara didahulukan dari pada orang2 berpiutang lainnya; dg kekecualian

ISTILAH FIDUSIA

  • Fidusia berasal dr bhs.Belanda yaitu Fiducie, dlm bhs. Inggris fiduciary transfer of ownership, yg artinya. Dlm berbagai literatur, fidusia lazim disebut dg istilah eigendom overdract (FEO) yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan

FIDUSIA UU NO. 42 TAHUN 1999

  • Mrt Pasl 1 angka 1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda ats dasar kepercayaandg ketentuan bahwa benda yg hak kepemilikannya dialihkan tsb tetap dlm penguasaan pemilik benda.

PENGERTIAN JAMINAN FIDUSIA

  • Mrt Pasal 1 angka 2 Jaminan Fidusia adalah jaminan atasbenda bergerak baik yg berwujud maupun yg tdk berwujud dan benda tdk bergerak khususnya bangunan yg tidak dpt dibebani hak tanggungan sbgmana dimaksud dlm UU NO. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tetap berada dlm penguasaan Pemberi Fidusia, sbg agunan bagi pelunasan uang tertentu, yg memberikan kedudukan yg diutamakan kepd Penerima Fidusia thdp kreditur llainnya.

UNSUR-UNSUR JAMINAN FIDUSIA

1. Adanya hak jaminan

2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yg berwujud maupun yg tidak berwujud dan benda tdk bergerak, khususnya bangunan yg tdk dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dg pembebanan jaminan rumah susun.

3. benda menjadi objek jaminan tetap berada dlm penguasaan pemberi fidusia

4. memberikan kedudukan yg diutamakan kepada kreditur.

Hak Tanggungan Atas Tanah

  • Menurut Pasal 1 UU NO. 4 TAHUN 1996 Hak Tanggungan adlah hak jaminan yg dibebankan pada hak atas tanah sbgmn yg dimaksud dlm UU NO. 5 Th 60, berikut atau tdk berikut benda-benda lain yg merpk satu kesatuan dg tanah, untuk pelunasan utang tertentu, yg memberikan kedudukan yg diutamakan kpd kreditur tertentu thdp kreditur2 lain.

LATAR BELAKANG TIMBULNYA LEM BAGA FIDUSIA

Krn ketentuan UU yg mengatur ttng pand(gadai) mengandung banyak kekurangan, tdk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tdk mengikuti perkembangan masyarakat

Hambatan itu meliputi

1. Adanya asa inbezitstelling

2. Gadai atas surat-surat piutang ini krn

a. tdk adanya ketentuan ttg cara penarikan dr piutang2 oleh si pemegang gadai

b. tdk adanya ketentuan mengenai bentuk ttt bagaimana gadai itu harus dilaksanakan

3. Gadai kurang memuaskan, krn ketiadaan kepastian berkedudukan sbg kreditur terkuat,sbgmana tampak dlm hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain, yaitu pemegang hak privilige dpt berkedudukan lebih tinggi drpd pemegang gadai

DASAR HUKUM JAMINAN FIDUSIA

1. Arrest Hoge Raad 1929 tertanggal 25 Januari 1929 tentang Bierbrouwerij Arrest (Negeri Belanda)

2. Arrest Hoggerechtshof 18 agustus 1932 ttg BPM-Clynet Arrest (Indonesia)dan

3. Undang-undang Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia

OBJEK JAMINAN FIDUSIA DIBAGI 2 MACAM YAITU

1.benda bergerak, baik yg berwujud maupun tidak berwujud dan

2. benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan

PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DIATUR DLM Pasal 4 s.d 10 UU NO. 42 TAHUN 1999

DILAKUKAN DENGAN 2 CARA YAITU :

1. Dibuat dg akta Notaris dlm bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang2nya memuat :

a. identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia

b. data perjanjian poko yg dibebani

c. uraian mengenai benda yg menjadi objek jaminan fidusia

d.nilai penjaminan

e. nilai benda yg menjadi jaminan fidusia

2. Utang yg pelunasnnya dijaminkan dg jaminan fidusia adalah:

A. uang yang telah ada

B. utang yg akan timbull dikemudian hariyg telah diperjanjikan dlm jumlah ttt

C. utang yg pd utang eksekusi dpt ditentukan jmlahnya berdasarkan perjanjian pokok yg menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi

D. jaminan fidusia dpt diberikan kpd lebih dr satu penerima fidusia atau kpd kuasa atau wakil dr penerima fidusia.

E. jaminan fidusia dpt diberikan trhdp satu atau lebih satua atau jenis benda termasuk piutang , baik yg telah ada pd saat jaminandiberikan mauapun yg diperoleh kemudian

 

 

 

 

 


Hukum Jaminan : Hipotik

April 18, 2010

LEMBAGA-LEMBAGA JAMINAN YG BERLAKU DEWASA INI DI INDONESIA

  • HIPOTIK Pasal 1162 s/d Pasal1232 BW
  • GADAI (PAND) Pasal 1150 s/d Pasal 1161 BW
  • HAK TANGGUNGAN UU NO. 4 Tahun 1996
  • FIDUSIA UU NO. 42 TAHUN 1999

Pengertian hipotek kapal laut

  • Ada 2 kata yang tercantum dalam istilah hipotek yaitu kata hipotek dan kapal laut. Masing-masing mempunyai konsepsi yang berbeda satu sama lain.

PENGERTIAN HIPOTIK

  • Mrt Pasal 1162 BW Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda2 tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari pdnya bagi penglunasan suatu perikatan.

Vollmar mengartikan hipotek adalah

SEBUAH HAK KEBENDAAN ATAS BENDA-BENDA BERGERAK TIDAK BERMAKSUD UNTUK MEMBERIKAN ORANG YANG BERHAK (PEMEGANG HIPOTEK) SESUATU NIKMAT DARI SUATU BENDA, TETAPI IA BERMAKSUD MEMBERIKAN JAMINAN BELAKA BAGI PELUNASAN SEBUAH HUTANG DENGAN DILEBIHDAHULUKAN”.

PENGERTIAN KAPAL TERDAPAT DLM PASAL 49 UU N0. 21 THN 1992 TENTANG PELAYARAN KAPAL

  • “KENDARAAN AIR DG BENTUK DAN JENIS APAPUN, YG DIGERAKAN DG TENAGA MEKANIK, TENAGA ANGIN AT DITUNDA, TERMASUK KENDARAAN YG BERDAYA DUKUNG DINAMIS, KENDARAAN DI BAWAH PERMUKAAN LAUT SERTA ALAT APUNG DAN BANGUNAN YG TERAPUNG YG TDK BERPINDAH-PINDAH”

INTI DEFINISI INI ADALAH

  • BAHWA KAPAL MERUPAKAN KENDARAAN AIR DENNGAN BENTUK DAN JENIS APAPUN.

HIPOTEK KAPAL LAUT ADALAH

  • “HAK KEBENDAAN ATAS KAPAL YG DIBUKUKAN ATAU DIDAFTARKAN( BIASANYA DG ISI KOTOR DI ATAS 20 M3)DIBERIKAN DENGAN AKTA AUTENTIK, GUNA MENJAMIN TAGIHAN HUTANG”

UNSUR-UNSUR KAPAL LAUT

1. ADANYA HAK KEBENDAAN

2. OBJEKNYA ADLAH KAPAL YG BERATNYA DI ATAS 20 M3

3. KAPAL TERSEBUT HARUS YG DIBUKUKAN

4. DIBERIKAN DENGAN AKTA AUTENTIK

5. MENJAMIN TAGIHAN HUTANG

DASAR HUKUM HIPOTEK KAPAL LAUT

  • PASAL 1162 S.D 1232 KUHPERDATA

    A. ketentuan2 umum (ps 1162 s.d 1178 KUHPERDATA

    B. pendaftaran hipotek dan bentuk pendaftaran Ps 1179 s.d Ps 1194 KUHPER

    C. pencoretan pendaftaran Ps. 1195 s.d 1197 KUHPerdata

    D. Akibat Hipotek thdp pihak ke3 yg mengusai barang yg dibebani Ps 1198 s.d 1208 KUHPerdata

    E. hapusnya hipotek Ps. 1209 s.d 1220 KUHPerdata

    Pegawai2 yg ditugaskan menyimpan hipotek, tanggung jawab mereka dan hal diketahuinya daftar2 oleh masyarakat (Ps. 1221 s.d Ps. 1232 KUHPerdata

OBJEK HIPOTEK KAPAL LAUT PS.1164 KUHPERDATA

  • KAPAL LAUT YG UKURANNYA20 M3, SEDANGKAN DI BAWAH 20 M3 BERLAKU KETENTUAN FIDUSIA

SUBJEK HIPOTEK KAPAL LAUT

1.PEMBERI HIPOTEK(HIPOTHEEKGEVER)

2. PENERIMA HIPOTEK ( HIPOTHEEKBANK,HIPOTHEEHOUDER,ATAU HIPOTHEEKNEMER) YAITU ORANG YG MEMINJAM UANG.

 

PROSEDUR DAN SYARAT2 PEMBEBANAN HIPOTEK

  • 1. KAPAL YG SUDAH DIDAFTAR DAN
  • 2. DILAKUKAN DG MEMBUAT AKTA HIPOTEK DI TEMPAT DIMANA KAPAL SEMULA DIDAFTAR

HAL2 YG HRS DIPERTIMBANKKAN DLM PELAKSANAAN HIPOTEK KAPAL LAUT

  • 1.KAPAL YG DIBEBANI HIPOTEK HRS JELAS TERCA NTUM DLM AKTA HIPOTEK
  • 2.PERJANJIAN ANTARA KREDITUR DG DEBITUR DITUNJUKKAN DG PERJANJIAN KREDIT(YG MRPKAN SYARAT PEMBUATAN AKTA HIPOTEK)
  • 3. NILAI KREDIT, YG MERPKN NILAI KESELURUHAN YG DITERIMA BERDASARKAN BARANG YG DIJAMINKAN(MISAL KAPAL)
  • 4. NILAI HIPOTEK DIKHUSUKAN PD NILAI KAPAL (PD BANK DILAUKAN OLEH APPRESOR)
  • 5. PEMASANGAN HIPOTEK SEYOGYANYA SESUAI DG NILAI KAPAL DAN DPT DILAKUKAN DG MATA UANG APA SAJA SESUAI PERATURAN PERUNDANG2 ANYG BERLAKU.

PROSEDUR DAN SYARAT2 DLM PEMBEBANAN HIPOTEK

  • PEMOHON ADALAH MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA PEJABATPENDAFTAR DAN PEJABAT BALIK NAMA DG MENCANTUMKAN NILAI HIPOTEK YG AKAN DIPASANG

AKTA SURAT KUASA MEMASANG HIPOTEK

  • SURAT KUASA YANG DIBUAT DI MUKA DAN ATAU DIHADAPAN NOTARIS. SURAT KUASA INI DIBUAT ANTARA PEMILIK KAPAL DG ORANG YG DITUNJUK UNTUK ITU.

ISI SURAT KUASA

  • PEMILIK KAPAL MEMBERIKAN KUASA KEPADA ORANG YG DITUNJUK UNTUK MENGURUS KEPENTINGANNYA. Kepentingan pemilik kapal adalah dalam rangka pembebanan hipotek kapal laut.

GROSE AKTA PENDAFTARAN/BALIK NAMA

  • PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENGELUARKAN AKTA PENDAFTARAN DAN PENCATAT BALIK NAMA YAITU SYAHBANDAR.

TUJUAN KAPAL DIDAFTAR ADALAH

1. UNTUK MEMPEROLEHSURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL(STKK). DG ADANYA STKK maka kapal dpt berlayar dg mengibarkan bendera kebangsaanya,dg demikian kedaulatan negara bendera berlaku secara penuh di atas kapal tsb dan orang yg berada di atas kapal hrs tunduk kpd peraturan2 dari negara bendera

2. status hukum pemilikan kapal menjadi jelas

3. dapat dipasang/dibebani hipotek

SYARAT KAPAL YANG DIDAFTAR DI INDONESIA

1. KAPAL DG UKURAN ISI KOTOR SEKURANG2NYA 20 M3 ATAU DINILAI SAMA DG ITU

2. DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA INDONESIA ATAU BADAN HK INDONESIA DAN BERKEDUDUKAN DI INDONESIA (PS 46AYAT(2) UU N0 21 THN 1992 TTG PELAYARAN

DOKUMEN2 YG HRS DILENGKAPI UNTUK PENDAFTARAN KAPAL LAUT

I. MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN KPD PEJABAAT PENDAFTAR

2. BUKTI KEPEMILIKAN KAPAL

3. IDENTITAS PEMILIK

4. SURAT UKUR(SEMENTARA/TETAP

5. DELECTION CERTIFICATE KHUSUS UNTUK KAPAL LAUT YG PERNAH DIDAFTARKAN DI LUAR NEGERI

 

 

 

    

 


Hukum jaminan : Gambaran Umum Jaminan

April 18, 2010

PERJANJIAN JAMINAN

  • Perjanjian jaminan adalah perjanjian yg timbul karena adanya perjanjian pokok.
  • Sifat perjanjian jaminan adalah bersifat accesoir.
  • Sifat Accesoir karena timbulnya perjanjian jaminan dikarenakan adanya perjanjian pokok, sehingga perjanjian jaminan tidak akan ada bila tdk ada perjanjian pokok.

ASAS-ASAS HUKUM JAMINAN

  • Asas Publisitet yaitu semuahak,Hk T, Fidusia, Hipotik harus didafatarkan.Pendaftaran dimaksudkan supaya pihak ketiga mengetahui

JAMINAN DALAM KUHPERDATA

  • Dalam KUHPerdata jaminan merupakan hak kebendaan dan merupakan bagian dari hk benda yang diatur dalam Buku II KUHPerdata.
  • Dilihat dari sistematika KUHPerdata maka seolah-0lah hukum jaminan hanya mrpk jaminan kebendaan saja , krn pengaturan jaminan kebendaan terdapat dalam buku II tentang benda, sdgk perjanjian jaminan perorangan (persoonlijke zekerheids rechten, personal guaranty) seperti perjanjian penangungan ( borgtocht) di dalam KUHPerdata mrpk salah satu jenis perjanjian yg diatur dlm buku III tentang perikaatan.
  • Sebenarnya baik perjanjian jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan keduanya timbul dari perjanjian, hanya dalam sistematika KUHPerdata dipisahkan letaknya, maka seakan2 hanya jaminan kebendaan yg mrpk obyek hukum jaminan.

Mnrt SUBEKTI HK JAMINAN Mrpk bagian dr HK Benda dpt dilihat dari tulisannya sbb :

  • Bgm bentuk sistem mengenai hk benda kita nanti, hk jaminan (kebendaan) hrs mengikuti sistem yg digariskan oleh hk benda itu. Memang perihal jaminan tempatnya adalah dlm hk benda . Ia mrpk bagian dr hukum benda

Mrt KUHPerdata Jaminan terbagi dua yaitu :

  • Jaminan UMUM DAN JAMINAN KHUSUS
  • Dasar Hk. Jaminan UMUM adalah Pasal 1131 BW. Menetapkan bahwa sgl kebendaan si berutang (debitor) baik yg bergerak maupun yg baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk sgl perikatannya perseorangan.
  • Dr rumusan tsb dpt disimpulkan bahwa kekayaan seorang dijadikan JAMINAN untuk semua kewajibannya, yaitu semua utangnya. Inilah yg oleh HK. Jerman inamakan Haftung.
  • Dasar hukum Jaminan Khusus adalah Pasal 1133 dan Ps. 1134 BW.

JAMINAN UMUM ADALAH :

  • Jaminan yg lahir karena ketentuan UU.
  • Misalnya Si Hasan pinjam uang kepada Si Janu sebesar Rp. 100.000 untuk membayar K AS

Jaminan Khusus adalah

  • Jaminan yang lahir karena diperjanjikan.
  • Misalnya : Pak roni seorang pengusaha di bidang garmen meminjam uang kepada Bank BCA sebesar RP. I MILYAR dgn jaminan rumah dan tanah yg ia miliki. (Hak Tanggungan).

 

PENGERTIAN JAMINAN kEBENDAAN

  • Yg dimaksud dengan jaminan kebendaan adalah adanya benda tertentu yang diikat secara khusus.
  • Misalnya : Pak wisnu pinjam uang ke BANK Mandiri dg jaminan sertifikat hak atas tanahnya yg luas 2000 m2 (Hak Tanggungan)
  • Sedangkan Jaminan perorangan adalah adanya kesanggupan pihak ke tiga untuk memenuhi kewajiban (utang) debitur apabila debitur wanprestasi.

Contoh Jaminan Perorangan

  • Bu Aminah seorang dosen Fakultas Hukum meminjam uang sebesar Rp. 30 juta dengan jaminan Rektornya
  • Si ani seorang buruh pabrik meminjam uang pada Bank Mandiri sebesar 5 juta yg menjamin adalah Direkturnya.
  • Jadi dlm hk jamianan perorangan hrs ada hubungan antara si peminjam dg si penjamin yaitu hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan antara buruh dan majikan.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 45 other followers